Ditemukan 380 data
34 — 12
DaengRusnadii, MBA ; 1 (satu) lembar Nota Dinas No.015/NOTA DINASDPRD/IX/2004, tanggal 1 September 2004, perihal Kegiatan Ketua DPRDKabupaten Natuna Mengikuti Seminar Sehari Menko Ekuin Dan Rombongan DiRanai, yang ditandatangani oleh Drs. Daeng Rusnadii MBA ; 1 (satu) lembarKwitansi No.436 sebesar Rp.825.000.000, (delapan ratus dua puluh lima jutarupiah), tanggal 10 Desember 2004, yang diterima oleh Drs. H.
26 — 17
KordinatorBidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor : S19/M.Ekon/02/2008, perihalKebijakan Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok hasil sidang Kabinet 1 Februari 2008 JoPasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, Pasal 3 ayat (2) huruf d, Pasal 4 ayat (3), pasal 5huruf e, pasal 6 ayat (3), ayat (4) huruf b,c, ayat (5), dan ayat (6) Peraturan MenteriPerdagangan Republik Indonesia Nomor: 06/MDAG/PER/3/2008 tentang Tata CaraPenyaluran Subsidi Minyak Goreng kepada Masyarakat yang mengatur sebagai berikut:e Paragraf ke rat Menko
Bidang Perekonomian no ; S19/M.Ekon/Q2/2 :Halhal yang terkait dengan penetapan sasaran (targeting) dalam kebijakan ini akanmempergunakan data Badan Pusat Statistik, didukung data lain yang relevan.Monitoring dan Evaluasi atas hasil Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan denganmenggunakan data Badan Pusat Statistik.e Lampiran butir (3) Surat Menko Bidang Perekonomian no : S19/M.Ekon/02/2008 :Melaksanakan penjualan minyak goreng kemasan sederhana tanpa merk, bersubsidibagi masayarakat berpendapatan rendah
66 — 23
tanggal 2 Januari 2012.6 (enam) lembar surat Keputusan DalamNegeri Nomor ; 414.2/0021Tahun 2012tanggal 2 januari 2012 tentang PenetapanKuasa Penguna Anggaran / Penguna Barangdan pejabat Pemungut Penerimaan Negara padaKegiatan Urusan bersama (UB) ProgramNasional Pemberdayaan masyarakat mandiriPerdesaan (PNPMMPD) tahun anggaran2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasi BantuanLangsung masyarakat (BLM) Program nasionalpemberdayaan masyarakat Mandiri (PNPMMandiri) Tahun anggaran 2012 Nomor : B.222/MENKO
fisik (Sarana dan prasarana) untukbantuan langsung Masyarakat (BLM) PNPMmandiri perdesaan T.A 2012 yang bersumberDari Dana pembiayaan bersama (Cost Sharing)T.A 2012 tanggal 22 Juli 2012.1 (satu) Exs Naskah Perjanjian Urusan Bersama(NPUB) antara pemerintah Pusat danpemerintah Kebupaten Bener meriah Propinsiaceh Nomor : NPUB/PNPM MandiriPerdesaan /I/2012 tanggal 10 April 2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasiprogram Nasional Pemberdayan MasyarakatMandiri (PNPM Mandiri) T.A 2012 nomor :B.222/MENKO
tanggal 2 Januari 2012.6 (enam) lembar surat Keputusan DalamNegeri Nomor ; 414.2/0021Tahun 2012tanggal 2 januari 2012 tentang PenetapanKuasa Penguna Anggaran / Penguna Barangdan pejabat Pemungut Penerimaan Negarapada Kegiatan Urusan bersama (UB) ProgramNasional Pemberdayaan masyarakat mandiriPerdesaan (PNPMMPD) tahun anggaran2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan AlokasiBantuan Langsung masyarakat (BLM)Program nasional pemberdayaan masyarakatMandiri (PNPM Mandiri) Tahun anggaran2012 Nomor : B.222/MENKO
fisik (Sarana dan prasarana) untukbantuan langsung Masyarakat (BLM) PNPMmandiri perdesaan T.A 2012 yang bersumberDari Dana pembiayaan bersama (Cost Sharing)T.A 2012 tanggal 22 Juli 2012.1 (satu) Exs Naskah Perjanjian UrusanBersama (NPUB) antara pemerintah Pusat danpemerintah Kebupaten Bener meriah Propinsiaceh Nomor : NPUB /PNPM MANDIRIPERDESAAN /I/2012 tanggal 10 April 2012.1 (satu) Exs Daftar Lokasi dan Alokasiprogram Nasional Pemberdayan MasyarakatMandiri (PNPM Mandiri) T.A 2012 nomor :B.222/MENKO
155 — 39
Surat Menteri Pertanian kepada Menko Nomor : 67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal usulan alokasi anggaranmendukung surplus 10 Jt ton beras.Halaman 85 dari 620 halaman Putusan Nomor : 76/Pid.sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst.408.
Surat Menko Perekonomian kepad Menteri Keuangan Nomor : S94/M. EKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Usulan TambahanAnggaran TA 2012 UNTUK MENDUKUNG SURPLUS 10 Jt ton berasdan bantuan penanggulangan Puso dari Kementan.410. Laporan singkat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 29 Maret2012.411.
Dalam rangka usulan anggarantambahan tahun 2012,Kementerian Pertanianmengusulkan anggaran tambahantahun 2012 kepada Menko BidangPerekonomian melalui SuratMenteri Pertanian Nomor: 25/KU.310/M/2012 tanggal 12 Januari2012 dan Surat Menteri PertanianNomor: 31/KU.310/M/2012 tanggal18 januari 2012 tentang usulantambahan anggaran TA 2012untuk menunjang surplus beras 10juta ton;2.
Selanjutnya atas dasar suratsurattersebut, diselenggarakan RapatKoordinasi di bidangperekonomian tanggal 1 Maret2012 di Menko PerekonomianMenteri Pertanian, dengan agendamembahas usulan tambahananggaran tahun 2012 untukKementerian/Lembaga di bawahMenko Perekonomian;3.
Surat Menko Perekonomian kepad Menteri Keuangan Nomor : S94/M.EKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Usulan Tambahan Anggaran TA2012 UNTUK MENDUKUNG SURPLUS 10 Jt ton beras dan bantuanpenanggulangan Puso dari Kementan.364. Laporan singkat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 29 Maret 2012.365.
67 — 26
telahmembenarkan dan mengakui bahwa indentitas Terdakwa dalam surat dakwaan adalah benarseseorang yang bernama GRADUS GALUS, S.ST yang pada pokoknya masingmasing Terdakwa tersebutmenerangkan bahwa mereka terdakwa sebagai pegawai negeri sipil yang bertugas pada Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Manggarai dan mereka terdakwa berdasarkan SK nomor: UM01.01/ VI/734.a/2009 tanggal 05 Juni 2009telah ditunjuk sebagai Panitia Peneliti Dan Penilai Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Program Bidang Jalan sumber danaHibah Menko
perseorangan swasta, senada dengan hal ini R.Wiyono menjelaskan bahwa kata kedudukan dalam rumusan pasal 3 dipergunakan untukpelaku tindak pidana korupsi yaitu bagi pegawai negeri yang tidak memangku suatu jabatantertentu atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari Faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melaksanakan tugas danwewenangnya sebagai PPK Program Bidang Jalan sumber dana Hibah Menko
dalam arti ini tidak sematamata berupabenda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak,menguntungkan itu belum tentu yang diperloeh itu berupa harta kekayaan akan tetapi dapatberupa fasilitas atau keuntungankeuntungan lainnya ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari Faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdak wa GARDUS GALUS,SST., dalam melaksanakantugas dan wewenangnya sebagai PPK Program Bidang Jalan sumber dana Hibah Menko
188 — 138
dan tahapantahapan yang harus dilalui yaitu pendaftarandengan melampirkan (Ijazah legalisir, KTP, SKCK, SuratKeteranganberbadan sehat, saurat Izin atasan), mendapat nomor pesertauntuk mengikuti tahapan tes yaitu, tes IImu Pengetahuan, Accesment Centreyang terdiri dari psikotes, visi dan misi sertaWawanCala 92222222 222222222 2e Bahwa pemilihan Ketua, Wakil Ketua selama bekerja di BP Batam ini yangpertama, pada tahun 2008 menurut Pak Mustopa (Ketua BP.Batam) ada tes diJakarta di bawah koordinasi Menko
Daya Makara UIadalah Ketua Dewan Kawasan;Bahwa belum ada struktur dan tata kerja yang harus dibuat SuratKeputusannya oleh Ketua Dewan Kawasan sebelum melakukantugasnya; Bahwa tidak ada rapat Dewan Kawasan untuk membentuk Tim UKK;Bahwa TUKK hanya dibentuk oleh Ketua Dewan Kawasan, saksi hanyamembantu secara administrasi, mempersiapkan suratmenyuratnya; Bahwa tidak ada anggota Dewan Kawasan yang menelepon kepadaSekretariat Dewan Kawasan yang menanyakan masalah Tim UKK;Bahwa Menko Ekuin Sebagai pembina
menyangkut privasi seseorangsehingga dalam persidangan ini hanya diperlihatkan kepada Majelis Hakim;Selanjutnya ELEN SETIADI, SH, MSE sebagai ahliAhli Menyatakan : e Bahwa jabatan ahli sekarang Kepala Biro hukumdi Kementerian Koordinatore Bahwa tugas dan fungsi ahli sebagai Kepala BiroHukum kemenko yaitu Menyusun peraturan,mengatur tata kerja dan mengatur persidangan baikdidalam instansi maupun dipersidangan pengadilanuntuk mewakiliMenteri; Bahwa menjadi ahli baru sekarang ini biasanyahanya mewakili menko
133 — 51
No.Rek033501001123309 tanggal 12 Februari 2014 (buktislip setoran Bank BRI tanggal 11 Februari 2014 terlampir).406 Uang tunai sebesar Rp 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah)yang ditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI PIDSUS KejatiDKI Jakarta di Bank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat JlKramat Raya 138 Jakarta Pusat No.Rek033501001123309 tanggal 12Februari 2014 (bukti slip setoran Bank BRI tanggal 11 Februari 2014terlampir).407 Surat Menteri Pertanian kepada Menko
Nomor : 67/KU.100/M/1/2012 tanggal13 Maret 2012 perihal usulan alokasi anggaran mendukung surplus 10 Jt tonberas.408 Laporan singkat rapat dengar pendapat komisi IV DPR RI tanggal 14 Maret2012 antara Ditjen Perkebunan , Ditjen TP, Ditjen Peternakan dan KesehatanHewan, Ditjen Prasarana dan arana, Kepala Badan Pengembangan SDM danKepala Badan Ketahanan Pangan dengan Komisi 4 DPR RI.409 Surat Menko Perekonomian kepad Menteri Keuangan Nomor : S94/M.EKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Usulan Tambahan
Nomor : 67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13Maret 2012 perihal usulan alokasi anggaran mendukung surplus 10 Jt ton beras.408 Laporan singkat rapat dengar pendapat komisi IV DPR RI tanggal 14 Maret 2012antara Ditjen Perkebunan , Ditjen TP, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,Ditjen Prasarana dan arana, Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala BadanKetahanan Pangan dengan Komisi 4 DPR RI.409 Surat Menko Perekonomian kepad Menteri Keuangan Nomor : S94/M.EKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Usulan
PusatNo.Rek033501001123309 tanggal 12 Februari 2014 (bukti slip setoran Bank BRItanggal 11 Februari 2014 terlampir).917 Uang tunai sebesar Rp 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) yangditransfer ke rekening penitipan barang bukti UHEKSI PIDSUS Kejati DKI Jakarta diBank BRI Indonesia (Persero) Tbk Cabang Kramat alamat Jl Kramat Raya 138Jakarta Pusat No.Rek033501001123309 tanggal 12 Februari 2014 (bukti slipsetoran Bank BRI tanggal 11 Februari 2014 terlampir).918 Surat Menteri Pertanian kepada Menko
Nomor : 67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13Maret 2012 perihal usulan alokasi anggaran mendukung surplus 10 Jt ton beras.919 Laporan singkat rapat dengar pendapat komisi IV DPR RI tanggal 14 Maret 2012antara Ditjen Perkebunan , Ditjen TP, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan,Ditjen Prasarana dan arana, Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala BadanKetahanan Pangan dengan Komisi 4 DPR RI.920 Surat Menko Perekonomian kepad Menteri Keuangan Nomor : S94/M.EKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal Usulan
57 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 396 PK/Pdt/2007Bahwa kemudian pihak Penggugat ditunjuk sebagai pemenang lelang olehTergugat Pengerjaan Proyek Pembangunan Block Station Lengkapdengan Pipa Salurnya di CLU, sebagaimana Surat No. 955/D0000/95.S7tertanggal 27 Juni 1995; (Bukti P3a)Bahwa penunjukan pemenang lelang tersebut di atas, juga berdasarkanSurat Menko Ekku dan Wasbang No.
162 — 72
AS, tanggal 29Februari 2012, dengan subject: FW: Jadwal SementaraAcara Kunjungan Menko Kesra dan Rombongan ke PT. HIP.2) Email dari Pembina Plasma kepada Yani Anshori, tanggal 29Februari 2012, dengan Subject: Jadwal Sementara AcaraKunjungan Menko Kesra dan Rombongan ke PT. HIP. Yangdilampiri dengan:1 (satu) lembar Jadwal Sementara Acara Kunjungan MenkoKesra dan Rombongan ke PT.
AS, tanggal 29Februari 2012, dengan subject: FW: Jadwal Sementara AcaraKunjungan Menko Kesra dan Rombongan ke PT. HIP. 2) Email dari Pembina Plasma kepada Yani Anshori, tanggal 29Februari 2012, dengan Subject: Jadwal Sementara AcaraKunjungan Menko Kesra dan Rombongan ke PT. HIP. Yangdilampiri dengan: 1 (satu) lembar Jadwal Sementara Acara Kunjungan MenkoKesra dan Rombongan ke PT.
AS, tanggal 29Februari 2012, dengan subject: FW: Jadwal SementaraAcara Kunjungan Menko Kesra dan Rombongan ke PT. HIP. 2) Email dari Pembina Plasma kepada Yani Anshori, tanggal 29Februari 2012, dengan Subject: Jadwal Sementara AcaraKunjungan Menko Kesra dan Rombongan ke PT. HIP. Yangdilampiri dengan: 1 (satu) lembar Jadwal Sementara Acara Kunjungan MenkoKesra dan Rombongan ke PT.
189 — 124 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Menteri Pertanian kepada Menko Nomor : 67/KU.100/M/1/2012tanggal 13 Maret 2012 perihal usulan alokasi anggaran mendukungsurplus 10 juta ton beras.408. Laporan singkat rapat dengar pendapat komisi IV DPR RI tanggal 14Maret 2012 antara Ditjen Perkebunan, Ditjen TP, Ditjen Peternakandan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana, Kepala BadanPengembangan SDM dan Kepala Badan Ketahanan Pangan denganKomisi IV DPR RI.409. Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Keuangan Nomor : S94/M.
Surat Menteri Pertanian kepada Menko Nomor67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal usulan alokasianggaran mendukung surplus 10 juta ton beras.408. Laporan singkat rapat dengar pendapat Komisi IV DPR RI tanggal14 Maret 2012 antara Ditjen Perkebunan, Ditjen TP, DitjenPeternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana,Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala BadanKetahanan Pangan dengan Komisi IV DPR RI.409. Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Keuangan Nomor : S94/M.
Surat Menteri Pertanian kepada Menko Nomor67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal usulan alokasianggaran mendukung surplus 10 juta ton beras.408. Laporan singkat rapat dengar pendapat komisi IV DPR RI tanggal14 Maret 2012 antara Ditjen Perkebunan, Ditjen TP, DitjenPeternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana,Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala BadanKetahanan Pangan dengan Komisi IV DPR RI.409. Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Keuangan Nomor : S94/M.
Surat Menteri Pertanian kepada Menko Nomor:67/KU.100/M/1/2012 tanggal 13 Maret 2012 perihal usulan alokasianggaran mendukung surplus 10 Jt ton beras;137. Laporan singkat rapat dengar pendapat komisi IV DPR RI tanggal14 Maret 2012 antara Ditjen Perkebunan, Ditjen TP, DitjenHal. 342 dari 348 hal. Put. Nomor 441 K/PID.SUS/2016Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana,Kepala Badan Pengembangan SDM dan Kepala Badan KetahananPangan dengan Komisi 4 DPR RI;138.
Surat Menko Perekonomian kepada Menteri Keuangan Nomor: S94/M. EKON/03/2012 tanggal 19 Maret 2012 perihal UsulanTambahan Anggaran TA 2012 UNTUK MENDUKUNG SURPLUS10 Jt ton beras dan bantuan penanggulangan Puso dari Kementan;139. Laporan singkat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI tanggal 29 Maret2012;140.
ACHMAD RISMADHANI K SH
Terdakwa:
SUPRATIKNO BIN M. JOYO GIMUN
389 — 199
Tjk.adalah bertentangan dengan Pedoman Umum (PEDUM) Bansos BerasRastra Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Menko PMK (Pembinaan Manusiadan Kebudayaan ).Atas Pendapat AHLI tersebut , Terdakwa tidak berpendapat.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telan memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menjadi Kepala Kampung Argomulyo Kecamatan Banjit KabupatenWay Kanan sudah 2 (dua) kali , yaitu pada periode Tahun 1995 Tahun 2006dan pada periode Tahun 2017 Tahun 2023 , berdasarkan
JOYO GIMUN yangtidak menyalurkan sebagian atau 159 KPM (Keluarga Penerima Manfaat )bantuan Sosial beras Rastra Tahun 2018 dari 543 KPM adalah bertentangandengan Pedoman Umum (PEDUM) Bansos Beras Rastra Tahun 2018 yangditerbitkan oleh Menko PMK (Pembinaan Manusia dan Kebudayaan ).Atas uraianuraian tersebut diatas , maka unsur keempat Yang dapatmerugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , telah terpenuhi .Ad. 5 Unsur Kelima Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masingmasingmerupakan kejahatan
59 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kabupaten Timor Tengah Utara ProvinsiNusa Tenggara Timur dan berdasarkan Memorandum of Understanding(MoU) yang ditandatangani antara Menko Kesra RI dan Bupati TimorTengah Utara Nomor : 244/KEP/SESMENKO/KESRA/VI/2008 dan Nomor :466/106.4/VV2008 tanggal 20 Juni 2008, dengan lampiran PerjanjianKerjasama antara Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyatdan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor : 244/ KEP/SESMENKO/3 dari 82 hal. Put.
sebanyak 333(tiga ratus tiga puluh unit), dengan perincian harga untuk 1 (Satu) unit rumahsebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;Bahwa sebagaimana Petunjuk Operasional Kegiatan Penanganan PascaBencana Tahun 2008 (Tahap l) Kabupaten Timor Tengah Utara ProvinsiNusa Tenggara Timur dan berdasarkan Memorandum of Understanding(MoU) yang ditandatangani antara Menko Kesra RI dan Bupati Timor TengahUtara Nomor : 244/KEP/SESMENKO/KESRA/VV2008 dan Nomor : 466/106.4/VV2008 Tanggal 20 Juni 2008, dengan
144 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari Tergugat , maka Para Penggugatpada akhirnya sekitar Agustus 1991 berinisiatif persurat (ketika itu melaluiBapak Soedomo/Menkopolkam) hal ini karena Bapak Laksamana Soedomoadalah KASAL tahun 1973 yang bertanggung jawab langsung tentangpelaksanaan penjualan rumah sederhana di Desa Sawotratap, KecamatanGedangan Sidoarjo, menanyakan dan minta penyelesaian mengenai suratbukti hak kepemilikan tanah berikut bangunan rumah kepada Tergugat ,dan pada tanggal 9 Agustus 1991 melalui Surat Nomor B/1581/Menko
296 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sinivasan kepada KetuaKKSK dan Menko Perekonomian R.I., bapak DorodjatunKuntjoro Jakti tertanggal 2 Desember 2003;Bukti adinformandum9: Surat M. Sinivasan kepada MenteriKeuangan RI., bapak Agus W. Martowardojo Nomor 018/MS/V/2011 tertanggal 18 Mei 2011;Bukti adinformandum10: Surat kuasa hukum M. Sinivasanyaitu Heri Suryadi & Parners kepada PT PerusahaanPengelola Aset (Persero) Nomor 22/HS&P/SKIns/IV/12tertanggal 11 April 2012;Bukti adinformandum11: Surat kuasa hukum M.
Perdebatan sengit.Sebelum tuntas, pada jam 18.00 Menko Dorodjatun menghentikan rapat,mengajak Meneg BUMN Laksamana Sukardi melapor kepada PresidenMegawati bahwa penandatanganan penjualan keesokan harinya dapatdilakukan. Dalam rapat tersebut hanya Kwik Kian Gie yang menentangsangat keras.
39 — 7
./1983 dan peraturan StatusPegawai Bank Mandiri Surat Edaran No: HRT.HRS/004/2001 tanggal 16 Mei 2001tidak berlaku ;d PT.Bank Mandiri (persero) berada dibawah naungan Departemen Keuangan/Menko Ekuin bukan berada dibawah naungan Menteri Kehakiman dane Dengan menjadi PT.Bank Mandiri Tbk (persero Tbk) bukan berarti menjadi milikswasta, terbukti masih ditulis persero yang berarti Badan Usaha Milik Negara identikdengan Perum.
1.MANGATAS TOGI BUTAR BUTAR
3.Tuan Bevin Butar-butar
Tergugat:
1.Negara cq Pemerintah RI cq Presiden RI
2.Negara cq.Pemerintah RI cq.Presiden RI cq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
3.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi kreatif RI
4.Negara cq. Pemerintah RI cq. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
5.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Gubernur Sumatera Utara
6.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara
7.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan Provinsi sumatera Utara
8.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Bupati Toba
9.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq.Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba
10.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Toba
11.Negara cq. Pemerintah RI cq. Presiden RI cq. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kepada BPN Nasional
12.B
171 — 138
Setahu saksi pernah adaundangan dari Menko Maritim namun tidak ada hasilnya;Bahwa ketika ada undangan dari Menko Maritim, setahu saksi dari pihakketurunan Op. Ondol Butarbutar ada datang yaitu Penggugat dan Silalahijuga;Bahwa setahu saksi tidak ada hasil dari pertemuan dengan Menko Maritimtersebut;.
Ondol Butarbutar yangmemperoleh santunan atas ganti rugi tanaman yang lahanya kena dampakpengelolaan BPODT;Bahwa saksi tidak pernah ada aktifitas di tanah perkara;Bahwa BPODT ada di tanah perkara sekitar 3 (tiga) tahun;Bahwa saksi mengetahui Menko Maritim;Bahwa saksi tidak tahu apakah Menko Maritim ada melakukan pembangunandi tanah perkara;Bahwa saksi mengetahui tanah perkara seluas 120 Ha (seratus dua puluhhektar) dari cerita para Penggugat;Bahwa dasar Para Penggugat mengklaim tanah perkara 120
42 — 18
AsistenPerekonomian dan Pembangunan.Bahwa yang menentukan RTS (Rumah Tangga Sasaran) berdasarkandata dari TIM TNP2K (Tim Nasional Percepatan PenanggulanganKemiskinan) Menko Kesra, yang mana datanya di dapat data dari SKGubernur per Januari setiap tahunnya.Bahwa jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) masingmasingKecamatan sebagai berikut :Halaman 23 dari 212 Putusan Nomor 75/Pid.SusTPK/2016/PN.Bgl.a. Kecamatan Curup :972 RTS.b. Kecamatan Curup Selatan : 748 RTS.c. Kecamatan Curup Timur : 841 RTS.d.
PN.Bgl.dapat ditentukan berapa banyak beras yang diusulkan bagian ekonomike perum bulog setiap bulannya.Bahwa surat Permohonan Alokasi raskin dari Pemda Rejang Lebongkepada Perum Bulog adalah bagian Ekonomi Pemda Rejang Lebongyang ditandatangani oleh Sekda atau diwakilkan oleh Ketua TIMKoordinasi raskin Kabupaten AsistenRejang Lebong yaituPerekonomian dan Pembangunan.Bahwa yang menentukan RTS (Rumah Tangga Sasaran) berdasarkandata dari TIM TNP2K (Tim Nasional Percepatan PenanggulanganKemiskinan) Menko
AsistenPerekonomian dan Pembangunan.Bahwa yang menentukan RTS (Rumah Tangga Sasaran) berdasarkandata dari TIM TNP2K (Tim Nasional Percepatan PenanggulanganKemiskinan) Menko Kesra, yang mana datanya di dapat data dari SKGubernur per Januari setiap tahunnya.Bahwa jumlah RTS (Rumah Tangga Sasaran) masingmasingKecamatan sebagai berikut :a. Kecamatan Curup :972 RTS.b. Kecamatan Curup Selatan : 748 RTS.c. Kecamatan Curup Timur : 841 RTS.d.
Menghitung besaran kerugian keuangan negara.Bahwa benardokumen yang kami gunakandalam auditPerhitunganKerugiankeuangan Negarainiadalahsebagaimanatertuangdalamhuruf F LaporanHasil AuditDalamrangkaPenghitungnKerugianKeuangan Negara atasDugan TindakPidanaKorupsikKegitan Program Raskin di DesaSimpang Beliti Kecamatan Binduriang Kabupaten RejangLebong Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut:1) Satu rangkap Surat Kementerian Koordinator BidangPembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor B100/MENKO/PMK
79 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam kawasanhutan, adanya nilai inflasi dan kenaikan dampak kerusakanlingkungan, nilai intrinsik sumber daya hutan yang hilang akibat daripenggunaan kawasan hutan sebesar + Rp. 85 Juta/Ha/Tahun.Berdasarkan konsultasi publik yang diselenggarakan pada tanggal 2Oktober 2012 (termasuk diikuti oleh Para Pemohon dalampermohonan ini) maka disepakati untuk menaikkan tarif PNBPsebesar + 33% untuk seluruh kategori Li, L2, dan L3.Pembahasan tanggal pada tanggal 30 Oktober 2012 yang dipimpinoleh Sekretaris Menko
691 — 904 — Berkekuatan Hukum Tetap
B.26/MENKO/KESRA/II/2005 tanggal 21 Februari 2005 Perihal:Penyelesaian Kasus Tanah di Kelurahan Tanjungsari, KecamatanSukomanunggal, Kota Surabaya (N03);4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10VI2005tentang Pembentukan Tim Gabungan Penanganan/PenyelesaianMasalah Tanah PT Darmo Permai, PT Darmo Grande dan PT DarmoSatelite Town Dengan Masyarakat, terletak di KelurahanTanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, ProvinsiJawa Timur (N04);Halaman 51 dari 63 hal. Put.
77 — 19
tentangPenetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin(Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten BelitungBulan Januari sampai dengan Bulan Desember dan Bulan Ke 13Tahun 2013, tanggal 02 September 2013 (berikut Lampirannya);Fotocopy Surat Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor : B1675/KMK/DEP.II/VII/2012tanggal 31 Juli 2012 perihal Penyaluran Raskin MenggunakanKartu;Fotocopy Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatRepublik Indonesia Nomor : B23/MENKO
Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin(Raskin) Untuk Setiap Kecamatan di Wilayah Kabupaten BelitungBulan Januari sampai dengan Bulan Desember dan Bulan Ke 13Tahun 2013, tanggal 02 September 2013 (berikut Lampirannya);Fotocopy Surat Kementerian Koordinator Bidang KesejahteraanRakyat Republik Indonesia Nomor : B1675/KMK/DEP.II/VII/2012tanggal 31 Juli 2012 perihal Penyaluran Raskin Menggunakan Kartu;Fotocopy Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan RakyatRepublik Indonesia Nomor : B23/MENKO