M.Kn ;Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut merubah Data Perseroanselanjutnya Penggugat melaporkan tergugat di Kementrian Hukum danHAM RI Kanwil Kaimantan Barat pada Bulan Februari 2020;Bahwa atas Laporan penggugat tersebut pada Kantor Kementrian Hukumdan HAM RI Kanwil Kalimantan Barat, Kementrian Hukum dan HAM RIPropinsi Kalimantan Barat akhirnya berinisasiasi untuk mebekukan PT.INDY MANDIRI GLOBALITY ;Bahwa oleh karena adanya teguran dari Kantor Kemenkum HAM RI bahwaPerusahaan Tergugat juga

KEMENKUM & HAM.R.L Nomor : AHU499. AH.01.04 Tahun 2011Jo. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.l. Nomor :M.HH.01.HN.03.01 Tahun 2016 Jo No. 16 Tahun 2011 Tentang BantuanHukum, berkantor di Komplekk Departemen Agama, Jalan Palapa Raya No. 5CKel. Kedoya Selatan, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat.

1. 1(satu) bendel fc Akta Pendirian PT Perkasa Mandiri Abadi nomor 11 tanggal 31 Juli 2004 oleh Notaris Muhammad Zainil Hakim SH, Notaris di Yogyakarta
2. 1(satu lembar fc Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perkasa Mandiri Abadi nomor :C-01088.HT.01.01 Tahun 2005 tertanggal 14 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM RI
3. 1(satu) bendel fc Akta Perubahan PT Perkasa Mandiri Abadi

4. 1(satu) lembar fc Persetujuan perubahan akta PT Perkasa Mandiri Abadi oleh Kemenkum HAM RI nomor : AHU-AH.01.03-0373832 tanggal 17 Desember 2019 dan Nomor : AHI-0007352.AH.01.02 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020
5. 1(satu) lembar Surat Pemutusan Hubungan Kerja sdr SRI GENTARI nomor 1/PMACARGO/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019
6. 1(satu) lembar surat nomor 011/III/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal somasi I kepada sdri SRI GENTARI
7. 1(satu) lembar surat nomor

KEMENKUM & HAM R.I. Nomor :AHU499.AH.01.04 Tahun 2011 jo.

Putusan No.20/PID/TPK/2014/PT.DKI647.648.649.650.651.7 ( tujuah ) lembar foto copy Surat dari Dirjen Administrasi HukumUmum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan data Perseroan PT.ADORA INTEGRASI SOLUSIdengan Nomor : AHUAH.01.1042175 tanggal 23 Desember 2011beserta dengan Akta Notaris Nomor : 32 Tanggal 18 November2011 tentang Pernyataan Kepetusan Rapat PT.Adora IntegrasiSolusi.

(Barang Bukti No. 647) ;6 ( Enam ) lembar foto copy Surat dari Dirjen Administrasi HukumUmum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan data Perseroan PT.ADORA INTEGRASI SOLUSIdengan Nomor : AHUAH.01.1003598 tanggal 02 Februari 2012beserta dengan Akta Notaris Nomor : 13 Tanggal 12 Januari 2012tentang pernyataan Keputusan Rapat PT.Adora Integrasi Solusi.

(Barang Bukti No. 645) ;7 (tujuah) lembar foto copy Surat dari Dirjen Administrasi HukumUmum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan data Perseroan PT. ADORA INTEGRASI SOLUSIdengan Nomor : AHUAH.01.1010410 tanggal 02 Mei 2008beserta dengan Akta Notaris Nomor : 01 Tanggal 06 Maret 2008tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para PemegangSaham Perseroan Terbatas PT. Adora Integrasi Solusi yangberkedudukan di Jakarta.

Putusan No.20/PID/TPK/2014/PT.DKI648.649.650.651.652.Umum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan data Perseroan PT. ADORA INTEGRASI SOLUSIdengan Nomor : AHUAH.01.1042175 tanggal 23 Desember 2011beserta dengan Akta Notaris Nomor : 32 Tanggal 18 November2011 tentang Pernyataan Kepetusan Rapat PT. Adora IntegrasiSolusi.

(Barang Bukti No. 647) ;6 (Enam) lembar foto copy Surat dari Dirjen Administrasi HukumUmum pada Kemenkum HAM tentang Penerimaan PemberitahuanPerubahan data Perseroan PT. ADORA INTEGRASI SOLUSIdengan Nomor : AHUAH.01.1003598 tanggal 02 Februari 2012beserta dengan Akta Notaris Nomor : 13 Tanggal 12 Januari 2012tentang pernyataan Keputusan Rapat PT.Adora Integrasi Solusi.

tidakHalaman 7 dari 26 halaman Putusan Perkara Nomor 679/PDT/2021/PT SBYsesuai dengan jamannya.Sebagai contoh : Dalam penerbitan sertifikat jaminan fidusia oleh KemenkumHAM RI, mendaftarkan hak merk dan hak paten sudah menggunakan caraonline dan juga mendaftarkan gugatan di pengadilan sudah dengan cara onlineyang biasa disebut ecourtbahkan dalam menerbitkan surat keterangan daripengadilan negeri juga dengan cara online dengan nama eraterang (era barusurat keterangan ) jadi orang tidak perlu datang ke Kemenkum

Alhasil hinggasekarang tidak ada jawaban dan melalui konfirmasi Kuasa HukumPenggugat kepada pihak Kemenkum HAM Sumatera Barat yangmembidangi permasalahan Akta Jaminan Fidusia mengatakan: Sampaisekarang tidak ada daftar adanya Akta Jaminan Fidusia az.n.Pemberi/Penggugat dan Penerima/ Tergugat.

Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat pada pointtersebut di atas haruslah ditolak dan dikesampingkan;Bahwa Penggugat hanya mencantumkan tentang Akte Pendirian, danhingga gugatan ini dimajukan maka Penggugat tidak terdaftar diKemenkum Ham di Jakarta, sehingga kapasitas hukum Penggugatsebagai pemegang hak guna banguna dimaksud adalah bertentangandengan undangundang , yang mengharuskan agar setiap Badan Hukumharus didaftarkan di Kemenkum Ham, yaitu Dirjen AHU AdministrasiHukum.

Nomor : 308/Pid.B/2018/PN.Kwg.mengetahui tentang perjanjian fidusia tersbut perjanjian fidusia perjanjianfidusia tersebut terdaftar di: KEMENKUM HAM.Bahwa dapat saksi terangkan bahwa pemberi fidusia di sebut saksiBURHANUDIN dengan penerima Fidusia disebut BCA Finance telah di buatSurat perjanjian kredit maka dengan adanya perjanjian kredit tersebut yang ditandatangani oleh saksi BURHANUDIN secara tidak langsung pemberi fidusiayaitu saksi BURHANUDIN telah sepakat dan setuju sesuai dengan undangundang

Bangka Belitung dan sejak tanggal 06 Oktober2014 menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Intel dan PenindakanKeimigrasian pada Kanwil Kemenkum dan HAM R.I. Jawa Barat ;e Bahwa berdasarkan UndangUndnag Nomor 6 Tahun 2011 tentangkeimigrasian yang dimaksud dengan :1)Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orangyang masuk atau ke luar wilayah RepublikIndonesia dan pengawasan orang asing diwilayah Negara Republik Indonesia.

No. 267 K /PID/2016Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) bundel aplikasi pembiayaan kendaraan dengan Nomor Kontrak821MF201210000124 atas nama Joni Sumarsono; 1 (satu) bundel Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor w.11.jm.0066318AH.05.01 tahun 2013 / STD tertanggal 12 Februari 2013 yangdikeluarkan oleh Kemenkum HAM (asli); 1 (satu) lembar kwitansi pelunasan 1 (satu) unit kendaraan ToyotaInnova V AT tahun 2004 warna hitam Nomor Polisi B 2992 TM dari PT.Maxima Inti Finance kepada Queensha Motor tertanggal

Sodo Sakti Jaya yang disahkan oleh PejabatDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum HAM, diperoleh faktahukum bahwa telah terjadi perubahan data perseroan PT. Sodo Sakti Jaya dimanaSdr. Didik Kustoyo tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi baik sebagai DirekturUtama maupun sebagai Direktur;Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P 32 dan P33 yangdidalilkan tanpa dihadiri oleh Sdr.

Sodo Sakti Jaya yang ditujukan Notaris Aditya PutraPatria, S.H., M.Kn dengan alamat Kompleks Metland A3 Nomor 24 Jalan Raya SutanHasanudin Kabupaten Bekasi dan dilegalisasi oleh Pejabat Direktorat JenderalAdministrasi Hukum Umum Kemenkum HAM dan Profil Perusahaan PT.

berlangsung maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidakada alasan untuk mengalihkan ataupun menangguhkan penahanan tersebut, maka adalahberalasan memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini adalah perkara anakanak Hakim jugamempertimbangkan pula Hasil Penelitian kemasyarakatan untuk sidang pengadilan yangdikeluarkan Kemenkum

sudah jauh;bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkanketerangan di BAP Penyidikan;bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan denganmasalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh para terdakwa terhadapGaribaldi Thohir:bahwa pencemaran nama baik yang saksi maksudkan adalah dimanaterdakwa (Zuryati Usman) mengirim surat ke Ketua Mahkamah Agung RI,Menko Polhukam, Kementrian Koperasi dan UKM kemudian ditembuskanlagi kepada Gubernur Gorontalo, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum

Kemudiandengan dibuat surat nomor : B/160/BP/KUDDTM/X1I/2016, tertanggal 21Nopember 2016, perihal : pemberitahuan perkembangan serta permintaanpetunjuk arahan, bersifat : Penting, yang dikirim kapan pada MahkamahAgung RI, Menko Polhukam, Menteri Koperasi dan UKM dan Kehutanan danSumber Daya Mineral di Jakarta yang ditembuskan Gubernur Gorontalo diGorontalo, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum & Ham Perwakilan Gorontalodi Gorontalo, Kepala Pengadilan Tinggi Gorntalo di Gorontalo, BupatiPohuwato di Marisa

CEPI KRISWANTO, S.H sebagai Kepala Seksi Sarana Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin

CEPI KRISWANTO, SH beserta lampirannya

CEPI KRISWANTO, S.H sebagai Kepala SeksiSarana Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Sukamiskin1 (satu) berkas print out Surat Kemenkum HAM RI Nomor:W11.PAS.PAS.15KP.04.011467 tanggal 30 Juli 2018 perihalPenghadapan Pegawai/Pejabat a.n.

CEPI KRISWANTO, SH besertalampirannyaHalaman 12 dari 143 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.1(satu) berkas print out Surat Kemenkum HAM RI Nomor:W11.PAS.Pas1.DL.01.01.0211704 tanggal 12 September 2018 perihalPermohonan Harmonisasi MoU Kerjasama pengelolaan KeterampilanPercetakan beserta lampirannya1 (satu) berkas copy Perjanjian Kerjasama NomorW11.PAS.PAS.1.HM.05.0311545 dan MOU.1001/SKM/GKA/2018antara Lembaga Pemasyarakatan Kelas Sukamiskin Bandung denganPT

CEPI KRISWANTO, S.H sebagai Kepala SeksiSarana Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Sukamiskin1 (satu) berkas print out Surat Kemenkum HAM RI Nomor:W11.PAS.PAS.15KP.04.011467 tanggal 30 Juli 2018 perihalHalaman 97 dari 143 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN.Bdg93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.Penghadapan Pegawai/Pejabat a.n.

CEPI KRISWANTO, SH besertalampirannya1(satu) berkas print out Surat Kemenkum HAM RI Nomor:W11.PAS.Pas1.DL.01.01.0211704 tanggal 12 September 2018 perihalPermohonan Harmonisasi MoU Kerjasama pengelolaan KeterampilanPercetakan beserta lampirannya1 (Satu) berkas copy Perjanjian Kerjasama NomorW11.PAS.PAS.1.HM.05.0311545 dan MOU.1001/SKM/GKA/2018 antaraLembaga Pemasyarakatan Kelas Sukamiskin Bandung dengan PTGLORI KARSA ABADI tentang Program Pembinaan KemandirianNarapidana di Bidang Industri Percetakan

CEPI KRISWANTO, S.H sebagai Kepala SeksiSarana Kerja pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Sukamiskin1 (satu) berkas print out Surat Kemenkum HAM RI Nomor:W11.PAS.PAS.15KP.04.011467 tanggal 30 Juli 2018 perihalPenghadapan Pegawai/Pejabat a.n. CEP!

., notaris diJakarta dan Surat Kemenkum HAM R.I Nomor AHU94483.AH.01.02 Tahun20118 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT.Surya Sawit Sejati tanggal 10 Desember 2008 (diberi tanda P1);2. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 19 tanggal 6 Desember2004, dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., notaris di Pangkalan Bun danSurat Kemenkum HAM R. Nomor C11413 HT.01.01.TH.2005 tentangPengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT.

mengajukan alat bukti tertulis berupa suratsuratyang diberi tanda T.I/ T.ll 1 sampai dengan T.1/ T.Il 9 serta 3 (tiga) orang saksiHal. 84 dari 102 Hal., Put No. 34/Pdt.G/2013/PN.P.Bunyaitu saksi MIMIN SOEMARTO, saksi HARDIONO dan saksi SAMSUN yangmasingmasing didengar keterangannya di bawah sumpah/ janji;Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P1 berupa Akta PernyataanKeputusan Rapat Pemegang Saham Nomor 27 tanggal 11 November 2008, dibuatdi hadapan Robert Purba, S.H., notaris di Jakarta dan Surat Kemenkum

Surya Sawit Sejati tanggal 10 Desember 2008dan bukti P1A berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 19 tanggal 6Desember 2004, dibuat di hadapan Eko Soemarno, S.H., notaris di PangkalanBun dan Surat Kemenkum HAM R.I Nomor C11413 HT.01.01.TH.2005 tentangPengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Surya SawitSejati tanggal 27 April 2005 maka dapat dibuktikan bahwa Penggugat PT.

Adira Dinamika Multi Finance tertanggal 27 MAret 2014 ;

PenasihatHukum meskipun telah dijelaskan hakhaknya tersebut;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2020 tentangAdministrasi dan Persidangan perkara pidana di Pengadilan secaraelektronik;Putusan Pidana Nomor 142/Pid.B/2020/PN Mtk Halaman 1 dari 23: Halaman.Tela membaca Surat Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana SecaraTeleconference;Telanh membaca Perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI,Kejaksaan RI dan Kemenkum

RadiDaya Prima tanggal 17 Januari 2018 dari Kemenkum HAM ( diberi tandabukti P.20 ) ;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Suratsurat Penggugat atauKuasanya juga mengajukan saksisaksi sebanyak 2 (dua) orang yang masingmasing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan padapokoknya sebagai berikut:Saksi 1. YUSUF KOMARA, dibawah sumpah dipersidangan menerangkansebagai berikut:Bahwa Penggugat berdomisili di JI.

Cabang Rangkasbitung mengalami kerugiansejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2020/PN RkbBahwa saat ini sertifikat fidusia sudah disita di Kemenkum KanwilHukum dan HAM RI; Bahwa sebelum kejadian sepengetahuan saksi sertifikat fidusia itu adapada PT Adira;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwamembenarkannya;2. Saksi Bedi S.E.

Cabang Rangkasbitung mengalami kerugiansejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);Bahwa saat ini sertifikat fidusia sudah disita di Kemenkum KanwilHukum dan HAM RI; Bahwa sebelum kejadian sepengetahuan saksi sertifikat fidusia itu adapada PT Adira;Menimbang, bahwa terhadap keterangan = saksi, Terdakwamembenarkannya;3. Saksi H.