kesehatan hanya dapat dilakukan olehbadan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteri sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untukmenyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat, dan alatkesehatan;Bahwa Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteriyang dimaksud adalah PBF atau Perdagangan Besar Farmasi untukmelakukan penyaluran sediaan farmasi berupa obat;Bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes

/SK/VII/1990 tentang ObatWajib Apotek, berisi daftar obat wajib apoteker No.1 dan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib ApotekNo.2 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3;Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN MamBahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2006tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin

edar, demikian pula dimuat dalamPasal 9 (1) Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperolah izin edardari menteri;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriKesehatan No. 1010/MENKES/PER/X1/2008 tahun 2008 tentang RegistrasiObat menyebutkan bahwa izin edar diberikan oleh menteri, Kemudian padaayat (3) menyebutkan bahwa menteri melimpahkan

/SK/VII/1990 tentang ObatWajib Apotek, berisi daftar obat wajib apoteker No.1 dan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib ApotekNo.2 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2006tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar, demikian pula dimuat dalamHalaman 18 dari 31

/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, berisi daftar obat wajibapoteker No.1 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.2 sertaKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang DaftarObat Wajib Apotek No. 3;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No.36 tahun 2006 tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, demikian puladimuat dalam Pasal 9

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar, sertadiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar Gdalam perkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa;Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku bersalah

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar

suatu waktudalam tahun 2018 bertempat di Desa Sedayu RT. 001 RW. 002, KecamatanGemuh, Kabupaten Kendal, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan NarkotikaGolongan dalam bentuk bukan tanaman berupa pil warna putih berlogo LL(Karisoprodol terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut 146 dalamPeraturan Menkes

l terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut146 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Adi Samsul Maarif Bin Zaenudin pada hari Sabtutanggal 10 Maret 2018 sekira jam 10.00 WIB atau setidaktidaknya

terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika). Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan carasebagai berikut:Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat/pil warna putih berlogoLL (trihexyphenidyl) hasil membeli dari Sdr.

l terdaftar dalam Golongan (Satu) nomor urut146 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baikTerdakwa

terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 146(seratus empat puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndangRI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta mengandungTrihexyphenedyl dan Kafeina;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan analisa terhadap faktafakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwaTerdakwa telah menjual Narkotika Golongan berupa obat/pil warna putihberlogo LL yang mengandung

dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.386 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V /201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Bahwa sesuai dengan UndangUndang No.36 Tahun 2009 TentangKesehatan semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh industrifarmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB);Bahwa apabila seseorang

Surabaya,tertanggal 5 Mei 2017;> Bahwa benar tablet putih berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 2011 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidakdiproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/2017/PN Tlg.Menimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yangdiproduksi oleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dansejak tahun 2011 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM,yang berarti tablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsudan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/V V201 1 bahwa yang diberi ijin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus denganResep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual ataumengedarkan pil Dobel L tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin dengan cara menunggu pembeli dirumahnya tanpamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011;Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.

Rtamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011; Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zenith warna putihdengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya, telahdisisinkan sebagian untuk pengujian laboratorium Badan PemeriksaanObat dan Makanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian dariBadan Pemeriksaan Obat dan Makanan Banjarmasin dengan nomorsurat: LP.NAR.K.16.0039

Terdakwa menjualobat tersebut tanpa ijin dengan cara menunggu pembeli dirumahnya tanpamenerima resep dokter dan terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dibidang kefarmasian sebagaimana diatur dalam PERMENKES RI Nomor889/MENKES/ PER/ V/ 2011;Bahwa dari barang bukti berupa obat jenis carnophen zenith warna putihdengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan pada sisi lainnya, telahdisisinkan sebagian untuk pengujian laboratorium Badan PemeriksaanObat dan Makanan Banjarmasin dengan hasil Laporan pengujian

dan melanjutkan profesi Apoteker lulus tahun1993;Bahwa Ahli sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kab.Tapin;Bahwa ahli menerangkan Pekerjaan Kefarmasian adalah perbuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan,penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atasresep dokter, pelayanan informasi obat, dan obat tradisional sesuaidengan Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (8) Undang undang Nomor 36 Tahun2009 Tentang Kesehatan dan PERMENKES RI Nomor 889 / MENKES

/ PER / V / 2011, tentang Registrasi, IzinPraktik dan ijin kerja Tenaga Kefarmasian (Bab V bagiankesatu pasal 17 ayat 1 dan 2).Bahwa ahli menerangkan tidak semua orang diperbolehkan melakukankefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan, syarat danHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Rtaketentuan tenaga kefarmasian sudah diatur dalam PERMENKES RINomor 889 / MENKES / PER / V / 2011 tentang registrasi, izin praktikdan izin kerja tenaga kefarmasian ;Bahwa ahli menerangkan untuk

Leaderle tidak memperpanjang ijin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa ijin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Pengobatan, Dokter,Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / ijin edar, sertadiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan Gtersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalamperkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa Terdakwa dan saksisaksi mengenali dan membenarkan barang

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doube/ L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa ijin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

Surat keterangan pemeriksaan penyalahgunaanobat/Narkoba dalam urine Nomor : 440/201/TUKepeg/RSUD/ 2016, tanggal 17 Maret 2016, Majelis Hakim menilaibarang bukti surat ini tidak dapat dijadikan sebagaibarang bukti surat dan juga alat bukti surat namunhanya dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjukterhadap tindak pidana yang didakwaan Oditur Militerkepada diri Terdakwa, karena berdasarkan KepmenkesNomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk TeknisLaboratorium Pemeriksaan Narkotika dan PsikotropikaMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang14Projustitia

, yang dapat dijadikan alat bukti surat dalamperkara Narkotika adalah surat keterangan hasilpemeriksaan laboratorium yang dilakukan dan dikeluarkanoleh laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika yang telah ditetapkan melaluiKepmenkes Nomor : 522/Menkes/SK/VI/2008, dan RSUDProf.

Pangilun Padang NomorK.1408/LHU/BLKSB/III/2016, tanggal 21 Maret 2016,Majelis Hakim menilai barang bukti surat ini dapatdikategorikan sebagai alat bukti dan dijadikan sebagaialat bukti surat terhadap tindak pidana yang didakwaanOditur Militer kepada diri Terdakwa, karena telah sesuaidengan Kepmenkes Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 danjuga Kepmenkes Nomor : 522/Menkes/SK/V1I/2008.3.

AliHanafiah Batu Sangkar dan bukan instansi yang ditunjukoleh Menkes berdasarkan Kepmenkes Nomor =:923/Menkes/SK/X/2009 dan juga Kepmenkes Nomor :522/Menkes/SK/VI/2008, sehingga produk yangdikeluarkan bukanlah Projustitia, akan tetapi hanya sebagaialat bukti petunjuk saja.26.

AliHanafiah Batu Sangkar dan bukan instansi yang ditunjukoleh Menteri Kesehatan berdasarkan Kepmenkes Nomor :923/Menkes/SK/X/2009 dan juga Kepmenkes Nomor :522/Menkes/SK/V 1/2008, sehingga produk yangdikeluarkan tidak Projustitia, akan tetapi hanya sebagai alatbukti petunjuk saja.30.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BPOMRI,yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi jin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang

Pengobatan,Dokter, Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran / izin edar, serta diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan mengedarkansejumlah tablet double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalam perkara pidana ini,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan pribadi Terdakwa; Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;Menimbang,

Leaderle tidak memperpanjang izinedar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar

undangundang, oleh karena itu PermohonanBanding Terdakwa secara formal dapat diterima.Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwamengajukan keberatankeberatan sebagai berikut:Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer IIIl12Surabaya pada Hal 15 no 1 b yang menyatakan bahwa majelishakim berpendapat walaupun barang bukti surat tersebut dibuat olehpihak yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan narkotikasebagaimana yang di tentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatah RINomor 194/Menkes

/SK/VI/2012 tersebut patutlah dijadikan pendukunguntuk tidak terpenuhinya unsur ke2 penyalahgunanarkotikagolongan bagi diri sendini.Vide Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/MENKES/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012 beserta lampirannya tentang penunjukanlaboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.Bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketauhisendiri atau alamai sendiri namun keteranga terdakwa

darah terdakwa serda Moekmin adalahNEGATIF MENGANDUNG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.karena menurut hukum alat bukti tersebut dalam prosedurpemeriksaan maupun pejabat yang ditunjuk dalam memeriksa urineuntuk keperluan pembuktian (pro justisio) tersebut sudah sesuaiperaturan yang berlaku dan sah menurut hukum, SEDANGKANBUKTI TESPEK URINE TERDAKWA DENGAN HASIL POSITIFADALAH CACAT HUKUM ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATANHUKUM YANG MENGIKAT UNTUK DIJADIKAN ALAT BUKTI Vide Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/MENKES

Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya mengenai pertimbangan hukum atas PutusanMajelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer IIIl12Surabaya Nomor 10K/PM.IIl12/AD/I/2018 tanggal 30 Mei 2018dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut yangtercantum pada Hal 15 no 1 b yang menyatakan "bahwa majelishakim berpendapat walaupun barang bukti surat tersebut dibuatoleh pihak yang tidak berwenang melakukan pemeriksaannarkotika sebagaimana yang di tentukan oleh KeputusanMenteri Kesehatah RI Nomor 194/Menkes

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatanPenasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti surattersebut dibuat oleh pihak yang tidak berwenang melakukanpemeriksaan narkotika sebagaimana yang di tentukan olehKeputusan Menteri Kesehatah RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, walaupunBarang bukti surat tersebut dibuat oleh pihak yang tidakberwenang melakukan pemeriksaan narkotika sebagaimanayang ditentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni

., dibawah sumpah yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut; Bahwa sesuai UndangUndang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatandefinisi Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika: Bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 11/76/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 1 ayat (1)Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakanpada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, Kuku, bibir dan organgenital bagian luar) atau gigi

Dalam hal ini untuk kosmetika berupa notifikasi, sesualPasal 3 ayat (1) dan (2) serta Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri KesehatanRI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika; Bahwa adanya izin edar pada sediaan farmasi adalah untuk memberikanjaminan keamanan, khasiat dan mutu pada sediaan farmasi; Bahwa yang berwenang menerbitkan izin edar sediaan farmasi dalam hal ininotifikasi kosmetika adalah Kepala Badan POM, sesuai dengan Pasal 4 ayat(1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1176

/MENKES/PER/VIII/2010tentang Notifikasi Kosmetika; Bahwa untuk mendapatkan izin edar maka kosmetika yang dinotifikasi harusdibuat dengan menerapkan Cara Produksi Kosmetika yang Baik danmemenuhi persyaratan teknis meliputi persyaratan kKeamanan, bahan,penandaan dan klaim, sesuai Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan MenteriHalaman 6 dari 13 Putusan No.862/Pid.Sus/2020/PN PtkKesehatan RI No. 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang NotifikasiKosmetika; Bahwa sediaan farmasi yang mempunyai izin edar/ persetujuan

Dalam hal inikosmetika mempunyai masa berlaku notifikasi adalah 3 tahun dan dapatdiperbaharui, sesuai Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Bahwa setiap kosmetika yang sudah ternotifikasi wajib mencantumkan nomornotifikasi pada kemasannya, diawali dengan 2 (dua) huruf dan diikuti oleh 11(sebelas) digit angka, contohnya NX 12345678901.

pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungHalaman 4 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN SbwMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzaoleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napzaoleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan: Barang bukti berupa Kristal putih ttansparan dengan nomer administrasi19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomeradministrasi 19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2020/PN SbwMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Hasil Pengujian Laboratorium Obat danNapza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan MakananMataram No : 19.107.99.20.05.0524 tanggal 18 Desember 2019,terhadap sampel barang bukti dalam perkara ini, diperoleh hasilpemeriksaan dengan hasil kesimpulan;Bahwa barang bukti berupa Kristal putih transparan dengan nomeradministrasi 19.107.99.20.05.0524 sampel BB tersebut mengandungMETAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan No urut 61 LampiranUURI No 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Menkes

Bahwa perkara Narkotika tergolong perkara khusus maka sistempembuktiannya dalam melakukan pengujian berlaku aturan khususyakni Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Projustitia, beserta lampirannya, sebagaiLaboratorium Penyelenggara Pengujian Narkotika dan Psikotropikadalam melaksanakan kegiatan dan pengujian Narkotika danPsikotropika Projustitia harus mengacu pada ketentuan yang berlakubaik

Praka Hengki Nrp.31020480590880 Nomor : B/009/VIII/2013 UPT LAB BNNKPYKtanggal 5 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh AKBP Riki Yunuarfi,S.H, M.Si Nrp. 72010458 yang menyatakan bahwa urine Terdakwapositif mengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methampetamin)yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 dan 61 lampiran UU RINomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak dapat dikatakan sebagaialat bukti karena bertentangan dengan Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009

Saksi hanyamengetahui kejadian pada tanggal 5 Agustus 2013 di Ma Kodim 0304/Agam, sedangkan tempus dan deliktic dari surat dakwaan Oditur Militeradalah tanggal 1 Agustus 2013 di Ngarai Sianok Bukit Tinggi PropinsiSumbar, pembuktian dakwaan Oditur Militer hanya berdasarkanketerangan Terdakwa sedangkan alat buki berupa surat yangdikeluarkan oleh BNN Payakumbuh tidak dapat dijadikan sebagaialat...alat bukti yang sah karena bertentangan dengan Keputusan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes

B/009/VIII/2013 UPTLAB BNNKPYK...PYK tanggal 5 Agustus 2013 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa positifmengandung AMP (Amphetamin) dan MET (Methampetamin) yang terdaftardalam Golongan I No. 53 dan 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti karena bertentangan denganKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Barkoba danPsikotropika dan keterangan para Saksi di persidangan

keterangansebagai alat bukti yang sah karena para Saksi tidak pernah melihat, mendengardan merasakan secara langsung Terdakwa pernah menggunakan Narkotikakarena para Saksi hanya mengetahui kejadian pada tanggal 5 Agustus 2013 diMakodim 0304/Agam sehingga pembuktian surat dakwaan hanya berdasarkanketerangan Terdakwa, sedangkan alat bukti surat yang dikeluarkan BNNPayakumbuh tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah karenabertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 923/Menkes

dan sejak tahun 1995 PTLearderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tabletdouble L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa jin edar/obat palsu; Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan kegiatankefarmasian menjual obat daftar G adalah tidak dibenarkan danmelanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tig.

putin berlogo LL yang di ijinkan resmi BPOM adalahobat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT Learderlemasuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun 1995 PT Learderletidak memperpanjang ijin edar di Badan POM berarti tablet LL yangHalaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2019/PN Tig.diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi olehpabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu;> Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas;> Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasiuntuk menjual pil LL kepada orang lain dan Terdakwa juga tidak memiliki ijindari pihak/pejabat yang berwenang;> Bahwa benar ketentuan penggunanan obat yang termasuk dalam daftarG yakni obat keras harus

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalahPedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit dan Puskesmas danketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebut harus dengan Resepdokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untuk menjual ataumengedarkan pil LL tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim berpendapat Terdakwa

dilakukan pemeriksaanHal 3 dari 21 hal, Putusan No. 489/Pid.Sus/2018/PN.Grtbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan0,115 ( nol koma seratus lima belas ) gram , dengan kesimpulan : BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut88 ( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar daloam Golongan (Satu) Nomor urut 95 ( sembilanpuluh lima ) dalam Peraturan Menkes

(nol koma seratus empat puluh ) gram , setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan0,115 ( nol koma seratus lima belas ) gram , dengan kesimpulan : BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut88 ( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar daloam Golongan (Satu) Nomor urut 95 ( sembilanpuluh lima ) dalam Peraturan Menkes

(nol koma seratus empat puluh ) gram , setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersih irisan0,115 ( nol koma seratus lima belas ) gram , dengan kesimpulan : BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 88( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar daloam Golongan (Satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluh lima ) dalamPeraturan Menkes

0,140( nol koma seratus empat puluh ) gram, setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram, dengan kesimpulan :BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 88( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluhlima ) dalam Peraturan Menkes

0,140( nol koma seratus empat puluh ) gram, setelah dilakukan pemeriksaanbarang bukti tersebut sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan 0,115 (nol koma seratus lima belas) gram, dengan kesimpulan :BB3312/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 88( delapan puluh delapan ) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB iterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 ( sembilan puluhlima ) dalam Peraturan Menkes

Keputusan MenteriKesehatan Nomor Kp.04.01/Menkes 35/2015, tanggal 26 Januari 2015/videDUKti P5) jpn ann anne ncn cence ce cence ne cee ee ne een ne ne cone nee nentsMenimbang, bahwa atas dasar itu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah BAPEK berwenang untuk menerbitkan keputusanobyek sengketa setelah berlakunya Undang Undang tentang Aparatur SipilNegara, untuk hal itu akan dipertimbangkan terlebin dahulu sebagai berikut :Him. 35 dari 46 him. Put. No. 10/G/2016/PT.TUN.

Pengadilan Tinggi TUN Jakarta serta didaftar diKepaniteraan pada tanggal 10 Mei 2016, maka gugatan belum melewati batastenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di atur dalam Pasal 55UU No. 5 Tahun 1986 ; 22020 02 nen nne nen nen eeMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengujikeabsahan prosedur penerbitan Keputusan TUN obyek sengketa denganpertimbangan hukum sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam kasus a quo Penggugat berdasarkankeputusan Menteri Kesehatan Nomor : Kp.04.01/Menkes

Tobing (vide bukti T6);Bahwa karena tidak puas terhadap Keputusan Menteri KesehatanNomor Kp.04.01/Menkes/35/2015 tersebut, Penggugat mengajukan bandingadministratif tanggal 11 Mei 2015 (vide bukti P6) ;Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena yang diperiksa dandiputus BAPEK adalah Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dariMenteri Kesehatan sebagaimana bukti P5, maka pemeriksaan yangdilakukan BAPEK telah sesuai dengan peraturan perundangundangan,karena keputusan yang diperiksa merupakan

Bahwa selanjutnya atas faktafakta pelanggaran disiplin PNS yangdilakukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, MenteriKesehatan menyetujui usulan Dirjen Pengendalian Penyakit danPenyehatan Lingkungan sebagaimana bukti T6 dan menjatuhkanhukumanDisiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri sebagai PNS atas nama Penggugat dengan SKNomor 04.01/Menkes/35/2015 (vide bukti T7) ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta sebagaimana diuraikantersebut di atas, tidak benar jika Penggugat

setelah dibuka kemudian diberi nomorbarang bukti, BB3948/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastikklip warna silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun1,02987 gram disita dari saksi Egi Mahadika Alias Egi , setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti nomor BB 3948/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam golongan (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

1 (satu) bungkus plastik kliphalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Pw.warna silver berisi itrisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,52143gram disita dari Anmad Basroh Alias Basroh Bin Mad Maksum, setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti nomor BB 3951/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

setelan dibuka kemudian diberi nomorbarang bukti, BB3948/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klipwarna Silver berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,02987gram disita dari saksi Egi Mahadika Alias Egi , setelah dilakukanpemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barangbukti nomor BB 3948/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam golongan (satu) Nomor urut 118 (seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes

kemudian diberi nomorbarang bukti, BB3951/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klipwarna silver berisi itrisan daun dengan berat bersih irisan daun 0,52143gram disita dari Anmad Basroh Alias Basroh Bin Mad Maksum, setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanbahwa barang bukti nomor BB 3951/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratusdelapan belas) dalam Peraturan Menkes

Mahardika dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris KriminalistikDisimpulkan BB3951/2020/NNF dan BB3951/2020/NNF berupa irisan dauntersebut di atas mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftardalam Golongan (Satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwamemiliki

Bahwa Putusan Majelis mendasari hasil pemeriksaan dariBiddokes Polda DIY Nomor: R/270/VIII/2017/Biddokes pada hariSabtu tanggal 26 Agustus 2017 padahal terulis pada surattersebut pada point 8 menyatakan Bahwahasil pemeriksaan initidak dapat digunakan dalam kepentingan hukum/Non rojusticiaSedangkan Lembaga yang resmi sesuai Kep Menkes/194/Kepmenkes/SK/VI/2012 tanggal 15Juni2012 tentangpenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba Adalah BLKYogyakarta sehingga hasil pemeriksaan dari Biddokes Poldatidak

Bahwa putusan Majelis mengesampingkan KEPMENKESNomor :194/MENKES/SK/VI/2012 yang ditetapbkan padatanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkoba, bahwa Kep Menkes tersebut bukannyaHalaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 29K/BDG/PMTII/AD/V/2019.MenimbangMenimbangtidak beralasan, justru sangat menjunjung tinggi asas pradugatidak bersalah dan hak asasi manusia terlebin menyangkut nasibseseorang sehubungan penjatuhan hukuman,seyogyanya Majelistidak boleh mengesampingkan Kep Menkes

Keberatan Kesatu Penasehat Hukum Terdakwa yangpada intinya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanyamenyakinkan surat keterangan Biddokes Polda DIY Nomor:Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor: 29K/BDG/PMTIl/AD/IV/2019.R/270/VIII/2017/Biddokes pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus2017 Bahwa sihasil pemeriksaan ini tidak dapat digunakandalam kepentingan hukum/Non rojusticia SedangkanLembaga yang resmi sesuai Kep Menkes/194/Kepmenkes/SK/V1I/2012 tanggal 15Juni2012 tentang penunjukanLaboratorium Pemeriksaan

Menyatakan terdakwa AAL JIPY ORLANDO Alias JIPY Bin HARIYADI tidakterbukti bersalan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RINo.50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotikasebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;2.

Menyatakan terdakwa AAL JIPY ORLANDO Alias JIPY Bin HARIYADIterbukti bersalan melakukan tindak pidana Menyalahgunakan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1)huruf a UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika joPeraturan Menkes RI No.50 tahun 2018 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair;4.

TeguhPrinmono,M.H, Ibnu Sutarto,ST, Eko Fery Prasetyo Ssi dengan hasilkesimpulan : Setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan barang bukti:BB2391/2019/NNF berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun0,00730 gram;adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.50 tahun

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menkes RI No.50tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN WngSUBSIDIAIR :w Bahwa terdakwa terdakwa AAL JIPY ORLANDO Alias JIPY BinHARIYADI, pada hari Jumat tanggal 26 April 2019 sekitar jam 14.30 Wib atausetidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April

Prasetyo Ssi dengan hasilkesimpulan : Setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan barang bukti:halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2019/PN WngBB2391/2019/NNF berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun0,00730 gram;adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan senyawasintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut118 (seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes

WIDATRABHAKTI di Perusahaan Larutan Infus dan menjadi Apoteker Pengelola Apotik diApotik Pesantren Waru Sidoarjo ;e Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan dalam perkara kepemilikan pil trihexyphenidyloleh terdakwa Subahan ;e Bahwa pil trihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalau mengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan PengawasanObat dan Makanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusiobat berdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes/

SK/ X/ 2002 tentang tata carapedagang eceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentangpedagang besar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resepdokter ;e Bahwa selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnya piltrihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter dan siindividu

dua puluh ribu )rupiah;Bahwa benar Terdakwa sudah selama 2 ( dua ) bulan menjual pil tersebut kepadamasyarakat tanpa resep dokter dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang farmasi ;Bahwa benar berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt pil trihexyphenidylmerupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat danMakanan ( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obatberdasarkan Kepmenkes No. 1331/ Menkes

/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagangeceran obat dan Kepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagangbesar farmasi sedangkan bagi yang membeli harus disertai dengan resep dokter ;Bahwa benar selain dilengkapi dengan resep dokter individu yang akan menjualnyapil trihexyphenidyl harus memiliki keahlian dalam bidang farmasi/ latar belakangberpendidikan kefarmasian karena pil tryhexypenidyl merupakan jenis obat bebasterbatas dimana kalau membeli dalam jumlah tertentu harus ada resep dokter

Yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa berdasarkan ahli VERRA YULIANA, S.Si, Apt piltrihexyphenidyl merupakan jenis obat keras warna putih dengan logo Y dimana kalaumengedarkan harus memiliki ijin edarnya dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan( BPOM ) sedangkan untuk distribusinya harus ada ijin distribusi obat berdasarkanKepmenkes No. 1331/ Menkes/ SK/ X/ 2002 tentang tata cara pedagang eceran obat danKepmenkes No. 1191/ Menkes/ SK/ IX/ 2002 tentang pedagang besar farmasi sedangkanbagi yang

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar Gdalam perkara pidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;e Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganpribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan pil double L(LL) yang termasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan