EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika; Perbuatan ia terdakwa tersebut

EKO FERY PRASETYO, S.Si denganKesimpulan sebagai berikut:Barang bukti nomor 652/201 7/NNF milik terdakwa setelah dilakukan pemeriksaansesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab :302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 87 Peraturan Menkes RINo. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Perbuatan ia terdakwa tersebut

IBNU SUTARTO, ST 3.EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daundidapat kandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomorurut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tigNarkotika;Menimbang,

EKO FERY PRASETYO, S.Sidengan Kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab302/NNF/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) lintingrokok berisi irisan daun didapat kandungan ABFUBINACA terdaftardalam Golongan (satu) Nomor urut 87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di

EKO FERY PRASETYO, S.Si dengan Kesimpulan sebagaiberikut Barang bukti nomor 652/2017/NNF milik terdakwa setelah dilakukanpemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Labkrim No.Lab : 302/NNF/2017 tanggal 17Pebruari 2017 berupa 20 (dua puluh) linting rokok berisi irisan daun didapatkandungan ABFUBINACA terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut87Peraturan Menkes RI No. 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika;Menimbang, bahwa adapun di dalam

Bahwaberdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberiiin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obat khususnya daftarG adalah pedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Perbuatan terdakwa melanggar pasal 197 Undangundang no. 36 tahun2009 tentang kesehatan.AtauKedua:Bahwa terdakwa Agus Trianto alias Pluto bin Samuji pada hari Kamistanggal 19 April 2018 sekitar jam 20.00 wib. atau setidaktidaknya

Bahwaberdasarkan SK Menteri Kesehatan No. 1332/Menkes/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan No. 1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberiiin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obat khususnya daftarG adalah pedagang besar farmasi (PBF) dan apotek, rumah sakit danPuskesmas.Perbuatan terdakwa melanggar pasal 196 UndangUndang No.36Ttahun 2009 tentang Kesehatan.Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwamenyatakan sudah mengerti dan memahaminya, dan Terdakwa/PenasihatHukumnya

keBPOM, sehingga tablet warna putin berlogo LL yang diedarkan olehTerdakwa tidak diproduksi oleh pabrikan resmi atau obat tanpa ijin edar;Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual obat daftar G tidak dibenarkankarena sebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf i UU Nomor 36 Tahun2009, semua sSediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nopendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK /X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/ 2011, yang berhak mendistribusikan, menjual danmenyerahkan daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi, Apotik, RumahSakit dan Puskesmas;Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yangdiberi wewenang memberikan perijinan dan pembinaan sertapengendalikan dan pengawasan distribusi sediaan farmasi terhadapApotik, Rumah Sakit, Puskesmas dan Toko Obat adalah DinasKesehatan Propinsi, Kota, dan Kabupaten;Bahwa mengkonsumsi pil

ribu rupiah); Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian makaterdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis THD warna putih tersebutdiperoleh dengan cara Terdakwa membeli dari saksi SUKRI sehargaRp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diMakassar dan terdakwamengakui telah mengedarkan/menjual obat daftar G sebanyak 20 (dua puluh)butir seharga Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dan beberapa orang lain; Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RIno. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yang bertujuanuntuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaan serta pengmananDistribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal197 UU No. 36 tahun 2009 tentang KesehatanATAU:KEDUA:Bahwa terdakwa ISMAIL Bin ILHAM, pada Selasa tangal 09 Maret 2021sekitar Pukul 21.30 wita atau setidaktidaknya pada suatu

ribu rupiah); Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak Kepolisian makaterdakwa mengakui bahwa obat daftar G jenis THD warna putih tersebutdiperoleh dengan cara terdakwa membeli dari saksi SUKRI sehargaRp.650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) diMakassar dan terdakwamengakui telah mengedarkan/menjual obat daftar G sebanyak 20 (dua puluh)butir seharga Rp.100.000, (Seratus ribu rupiah) dan beberapa orang lain; Bahwa terdakwa tidak memilik izin edar sesuai dengan Permenkes RIno. 917/ Menkes

/ Per / X / 1993 yang telah di perbaiki dengan Permenkes RINo. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentang penggolongan obat yang bertujuanuntuk meningkatkan keamanan dan ketetapan pengunaan serta pengmananDistribusi dalam membeli dan menjual obat Merk Y (obat Yesus).Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 Undang Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;Menimbang

/ Per / X / 1993 yang telah diperbaiki dengan Permenkes RI No. 949 / Menkes / Per / VI / 2000 tentangpenggolongan obat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa bukanlah seorang apoteker atauorang yang mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian maupun orangyang mempunyai jjin untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obatTRIHEXYPHENIDYL warna putin merek Y, serta Terdakwa juga tidak memilikikeahlian untuk melakukan praktik kefarmasian;

dan sejak tahun 2011 PT Learderle tidakmemperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatan kefarmasianmenjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturan hukumsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V 2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.386 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftar Gyakni obat keras harus

15 Mei 2017;Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /2011 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

September 1986;Bahwa arti dari harus dengan resep dokter adalah untuk melakukan penjualanobat keras daftar G harus berdasarkan resep dokter dan itu hanya dapat dilakukanoleh sarana berijin seperti apotek, rumah sakit yang mempunyai apotekerpenanggungjawab;e Bahwa Toko Obat Lucky Farma dengan penanggungjawab Terdakwa tidak bolehmelakukan pengadaan, penyimpanan, dan penjualan obat keras daftar G karenatook obat tidak mempunyai kewenangan untuk menjual obat keras daftar Gsesuai dengan Pasal 2 Kep MenKes

RI No. 1331/Menkes/SK/X/2002 yangberbunyi Pedagang eceran obat menjual obat obatan bebas dan obat obatanHalaman7 dari 16 halaman Putusan Nomor 464/2013/Pid.Sus/PN.Slmnbebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang membuatnya secaraeceran; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;4 Ahli ANI FATIMAH ISFARJANTI, S.Si.Apt., yang memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa Keahlian yang saya miliki di

pelatihandi bidang pengawasan obat antara lain Pelatihan Cara Distribusi Obat yang baiktahun 2013;e Bahwa Natrium Diklofenak 50 mg, Asam Mefenamat 500 mg, Amoxicilin,Neuralgin RX dan Melanox cream yang ditemukan oleh petugas pada TokoObat Lucky Farma termasuk golongan obat keras daftar G berdasarkan ciri ciri yang terdapat pada label kemasan dan toko obat tidak boleh menjualgolongan obat keras; Bahwa Toko obat tidak boleh menjual obat keras daftar G karena berdasarkanPasal 2 kepmenkes RI No. 1331/Menkes

tablet);Asam Mefenamat 500 mg sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) tablet;Amoxicillin sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) tablet;Neuralgin RX sebanyak 40 (empat puluh) tablet;Melanox cream sebanyak (satu) tube;Bahwa Toko Obat Lucky Farma telah memiliki ijin sebagai Toko Obatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Sleman Nomor : 503/6905/DKS/2012tentang Pemberian Izin Toko Obat tertnggal 23Nopember2012;Bahwa Toko obat tidak boleh menjual obat keras daftar G karena berdasarkanPasal 2 Kepmenkes RI No. 1331/Menkes

daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderle tidakmemperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet double L yangdiedarkan oleh Anak adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Anak yang telah melakukan kegiatan kefarmasianmenjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan dan melanggar aturanhukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukHalaman 9 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2019/PN Tlg.mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas; Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyainomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi jin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Anak tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi untukmenjual pil double L kepada orang lain dan Anak juga tidak memiliki ijin daripihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus ada

berkas Penyidik);Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejaktahun 1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yangberarti tablet double L yang diedarkan oleh Anak adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Anak tidak mempunyai jjin untukmenjual atau mengedarkan pil LL tersebut;Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.SusAnak/2019/PN Tlg.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 624/Pid.Sus/2017/PN SdaMenimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan

Surat Keterangan Nomor SK/74/IX/2013/Biddokkes tanggal 24September 2013 yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Papua BidangKedokteran dan Kesehatan yang memeriksa urine Pemohon Kasasi;Bahwa Pemohon Kasasi menolak buktiobukti yang dimaksud, selain karenatidak disebutkan apa dasar hukum untuk membuktikannya, pertimbanganhukum Judex Facti tidak sesuai (melanggar asas legalitas) denganmelanggar Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/10/2009tentang petunjuk teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika

No. 1223 K/Pid.Sus/2014Bahwa dalam diktum ketiga dinyatakan bahwa Petunjuk teknissebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar dijadikan acuan bagilaboratorium yang telah ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkankeputusan Nomor 522/Menkes/SK/VI/2008, Pemerintah Pusat, PemerintahDaerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta pihakpihakyang terkait dalam penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika Projustitia;Bahwa dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/

No. 1223 K/Pid.Sus/2014Bahwa dikarenakan pertimbangan hukum Judex Facti dalam memutusperkara a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP (asas legalitas)jo Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 923/Menkes/SK/10/2009 tentangPetunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan PsikotropikaProjustitia, maka pertimbangan hukum Judex Facti haruslah tidak dapatdigunakan dalam memutus perkara a quo;.

Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untukmengedarkan obatobatan dengan tanpa ijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Menkes No. 1332 /Menkes / SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per /VI / 2011 yang diberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkanobatobat khususnya daftar

; Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor : BB 4854/2019/NNF sisanya berupa kertas punting rokok sedangkan irisan daun habisdalam pemeriksaan Barang bukti disita dari terdakwa FERYKURNIAWAN Bin HERU PURWNOMO; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan : BB 4854/2019/NNF berupa irisan daun dalam putungrokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peartuan Menkes

Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor : BB 4854/2019/NNF sisanya berupa kertas punting rokok sedangkan irisan daun habisdalam pemeriksaan Barang bukti disita dari terdakwa FERYKURNIAWAN Bin HERU PURWNOMO; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris KriminalistikDisimpulkan : BB 4854/2019/NNF berupa irisan daun dalam putungrokok tersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

dalamnya terdapat 3(tiga) putung rokok berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisandaun 0,00619 gram dan Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti nomor: BB 4854/2019/ NNF sisanya berupa kertas punting rokok sedangkan irisandaun habis dalam pemeriksaan Barang bukti disita dari terdakwa FERYKURNIAWAN Bin HERU PURWNOMO ternyata putung rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalamGolongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

EKO FERY PRASETYO,S.Si, ternyataterhadap barang bukti yang disita dari terdakwa FERY KURNIAWAN BinHERU PURWNOMO adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Test Urinalisis NarkotikaNomor : Rik/13/IX/ 2019/ Dokkes

EKO FERY PRASETYO,S.Si,ternyata terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa FERY KURNIAWANBin HERU PURWNOMO adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 118 (seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang UndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa demikian juga dari hasil berita acara pemeriksaanTest Urinalisis Narkotika Nomor : Rik

Laboratorium penguji sampel Narkoba danpsikotropika yang di tujukan sesuai dengan Keputusan Mentri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 1173/Menkes/ SK/1998 antara lain Lab. BNN,Lab. BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri.

di aula Makodim 0317/TBK yang dikuatkan di dalam berkas acarapemeriksaan Terdakwa tidak disertai dengan test urine hasil ujilaboratorium yang menyatakan urine Terdakwa positif (+) mengandungNarkotika dan perkara Terdakwa baru dilimpahkan kepada penyidik PolisiMiliter 3 (tiga) bulan setelah pemeriksaan tes urine dilakukan di aulaMakodim 0317/TBK karena menurut Saksi1 Terdakwa sudah dianggaptidak loyal lagi.Bahwa ditegaskan juga melalui Surat Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 522/Menkes

Dimanasampel urine yang digunakan adalah sebanyak 25 ml, aturan hukumyang kami maksud adalah Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika danPsikotropika Projustisia.

menunjukkanbahwa pengambilan sampel urine yang dilakukan terhadap Terdakwaadalah sebesar 25 ml.Dan sangat ironis bahwa Judex Facti mengabaikan dan tidakmenganggap mengenai jumlah sampel tes urine tersebut, berarti dalamhal ini sama saja Majelis Hakim mengabaikan aturan hukum yangmengatur tentang pengambilan sampel urine atau dengan kata lain tidakmau tahu mengenai bagaimana tata cara pengambilan urine tersebut,aturan hukum yang kami maksud adalah Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 923/Menkes

Dan Judex Facti menganggap hal initidak penting.PADAHAL Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/ 2009 tanggal 19 Oktober 2009 dijadikan DASAR BAGISEMUA Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika termasukPuslabfor Polri Cabang Medan bahkan Badan Narkotika Nasional (BNN)dalam melaksanakan test urine.

No 38/Pid.Sus/2021/PN Ambpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika, laboratorium balai POM di Ambon telahmelakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warnaKramotografi Lapis Tipis, dan uji Spektrofotometri dengan hasil pengujiansebagai berikut:Pemerian

Hariani, Apt selakuKepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa :telah menerima contohbarang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang buktitersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikanpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika

Hariani, Apt selaku Kepala Balai POM di Ambonmenerangkan bahwa :telah menerima contoh barang bukti dengan nomor20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang bukti tersebut diterima dalam plasticklip yang dibungkus amplop coklat berisikan potongan dan serbuk Kristal,dengan berat total 0,12 gram (nol koma dua belas gram), yang digunakanuntuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanHalam 11 dari halaman 20 pts.

Hariani, Apt selakuKepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa : telah menerima contohbarang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang buktitersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikanpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan Surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/V1I/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika

Hariani, Apt selakuKepala Balai POM di Ambon menerangkan bahwa : telah menerima contohbarang bukti dengan nomor 20.119.11.16.05.0114.K. contoh barang buktitersebut diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat berisikanpotongan dan serbuk Kristal, dengan berat total 0,12 gram (nol koma duabelas gram), yang digunakan untuk pengujian laboratorium.Berdasarkan surat keputusan Mentri Kesehatan RI No.194/Menkes/SK/V1I/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukanlaboratorium pemeriksaan narkotika

Ahli Masduki, M.Kes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa barang bukti tablet putin berlogo LL tidak termasuk sebagaiNarkotika dan Psikotropika namun merupakan obat yang masuk dalamdaftar G yakni obat keras yang peredarannya harus memiliki jin knusus;Bahwa sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK /X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.SusAnak/2019/PN TlIg1448/Menkes/Per/VI/ 2011, yang berhak mendistribusikan, menjual

Bahwa benar tablet putin berlogo LL tidak termasuk sebagai Narkotikadan Psikotropika namun merupakan obat yang masuk dalam daftar Gyakni obat keras yang peredarannya harus memiliki ijin kKhusus;11.Bahwa benar, sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK /X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/ 2011, yang berhak mendistribusikan, menjual danmenyerahkan daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi, Apotik, RumahSakit dan Puskesmas;12.Bahwa benar, mengkonsumsi pil LL sSecara

Pengetahuan danHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 475/Pid.Sus/2019/PN SDAkehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpajin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK/X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan

., Apt yang menerangkan bahwa peraturan yangmengatur tentang perijinan toko obat yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RINomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 tanggal 29 oktober 2002 tentangperubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/Kap/B.8/1972tentang Pedagang eceran obat, sesuai Pasal 2 Permenkes Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 bahwa pedagang eceran obat menjual obat bebas danobatobatan bebas terbatas dalam bungkusan dari pabrik yang telahmembuatnya secara eceran.

dan Dekorin sebanyak + Rp.3000 (tiga ribu) rupiah per kepingnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli pendapat Ahli dari DinasKesehatan yaitu MUHAMMAD FAISAL RAMLI S.Far., Apt yang menerangkanbahwa peraturan yang mengatur tentang perijinan toko obat yaitu KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 tanggal 29 oktober2002 tentang perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 167/Kap/B.8/1972 tentang Pedagang eceran obat, sesuai Pasal 2 Permenkes Nomor :1331/Menkes/SK/

Sehingga secaraharfiah yang disalahgunakan adalah Narkotika Golongan bukan yang lain, sedangkan cara membuktikanseseorang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan ,adalah secara limitatif telah ditentukan dalam peraturanperundangundangan dengan melalui Uji Laboratorium incasu Keputusan Menteri Kesehatan Nomor =:923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk = TeknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan PsikotropikaPro Justitia juncto Keputusan Menteri Kesehatan Nomor :194/MENKES/SK/VV/2012 tentang PenunjukanLaboratorium

Bahwa laboratorium mempunyai standar masingmasing dan menurutKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika.9.

Bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Rl Nomor:194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika menunjuklaboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika danpsikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkotika danpsikotropika.Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor: 292K/PM II08/AD/X1/201610.

Bahwa sampai saat ini Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika masih relevandigunakan untuk penyidikan Narkotika.11. Bahwa Clinic Indosehat 2003 Medical Centre Maritime adalah tidakbukan termasuk yang ditunjuk dalam Keputusan Menteri Kesehatan RlNomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.12.

Bahwa benar Terdakwa didakwakan dengan tindak pidanapenyalahgunaan Narkotika Golongan bagi diri sendiri, tidak didukungdengan alat bukti pendukungnya berupa hasil pemeriksaan laboratoris darilembaga yang telah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RINomor: 194/Menkes/SK/VV2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, sebaliknyaberdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris dari Badan Narkotika Nasionalberkesimpulan bahwa urine, rambut, dan

Hasil pemeriksaan POSITIF 5FPB22 terdaftar dalamNarkotika Golongan nomor urut 137 (Seratus tiga puluh tujuh) dalamperaturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.

Hasil pemeriksaan POSITIF 5FPB22 terdaftar dalamNarkotika Golongan nomor urut 137 (Seratus tiga puluh tujuh) dalamperaturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk Memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis tembakaugorila dan seharihari Terdakwa belum memiliki pekerjaan dan bukanbekerja di bidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan

Hasil pemeriksaan POSITIF 5FPB22 terdaftar dalamNarkotika Golongan nomor urut 137 (Seratus tiga puluh tujuh) dalamperaturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untukmengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkotika jenis tembakau goriladan seharihari Terdakwa belum memiliki pekerjaan dan bukan bekerja dibidang kesehatan atau memiliki keilmuan, pengetahuan yangmemerlukan

Hasil pemeriksaan POSITIF 5FPB22terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 137 (Seratus tiga puluh tujuh)dalam peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut diatas apabila dikaitkan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 12.30.WIBTerdakwa

Hasil pemeriksaan POSITIF5FPB22 terdaftar dalam Narkotika Golongan nomor urut 137 (seratus tigapuluh tujuh) dalam peraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang bahwa Terdakwa mengakui bahwa Tembakau Gorila tersebutadalah miliknya, namun kepemilikan Terdakwa terhadap Tembakau Gorilatersebut tanpa dilengkapi adanya ijin dari pihak yang berwenang;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam UndangUndang No. 35 Tahun2009

Kepala Instalasi LaboratoriumRumah Sakit Parepare yang menyatakan urine Pemohon Kasasi positifNarkoba jenis Amphetamine, bukanlah suatu lembaga yang ditunjuk olehKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 194/Menkes/SK/V1I/2012 untuk melakukan dan memeriksa urine para penggunaNarkotika dalam rangka penyelidikan dan penyidikan, sehingga hasilnyatidak Pro Justitia.

Dengan demikian hasil tes urine Rumah Sakit TK IV Dr.Samratulangi Parepare Nomor SKN/049/V1/2015 tanggal 29 Juni 2015tidak bisa dijadikan petunjuk atau barang bukti dalam perkara PemohonKasasi.Bahwa terhadap surat bukti yaitu berupa Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1534/NNF/VII/2015 tanggal 1 Juli2015 yang dikeluarkan oleh instansi yang diberikan kewenangan sesuaiKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 522/Menkes/SKA/I/2008 tanggal6 Juni 2008 yaitu hasil pemeriksaan darah

Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Parepare yang tidakmempunyai kKewenangan melakukan pemeriksaan spesimen dan bahanbaku Narkotika dan Psikotropika khusus.> Bahwa Laboratorium Forensik yang ditunjuk oleh Kepmenkes Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tentang petunjuk Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika di Makassar adalah Pusat LaboratoriumForensik Polri Cabang Makassar, Balai Besar Kesehatan Makassar JalanPerintis Kemerdekaan KM 11, Tamalanrea, Makassar dan BalaiPemeriksa Obat dan Makanan

cmbekas isian Narkotika jenis sabusabu adalah milik Pemohon Kasasi yangpernah digunakan untuk menghisap Narkotika jenis sabusabu samasekali tidak dihadirkan sebagai barang bukti di depan persidangansehingga dianggap tidak ada atau tidak sah.Bahwa terhadap surat bukti yaitu berupa Berita Acara PemeriksaanLaboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1534/NNF/VII/2015 tanggal 1 Juli2015 yang dikeluarkan oleh instansi yang diberikan kewenangan sesuaiKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes

/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni 2008 yaitu hasil pemeriksaan darah milikPemohon Kasasi hasilnya tidak ditemukan bahan Narkotika (Negatif).> Bahwa dalam perkara Pemohon Kasasi barang bukti berupa surat yangdiajukan dalam persidangan tidak sesuai ketentuan hukum (sesuaidengan ketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor522/Menkes/SKA/I/2008 tanggal 6 Juni 2008, (sehingga alat buktitersebut harus diabaikan) sementara surat bukti yang lain hasilnyanegatif.IV.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 522/MENKES/V/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.b, Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika projustitia. Dimana di dalamnya mengatur tentang klasifikasi dan aturan pelaksanaan tes urine.C.

Dalam fakta persidangan Saksi Ahli saat melakukan test urine tidak sesuai dengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratoriumpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika projustitia.e.

Bahwa terhadap keberatan ad.1, tidak dapat diterima, karena Hakim tidak terikatdengan Surat Keterangan Ahli, sekalipun pemeriksaan urine Terdakwa hanya menggunakan One Step Methamphetamine Test Strip dengan hasil positif mengandungMethamphetamine dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk tekhnis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, namun dari keterangan para Saksi dan Terdakwasetelah dihubungkan dengan alat bukti

(Bukti T43):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/108/2017 tanggal 27 Februari 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Pertama tahun 2017. (Bukti T44);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/196/2017 tanggal 11 April 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedua tahun 2017. (Bukti T45):Halaman 55 dari 68 halaman.

Putusan Nomor 62 P/HUM/20184647484950515253Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/337/2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketiga tahun 2017. (Bukti T46):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/409/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Keempat tahun 2017.

(Bukti T47):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/601/2017 tanggal 13 November 2017 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kelima tahun 2017. (Bukti T48);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/50/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Keenam tahun 2018.

(Bukti T49):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/135/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Ketujuh tahun 2018. (Bukti T50);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2017 tanggal 24 Mei 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kedelapan tahun 2018.

(Bukti T51);Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/396/2017 tanggal 23 Juli 2018 tentang Peserta Wajib KerjaDokter Spesialis Angkatan Kesembilan tahun 2018. (Bukti T52):Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07IMENKES/523/2017 tanggal 20 September 2018 tentang Peserta WajibKerja Dokter Spesialis Angkatan Kesepuluh tahun 2017.