Ditemukan 10238 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kalvin katimo kalis karim klaim
Penelusuran terkait : Pt. waru kaltim plantation Pt. kaltim pasifik amoniak; Tindakan faktual Dprd Tun Esdm Batubara Sayyid abdal nanang Gubernur kaltim 24g2014 Perkebunan kaltim utama Kutai kartanegara Izin Morris sahara Kapolda kaltim Kepegawaian 06g2016 35g2013 Sentika Penajam Kaltim jaya mineral 21g2014 Indowana arga timber Kehutanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-03-2017 — Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 646 B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 Mei 2017 — KALTIM METHANOL INDUSTRI;
44 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM METHANOL INDUSTRI;
    KALTIM METHANOL INDUSTRI, tempat kedudukan diMenara Standard Chartered Lantai 20 Jalan Prof. Dr.
    Kaltim Methanol Industri;Bahwa Pemeriksa menghitung resale price margin untuk Humpuss,kemudian menganalogkan dengan penjualan yang dilakukan kepada sojitz"seolaholah" kondisinya sama.
    Kaltim Methanol Industri ke PT. Humpuss,namun Direktorat Jenderal Pajak tidak melakukan koreksi negatif terhadapPT. Humpuss atas pembelian methanol dari PT. Kaltim Methanol Industri;Bahwa Pemeriksa tidak menunjukan bukti hasil temuan kepada PemohonBanding tentang adanya bukti perbedaan antara harga jual methanol dari PT.Kaltim Methanol Industri dengan harga beli yang dibayar oleh PT.
    Kaltim Methanol Industri telah ditetapkan sebagai Wajib PajakPatuh oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP.09/WPJ.19/2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang PenetapanWajib Pajak Patuh, tentunya PT. Kaltim Methanol Industri mempunyai itikad baikuntuk berusaha di Indonesia, hal ini terlinat dalam kinerja perusahaan.
    Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, alamat :Menara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-03-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 615 B/PK/PJK/2024
Tanggal 13 Maret 2024 — PT KALTIM PRIMA COAL vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
11 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT KALTIM PRIMA COAL;
    PT KALTIM PRIMA COAL vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-09-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2713 B/PK/PJK/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — WARU KALTIM PLANTATION
47 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WARU KALTIM PLANTATION
    ./2018 tanggal 9 Maret 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di JalanPuloayang Raya Blok OR1 KIP, Jatinegara, Cakung,Jakarta Timur 13930, yang diwakili oleh Kresno Eko Saputrojabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mega Putra, dankewarganegaraan Indonesia, Advokat, beralamat di Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorFINTAX/482/EXT/WKP/V/2018, tanggal 3 Mei 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan
    Waru Kaltim Plantation NPWP01.326.076.5007.000;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 10 April 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90176/PP/M.XB/99/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatanPenggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat NomorKEP00222/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas
    Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2013Nomor 00516/107/13/007/15 tanggal 26 November 2015, atas nama: PTWaru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000, Jenis Usaha: ,beralamat di JI.
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00222/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00516/107/13/007/15tanggal 26 November 2015 Masa Pajak Desember 2013 atasnama PT Waru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000,beralamat di Jalan Pulau Tanah Masa, Kawasan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-02-2018 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 706 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Maret 2018 — WARU KALTIM PLANTATION;
40 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WARU KALTIM PLANTATION;
    ./2016, tanggal 17 Juni 2016;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di Jalan PuloAyang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulo Gadung,Jakarta Timur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut
    Waru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta12930, sehingga perhitungan PPN menjadi sebagai berikut, Uraian Rp Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1. Ekspor 0,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipunguta.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPNa.6.
    Putusan Nomor 706 B/PK/Pjk/2018Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2011Nomor 00060/207/11/007/13 tanggal 12 April 2013, atas nama PT.Waru Kaltim Plantation, NPWP 01.326.076.5007.000, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR1, Kawasan Industri Pulogadung,Jakarta 12930, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-03-2024 — Upload : 13-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 334 B/PK/PJK/2024
Tanggal 13 Maret 2024 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KALTIM PRIMA COAL
20 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KALTIM PRIMA COAL
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-08-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210/B/PK/PJK/2011
Tanggal 9 Agustus 2011 — KALTIM METHANOL INDUSTRI,
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM METHANOL INDUSTRI,
    KALTIM METHANOL INDUSTRI, berkedudukan di MenaraStandard Chartered Lt. 20, Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164, Jakarta.Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;Hal 1 dari 22 hal. Put.
    Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000,alamat : Menara Standard Chartered Lt. 20, Jl. Prof. Dr. SatrioNo. 164, Jakarta 12930 dan menetapkan STP Nomor00054/106/08/092/08 tanggal 21 Nopember 2008 Masa PajakOktober 2008 tersebut menjadi NIHIL ;Hal 19 dari 22 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 31-01-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 31 Januari 2019 — PT SAWIT KALTIM LESTARI VS MAULANA ELIASA AGUNG
47 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT SAWIT KALTIM LESTARI tersebut, tidak dapat diterima;
    PT SAWIT KALTIM LESTARI VS MAULANA ELIASA AGUNG
    PUTUSANNomor 56 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT SAWIT KALTIM LESTARI, berkedudukan di Kantor DesaSabintulung, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten KutaiKartanegara, yang diwakili olen Edy Suroso, Direktur Utama,dalam hal ini memberi kuasa kepada Slamet Rifai, HRD PTSawit Kaltim Lestari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal11
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 22-02-2024 — Upload : 12-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1392 B/PK/PJK/2024
DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALTIM PRIMA COAL;;
6 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT KALTIM PRIMA COAL;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-08-2022 — Upload : 28-09-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1211 K/Pdt.Sus-PHI/2022
Tanggal 24 Agustus 2022 — PT AGRO BUMI KALTIM VS 1. PILHAN, DKK
210 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT AGRO BUMI KALTIM tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Smr., tanggal 21 April 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:MENGADILIDalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.
    PT AGRO BUMI KALTIM VS 1. PILHAN, DKK
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 15-03-2016 — Upload : 13-01-2017
Putusan PN SAMARINDA Nomor 86/Pdt.Sus-PHi/2015/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2016 — Alam Kaltim Lestari Melawan Nafsahu Laode Ndigo
102 — 25
  • Alam Kaltim LestariMelawanNafsahu Laode Ndigo
    Alam Kaltim Lestari, Beralamat Jl Dermaga Kelurahan KarangMumus, No 34, Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili olehkuasanya, Suriani SH, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Suriani,SH dan Rekan Alamat : Jl.
    Alam Kaltim Lestan .Perlu juga Tergugat ingatkan bahwa alasan Penggugat dalammelakukan kontrak kerja dengan karyawannya (Perjanjian kerjaLaut) harus didasarkan kepada pasal 59 UU. No. 13 tahun 2003,bukan didasarkan kepada Peraturan Menteri perhubungan No. 84tahun 2013, karena peraturan tersebut secara otomatis tidak berlakukarena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi denganperaturan yang ada diatasnya yaitu UU.
    Dalam hal suratkuasa yang dibuat oleh tergugat yang ditanda tangani oleh masingmasing pengurus baik ditingkat Kordinator Wilayah SBSI Kaltim,Dewan Pengurus Cabang Samarinda, Lembaga Bantuan HukumSBSI Kalimantan Timur, tidak mencerminkan amanat dari UndangUndang 13 tahun 2003 pasal 121 oleh karena tidak jelas tergugat(Nafsaho Laode Ndigo) itu masuk dalam keanggotaan tingkat DPCSBSI, tingkat Korwil atau LBH SBSI Kaltim sehingga dari sejumlahpengurus yang mendapat kuasa tersebut tidak mencerminkanamanah
    Semua pengurus serikatpekerja/Serikat buruh wajib mendapat SK pengurusan dari tingkatyang lebih tinggi sehingga keanggotaan tergugat tersebut apakahanggota DPC SBSI Samarinda, atau Anggota Korwil SBSI Kaltim,Oleh karena itu kuasa tergugat ditolak oleh penggugat;Page 25 of 50C.
    Alam Kaltim Lestari. ;Page 37 of 503.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 10-05-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 9 K/PDT.SUS/2009
KALTIM METHANOL INDUSTRI
33 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM METHANOL INDUSTRI
    KALTIM METHANOL INDUSTRI, diwakili oleh Kazuhiko Saitodalam kedudukannya sebagai Direktur Utama, beralamat diMenara Sona Topas Lt. 8 Jl. Jend.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — KALTIM METHANOL INDUSTRI;
43 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM METHANOL INDUSTRI;
    KALTIM METHANOL INDUSTRI, beralamat di MenaraStandard Chartered Lt.20, Jalan Prof. Dr.
    Kaltim Methanol Industri No.
    Kaltim Methanol Industri mempunyai itikad baik untukberusaha di Indonesia, hal ini terlihat dalam kinerja perusahaan. Begitu jugaperusahaan Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah benarmelaporkan pajaknya, artinya Pemohon Banding tidak melakukan kecurangan,apa dan berapa transaksi kami tidak dilakukan pengurangan ataupunHalaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 346 B/PK/PJK/2017penambahan.
    Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, alamat :Menara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.
    Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa yang terutang sebagaimana tersebut di atas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1762 B/PK/PJK/2016
Tanggal 7 Desember 2016 — DSM KALTIM MELAMINE
39 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DSM KALTIM MELAMINE
    DSM KALTIM MELAMINE, beralamat di Komplek PT.
    Apabila Terbanding tidakmemperhitungkan mutasi kredit akun tersebut akan menyebabkan kelebihanperhitungan Objek PPh Pasal 21 yang seharusnya;Bahwa selain itu, sebagian biaya yang Pemohon Banding catat dalam akunBonuses yang menurut pemeriksa adalah Objek PPh Pasal 21 yaitusebesar Rp. 640.112.750,00 merupakan pembayaran jasa outsourcingkepada PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Kaltim Nusa Etika sehubungandengan penugasan karyawan mereka di PT DKM.
    DSM Kaltim Melamine, NPWP: 01.500.087.0.725.000, AlamatKompleks PT.
    Pupuk Kaltim Bontang, Kalimantan Timur, sehingga jumlah PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 yang masih harus dibayar menjadisebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajak Rp.3.146.424.005,00Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Rp. 250.359.325,00Kredit Pajak (Rp. 250.359.325,00)PPh yang kurang/(lebih) dibayar Rp. 0,00Sanksi Administrasi Pasal 13 ayat (2) UU KUP Rp. 0,00Pajak yang masih harus (lebih) dibayar Rp. 0,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu.
    DSM Kaltim Melamine, NPWP: 01500.087.0725.000, Alamat Kompleks PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus PHI
Putus : 09-01-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Smr
Tanggal 9 Januari 2018 — Kaltim Sawit Lestari Lawan Maulana Eliasa Agung
122 — 21
  • Kaltim Sawit LestariLawanMaulana Eliasa Agung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-10-2017 — Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KALTIM JASA SEKURITI VS 1. AMINULLAH, DKK
92 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM JASA SEKURITI tersebut;
    KALTIM JASA SEKURITI VS 1. AMINULLAH, DKK
    Kaltim Jasa Sekuriti yang baru;3. Penurunan kesejahteraaan pekerja selama setahun akan diusulkan olehManajemen PT. Kaltim Jasa Sekuriti kepada PT. Pupuk Kaltim;6.
    Kaltim Jasa Sekuriti yang beralamat diJl. KS.
    Kaltim Jasa Sekuriti yang beralamat diJalan KS.
    Kaltim Jasa Sekuritidengan Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti sudah tidak ada,kerena sudah berakhir pada tanggal 23 November 2014 (PKBditandatangani tanggal 24 November 2011). Dengan demikian, kalauPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 dijadikandasar keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Kaltim JasaSekuriti dengan Serikat Pekerja Kaltim Jasa Sekuriti adalah salah,sebab suatu peraturan tidak bisa berlaku surut.
    Pupuk Kaltim, dan dari PT.Pupuk Kaltim beberapa anggaran dikurangi yang berimbas pada ParaPekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti (Pemohon Kasasi) yang bekerja padaPT. Pupuk Kaltim. Pengurangan sejumlah pembayaran oleh PemohonKasasi sematamata menyesuaikan anggaran yang diterimanya dariPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-03-2024 — Upload : 11-09-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 621 B/PK/PJK/2024
Tanggal 13 Maret 2024 — PT KALTIM PRIMA COAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT KALTIM PRIMA COAL vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-11-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 14 Nopember 2018 — SYAHRANI, DKK VS PT BPD KALTIM KALTARA
82 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAHRANI, DKK VS PT BPD KALTIM KALTARA
    ., M.H. dan kawan,Para Advokat pada kantor Hukum Perjuangan, beralamatdi Jalan Perjuangan 8, RT. 001, Nomor 08, KelurahanSempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, KotaSamarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2Desember 2017;Para Pemohon Kasasi;LawanPT BPD KALTIM KALTARA, yang diwakili oleh DirekturUtama Zainuddin Fanani, berkedudukan di Jalan Jend.Sudirman Nomor 33, Samarinda, dalam hal ini memberikuasa kepada Rita Kurniasih, S.H., Para Pegawai pada PTBPD Kaltim Kaltara, beralamat di Jalan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-09-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4216 B/PK/PJK/2022
Tanggal 5 September 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT WARU KALTIM PLANTATION
50 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT WARU KALTIM PLANTATION
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 13-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123/B/PK/PJK/2014
Tanggal 13 Mei 2014 — KALTIM PARNA INDUSTRI
151 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM PARNA INDUSTRI
    KALTIM PARNA INDUSTRI, beralamat di Menara Imperium Lantai26, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. HR Rasuna Said Kav 1, JakartaSelatan 12980.Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut.Membaca suratsurat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 Oktober 2011 No.
    Kaltim Parna Industri, NPWP: 01.719.838.3052.000, alamat!:Menara Imperium Lantai 26, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — KALTIM METHANOL INDUSTRI
33 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM METHANOL INDUSTRI
    KALTIM METHANOL INDUSTRI, berkedudukan di Menara StandardChartered Lt.20, Jalan Prof. Dr.
    Kaltim Methanol Industri No. SPB1195/C0000/96SI tanggal 23 September 1996;*) Freight Cost ditetapbkan sebesar US$ 30.bahwa sebagai contoh apabila harga ratarata PLATTS untuk Jepang US$350, Korea US$ 340 dan Taiwan US$ 330, maka harga gas dan Pertaminayang harus dibayar Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Harga Gas = 1% (0.6 x 350 + 0,2 x 340 + 0,2 x 330) Freight Cost.)/MT =US$ 2,14/mmBTU;e.
    Kaltim Methanol Industri, NPWP: 01.562.239.2092.000, alamat:Menara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.