MENTER!KEAMANAN/P ANGLIMA ANOKATAN BERSENJATAPANGAB pada tanggal30 Oktober 1981 oleh ketua rnajelis diberi kode P3.4. Fotokopi Karip ( Kartu Identitas Pensiun) Nomor 20/Nomor :Dosir Yang dikeluarkan oleh An.Direksi PT Taspen ( Persero) Kepala Kantor Cabang Utama Kantor Cabang di Makassar padatanggal 26 Nopember 2009 yang oleh ketua majelis, diberi kode P.4.B.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zadrak Marawemay NIK.6371041803800009 tanggal 4 april 2019 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.1;2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nor Hasanah NIK.6308055602810003 tanggal 4 april 2019 yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.014/2014 dan telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.2;3.

Bahwa akibat kesalahan penulisan nama dan tempat tanggal lahir tersebut,Pemohon bermaksud mengurus Akta Kematian suami Pemohon sehinggaPemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan AgamaMalang;Menimbang, bahwa berdasarkan = faktafakta tersebut, alasanpermohonan Pemohon mengajukan perubahan yang menyangkut biodataSuami telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter!

Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman;Menimbang, Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukumadalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin yang berwenang dan perbuatantersebut dilarang atau bertentangan dengan UndangUndang yang berlaku,berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikabahwa Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter

Narkotika Golongan Idalambentuk bukan tanaman ;Menimbang, Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukumadalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin yang berwenang dan perbuatantersebut dilarang atau bertentangan dengan UndangUndang yang berlaku,berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikabahwa Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter

halamanPenetapan Nomor 0047 /Pdt.P/2017/PA WngBahwa Pemohon dan Pemohon II sudah tidak akan mengajukansesuatu hal lagi, dan tetap pada permohonannya, mohon penetapan .Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acarasidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini .PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter

perusahaandi sel enggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakaidi Indonesia yakni berdasarkan Standar Akuntansi Keuanganyang berlaku di Indonesia, kecuali peraturan perundangundangan perp aja kanmenentukan lain ;Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (38) UU PPh mengaturbahwa nil ai perolehan atau pengalih an hart a yang dialihkandalam rangka penggabungan usaha adalah jumlah~ yangseharusnya dikeluarkan atau dit erima berdasarkan hargapasar, kecuali dit etapkan ain oleh Menteri Keuangan ;Bahwa Keput usan Menter

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terbandingsangat keberatan atas pertimbangan Majelis HakimPengadilan Pajak putusan Pengadilan Pajak NomorPut.06295/PP/M.11/15/2005, tanggal 05 September 2005pada halaman 30 alinea ke 7, yang menyatakan : "bahwaberdasarkan uraian dan keterangan tersebut' diatassesuai ketentuan yang ada dalam Keputusan Menter iKeuangan Nomor : 422/KMK. 04/1998 tanggal 9 September1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan MenteriKeuangan Nomor : 469/KMK. 04/1998 tanggal 30

lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum lslam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

dapat diajukan hanya dalam tenggangwaktu 90 (sembilan puluh) hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegaraALASAN DIAJUKANNYA GUGATANBahwa PENGGUGAT adalah Pegawai Negeri Sipil yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan MenteriPendidikan dan Kebudayaan NomorD.36/FK/TU/UP/UI/1979, tanggal 4 = April 1979 ;Bahwa pada tanggal 5 Mei 1980, PENGGUGAT bersamasama dengan 50 tokoh masyarakat turutmenandatangani Petisi 50; Bahwa pada tanggal 7 Agustus 1980, Menter

Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah danPeraturan PerundangUndangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN:1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2.

Surat Menter i Kehutanan dan PerkebunanNo.302/KPTSIV/1999 tanggal 7 ~~ Mei 1999;Halaman 7 dari 80 halaman Putusan Nomor : 10/G/2008/PTUN Jkt8. Bahwa, setiap perpanjangan izin HPH tersebut, Tergugatjuga senantiasa mewajibkan Penggugat untukmengalokasikan atau mengalihkan sahamsaham Penggugatkepada badan usaha lain yang ditentukan. Badanbadanusaha tersebut seperti : BUMN(PT.INHUTANI IV) dan BUMN,Koperasi Departemen Kehutanan Pusat dan Daerah, KUDsetempat dan Koperasi Karyawan ; 9.

Bahwa, Surat Pembaharuan HPH No. 805/KPTSVI/1999tanggal 30 September 1999 sebenarnya bertentangan denganPersetujuan Menter i Kehutanan dan PerkebunanNo.624/MENHUTIV/1996 tanggal 6 Mei 1996 dan PersetujuanMenteri Keuangan Republik Indonesia No.

.: aMenimbang, bahwaberdasarkan bukti (P:2) dan (P.3), bahwa tulisannama para Pemohon yang benar .adalah,, Pemohon, NAMA PEMOHONYANG BENAR bukan.NAMA.PEMOHON YANG SALAH dan Pemohon IIPEMOHON Il bukan PEMOHON ll; .Menimbang, bahwa terhadap pembetulan namatersebut majelishakim berpendapat, bahwa pembetulan nama. tidak menjadikan pernikahanantara Pemohon dengan.isteri Pemohon tidak sahatau harus dibatalkan, halini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menter Agama Nomor 11Tahun 2007 Pasal 34, oleh

Dengan lampiran Putusan Menter!Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU0007560.AH.01.02.TAHUN. 2017 Tentang Persetujuan Perubahan AnggaranDasar Perseroan Terbatas. PT TOTAL PRIMA JAYA Dengan Modal Dasar : Rp.1.100.000.000, % bagian Untuk Penggugat. Yaitu sebesar Rp. 550.000.000,(lima ratus juta rupiah)5.

lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum lslam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

dari 8 Putusan Nomor 3632/Pdt.G/2018/PA.Sby.Menimbang, bahwa atas alasan Pelawan yang memohon agar perkarapermohonan wali adhol Nomor 1159/Pdt.P/2018/PA.Sby tanggal 23 Juli 2018,dibatalkan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa perkara permohonan wali adhol adalah perkaravolunter yang didalamnya hanya ada pihak Pemohon untuk menyelesaikankepentingan Pemohon dalam masalah perkawinan, hal tersebut berdasarkanketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menter

menyatakanbenar dan menyatakan mencukupkan;Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi danrnohoi kepada Majelis agar perkaranya segera diputus:Bahwa jalannya pemeriksaan telah termuat dalam berita acara sidangyang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini:PERTIMBANGAN HUKUMMenrrnbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebaga,mana telah terurai di atas:Menimbang, bahwa perubahan terhadap biodata dalam Kutipan AktaNikah yang dianggap tidak benar, sesuai Peraturan Menter

lagimengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, makaditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonpada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter

bowdLoodArtinya : Menghilangkan kesulitan itu harus didahulukan untuk memperolehkemaslahatan;Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas ternyatapermohonan para Pemohon mengenai perubahan nama Pemohon dan namaayah kandungnya serta perubahan nama ayah kandung Pemohon II tersebutjuga tidak bertentangan dengan maksud Pasal 06 ayat (2) huruf (a) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menter!

Keputusan Menter Hukum dan HAM RI Nomor: AHU53.AH.01.05.Tahun 2014 tanggal 01 Juli 2014 Tentang PersetujuanPerubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam FatimahCilacap;3.

dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorB781/Kua.13.33.20/Pw.01/10/2017 tanggal12 Oktober 2017 yang dikutipdari Kutipan Akta Nikah Nomor:.81/2 tanggalO1 Februari 1973 yang telahdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KandatKabupaten Kediri, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada ParaPemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Kantor Urusan AgamaKecamatan Kandat Kabupaten Kediri, untuk dilakukan perubahan pada aktanikahnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menter

WHadjon dkk, Pengantar HukumAdministrasi Indonesia, Gajah Mada University Press,2005, halaman 275) ;Bahwa Keputusan Tergugat menyebutkan bahwa Penggugattelah melanggar Pasal 20 ayat (1) PP: Nomor 6 Tahun2007, yang pada pokoknya menyebutkan Penggugat telahmemindahtangankan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu tanpa persetujuan tertulis dari Menter iKehutanan, adalah alasan yang tidak benar karenatidak didukung dengan bukti yang otentik melainkanhanya didasari pada asumsi atau penafsiran sepihakdari

Rimba Kayu Arthamas' kepadapihak lain tanpa persetujuan dari Menter iKehutanan, sehingga tidak perlu lagi diberikanperingatan 3 (tiga) kali :Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37Peraturan pemerintah Nomor : 3.

Bukti P 1: Keputusan Menter i Kehutanan Nomor:SK.352/Menhut II1/2007 tanggal 23 Oktober 2007tentang Pencabutan Keputusan Menteri KehutananNomor: 651/Kpts 11/1992 tanggal 26 Juni 1992tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan KepadaPT. RIMBAKAYU ARTHAMAS di Propinsi DaerahTingkat Irian Jaya. (Fotocopy sesuai denganQS) i ee arm rim im we2. Bukti P 2 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor651/Kpts 11/1992 tanggal 26 Juni 1992 tentang3. Bukti4. Bukti5. Bukti6.