Ditemukan 2085 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : jabatan jabatanâ jonatan jabatanã jawabkan jakatan janatan jawaban jawaten jawasan jawaman jawanan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 29-02-2012 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 05-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor Nomor : 126/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 27 Juni 2013 — 1. MUNIAH binti MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Kampung Cicadas RT. 002/01, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut -- Penggugat I ; 2. MARALI bin MUSA bin TOYIB, bertempat tinggal di Desa Kedaung RT 007/04, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten, selanjutnya disebut Penggugat II ; 3. MARDJUKI bin MUSA bin TOYIB, beralamat di Jalan Ulujami Raya RT 004/05, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Penggugat III ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SRIE MELYANI, SH, BUDI WIDARTO, SH, dan GUNARA, SH. , Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Srie Melyani, SH & Rekan” berkedudukan di Jalan Warung Jati Timur No. 9A Warung Buncit, Jakarta Selatan 12740, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Februari 2012, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M e l a w a n 1. PT. GRAHA METROPOLITAN NUANSA, berkantor di Wisma Sudirman Lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 34-35 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT I ; 2. H. ABDUL AZIZ, bertempat tinggal di Jalan Adityawarman No. 2 RT 002/RW 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II ; 3. PT. INDONESIAN SALES ORGANIZATION (PT. ISO), berkantor di Jalan Adityawarman No. 2 RT. 002/RW. 002 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT III ; 4. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional RI, berkantor di jalan Sisingamangaraja No. 2 Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT IV 5. Pemerintah RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional cq Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta, beralamat di jalan Taman Jati Baru No.1 Jakarta Pusat Selanjutnya disebut TERGUGAT V ; 6. Pemerintah RI. Cq. Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi DKI Jakarta cq. Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan, beralamat di Jalan H. Alwi No. 99 RT 04 RW 01 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (samping Komplek Tanjung Mas Raya) selanjutnya disebut TERGUGAT VI ; 7. Lurah Senayan, di Kantor Kelurahan Senayan, beralamat di Jalan Tulodong Bawah X No. 3 Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut TERGUGAT VII ; 8. M. Rifat Tadjoedin, SH. selaku Pemegang Protokol Notaris/ PPAT MS Tadjoedin, SH., beralamat di Jalan Kerajinan No. 19, Keagungan Taman Sari, Jakarta Barat selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT I ; 9. Notaris Warda Sungkar Alurmei, SH, berkantor di Jalan Wahid Hasyim No. 47 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TURUT TERGUGAT II ;
271 — 909
  • Putusan No. 126/Pdt.G/2012/PN.JKT.Sel.pembangunan termasuk diantaranya keperluan untuk Pajak Bumi atauLan Ren Te, yang saat itu ada Brigade Pengukuran tanah untuk PajakBumi dan Bangunan namun dengan perkembangan tehnologi sekarangpemetaan dapat dilakukan melalui photo udara ;Bahwa Pemetaan perpajakan dilakukan sudah dilakukan sebelumtahun 1939 dimana Topografi untuk digunakan penarikan pajak bumidan bangunan ;Bahwa dari jawatan Topografi membuat peta Desa yang kemudianmenghasilkan persilpersil serta
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 163/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 27 April 2016 — IWAN DARMAWAN, SE. MM (TERDAKWA)
99 — 45
  • dan wajar;Menimbang bahwa dengan demikian frasa diketahui atau patut didugamengandung pengertian bahwa Terdakwamengerti atau dapat menduga denganmasuk akal dan wajar;Menimbang bahwa terhadap pengertian hadiah atau sani sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim di atas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akanmenguraikan lagi;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jabatan menurut kamusbesar bahasa Indonesia adalah berarti 7. pekerjaan (tugas) dalam pemerintahanatau organisasi; 2. fungsi; 3. dinas; jawatan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 28/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — HAMDANI, ST Bin NAJAMULHUDA
84 — 17
  • pengertian dari :Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidaksebagaimana mestinya, menyelewengkan ; (linat hal.865).Kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yangdipunyai untuk melakukan sesuatu ; (lihat hal.1128).Kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang dsb) untuk ;(linat hal.907).Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alatdalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media ; (lihathal.880).Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atauorganisasi, fungsi, dinas, jawatan
Pengadilan PN BEKASI Pidana Khusus
Register : 06-08-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PN BEKASI Nomor 583/Pid.B/2020/PN Bks
Tanggal 12 April 2021 — Penuntut Umum: FARIZ RACHMAN, SH Terdakwa: 1.LEE YANG HUN 2.LEE AEE KYEONG
214 — 185
  • Bahwa melakukan penggelapan dikarenakan jabatannyadi dalam pekerjaaan atau mata pencahariannya. terjadi dimana seseorangsebagai pemegang dan pengurus dari suatu perusahaan atau jawatan tidakberfungsi dan bertugas lain di luar pekerjaan yang menyangkut keuangan.Mengenai hubungan antara seseorang dengan uang yang diurusdan menjaditanggung jawabnya adalah berupa hubungan menguasai berdasarkankekuasaan yang timbul karena adanya jabatannya tersebut.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
982 — 1571
  • ., M.Hum. yang di bawah sumpahmemberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa kedudukan BLU/BLUD, pada dasarnya BLU/BLUD merupakanreinkarnasi dari Perusahaan Jawatan (Perjan), tetapi kareena UU BUMNtidak mengenal Perusahaan Jawatan, maka kemudian dibuat BLU, jadisebagai bagian dari instansi pemerintahan. Kedudukan hukumnyasebagai bagian yang tak terpisahkan dari instansi pemerintahan.Bahwa BLU tidak mencari keuntungan, tetapi dari pelayanan bolehmendapatkan imbalan dari pelayanan yang diberikan.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 23-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 16-12-2019
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2019/PN Plk
Tanggal 11 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
156 — 46
  • Kemudian mengenaiperkataan menguntungkan suatu badan (korporasi), maka dalam hal ini tidakhanya badan swasta, misalnya PT, Yayasan dan sebagainya tetapi juga badanHalaman 229 dari 284 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN PIkpemerintah, kantor, jawatan/dinas dan sebagainya;Meninbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kedudukan padaperumusan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 05-03-2021 — Putus : 23-12-2021 — Upload : 10-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 65/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 23 Desember 2021 — Penggugat:
1.1. TAN MINGGUS SETIAWAN
2.2. LA ODE RASINU SARONI / NURDIN SARONI
3.3. SAHUDIN
4.4. ARIFIN HUSEIN / ADEA A
5.5. LA MARUDIN
6.6. LA IDI SH
7.7. THENY RAYMOND / THENY ROCKY
8.8. TRIANITA BACHTIAR
9.9. HANDRY KHOMARO
10.10. SURJANTO HAMIJOYO
11.11. HENGKY HALIM/POPY HALIM
12.12. BURHAN
13.13. LASIONO
14.14. OEI THOMAS/ OEI JOHANES
15.15. ROSDIANA AZIZ
16.16. POPY MARLENA
17.17. SUMARNO BUTON / ERNA SILA
18.18. JONGKY TANAIR
19.19. ROBERT THEODORUS
20.20. OEI LENNY AIRINZINA WIJAYA
21.21. OEI HENG HIAP/ERIK S WILLIS
22.22. FRANDI ANGIR
23.23. MOH ISMAIL
24.24. TAN PABULA/ PT SIRIMAU INDAH/FERDINAND PABULA
25.25. PT SAMALAGI RAYA/SURJANTO HAMIJOYO
26.26. LA IRI
27.27. RUSLI/FITRI
28.28. PIUDIN
29.29. VERY
30.30. HAMSUDIN, SE
31.31. ROSHYANDRA
32.32. SURYANTO LIM/MECE TANIHATU
33.33. CHARLES KHOESUMA
34.34. WARMAN BACHTIAR
35.35. SAHARIAH
36
Tergugat:
1.1. Pemerintah Provinsi Maluku/Gubernur Maluku
2.2. PT. Bumi Perkasa Timur
Turut Tergugat:
3. Badan Pertanahan Kota Ambon
460 — 362
  • hukum Hak Pengelolaan (HPL) padapenjelasan Umum Angka II Nomor 2 UndangUndang Pokok Agraria (UUPA No. 5tahun 1960) telah menguraikan jika hak pengelolaan adalah hak yang tetap diakui olehnegara dan undangundang yang mana Negara dapat memberikan tanah yangdemikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurutperuntukannya dan keperluannya, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, Hak Pakai atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badanpenguasa (Departemen, Jawatan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 29-03-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN KUPANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN PNKPG
Tanggal 1 Juni 2016 — Penuntut Umum:
Ronald Oktha, SH
Terdakwa:
Ir. NOER SUWARTINA
197 — 360
  • pekerjaan tersebutsesuai dengan peraturan yang berlaku;Membuat, menyuruh membuat danmenandatangani serta mengajukan suratSurat permohonan kepada instansi yangberwenang;Menandatangani akta dan/atau surat perjanjian pekerjaan atau suratsurat lain yang diperlukan;Menerima segala suratsurat baik yang tercatat maupunyang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membukadan membalas suratsurat tersebut;Memberika laporanlaporan tentang pekerjaanyang dilaksanakan kepada instansi atau jawatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-07-2014 — Putus : 11-12-2014 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 11 Desember 2014 — ANNE SARI PUTRI Binti SYARIP HIDAYAT
100 — 42
  • ., MM. diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Perusahaan Jawatan Pegadaian berdasarkan SK.
    usahanya berada dalam lingkup tugas dankewenangan Menteri Keuangan, dimana seluruh modalnyadimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkandan tidak terbagi atas saham.Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan HukumPerusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi PerusahaanPerseroan (Persero) Pasal 1 ayat (1), Perusahaan Umum(Perum) Pegadaian yang didirikan dengan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang PengalihanBentuk Perusahaan Jawatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
329 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ternyata adakemungkinan dibuka untuk menerbit suatu hak baru yang namanyaketika itu belum ada tetapi merupakan suatu delegasi pelaksanaankepada daerahdaerah otonom dan masyarakat hukum adat;Bahwa dalam Pasal 2 ayat (4) dan Penjelasan Umum angka Il (2) UUNomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA (Lembaran Negara 1960 104),hanya menyebutkan bahwa suatu hak menguasai negara tersebutpelaksanaannya dapat dikuasakan kepada yang memerlukan danmemberikannya dalam pengelolaan kepada sesuatu Badan Penguasa(Departemen Jawatan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2014 — Upload : 18-11-2014
Putusan PN SAMARINDA Nomor 26/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda
Tanggal 13 Februari 2014 — IDA ROYANTI Binti ZAKARIA YAHYA
114 — 25
  • dari :e Menyalahgunakan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimanamestinya, menyelewengkan ; (lihat hal.865).e Kewenangan adalah hal berwenang, hak dan kekuasaan yangdipunyai untuk melakukan sesuatu ; (lihat hal.1128).e Kesempatan adalah waktu (keluasan, peluang dsb) untuk ; (lihathal.907).e Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alatdalam mencapai maksud atau tujuan, alat, media ; (lihat hal.880).e Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atauorganisasi, fungsi, dinas, jawatan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
248 — 119
  • Jabatan, artinya Pekerjaan tugas dalam pemerintah atau organisasi,Fungsai, Dinas, Jawatan ;Halaman 206 dari355 Halaman Putusan No. 57/Pid.SusTPK/2018/PN. Pbr2.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 12-03-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 119/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 17 Mei 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. BELUNKUT Diwakili Oleh : SAHRI, SH
Terbanding/Tergugat I : HADRIAN
Terbanding/Tergugat II : SALIM
Terbanding/Tergugat III : MURNI
Terbanding/Tergugat IV : SUARTI
Terbanding/Tergugat V : AMINAH
Terbanding/Tergugat VI : RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : MISRAN
Terbanding/Tergugat VIII : EDY SUSANTO
Terbanding/Tergugat IX : HERAWANI
Terbanding/Tergugat X : SHERLY
Terbanding/Tergugat XI : LIE KIAN SING
Terbanding/Tergugat XII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
Terbanding/Tergugat XIII : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
Terbanding/Tergugat XIV : NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
Terbanding/Tergugat XV : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTA
148 — 282
  • Tidak terpenuhinya syarat formil dalam mengajukan gugatan,khususnya dalam perkara perdata, dapat menyebabkan gugatanPenggugat tidak dapat diterima.Halaman 256 dari 830 halaman Putusan nomor 119/Pdt/2019/PT MDNSebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565K/Sip/1973 tanggal 2181974 Dalam Perkara : Oen Nai Tjie lawan Ny.Janda Tjoe Win Nio, Said bin Salam, Gubernur Kepala Daerah KhususIbu Kota Daerah Jakarta Raya, qq Jawatan Pekerjaan Umum, denganSusunan Majelis : 1. Dr. K.
    Bahwa surat gugatan Penggugat adalah cacat hukumformil dalam mengajukan gugatan;Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565K/Sip/1973 tanggal 2181974 Dalam Perkara : Oen Nai Tjie lawan Ny.Janda Tjoe Win Nio, Said bin Salam, Gubernur Kepala Daerah Khusus IbuKota Daerah Jakarta Raya, qq Jawatan Pekerjaan Umum, dengan SusunanMajelis : 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2: Sri Widojati WiratmoSoekito S.H.; 3. Bustanul Arifin S.H.
Pengadilan PN SAMARINDA
Putus : 20-02-2018 — Upload : 19-09-2018
Putusan PN SAMARINDA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr
Tanggal 20 Februari 2018 —
94 — 23
  • Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi,fungsi, dinas, jawatan ; (lihat hal.392). Kedudukan adalah tempat pegawai (pengurus perkumpulan dsb) tinggaluntuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, tingkatan atau martabat, status(keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dsb) ; (linat hal.245).Bahwa menurut Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-12-2018 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
MUKHLIS
187 — 46
  • Jabatan, artinya Pekerjaan tugas dalam pemerintah atau organisasi,Fungsai, Dinas, Jawatan ;2.
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-06-2010 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN SERANG Nomor 70 / Pid.B / 2010 / PN.Srg
Tanggal 17 Juni 2010 — Ir. SUTRISNO
140 — 43
  • Krakatau Steel menjadiBUMN, tetapi bentuknya adalah Perusahaan Perseroan (Persero)bukan sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan) atau PerusahaanUmum (Perum), karenanya PT. Krakatau Steel status BadanHukumnya adalah sebagai Badan Hukum Perdata yang berbentukPerseroan Terbatas yang tunduk pada UndangUndang Nomor : 1Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang UndangNomor : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;Bahwa dengan demikian, pembayaran PT.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
241 — 68
  • Jabatan, artinya Pekerjaan tugas dalam pemerintah atau organisasi,Fungsai, Dinas, Jawatan ;Halaman 207 dari355 Halaman Putusan No. 58/Pid.SusTPK/2018/PN. Pbr2.
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Perdata
Register : 23-09-2016 — Putus : 20-02-2018 — Upload : 08-11-2018
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Rap
Tanggal 20 Februari 2018 — Penggugat:
PT. BELUNKUT
Tergugat:
1.HADRIAN
2.SALIM
3.MURNI
4.SUARTI
5.AMINAH
6.RAMLI
7.MISRAN
8.EDY SUSANTO
9.HERAWANI
10.SHERLY
11.LIE KIAN SING
12.PEMERINTAH REPUBLIK INDONEISA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ. BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KECAMATAN BILAH HILIR CQ. KEPALA DESA NEGERI LAMA SEBERANG
13.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA CQ BUPATI LABUHANBATU CQ. CAMAT KEC. BILAH HILIR
14.NOTARIS PPAT TIGOR SIMANUNGKALIT, SH
15.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG, KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SUMATERA UTARA CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHANBATU
16.PT. BANK MESTIKA DHARMA CAB. RANTAUPRAPAT
17.MARISI SIRAIT, SH
18.SUBINAR
19.ROMAULI SILALAHI
20.WAKIO
21.LAUSAN SIRAIT
22.HERRY
23.ZAINUL
24.HAMDI
25.TIO LAI CHEN

221 — 58
  • JandaTjoe Win Nio, Said bin Salam, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu KotaDaerah Jakarta Raya, qq Jawatan Pekerjaan Umum, dengan Susunan Majelis: 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2: Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.;3. Bustanul Arifin S.H.
    Janda TjoeWin Nio, Said bin Salam, Gubernur Kepala Daerah Khusus lbu Kota DaerahJakarta Raya, qq Jawatan Pekerjaan Umum, dengan Susunan Majelis : 1. Dr. K.Santoso Poedjosoebroto S.H. 2: Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.; 3. BustanulArifin S.H.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr
Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
404 — 1336
  • Jabatan, artinya Pekerjaan tugas dalam pemerintah atau organisasi,Fungsai, Dinas, Jawatan ;2.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Tanah
Register : 27-01-2011 — Putus : 14-11-2011 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 01/Pdt.G/2011/PN.TB
Tanggal 14 Nopember 2011 — - PENGGUGAT : PT.KRISTAL KENCANA ABADI - TERGUGAT : PT. INTI PALM SUMATERA, DKK
179 — 85
  • Janda Tjoe MinNio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, Jawatan Pekerjaan Umum yangmenyebutkan apabila obyek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.Berdasarkan hathal yang tetah diuraikan diatas, dengan ini Tergugat V mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima Eksepsi Tergugat IV danmenolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya gugatan Penggugatdinyatakan tidak dapat diterima.Il.