Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - YANNI MOTTO
143 — 145
  • Zus Tambengi;Bahwa Sistem penilaian yang digunakan dalam proses lelang adalah sistemgugur, dengan pertimbangan menetapkan perusahaan sebagai pemenangberdasarkan hasil evaluasi data kualifikasi, data administrasi, tekhnis danharga, sehingga dituangkan dari Hasil Rekapitulasi Evaluasi Penawaran yangdilakukan oleh Panitia Lelang, maka yang ditetapkan sebagai Pemenangadalah CV.
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 02-08-2013 — Putus : 24-09-2013 — Upload : 12-06-2019
Putusan PT BENGKULU Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2013/PT BGL
Tanggal 24 September 2013 — Pembanding/Terdakwa : EDI YULIUS Dkk Diwakili Oleh : ERWIN SAGITARIUS, SH
Terbanding/Jaksa Penuntut : TONY INDRA, SH
101 — 45
  • MAWARDI, MT Bin PURWASURAYA; Ahlibekerja di Fakultas Teknik Universitas Bengkulu dan jabatan ahli sebagai stafdosen/pengajar di Program Studi Teknik Sipil UNIBBahwa Ahli ada memiliki Sertifikasi Keahlian tekhnis yaitu antara lain :. Tanda daftar Tenaga Tekhnik Bidang Sipil Nomor : 11439/08/JK/97 tanggal 21Agustus 1997, yang dikeluarkan Departemen Pekerjaan Umum, KantorWilayah Propinsi DKI Jakarta yang memiliki masa berlaku tidak terbatas..
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 12-07-2013 — Upload : 27-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 12/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 12 Juli 2013 — Hj. Nilma Sari A.Kep, AM.Kes Pgl. Nilma
70 — 9
  • kepada Triwulan IV;Bahwa dalam triwulan yang sama, maka SPJ dapat di usulkan lebih dari satu kali;Bahwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, tugas pokok dan fungsi ( TUPOKSI ) saksiadalah segala tindakan yang berhubungan dengan tindakan yang berhubungan denganpengeluaran atas beban belanja,memerintahkan pembayaran,sebelumnya melakukanferivikasi;Bahwa dasar hukum AKPER adalah UPTD Dinkes Pariaman ,adalahn pasal 2 ayat (2)SK Bupati Padang Pariaman Nomor 492 tahun 2000 tanggal 21 September 2000 bahwasecara tekhnis
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Putus : 16-06-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 18/Pid.Sus-LH/2016/PN Klk
Tanggal 16 Juni 2016 — Gustin Ruddy Narang Bin Holmes Narang
1125 — 362
  • HBI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitasterdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umumdimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut, apabila dihubungkandengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatas, maka MajelisHakim berpendapat bahwa istilan tekhnis yuridis setiap orang menunjuk
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-11-2013 — Putus : 17-04-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 131/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 17 April 2014 — DODI SUGRIWA Bin RACHMAT ATUN
93 — 22
  • Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkaratindak pidana korupsi kegiatan Pengembangan BudidayaBerkelanjutan untuk ketahanan pangan dan pengurangankemiskinan (SAFVER) di Kabupaten Sumedang pada DinasPeternakan dan Perikanan Kabupaten Sumedang tahun anggaran2010 ;Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa saksi Bekerja sebagai Tenaga WHonorer pada BalaiPelestarian Perikanan Perairan Umum (BP3U) sejak bulan Juni2012, sebelumnya Saksi bekerja sebagai Tenaga Tekhnis
    ANEKA KARYA telah menerima pembayaran sesuaiSurat Perjanjian Kerja / Kontrak melalui rekening Saksi di BankJabar Banten Cabang Sumedang yaitu sebesar Rp. 198.400.000,(seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah)setelah dipotong pajak ;Bahwa secara tekhnis pengadaan tersebut saksi tidak mengetahui,yang mengetahui hal tersebut adalah saudara H. ADING ;Bahwa saudara H.
Pengadilan PN BANJARMASIN Perdata Khusus
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 02/Pid.sus-TPK/2015/PN.Bjm
Tanggal 10 Juni 2015 — DR.H. SYAHRIANI,M.Si Bin SYAHRAN.
214 — 124
  • Pada saat dibentuk panitia pelelangan yang ditunjuk adalah sdr.AKHMAD ZAENURI, S.Sos sebagai ketua Panitia dikarenakan pada saat itudia menjabat sebagai Kepala Unit Pengadaan sehingga secara ex officiomelekat karena jabatan sebagai panitia pengadaan.e Bahwa sebagai Unit ST (Unit Spesifikasi Tekhnis) yang saksi lakukan : Pada tanggal 11 Januari 2011 RKAP dari Kantor Pusat untuk pembebasanlahan sebesar Rp. 250 Milyar dimana didalamnya sudah termasuk biayaoperasional panitia Rp. 1,4 Milyar dan honor
    Tanggal 19 Oktober 2011 dibuatkan Pagu Anggaran (RAB) oleh UnitSpesifikasi Tekhnis (Unit ST). Tanggal 19 Oktober 2011 saksi membuat Nota Dinas Kepada KetuaPanitia Lelang Nomor: MKUM 104/LB.05/2011 B dari Manager Keuangandan Umum (Unit ST) kepada Ketua Panitia Pelelangan perihal PengadaanPekerjaan Jasa Konsultan Penilai Tanah Lahan Masyarakat dan Pemprov.Kalimantan Selatan di Bandara Syamsudin Noor. Kemudian prosespelelangan dilakukan oleh Bagian Panitia Lelang.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus
Register : 09-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 24-09-2024
Putusan PN SERANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Srg
Tanggal 30 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.AHMAD R. KARTONO, SH.
2.CHRISTIAN, SH.
3.SUBARDI, SH.
Terdakwa:
TOTO SUGIANTO,S.Sos,. M.Si
28 — 28
  • Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Nomor:870/3812.a/DINKES tanggal 6 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pelaksana Administrasi Program Kesehatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Perubahan Tahun 2015 ;

    76.

Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-08-2014 — Upload : 02-04-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 69/Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Sby
Tanggal 15 Agustus 2014 — H. MOKHAMAD TAROKI, ST, MT
82 — 13
  • saksi sudah dimutasi dari Dinas PU Pengairan Kab.Mojokerto pertanggal 4 Nopember 2011 sebagai Kabag Pembangunan Setda Kab.Mojokerto ;Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan ditanggapi dalam Pembelaan ;2 Saksi DIAN SUGENG ROKHMAN H, ST :22nnenn nnnBahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalamBAP Penyidik adalah benar semua ;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;Bahwa saksi bekerja sebagai Kasi perencanaan Tekhnis
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 11 April 2016 — RODIAWATI, Spd Binti IBNU HAJAR
68 — 8
  • Bahwa tidak dibenarkan untuk kegiatan PNPM SPP TA. 2015peminjaman itu dapat dilakukan individual tanpa adanya kelompokdikarenakan bertentangan dengan PTO (petunjuk tekhnis oprasional)yang menjadi pedoman kegiatan PNPM TA. 2014 dan seterusnya.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-12-2015 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 23-05-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2016 — MUHAMMAD ISRA MUIN, S.E
80 — 46
  • .-60) Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;61) Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLP-KT/2014 tanggal 11 Maret 2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis untuk pekerjaan Kontruskri, dan 3 (tiga) lembar lampiran;62) Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/141/KPTS/DPU/Kota-Tte/2014 tanggal 20 februari 2014 tentang Penetapan pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas pekerjaan umum kota ternate TA 2014;63) Keputusan Pengguna Anggaran (PA) Nomor : 600/467/KPTS/DPU/Kota-Tte
    pembangunan jalan dan jembatanbidang bina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaanpembangunan jalan ngade sone TA 2014;Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasanganbatu;Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp.52.800.000.Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLPKT/2014 tanggal 11 Maret2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis
    pembangunan jalan dan jembatan bidangbina marga dinas pekerjaan umum kota ternate, pekerjaan pembangunan jalanngade sone TA 2014;Pekerjaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan (swakelola) TA 2015;Perbandingan antara mortar dengan batu pada item pekerjaan pasangan batu;Usulan kegiatan pembangunan instruktur kota ternate sebesar Rp. 52.800.000.Timbunan dan Cuttingan Ngade Sone;Unit Layanan Pengadaan Nomor : 600/027/OLPKT/2014 tanggal 11 Maret2014, perihal permintaan KAK, HPS, Gambar, dan Spesifikasi Tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 18-03-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2219 K/Pid.Sus/2010
Tanggal 18 Maret 2011 — Ir. SUTRISNO
72 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Purna SentanaBaja untuk hadir pada tanggal 23 April 2001 di ruang Rapat Divisi Pengadaanuntuk penjelasan tekhnis (aanwijing) pekerjaan Pengadaan Jasa sewa kendaraandinas untuk Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steelsekaliigus meminta PT. Purna Sentana Baja agar memasukan penawaran harga ;e Atas permintaan tersebut PT.
    Purna SentanaBaja untuk hadir pada tanggal 23 April 2001 di ruang Rapat Divisi Pengadaanuntuk penjelasan tekhnis (aanwijing) pekerjaan Pengadaan Jasa sewa kendaraandinas untuk Kepala Sub Direktorat/General Manager PT. Krakatau Steelsekaligus meminta PT. Purna Sentana Baja agar memasukkan penawaran harga ;e Atas permintaan tersebut PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1709 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Januari 2014 — Dr. ISMAIL.,M.Ag;
159 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Syahrul.Bahwa benar pengaturan Pembukaan Program studi diDepartemen Agama diatur melalui Petunjuk PelaksanaanPembukaan Prodi pada PTAI melalui Keputusan MenteriAgama No.387 tahun 2004 pada Pasal 4 yang menyebutkanpersyaratan dan prosedur pengajuan program studi ditetapkandengan Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam.Kemudian secara operasional diatur melalui Surat EdaranDirjen Nomor SE.Dj.I/PP.02.3/04/07 tanggal 23 Agustus 2007dan Surat Edaran Nomor SE.Dj.I/Dt.I.V/PP.00.11/04/2008yang secara tekhnis
    Kemudiansecara operasional diatur melalui Surat Edaran DirjenNomor SE.Dj.I/PP.02.3/04/07 tanggal 23 Agustus 2007dan Surat Edaran Nomor SE.Dj.J/Dt.L.1V/PP.00.11/04/2008 yang secara tekhnis menyebutkanmelarang PTAI menerima mahasiswa baru bagi programstudi yang belum memperoleh izin penyelenggaraan dariDirjen Pendidikan Islam, apa sebabnya pihak STAIN SjechM.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 18 Februari 2016 — Ir. HENDRI SUHENDRI ( Terdakwa )
118 — 23
  • Hendri Suhendri selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) di Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kelauatan dan Perikanan Kabupaten BintanNomor : 9/II/DKP/2011 tanggal 08 Maret 2011 merangkap sebagai PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala DinasKelautan dan perikanan Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 Nomor :001//DKP/2011, bersamasama dengan saksi MOCH ARIESWAN (diajukanHalaman 23 dari 145 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-01-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 19-03-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 4 Juni 2014 — - 1.SYAFRUDIN, ST - 2.Muhajirin, ST - 3.Wahyudin, ST - 4.Irfan, ST - 5.Anas, A.Md.T
75 — 85
  • Kwartet Nine Konsultandan terdakwa adalah sebagai tenaga tekhnis sedangkan direkturnya adalahIr. Abdul Rasul ; Bahwa terdakwa sebagai konsultan perencana bukan atas perintah dari Ir. AbdulRasul selaku direktur CV. Kwartet Nine Konsultan melainkan atas perintah dariterdakwa I Syafrudin,ST ; Bahwa terdakwa tidak ada perjanjian antara Ir.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-04-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 26 September 2016 — - Drs. YAFIT HAM, M.Pd.
91 — 45
  • Khairuddin Marpaung (devisi tekhnis); Habibullah SP (devisi hukum); Maruli Sitorus( devisi logisti); Drs. Junaidi (devisi sosialisasi)Bahwa jabatan saksi dalam penyelenggaraan Pemilihan UmumGubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2013 diKabupaten Labuhanbatu Utara sebagai Kasubbag Umum berdasarkanSK Drs.
    Khairuddin Marpaung (devisi tekhnis);a. Habibullah SP (devisi hukum);b. Maruli Sitorus( devisi logisti);Hal 239Putusan Pengadilan TIPIKORNo. 43 /Pid.Sus. TP K/2016/PN.Mdnc.Drs.
    Khairuddin Marpaung (devisi tekhnis);a. Habibullah SP (devisi hukum);b. Maruli Sitorus( devisi logisti);c.Drs.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-01-2015 — Upload : 01-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1939 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 21 Januari 2015 — Ir. DWI ATMADJI, MM, Bin SUTARYONO;
85 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketua Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial;Co Oo YN DWN10Transfer dana bantuan sosial;Pencairan dana bantuan sosial;Pemanfaatan dan pembelanjaan dana bantuan sosial;Pelaksanaan pekeryjaan fisik ;Pemeriksaan dan serah terima pekerjaan ;Pertanggung jawaban keuangan ;Bahwa Terdakwa DWI ATMADIJI adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaiKepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Perternakan Kabupaten Banjarnegaraberdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 165 Tahun 2009 telah memiliki tugas :merumuskan kebijakan tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-06-2013 — Putus : 06-11-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 71/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG
Tanggal 6 Nopember 2013 — Hj. YUYUN NINGRUM binti YUSUP SIDIK
74 — 20
  • sampai sekarang masihmelakukan penagihan ;Bahwa dana KUR tidak dapat digunakan untuk yang lain, hal ituberdasarkan dari Perjanjian kredit, akan tetapi dana KUR olehTerdakwa digunakan untuk usaha air minur ;Bahwa saksi tidak tahu, alasan asuransi belum dicairkan ;Bahwa pada saat dilakukan Sosialisasi dihadiri oleh Pak Atok, PakDidi, Pak rahmad, saksi sendiri, Terdakwa, Pak Endang dan ParaKetua Kelompok yang jumlahnya 17 (tujuh belas) orang dan padasaat sosialisasi yang memberikan penerangan secara tekhnis
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-01-2010 — Putus : 02-06-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan PN KOTOBARU Nomor 11/PID.B/2010/PN.KBR
Tanggal 2 Juni 2010 — Ir. SETIAWAN
104 — 74
  • untukmenjalankan sistem informasi manajemen dan laborbahasa sebagai teknologi informasiBahwa ter dakwa presentasikan di depan pejabat yangberwenang di UMMY Koto Baru sekitar tanggal 20Februari 2007 dan pihak UMMY menyetujui perubahanSpeck tersebut dengan dasar spesifikasi tersebutlebih tinggi dari spesifikasi minimum tetapi kamitidak melakukan adendum kontrak dikarenakan sesuaidengan pemahaman kami terhadap pengadaan barang yangdibiayai oleh Pemerintah bahwa speck minimum danlebih tinggi dari spesifikasi tekhnis
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 12 Agustus 2015 — DEKI BERMANA Bin EDISON
883 — 317
  • Santana itu yang diperiksa oleh Petugas P2,Surveyor adalah Segel karena segel dari pelabuhan muat yang disegeloleh Suplayer, di Pelabuhan bongkar yang membukanya juga Suplayer ;Bahwa tekhnis menghitung ambang batas itu dengan cara mengecek segelitu secara bersamasama tidak ada rusak lalu dilakukan pengukuran,setelah kapal dibongkar tidak ditemukan losses di atas batas toleransidilakukan pengecekkan pompa sudah kering tidak bisa dipompa lagidibuatkan Dry Sertificate ;Bahwa SQR itu dibuat adalah untuk
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-05-2011 — Upload : 21-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 600 K/Pdt/2010
Tanggal 31 Mei 2011 — 1. PT. PERTAMINA (PERSERO) Cq. PT. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI PERSERO Cq. PERTAMINA EKSPLORASI & PRODUKSI REGION KAWASAN TIMUR INDONESIA
261 — 224 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • selambatlambatnya mulai hari ke 14, dihitung setelahlewainya hari ke 30 tersebut di atas ;Bahwa Tim atau Panel bertanggung jawab kepada para prinsipalmasingmasing dalam perkara ini, pada akhir tugasnya Tim atauPanel wajid membuat laporan pertanggungjawaban dandisampaikan kepada masingmasing para prinsipalnya dan kepadaKetua Pengadilan Negeri Sorong selaku Pengawas Tim/Panel ;Bahwa pengawasan kerja Tim atau Panel berada di bawah KetuaPengadilan Negeri Sorong, dimana Ketua Pengadilan Negeridalam melaksanakan tekhnis