/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IzinApotik sebagaimana telah diubah pada Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Permenkes No. 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat, bahwa Surat Izin Apotek (SIA)diberikan kepada Apoteker Pengelola Apotek sebagaimana yangtercantum dalam SIA tersebut.

/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah padaKepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Permenkes No.284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat, bahwa SuratIzin Apotek (SIA) diberikan kepada Apoteker Pengelola Apoteksebagaimana yang tercantum dalam SIA tersebut.

Berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 245/MenKes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata CaraPelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi, Industri Farmasi adalah IndustriObat Jadi dan Industri Bahan Baku Obat. Definisi dari obat jadi yaitu sediaan ataupaduan bahanbahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyeledikisistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan,penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Persyaratan industri farmasi tercantum dalam SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 245//Menkes/SK/V/1990;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasiadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan.

Pengertian Obat sendiri adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produkbiologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1010/MENKES/PER/X1/2008 Tentang Registrasi Obat.

LAB : 156 / NNF /2019, tanggal 22 Desember 2019, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3(tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,20863 gram + Ugs : 0,00004 gram dan mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa Terdakwa

Tanggal22 Desember 2019 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) linting rokokmasingmasing berisi irisan daun dengan serat bersin keseluruhan irisan daun0,20863 gram + U95 : 0,00004 gram dan mengandung senyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (Satu) Nomor urut 95(sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;halaman 11 dari 20 Putusan No. 34

Tanggal 22 Desember 2019 menyimpulkan bahwa barang buktiberupa 3 (tiga) linting rokok masingmasing berisi irisan daun dengan serat bersihkeseluruhan irisan daun 0,20863 gram + U95 : 0,00004 gram dan mengandungsenyawa sintesis 5FLUOROADB yang terdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No. 50Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis

Bahwa Putusan Majelis mendasari hasil pemeriksaan dariBiddokes Polda DIY Nomor: R/270/VIII/2017/Biddokes pada hariSabtu tanggal 26 Agustus 2017 padahal terulis pada surattersebut pada point 8 menyatakan Bahwahasil pemeriksaan initidak dapat digunakan dalam kepentingan hukum/Non rojusticiaSedangkan Lembaga yang resmi sesuai Kep Menkes/194/Kepmenkes/SK/VI/2012 tanggal 15Juni2012 tentangpenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba Adalah BLKYogyakarta sehingga hasil pemeriksaan dari Biddokes Poldatidak

Bahwa putusan Majelis mengesampingkan KEPMENKESNomor :194/MENKES/SK/VI/2012 yang ditetapbkan padatanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkoba, bahwa Kep Menkes tersebut bukannyaHalaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 29K/BDG/PMTII/AD/V/2019.MenimbangMenimbangtidak beralasan, justru sangat menjunjung tinggi asas pradugatidak bersalah dan hak asasi manusia terlebin menyangkut nasibseseorang sehubungan penjatuhan hukuman,seyogyanya Majelistidak boleh mengesampingkan Kep Menkes

Keberatan Kesatu Penasehat Hukum Terdakwa yangpada intinya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanyamenyakinkan surat keterangan Biddokes Polda DIY Nomor:Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 29K/BDG/PMTIl/AD/IV/2019.R/270/VIII/2017/Biddokes pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus2017 Bahwa sihasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakandalam kepentingan hukum/Non rojusticia SedangkanLembaga yang resmi sesuai Kep Menkes/194/Kepmenkes/SK/V1I/2012 tanggal 15Juni2012 tentang penunjukanLaboratorium Pemeriksaan

DWI PRIYO HARTONO, Sp.Kj. bin HENDROGUNAWAN selaku) Ymt Wakil Direktur Umum dan KeuanganRumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta yang memiliki dengantugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam SKMenteri Kesehatan RI Nomor : 135/MENKES/SK/IV/78 tanggal28 April 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaRumah Sakit Jiwa, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) SKMenteri Kesehatan tersebut yaitu) Tugas Wakil Direkturadalah di Bidang Pengawasan dan Koordinasi yangselanjutnya ditetapkan oleh Direktur, tugas

Desember 2004/238 org) 6.743.445) 1 Olorg 2.023 66.610.675 73.354.120Jumlah 3.811/108.736 ,098/1.782 org) 63.7452.134.884.879 2.243.670.977org Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapatkeringanan sampai dengan 50% tersebut, bertentangandengan SK Menkes RI No. 553/MenKes/SK/IV/2003 tertanggal22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPSBBMBIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan olehAPBD Provinsi Jawa Tengah ;Selanjutnya data pasien RSJD Surakarta diverifikasi olehTim Verifikasi

Desember 2004/238 org) 6.743.445 1 Olorg 2.023 66.610.675 73.354.120Jumlah 3.811/108.736,098/1.782 org) 63.7452.134.884.879 2.243.670.977org 34Perbuatan Terdakwa memasukkan data pasien yang mendapatkeringanan sampai dengan 50% tersebut, bertentangandengan SK Menkes RI No. 553/MenKes/SK/IV/2003 tertanggal22 April 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPSBBMBIDKES karena mengambil data yang sudah dibayarkan olehAPBD Provinsi Jawa Tengah ;Selanjutnya data pasien RSJD Surakarta diverifikasi olehTim Verifikasi

No.777/MENKES/SK/V1/2002 dan bukan lex generalis atauundang undang yang diatasnya ;b. Bahwa, dalam putusan tersebut berkaitan dengan dalamperkara Terdakwa Siti Nuraini Arif (Direktur RSJDSurakarta) tidak terdapat Pelaku Utama, kesemuanyaadalah "Turut serta", sangat naif jika tidak adapelaku utama dan atau yang menyuruh lakukan ;c. Bahwa, PERMENKES tidak ada satu pasalpun yangmencantumkan pasal pemidanaan ;d.

Bahwa, Ketentuan Peraturan Menter i Kesehatan No.777/MENKES/SK/VI/ 2002 dan kemudian diatur dalam Kep.Men. Kes. No. 553/MENKES/SK/ IV/2003 tertanggal 22 April2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PKPS BBM bidangKesehatan tidak secara eksplisit mengatur siapa yangWAJIB MEMBIAYAI program tersebut, sehingga peraturantersebut TIDAK JELAS alias KABUR ;.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 522/Menkes /V/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratoriumpemeriksaan narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.b Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika projustitia.

tentangklasifikasi dan aturan pelaksanaan tes urine.Cc Dalam fakta di persidangan bahwa Terdakwa diperiksa di Satkes LanudAstra Kestra Lampung kemudian diteruskan ke Laboratorium dan hasil testurine dan darah Terdakwa dinyatakan negatif mengandung narkotika dan2psykotropika sehingga penerapan pasal 127 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009tidak terpenuhi.d Dalam fakta persidangan Saksi Ahli saat melakukan tes urine tidaksesuail dengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 923/Menkes

Bahwa terhadap keberatan tidak dilaksanakannya Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 522/Menkes/V/2008 tentang penunjukan Laboratorium pemeriksaan narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan dan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentangpetunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia,tidak dapat diterima, karena dalam memeriksa dan mengadili serta memutus suatuperkara Hakim tidak terikat dengan Surat Keterangan Ahli

Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaanPraktik Kedokteran;Bahwa Pasal 36 UndangUndang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang PraktikKodokteran menyebutkan :Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukanpraktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat Izin praktikBahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang RINo. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kodokteran Surat izin praktiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat

kesehatanyang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran ataukedokteran gigi dilaksanakan.Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011Tentang Izin Praktik dan pelaksanaan Praktik Kedokteran pasal 2 ayat (1)Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wayibmemiliki SIP.Bahwa selanjutnya pasal 2 ayat (2) S/P sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.Bahwa selanjutnya pasal 13 ayat (1) SIP dokter, SIP

Pmn10.11.12.13.dalam pasal 14 Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.2052Tahun 2011.Bahwa Penggugat merupakan peserta program pendayagunaan DokterSpesialis (PGDS) penempatan di RSUD Padang Pariaman, berdasarkanPeraturan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 dan PeraturanMentri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2019 priode 1November 2019 s.d 31 Oktober 2020.Bahwa oleh sebab itu penggugat mengurus Surat izin praktik sebagaimanadimaksud Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor2052/Menkes

/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaan PraktikKedokteran pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut kepada Tergugat.Bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Praktik tersebut penggugat telahmelampirkan syaratsyarat yang sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik danpelaksanaan Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa untukmemperoleh Surat Izin Praktik (SIP) tersebut Penggugat harus mengajukanpermohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempatpraktik

Riska Oktavia Kasman, Sp.B) untuk menyatakanPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran, yang digunakan Tergugat (Kepala Dinas KesehatanKabupaten Padang Pariaman) sebagai dasar hukum yangdigunakan/dipakai pada Surat Nomor : 392/038.b/SDKDinkes/II/2021,tanggal 23 Februari 2021, Perihal : SIP (Surat Izin Praktek) An. dr. RiskaOktavia.

Menyatakan terdakwa AAL JIPY ORLANDO Alias JIPY Bin HARIYADI tidakterbukti bersalan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RINo.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikasebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;2.

Menyatakan terdakwa AAL JIPY ORLANDO Alias JIPY Bin HARIYADIterbukti bersalan melakukan tindak pidana Menyalahgunakan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika joPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;4.

TeguhPrinmono,M.H, Ibnu Sutarto,ST, Eko Fery Prasetyo Ssi dengan hasilkesimpulan : Setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan barang bukti:BB2391/2019/NNF berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun0,00730 gram;adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RI No.50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN WngSUBSIDIAIR :w Bahwa terdakwa terdakwa AAL JIPY ORLANDO Alias JIPY BinHARIYADI, pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar jam 14.30 Wib atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April

Prasetyo Ssi dengan hasilkesimpulan : Setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan barang bukti:halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN WngBB2391/2019/NNF berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun0,00730 gram;adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BPOMRI,yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi yin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang

Keras; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusHalaman 9 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2016/PN Tigmempunyai nomor pendaftaran / izin edar, serta diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan mengedarkansejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalam perkara pidana ini,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bersalah

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar

2021tanggal 08 Juni 2021 pada Kesimpulannya menyatakan barang bukti denganSurat Pengantar Nomor : B/274/V/KES.1.2/2021/Resnarkoba tanggal 27 Mei2021 milik terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)SLAMET RIYANTO berupa : 11 (Sebelas) butir tablet warna kuning berlogo mf mengandungTrihexyphenidyl termasuk dalam daftar obat keras / daftar G; 1 (Satu) butir tablet kKemasan warna hijau bertuliskan Methylphenidate Hclmengandung Metilfenidat terdaftar dalam Golongan II nomor urut 2dalam Peraturan Menkes

lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine UrusanKedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkestanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandunganAmphetamine (AMP) terdaftar dalam Golongan nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Urine UrusanKedokteran dan Kesehatan Polres Gunungkidul Nomor : R/05/V/2021/Urkestanggal 26 Mei 2021 pada Kesimpulannya menyatakan sebagai berikut :sample urine terdakwa WAHYU ARIYANTO NUGROHO Als BENI Bin (Alm)Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 78/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)SLAMET RIYANTO adalah benar Positif didapatkan kandunganAmphetamine (AMP) terdaftar dalam Golongan nomor urut 53 Lampiran UndangUndang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes

pencatatan Akte Kematian diatur dalampasal 44 sampai dengan pasal 46 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan : Nomor 15 Tahun2010 dan Nomor 162/Menkes

/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan PenyebabKematian pasal 2 sampai dengan pasal 4; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan BersamaMenteri Dalam Negeri dan Menteri Kesahatan : Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor162/Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian pasal 2menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilikepada Instansi Pelaksana paling lambat

peristiwahukum meninggalnya Des Ukur, S.Pd., pada tanggal 27 Nopember 2013, jikadihubungkan dengan tanggal pendaftaran permohonan ini tanggal 8 Januari 2014, makakematian Des Ukur, S.Pd., sudah berlangsung selama 43 (empat puluh tiga) hari,sehingga sudah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal pasal 44ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandan pasal 2 Peraturan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor15 tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Pengobatan, Dokter,Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus punya nomor pendaftaran/ijin edar, serta diproduksioleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet LL yang termasuk dalam daftar G dalam perkarapidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntunganpribadi Terdakwa;Bahwa saksisaksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan sejumlahbarang

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

/PER/VII/2009 Tanggal 3 Juli 2009Tentang Pemberian Kuasa Dan Pendelegasian KewenanganPendandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan MutasiKepegwaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan, Pasal 22 ayat(3) menyatakan: Para Pemimpin Unit Pelaksana Teknismenandatangani keputusan tentang mutasi kepegawaian sepanjangmengenai Pemindahan Pegawai Negeri Sipil untuk semua golongan dilingkungan kerja masingmasing Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 510/MENKES/PER

/PER/XI/2011 Tentang perubahan atasPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja KantorKesehatan Pelabuhan (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Dokumen kelengkapan berkas CPNS FormasiKhusus atas nama dr Pina Yanti Pakpahan dari KantorKesehatan Pelabuhan Kelas III Kupang dengan NomorKP.01.03/VII.36.01/345b/2015 di tujukan kepada KepalaBiro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemkes RI.Tanggal 09 Maret 2015 (fotokopi dari fotokopi) ;Fotokopi Peraturan Pemerintah

Kesehatan Republik Indonesia Nomor510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa danPendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuandan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan DepartemenKesehatan; 222222 nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn2.

Peraturan Meneteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2348/MENKES/PER/X1/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriKesehatan Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi danTata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan;Menimbang, bahwa dari segi kewenangan berdasarkan ketentuanPasal 1 angka 2, pasal 1 angka 3, pasal 1 angka 10 jo.

Nomor 356/MENKES/PER/IV/2008 tentang Organisasi dan TataKerja Kantor Kesehatan Pelabuhan menyebutkan bahwa: 1.

Permenkes RI No. 1176 /Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (1), Kosmetikaadalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan bagian luartubuh manusia.Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN Mks, Halaman 8b. Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal Pasal 105ayat (2), menjelaskan bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika harusmemenuhi standar dan atau persyaratan yang dicantumkan.c.

Permenkes RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (2) setiapkosmetika yang beredar wajid memenuhi standar dan atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perudanganundangan.d.

Sesuai Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pada Pasal 1 (4) menyatakan peredaran adalah pengadaan,pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempatserta penyimpanan untuk penjualan.b.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) : sediaan farmasi danPutusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN Mks, Halaman 9alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkanharus memiliki izin edar dari Menteri.=" Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1) dan (2) : setiap kosmetika hanya dapatdiedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri berupa

notifikasi.=" Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetikaberedar oleh Pemohon kepada Kepala Badan POM RI.Bahwa ahli menyatakan untuk mengindentifikasi terhadap kosmetika yang telahatau belum memiliki izin edar, yaitu dengan memperhatikan penandaan padalabel atau) kemasan kosmetika tersebut.Penandaan kosmetika harusmenggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris yang mencantumkanantara lain

., dibawah sumpah padapokoknya sebagaiberikut :Bahwa yang berwenang memberi izin peredaran sedian farmasi adalamMenteri yang bertanggungjawab dibidang Kesehatan;Bahwa kosmetika tanpa izin edar yaitu kosmetik yang belum mendapatizin edar dari Instansi yang berwenang yaitu Balai POM sebagaimanadiatur Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor:1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetika danPeraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor:1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika peredarannya;Bahwa

Sasra bin Jafar,Apt.MM. menerangkan kosmetik tanpa izin edar yaitu kKosmetik yang belummendapat izin edar dari Instansi yang berwenang yaitu Balai POMsebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetik dan PeraturanMenteri Kesehatan R.I.Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika peredarannya;5.

Sasrabin Jafar, Apt.MM. menerangkan kosmetik tanpa izin edar yaitu kosmetik yangbelum mendapat izin edar dari Instansi yang berwenang yaitu Balai POMsebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetik dan Peraturan MenteriKesehatan R.I.Nomor:1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetikaperedarannya dan selain itu. juga menurut Keterangan Ahli tersebutmenyebutkan bahwa untuk menentukan kosmetika tanpa izin edar yang belumHal 13 dari 18

Balai POM, sehinggatidak dijamin keamanan penggunaannya oleh masyarakat;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan perbuatan Terdakwa Don Hendri bin Ridwan yang menjual 103 Itembarangbarang berbagai merek kosmetika sebagaimana tersebut didalamPenyitaan Barang Bukti dalam perkara ini adalah dilakukan Terdakwa DenganSengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa kosmetika yang tidak memilikiizin edar sebagaiman diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor :1175/Menkes

/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetik dan Peraturan MenteriKesehatan R.I.Nomor:1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetikaperedarannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke2 sebagaimanatersebut diatas telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalampasal 197 juncto pasal 106 ayat (1) UndangUndang R.I.

Bahwa menerangkan bekerja di Kantor Dinas Kesehatan KotaSingkawang, dan jabatan ahli adalah selaku Kepala Seksi Farmasi danAlat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Singkawang.Bahwa usaha memproduksi dan atau menjual / mengedarkan minumankeras diatur dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentangpangan dan undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,diatur berdasarkan Kep Menkes No. 59/Menkes/Per/II/1982 tantanglarangan Peredaran, produksi dan mengimpor minuman keras yang tidakterdaftar pada Departemen

Kesehatan, serta Kep Menkes No. 86/Menkes/ Per / IV/1977 tentang minuman Keras dan setiap orang dalammelakukan usaha tersebut persyaratan yang harus dimilikinya yaituberdasarkan Permenkes RI No. 86 / Menkes/Per/IV/1977 tentangminuman keras pada :e Bab Il Syaratsyarat umum Pasal 2 menjelaskan Produsinminuman keras, Imfortir minuman keras, pedagang besarminuman keras, penyalur minuman keras, pengecer minuman19keras, dan penjual minuman keras harus mendapat ijin tertulisdari menteri Kesehatan.Bab Ill

Peredaran Pasal 12 Produsen minuman keras hanyaboleh mewnjual minuman keras kepada pedagang besarminuman keras, Pasal 14 ayat (1) Pedagan besar minumankeras hanya boleh menjual minuman keras kepada penyalurminuman keras dan pasal 15 penyalur minuman keras hanyaboleh menjual minuman keras kepada pengecer minuman kerasatau penjual minuman keras.Bahwa berdasarkan dengan Undang undang Panganmaupun undangundang Kesehatan bahwa setiap minumanyang beralkohol tidak dibenarkan sesuai dengan permenkesNo. 59/Menkes

dan bisa menimbulkan penyakitpengroposan tulang, menpercepat fase Menofos,bagi wanitahamil bayi yang akan dilahirkan mempunyai resikoketerbelakang mental.Bahwa benar ahli menerangkan terhadap minuman keras yangmengandung kadar Etanol sebesar 18.50 % yang termasukminuman keras golongan B dan minuman keras jenis arakhitam (tajuk) yang mengandung Etanol dengan kadar 29, 65 %yang termasuk minuman keras golongan C adalah tidakdapat diperdagangkan secara bebas berdasarkan denganPERMENKES RI No. 86 / Menkes

LEGAL STANDING PENGGUGAT1.Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit sebagaimanadiatur di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang TenagaKesehatan, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang RumahSakit, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang TenagaKesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor971/MENKES/PER/XI/2009, tentang Standar Kompetensi PejabatStruktural Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 262 Tahun 1979, haruslah Tenaga Medis, dalam

Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 32 Tahun 1996, TenagaKesehatan ;Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi danasisten apoteker,Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang StandarKompetensi Pejabat Struktural Kesehatan ;a.

Bahwa salah satu tujuan pembentukan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang StandarKompetensi Pejabat Struktural Kesehatan adalah sebagaipedoman bagi Kepala Daerah dalam pengisian jabatan KepalaHalaman 9 dari 27 halaman.

Thalib sebagaimana disyaratkan olehPasal 10 ayat (4) huruf a, b, c dan d Peraturan Menteri Kesehatan No.971/MENKES/PER/XI/2009.Bahwa sdr. Drs. Noviar Zen, Apt., MM, (incasu Tergugat IlIntervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi) telah pernah menjadi DirekturRumah Sakit Umum Mayjen H.A.

/Per/VII/1979,tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit, Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi PejabatStruktural Kesehatan;Bahwa untuk mengisi jabatan struktural eselon III sebagai direktur rumahsakit, Sekretaris Tim Baperjakat mengajukan sekurangkurangnya 3 (tiga)orang calon untuk dibahas dalam sidang Baperjakat, namun dalam pengisianjabatan struktural eselon III sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.

/SK/Il/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasKesehatan di beri Wewenangnya memberikan perijinan dan pembinaan,pengendalian dan pengawasan

/SK/Il/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa benar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasKesehatan di beri Wewenangnya memberikan perijinan dan pembinaan,pengendalian

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan

/2019/PN TlgMenimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksioleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berartitablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesualdengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untukmenjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa membeli pil dobel L dariBoby dan Sakran serta

bersama Sadr. lvan karena bisa saja pada saatdiperiksa di Satuan Kodim 0112/Sabang Terdakwa panicsehingga mengikuti alur pemeriksaan karena pada saatdilakukan pemeriksaan test urine Terdakwa dinyatakanpositif sehingga Terdakwa membuat cerita kebohonganuntuk memperlancar proses pemeriksaan.Bahwa test urine Terdakwa yang dilakukan diSatuan Kodim 0112/Sabang hanyalah merupakanpetunjuk awal dan benar telah dilakukan test ulang diUPTD Lab Uji Narkoba UPTD Balai Laboratorium ProvinsiAceh yang menurut Kep Menkes

RI Nomor522/Menkes/SK/V 2008 tentang PenunjukkanLaboratorium Penelitian Narkotika dan Psikotrofika untukdi wilayah Prov.

NIP197206021994032003 merupakan barang bukti yang dapatdigunakan untuk kepentingan penyidikan Pro Justitia karenadikeluarkan oleh laboratorium yang berwenang melakukan pengujianNarkotika sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VV2012 tanggal 15Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatterhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut dapatdijadikan sebagai alat

/SK/VIV/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.Bahwa benar barang bukti yang dapat dijadikan sebagai barangbukti untuk kepentingan penyidikan Pro Justitia dalam perkara tindakpidana Narkotika knususnya untuk menentukan jenis dan GolonganNarkotika harus dilakukan oleh instansi yang berwenangsebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan

Amri Nico Dewantoro danSerka Arief Masnoor (Saksil) yang menggunakan Rapid test merkDrug Ambuse dengan hasil bahwa urine Terdakwa diketahui positifmengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine(AMP) tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk kepentinganpenyidikan Pro Justitia karena Kesatuan Kodim 0112/Sabang tidakmemiliki kewenangan melakukan pengujian Narkotika untukkepentingan penyidikan Pro Justitia sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor194/MENKES

pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN SbwMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzaoleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzaoleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan: Barang bukti berupa Kristal putih ttansparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomeradministrasi 19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN SbwMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Hasil Pengujian Laboratorium Obat danNapza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomeradministrasi 19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Bahwa perkara Narkotika tergolong perkara khusus maka sistempembuktiannya dalam melakukan pengujian berlaku aturan khususyakni Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Projustitia, beserta lampirannya, sebagaiLaboratorium Penyelenggara Pengujian Narkotika dan Psikotropikadalam melaksanakan kegiatan dan pengujian Narkotika danPsikotropika Projustitia harus mengacu pada ketentuan yang berlakubaik

Praka Hengki Nrp.31020480590880 Nomor : B/009/VIII/2013 UPT LAB BNNKPYKtanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Riki Yunuarfi,S.H, M.Si Nrp. 72010458 yang menyatakan bahwa urine Terdakwapositif mengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methampetamin)yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran UU RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dikatakan sebagaialat bukti karena bertentangan dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009

Saksi hanyamengetahui kejadian pada tanggal 5 Agustus 2013 di Ma Kodim 0304/Agam, sedangkan tempus dan deliktic dari surat dakwaan Oditur Militeradalah tanggal 1 Agustus 2013 di Ngarai Sianok Bukit Tinggi PropinsiSumbar, pembuktian dakwaan Oditur Militer hanya berdasarkanketerangan Terdakwa sedangkan alat buki berupa surat yangdikeluarkan oleh BNN Payakumbuh tidak dapat dijadikan sebagaialat...alat bukti yang sah karena bertentangan dengan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes

B/009/VIII/2013 UPTLAB BNNKPYK...PYK tanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positifmengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methampetamin) yang terdaftardalam Golongan I No. 53 dan 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti karena bertentangan denganKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Barkoba danPsikotropika dan keterangan para Saksi di persidangan

keterangansebagai alat bukti yang sah karena para Saksi tidak pernah melihat, mendengardan merasakan secara langsung Terdakwa pernah menggunakan Narkotikakarena para Saksi hanya mengetahui kejadian pada tanggal 5 Agustus 2013 diMakodim 0304/Agam sehingga pembuktian surat dakwaan hanya berdasarkanketerangan Terdakwa, sedangkan alat bukti surat yang dikeluarkan BNNPayakumbuh tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karenabertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 923/Menkes