Ditemukan 1824 data
PT. MULTI KARYA PRATAMA. Diwakili oleh MARTIN HALOMOAN L. SIAHAAN
Tergugat:
1.TIM POKJA PPBJ Pelabuhan Kelas II Nabire
2.MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
1.PT. Citra Prasasti Konsorindo
2.PT. Marta Teknik Tunggal
397 — 762
(e court)15.16.Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana ketentuan Pasal 1angka (9) dan angka (12) UU Peradilan TUN;Bahwa Penggugat didalam Gugatan menjadikan Objek sengketa dan Objek Sengketa II sebagai objek sengketa menyebabkankerancuan dan ketidakjelasan dalam Gugatan mengenaipemahaman dalam objek TUN, karena apabila kita mengikuti alurlogika Penggugat, maka Gugatan Penggugat memiliki dasar atas2 (dua) Objek Sengketa yaitu Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 019/BAHP.FASPEL/UPPNABIRE.LPPBMN/VIII
162 — 68
Tidak lama kemudian Saksi Hamlan turun dari lantai 15 datang menemui Saksi bersama paraTerdakwa lalu memberitahukan bahwa WNA yang ada di dalam kamar lantai 15 telah menipu Saksi Hamlansehingga memerlukan bantuan dari Saksi bersama para Terdakwa dan mengajak Saksi bersama paraTerdakwa naik ke lantai 15.16.
1.Taman
2.Eah Robiah
3.H.Sukari
4.Dayinah
5.Casmad
6.Hj. Wayem
7.Tarisah
8.Enah
9.Salamah
10.Hj. Wasjem
11.Rustam Bin Sapan
12.Tursinah
13.Katmah
14.Rustam
15.Sartinah
16.Sarwa
17.Rahmat, SPD
18.Dani
19.Kusrita
20.Kasnawi
21.Mamat Rahmat
22.Rasmu
23.Inoh Tursinah
24.Ini Kartini
25.Dawen
26.Karsih
27.Iin Warsini
28.Ecoh Anisah
29.Dokom
30.Ilah Tursilah
31.Rusdi
32.Dodo Suanda
33.Cewen Caswan
34.Wiyatno
35.Krisna Sonjaya
36.Saepul Bahri
37.A'ah Wati'ah
38.Iksan
39.Engkun Kurniasih
40.Iin Casiah
41.Danuwan dan atau H. Omo
42.Duraji
43.E. Karmilah
44.Hj Inih Casinah
45.Fatmah
46.Hj. Siti Sopyah
47.D. Djaedi Usman
Tergugat:
1.Menteri Dalam Negeri
2.Gubernur Provinsi Jawa Barat
3.Pemerintah Kabupaten Majalengka
4.Team Pengadaan Tanah Jalan Tol Cikampek Palimanan II
5.Panitia Pengadaan TanahPemerintahKabupaten Majalengka, Kantor Sekda Kabupaten Majalengka
Turut Tergugat:
1.Menteri PUPR
2.PT. LINTAS MARGA SEDAYA
3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka
109 — 32
KTP : 3210176708570001, Pendidikan :Tidak Tamat SD/Kawin, Tempat /Tanggal Lahir : Majalengka 27Agustus 1967, Jenis Kelamin : Perempuan, PekerjaanMengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Alamat : Blok Sabtu,RT/RW: 02/01, Desa/Kelurahan : Bongas Kulon, Kecamatan:Sumberjaya, Kabupaten : Majalengka, Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT 15.16) Sarwa , No.
337 — 136
Nomor: 6/Pdt.SusPailit/2016/PN.Niaga.MdnF.15.16.BAHWA TERMOHON, TURUT TERMOHON Il, KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)LHOKSEUMAWE, BADAN PERT ANAHAN NASIONAL (BPN) KOTALANGSA DAN/ATAU NOTARIS/PPAT MELAKUKAN PENGALIHANTANAH SHGU NO 102/DESA BERANDANG TIDAK DAPATDIGUGAT ATAS DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUMPERDATA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS ATAU WEWENANGPERINTAH SESUAI UU, PUTUSAN, PENETAPAN YANG TERKAITOBYEK PERKARA A QUO SESUAI SEMA NO. 09 TAHUN 1976.BAHWA SAAT INI TERDAPAT KECENDERUNGAN
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
363 — 411
SPPT adalah sarana atau media untukHalaman 116 dari 133 Halaman Putusan Nomor 211//PDT/2021/PT.BDG.15.16.memberitahukan besarnya pajak yang terutang terhadap suatu objekpajak.Dapat Turut Tergugat III sampaikan bahwa kedudukan dan fungsi TurutTergugat III adalah sebagai aparat penyelenggara pemungutan pajakatas bumi dan/atau bangunan hanya untuk kepentingan perpajakan(fiscaal kadaster) dan bukan sebagai pemberi hak atas tanah (rechtkadaster).Bahwa kewenangan Turut Tergugat III terkait dengan Pajak
130 — 66
Sel.15.16.No.2361997 tanggal 31 Desember 1997 sebagai tidak sah, batal, dantidak mempunyai kekuatan hukum, maka :a. Surat Menteri Keuangan RI No.S.462.3/A/51/0996 tertanggal 24September 1996 tentang lin Prinsip Pembangunan Kantor BadanPertanahan Nasional di Provinsi Bali dengan Cara Tukar Menukar;b. Surat Menteri Keuangan RI No.S.2691/A/53/0597 tertanggal 30 Mei 1997tentang Persetujuan Pelaksanaan Penghapusan Tanah Milik KanwilBadan Pertanahan Nasional Propinsi Bali;c.
88 — 36
No. 267/Pdt.G/2018/PA.Prqg.15.16.hanya penggugat selaku anak kandung dengan almarhuma Hj.HARIANI selaku Isteri, dengan demikiannyalah sehingga penggugattidak perlu mengelompokkan atau berdasarkan silsilah keluargapewaris dari almarhuma Hj. HARIANI karena para pewaris almarhumHj. HARIANI hanya berhak pada harta warisan peninggalanalmarhuma Hj.
MUSTOFA
Terdakwa:
YOGA SUARDANA Als. MASWADI Als. MASWADY.
231 — 117
Benny W ;No Time Subject Attachments1. 21 Jun 2012 Trs: PO Admitra Mei12 PO Mei12 Admitrajam 15.16 Kruengdo.xlsg. Enrvinna Se ;No Time Subject Attachments1. 19 Sep 2012 Trs: PO PPN po BORNEO.xIsxjam 15.312. 19 Feb 2013 faktur pajak po BORNEO.xIsxjam 16.37h. Andarusmi Tata ;No Time Subject Attachments1. 25 Sep 2012 (Tidak ada Judul) npwp panca jaya.jpgjam 10.17 npwp kmnb.jpgI.
241 — 191 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agung berpendapatbahwa: Alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Judex Factitidak salah menerapkan hokum;Bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2005 (Perma No. 3Tahun 2005) memang menyatakan bahwa apabila Perma No. 3 tidak mengaturmaka yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata;Bahwa akan tetapi Pasal 2 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005menyebutkan pula dengan tegas, bahwa keberatan atas putusan KomisiPengawas Persaingan Usaha (KPPU) hanya dapat diajukan oleh PelakuUsaha Terlapor;15.16
MELANI, SH.
Terdakwa:
MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR
418 — 468
87.271.574.704 (80.900.765.617) (80.900.765.617) 2(8.416.689.414) 173.353.533.558 181.770.222.972(8.416.689.414) 173.353.533.558 181.770.222.97215.916.098.595 15.916.098.595 3.178.750.631 3.178.750.631 4.320.658.550 186.090.881.522 181.770.222.9724.320.658.550 186.090.881.522 181.770.222.972 1.080.164.50046.522.720.38045.442.555.880 1.080.164.500938.974.783 46.522.720.380938.974.783 45.442.555.880 14.NegeriKredit Pajak LuarNegeriJumlah (14a + 14b +14c)PPh Yang Harus DibayarSendiri 938.974.783938.974.783 15.16
156 — 18
Laman, diberitanda P.14.15.Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan dan/atau Penguasaan di atasTanah Negara (SKT) Nomor:362/SKT/RP/KD/2009/X1V2007, An.Riduan, diberitanda P.15.16.Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan dan/atau Penguasaan di atasTanah Negara (SKT) Nomor:450/SKTRP/KD/2009/l/2008, An. Herman,diberi tanda P.16.17.Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan dan/atau Penguasaan di atasTanah Negara (SKT) Nomor:399/SKTRP/KD/2009//2008, An.Musdalifah.
1.H. ZAINAL ARIFIN
2.IRWANSYAH
3.TUTI AMINAH
4.ENDEH SUKARSIH
Tergugat:
1.PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
2.PT. INDOFICA HOUSING
3.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI AGRARIA Cq KEPALA BPN Cq KAKANWIL BPN JAKARTA
4.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Cq SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA JAKARTA UTARA
5.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq KOPERASI PEMBINA PROFESI DAN OLAHRAGA PERAIRAN DANAU SUNTER JAKARTA SUNTER
6.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
7.PEMERINTAH DKI JAKARTA Cq BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
101 — 154
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP24/1997) yang menetapkan sebagai berikut:Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alatalatpembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hakdapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanahyang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secaraberturutturut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulupendahulunya,dengan syarat:Hal 59 dari 125 Halaman Putusan Nomor 445/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.15.16
229 — 139
dalildalil yangdikemukakan oleh PEMOHON tersebut di atas adalah merupakan dalildalilmengenai pokok perkara yang mana sebenarnya telah didalilkan pula olehPEMOHON di dalam Perkara Arbitrase No. 33/2018.Bahwa dengan diajukannya dalildalil yang menyentuh pokok perkaradalam Perkara Arbitrase No. 33/2018 dan pertimbangan hukum dalamPutusan BANI Bandung No. 33/2018, telah membuktikan bahwaPEMOHON sebenarnya berkeinginan menghabiskan waktu atau setidakHalamat 74 dari 147 Putusan No.256/Pdt.G/2019/PN.Bdg.15.16
349 — 248
Sel.15.16.fh18.19)20.21.dengan AJB Bumiputera 1912 tanggal 3 Maret 2005tentang Pengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua.Fotokopi Legalisir.AAdendum Kedua Kerja Sama antaraPT.PUSRI (Persero) dengan AJB Bumiputera 1912tanggal 17 September 2007 tentang Pengelolaan ProgramAsuransi Tunjangan Hari Tua.Fotokopi Legalisir, Perjanjian Pengalihan Atas PerjanjianKerjasama antara PT.PUSRI (Persero) dengan AJBBumiputera 1912 tanggal 31 Maret 2011 tentangPengelolaan Program Asuransi Tunjangan Hari Tua.1
Terbanding/Terdakwa : LIE FAN KHONG Alias AKHONG
418 — 43
No. 106/PID.SUSLH/2018/PT.PTK.15.16.Kayu Kayu Gergajian Kelompok MerantiJumlah 64 Keping samadengan 7,8500 m3, penerbit dokumen Alexander, tanggal penerbitan 08November 2017, Beserta Lampirannya berupa 1 (satu) lembar asliDaftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01A/DKO/TPTKO/XI/2017 tanggal08 November 2017, jenis kayu olahan: kayu gergajian: kayu bengkirai,kayu meranti jumlanh 64 Keping sama dengan 7,8500 m3,1 (satu)lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu NomorKO.A.0162195 Kayu Olahan, Pengirim
No. 106/PID.SUSLH/2018/PT.PTK.15.16.Kayu Kayu Gergajian Kelompok MerantiJumlah 64 Keping samadengan 7,8500 m3, penerbit dokumen Alexander, tanggal penerbitan08 November 2017, Beserta Lampirannya berupa 1 (Satu) lembar asliDaftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 01A/DKO/TPTKO/XI/2017 tanggal08 November 2017, jenis kayu olahan: kayu gergajian: kayu bengkirai,kayu meranti jumlanh 64 Keping sama dengan 7,8500 m3,1 (satu)lembar fotocopy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu NomorKO.A.0162195 Kayu Olahan, Pengirim
97 — 43
Fotokopi Akta Hibah Nomor 593/10/I/PPAT/1999, tanggal 26Januari 1999, atas nama Kandado dan Mara Kandado (Tergugat 1), yangditerbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) XxXXxXxxxxxXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX (Objek sengketa poin 6.6), bukti surattersebut telah diberi meterai cukup, telah distempel dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandabukti T.15.16.
94 — 100
Belu Tahun Anggaran 2015yang dibuat Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang tanggal 13 Juli 2015;Bahwa sesuai keterangan saksi ANASTASIA SRI KURNIAWATI, Spi,M danWENDELINA KOLO, SPi, keduanya Petugas Pengelola SAI (Sistem AkuntansiInstansi), kemudian pada tanggal 23 Desember 2015, SUPARDuI, SH alias STEFSUPARDuI, SH telah mengajukan SPP Nomor : 00044 tanggal 23 Desember 2015dan SPM Nomor 00044 tanggal 23 Desember 2015 kepada KPPN Atambua untukHalaman 112 dari 142Putusan Nomor : 56/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.15.16
482 — 269
LestariAbadi, (Fotokopi dari fotokopi).Laporan Hasil Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa SawitProvinsi Papua Barat, Tanggal 18 Februari 2021, (Fotokopidari fotokopi).Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Nomor:005/231, Tanggal 16 Maret 2021, Hal: Undangan Rapat,(Fotokopi Sesuai dengan aslinya).Rapat Perizinan Kelapa Sawit, Hari Rabu, Tanggal 17 Maret2021, Pukul 09.00 WIT, Bertempat di Ruang Pola, (Fotokopisesuai dengan aslinya).Halaman 96 dari 177 halaman Putusan Nomor: 32/G/2021/PTUN JPR.15.16
253 — 81
PST.15.16.Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional) harus dianggap sebagai datayang benar kecuali dibuktikan sebaliknya oleh Pengadilan.
174 — 339
Oleh karena ParaPenggugat meminta perhitungan yang layak dan adil maka Tergugat Halaman 49 dari 155 Putusan Nomor 33/Pdt.G/2020/PA.Ed.15.16.sampai dengan Tergugat VI meminta tanah seluas 6.650 m? yang diberikanoleh ayah Tergugat sampai Tergugat VI yakni H. M. Goa Nday untukdiperhitungkan kembali sebagai harta warisan dari Pewaris H.