Ditemukan 1556 data
DEWO.A
Tergugat:
BUPATI PASURUAN
Intervensi:
Jatmiko
192 — 346
dilantik, tidak ada gugatan ke panitiaatau sebelum mendapat berkas tidak ada protes, setelah Penggugat mendapatberkas maka kami merasa dirugikan;Bahwa, berkas didapat dari Pengadilan Negeri, setelah pelantikan Kadestanggal 30 Desember 2019, baru protes;Bahwa, saksi mengetahui dari Penggugat bahwa ada putusan dari PN setelahpelantikan, setalah Penggugat mengajukan gugatan tahun 2020;Bahwa, saksi mengetahui 2 mingguan sebelum Penggugat mengajukangugatan, atau 2 minggu setelah Penggugat mengajukan gugutan
161 — 20
Tjk.12.Bahwa didalam Petitum Provisi Penggugat, Penggugat meminta agardibayarkan gaji, tunjangan kesehatan dan tujangan hari raya kepadaPara Penggugat sebesar Rp. 382.745.500 ; Dimana tutntutan tersebutmerupakan tuntutan yang menyangkut dengan pokok perkara ;13.Sehingga cukup beralasan apabila gugutan Penggugat untuk dinyatakanditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Nietontvankelijke Verklaard).KEDUDUKAN PARA PENGGUGAT SEBAGAI PIHAK YANG MENGGUGAT(DISKUALIFIKASI IN PERSON) TIDAK
90 — 43
Bahwa dikarenakan surat kuasa yang tidak cermat dan cacat secara syarathukum fromil dalam mengajukan guguatan ini, maka demi hukummengakibatkan seluruh gugutan dan/atau dalildalil gugautan tidak dapatditerima oleh Majelis Hakim yang Mulia.5. Hal yang senada kembali disampaikan oleh M. Yahya Harahap, SH.
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Gading Resort Residences
Tergugat:
LISA ATTAN
151 — 81
Tergugattidak lengkap karena masih ada orang yang yang mesti ikut bertindaksebagai Penggugat atau ditarik Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa Penggugat adalah tergolong sebagai diskualifikasi inperson, yang bertindak sebagai Penggugat orang yang tidak memenuhi syarat(diskualifikasi), maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebutmengandung cacat formil;Menimbang, bahwa berhubung gugatan terbukti mengandung cacatformil, maka dengan demikian gugutan
71 — 20
ikut sebagai principal yang turut memberi kuasa kepada kuasaTergugat I dan Tergugat II (vide Surat Kuasa Khusus dari Tergugat I dan TergugatII kepada kuasa hukum in casu Daniel, SH, MH, dkk tertanggal 13 Mei 2014),karenanya Majelis Hakim dapat menerima perubahan gugatan tersebut, daneksepsi angka tersebut haruslah ditolak;Eksepsi angka 2:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca gugatan Penggugat,eksepsi angka 2 tersebut menurut pendapat Majelis Hakim tidaklah beralasan,karena didalam posita gugutan
Terbanding/Tergugat I : Pemerintahan Provinsi Maluku cq Pemerintahan daerah Kabupaten Aru Diwakili Oleh : DHIMAS SAPUTRA, S.H. Dkk
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Perhubungan Republik Indonesia cq Dirjen Perhubungan Udara cq Unit Penyelenggara bandara udara dobo Diwakili Oleh : Hugo dkk
Terbanding/Tergugat III : Max Simon Barends Diwakili Oleh : Dr. Adolof Seleky, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat IV : Dominggus Barends Diwakili Oleh : Dr. Adolof Seleky, S.H.,M.H.
Terbanding/Tergugat V : Izaac O. Barends Diwakili Oleh : Dr. Adolof Seleky, S.H.,M.H.
150 — 73
GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR(OBSCUUR LIBEL)Bahwa Gugutan Penggugat tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel) denganpertimbangan sebagai berikut :Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 101/PDT/2021/PT AMBa. Bahwa Para Penggugat tidak jelas dalam menentukan obyek darigugatan dikarenakan Para Penggugat tidak menyebutkan secara teranghalhal yang menjadi sengketa/perkara pada gugatan Para Penggugatserta dalam dalildalil gugatan Para Penggugat terlalu mengadaadatanpa dasar hukum yang jelas.b.
58 — 41
tidak tepat dan mengadaada, di karenakantanah obyek sengketa yang tercatat dalam pembukuan Nomor 50, PipilNomor 421, Percil nomor 124 terletak di Desa Gerung, KecamatanPembengkel Pekasih Gebong IV, Lombok Barat dan telah terjadiperubahan nama lokasi karena pemekaran wilayah sehingga alamat yangsekarang terletak di Dusun Segenter, Desa Lembar Selatan, KecamatanLembar, Kabupaten Lombok Barat;Gugatan Para Penggugat Obscure Libell;Halaman 45 dari 90 halaman Putusan Nomor 100/Pdt.G/2017/PN.Mtr.6.Bahwa gugutan
35 — 31
Hal inimenghindari upaya memperlambat atau) mengulur waktupenyelesaian sengketa karena adanya alasan sengketa milik ataukeperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasadirugikan dengan adanya gugutan di Pengadilan Agama.3.
78 — 53
Bahwa untuk menghindarkan gugutan Penggugat menjadi ilusi belaka karenaPara Tergugat (Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat IV) tidak mau secarasukarela dan segera melaksanakan isi putusan perkara a quo, maka demiterjaminnya semua tuntutan, mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasarberkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang dikuasai saatmi oleh Tergugat IV atas Keputusan Tergugat dan Tergugat II berupaTanahTanah Sertifikat Hak Milik, No.136, 195, 196; 197, 198 dan 137/DesaIntaran seluas
192 — 64
senilai Rp 1,989,000,000.3. 1 (Satu) lembar asli slip penukaran VALAS tanggal 17 Juni 2011 atasnama MOHAMMAD JUFRI dengan mata uang yang ditukarkan dalambentuk USD 100 menjadi Rp 1,989,000,000 pada Bank Central Asiabeserta dengan 2 (dua) lembar asli kertas hitungan atas penukaranVALAS.e No. 21. 1 (satu) lembar Copy tanda terima pendaftaranperkara sengketa PILKADA Morotai dengan nomor :237/PAN.MK/V/2011 tanggal 24 Mei 2011.e No. 22. 1 (satu) lembar copy dari aslinya surat panggilansidang pertama atas gugutan
Pst.dalam bentuk USD 100 menjadi Rp 1,989,000,000 pada BankCentral Asia beserta dengan 2 (dua) lembar asli kertas hitunganatas penukaran VALAS. 211 (satu) lembar Copy tanda terima pendaftaran perkara sengketaPILKADA Morotai dengan nomor :237/PAN.MK/V/2011 tanggal24 Mei 2011. 221 (satu) lembar copy dari aslinya surat panggilan sidang pertamaatas gugutan sengketa PILKADA Kabupaten Morotai dengan nomorsurat : 583.59/PAN.MK/V/2011 tanggal 30 Mei 2011. 231 (satu) lembar copy dari aslinya surat panggilan
112 — 107
UNDANG NOMOR 9 TAHUN2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 ;Pasal 53;ayat(1); Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatantertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KeputusanTata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah denganatau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.Ayat (2); Alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugutan
YENI MINTARININGTYAS, A.MK BINTI SADIMIN
Tergugat:
NESS FELIX BIN WAHAB ALI
51 — 26
outstanding di Bank JabarBanten tersebut, sementara pada kesepakatan bersama yang dibuat di bawah tangan menyebutkan bahwa TERGUGAT akanmelunasi di Bank Jabar Banten atas nama TERGUGAT dari hasilpenjualan 1 aset rumah dan bangunan yang terletak di komplekBPI, kelurahan Panggung Rawi,kecamatan Jombang CilegonProvinsi Banten dengan sertifikat hak milik atas nama Ness Felixdengan nomor srtifikat 322 dengan luas tanah 118M2 dan luasBangunan 53M2 dengan batas waktu selama 6 bulan terhitugmulai di daftarkannya gugutan
137 — 35
dan beretikad tidak baik, sehinggaHalaman 77 dari 81 putusan Nomor 16/PDT/2016/PT.BTNmelanggar hak subjektif Terbandingll semula Tergugatll Konpensi/TergugatRekonpensi, dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanyahalaman 84(delapan puluh empat) mempertimbangkan bahwa oleh karenagugatan rekonpensi didasarkan pada diajukannya gugatan konpensi, makakarena gugatan konpensi belum dibuktikan dan dinyatakan tidak dapatditerima, maka gugutan
Adi Susanto
Tergugat:
1.Henri Basuki
2.Sadiman
3.Octavia Endah Puspitasari
4.Arie Budhianto
5.Rianto Tambunan
6.Hendri Saputra
7.PT Bank Syariah Mandiri
Turut Tergugat:
7.PT Pimamas
8.Notaris Yayan Sutiati, SH,Mkn
9.Notaris Poppi Lelowati Sh, Mkn
10.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
186 — 76
Gugatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapdan mempunyai hubungan dengan pokok gugutan yang diajukan;g.
70 — 41
Pengelolaan Barang Milik Daerah.Ketentuan PP Nomor: 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PP Nomor: 38 Tahun 2008,tidak lagi menjelaskan tentang siapa yang mesti tampil ke pengadilan bila terdapat sengketadengan pihak lain menyangkut barang daerah, karena telah secara jelas dituangkan pada pasal25 (f) Undangundang Nomor: 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ;b Bila terdapat ketentuan lain yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Maluku yang memberikankewenangan kepada Penggugat untuk dapat mengajukan gugutan
Nur Asiyah binti Abdul Hak
Tergugat:
1.Hafifi bin Abbas
2.Muhtar bin Mahfud
3.Hj. Indah Isnawati binti H. Hasbulloh
176 — 112
Bahwa, Penggugat menolak dengan tegas semua dalildalil yangdisampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya khususnya dalam haleksepsi mengenai gugutan Penggugat Obscuur Libel dan denganmembenturkan hukum acara;a.
105 — 5
rumah penggugatRekonvensi yang terletak di sebelah Utara dan sebelah selatan dariObjek perkara saja bukanlah milik kaum penggugat Rekonvensi, makaKarenanya apa yang ada diatas objek perkara yang ditanam olehPenggugat Rekonvensi adalah secara hukum tidak sah karenaPenanaman tanaman tersebut tanpa seizin penggugat Rekonvensi,Karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum dalam perkara gugatanRekonvensi ini hal ini dapat dibuktikan dari gugatan penggugat Rekonvensitidak satupun dari dalil dan petitum gugutan
162 — 40
Walikota Yogyakarta,sedangkan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan harus digugatpula FAJAR KURNIAWAN juga Laboratorium Hiperkes dan KeselamatanKerja Yogyakarta, Majelis Hakim berpendapat bahwa hanya Penggugatlah yang sebenarnya berwenang untuk menentukan siapa siapa yang akandigugatnya ke Pengadilan, dan pihak lain tidak berwenang untuk itu,termasuk dalam hal ini adalah Majelis Hakim ataupun Tergugat (VidePutusan Mahkamah Agung tanggal 12 September 1970Nomor:130K/Sip/1970 dan yang menjadi pokok gugutan
32 — 20
Menyatakan gugutan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapatditerima.5.
107 — 51
Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus TujuhPuluh Satu Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) serta InvoiceTagihan Penggugat terhadap Tergugat II/IV Invoice 010/InvMI/XI/2015Tertanggal 24 November 2015, Invoice 011/InvMI/I/2016 tertanggal 4Januari 2016, maka hal ini tidak ada dalil satupun yang menunjukanadanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam halwanprestasi.2) GUGATAN YANG DI AJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABURSERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUUR LIBELUM)Bahwa didalam gugutan