Ditemukan 2675 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1166 1616 1656 1663 1066 1966 1661 16.6 16,6 166ã
Pengadilan PN TAIS Perdata
Register : 13-01-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PN TAIS Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Tas
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
167 — 96
  • PPAT sebagaimana dijabaran dalam peraturanPemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan PejabatPembuat Akta Tanah, PPAT adalah Pejabat umum yang diangkat KepalaBadan Pertanahan Nasional (BPN) yang diberikan kewenangan khususuntuk membuat aktaakta tertentu, yaitu akta jual beli, tukar menukar,hibah, pemasukan dalam perusahaan, pembagian hak bersama,pemberian hak tanggungan, pemberi hak guna bangunan atas tanah hakmilik , dan pemberian hak pakai atas tanah hak milik.Hibah menurut Pasal 1666
    Pasal 1666 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tentangPenghibahan yang menyatakan Penghibahan adalah suatupersetujuan, dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatubarang secara CumaCuma, tanpa dapat menariknya kembali, untukkepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu.Undangundang hanya mengatur penghibahanpenghibahan antaraorangorang yang masihhidup.C.
Pengadilan PN PANDEGLANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-03-2019 — Upload : 24-06-2019
Putusan PN PANDEGLANG Nomor Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Pdl
Tanggal 14 Maret 2019 — 1. TB.MUQTAFI Bin (Alm) KH.TB.AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT I 2. RATU UMDAH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT II 3. RATU SIFA Binti (Alm) KH.TB AHMAD KAZDIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT III 4. TB.DIDI MUHTADI Bin (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAW,PENGGUGAT IV 5. H.TB NU’MAN Bin (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT V 6. RATU ZULFAH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT VI 7. RATU. OJAH MIROJAH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT VII 8. RT.UDOH MAHFUDOH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT VIII 9. H.TB.MIFTAHURROCMAN Bin (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT IX 10. Hj.RATU EROH KHOIROH Binti (Alm) KH.TB AHMAD KADZIM ASNAWI Bin (Alm) SYEKH ASNAWI,PENGGUGAT X 1. HAERUDIN bin (Alm) H.Bai Julaeha,Tergugat 2. ENOH JUNAEDI NF, SH,Tergugat 3. ITO DARWITO,Tururt Tergugat I 4. DRS.H.TB.SUDRAJAT, M.Si,Turut Tergugat II.
304 — 491
  • waris menjadi seluasatas tanah menjadi 5.827M2 dari awalnya seluas 6.527M2;.Bahwa Tergugat telah menguasai fisik atas obyek tanah denganmendirikan bangunan permanen rumah tanpa ijin di atas tanah darat miliksah para ahli waris berdasarkan SHM.No.248 gambar ukur.238 Tahun1983 A.n (Alm) KH.TB Ahmad Kadzim Bin Asnawi selama kurang lebih25 Tahun lebih di atas tanah milik Para Penggugat;12.Bahwa apabila benar adanya surat keterangan Hibah tersebut, haruslahmemenuhi unsur apa yang di atur dalam Pasal 1666
    Oleh karena usia yang sudah lanjut dan karenaselama ini yang mengurus dan merawatnya adalah adik kandungperempuan satu satunya yaitu Hj Bai Julena, maka atas persetujuanHalaman 29 dari 55 halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G/ 2018/PN PalHj Mumun yang turut menandatangani dalam akta pembagian hakbersama tersebut tanah darat di blok Kadu bangkong Persil 24a,seluas 700 Meter diserahkan kepada Hj Bai JulehaBahwa dalam Pasal 1666 KUH Perdata menyatakan bahwa pengertianhibah adalah suatu persetujuan dengan manas
Pengadilan PN POSO Perdata
Register : 04-10-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 31-05-2018
Putusan PN POSO Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Pso
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat:
1.SHERLY LAPIAN
2.IMAMAT SIR WENGKAU
3.IRENE STEVANI WENGKAU
4.IVONE SRI WENGKAU
Tergugat:
1.PT. Perusahaan Listrik Negara Cq. Perum PLN Ranting Gintu
2.Drs. J.A LATULOLA
3.Kepala Camat Lore Selatan
4.Pemerintah Daerah Kabupaten Poso
145 — 50
  • Hibah diatur dalam Pasal 1666 s/d Pasal 1693 KitabUndangUndang Hukum Perdata (KUHPerdata). Mengenai apa yang dimaksuddengan hibah dapat dilihat dalam Pasal 1666 KUHPerdata.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 30-05-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Cbi
Tanggal 1 Nopember 2018 — Penggugat:
Hj. ISAH
Tergugat:
ADANG MAHROM
73 — 32
  • Isah (Penggugat), pada tahun 2017 kebawah tidakpernah ada yang mengklaim tanah sengketa tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdata yangmenyatakan sebagai berikut: Penghibahan adalah suatu persetujuandengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cumacuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yangmenerima penyerahan barang itu.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 14 /Pdt.G/2015/PN PWT
Tanggal 19 Agustus 2015 — Werdi Astuti ( Penggugat I), Umiarti ( Penggugat II), Dian Adhi Saputra ( tergugat I), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sokaraja ( Tergugat II), 3. Kemetrian Keuangan Rebublik Indonesia C/q Direktoran Jenderal Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto ( tergugat III)
75 — 22
  • KNL. 08/ 2015 tanggal 09 Maret 2015 dimanapelaksanaan lelang tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 09 April 2015;Bahwa yang menjadi penyelenggara lelang tersebut adalah Tergugat III;Bahwa Para Penggugat tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untukmenjual asset milik Para Penggugat;Bahwa Para Penggugat hanya sebagai penjamin atas fasilitas hutang yangditerima oleh Tergugat I;Bahwa peralihan hak atas tanah terjadi dengan:e = Jual beli : Pasal 26 Undang undang Pokok Agrariae Hibah : Pasal 1666
Pengadilan PN Bintuhan Perdata Tanah
Register : 30-08-2016 — Putus : 18-01-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN Bintuhan Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Bhn
Tanggal 18 Januari 2017 — -ABDUL HAMID -BURHANUDIN
86 — 21
  • Sebidang tanah lakar yang terletak di Ataran Semkumbang Kecil Bintuhan Desa Suka Bandung Kecamatan Kaur Selatan KabupatenBengkulu Selatan.Menimbang, bahwa terhadap dalil sangkalan Tergugat tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa hibah harus dilaksanakan sesuai dengan penjelasanPasal 1666 KUHPerdata, bahwa hibah merupakan pemberian oleh seseorangkepada orang lainnya secara cumacuma dan tidak dapat ditarik kembali, atasbarangbarang bergerak (dengan akta Notaris) maupun barang tidak bergerak(dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 31-05-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 548 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 31 Mei 2011 — WARDIYANTO, S.Pd.I bin ABDUL KADIR ;
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2007.Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor : 168/PMK.07/2008tentang Hibah Daerah.Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 169/PMK.07/2008 tentang Tata CaraPenyaluran Hibah Kepada Pemerintah Daerah; danPeraturan Gubernur Nomor 72 tahun 2008 tentang Pedoman UmumProgram Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Provinsi JawaTimur tahun 2008.Bahwa dalam beberapa ketentuan peraturan perundangundangantersebut diatas, diatur tentang pengertian atau definisi HIBAH, diantaranyasebagai berikut :a.Pasal 1666
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 15-10-2015 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2073 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 15 Oktober 2015 — LHAMSYAH JOENOES
121 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Praxis Solution Indonesia tersebut yang ditujukan kepadaGroup Treasury, yang kemudian oleh Saksi Sudarmadi selaku PemimpinGroup Treasury membuat Memorandum Nomor. 1666/GTR/XII/O9 Tanggal22 Desember 2009 yang ditujukan kembali kepada Group QualityAssurance perihal Tagihan Sewa Program Goverment Cash Managementyang isinya, dapat diproses sesuai tugas GQA dan ketentuan yang berlakudan dapat kami informasikan bahwa telah laksanakan Workshop ProgramGCM di Wisma Jaya Raya pada tanggal 16 s/d 17 November
    Bank DKI Tertanggal 16 November 2009 danMemorandum Nomor. 1666/GTR/XII/09 Tanggal 22 Desember 2009 yangdikeluarkan oleh Saksi Sudarmadi selaku Pemimpin GTR, Saksi Budi MulyoUtomo mengeluarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor BuktiKeluar. 4309QA/XII/09 Tanggal 22 Desember 2009 yang ditandatanganioleh Terdakwa ILHAMSYAH JOENOES selaku Direktur Operasional PT.Bank DKI, yang isinya Bendaharawan / Kasir Bank DKI Cabang UtamaJuanda harap membayar kepada PT.
Pengadilan PT JAMBI Perdata Tanah
Putus : 22-09-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan PT JAMBI Nomor 50/PDT/2016/PT.JMB
Tanggal 22 September 2016 — 1. ERLINA WATI, Umur ± 58 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SD), Alamat Larik Baru Lingkungan 04, Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut PEMBANDING I semula TERGUGAT II-1; 2. ELVI FEBRINA, Umur + 40 Tahun, Jenis kelamain Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT( Ibu Rumah Tangga ), Alamat Desa Gedang RT. 10, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut PEMBANDING II semula TERGUGAT II-2; 3. AMRIZAL, Umur ± 39 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dahulu Desa Gedang RT. 08, Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sekarang Alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut PEMBANDING III semula TERGUGAT II-3; 4. ISVET AMRI NOVERA, Umur + 57 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Mantan Dosen, Alamat Dahulu Pondok Tinggi, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, sekarang Alamat Tidak diketahui, selanjutnya disebut PEMBANDING IV semula TERGUGAT II-4; 5. JONNI EFRIADI, Umur + 46 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Dusun Lubuk Arai Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut PEMBANDING V semula TERGUGAT II-5; 6. ASTI SATRIAWAN, Umur: + 51 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SMP), Alamat Jl. Gajah Mada RT. 01 No. 21 A Dusun Batu Lumut Desa Aur Duri, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut PEMBANDING VI semula TERGUGAT II-7; M E L A W A N: 1. H. LAHMUDDIN AZIS BIN H. ABDUL AZIS, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Penuh 10 Maret 1941, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat RT. 08 No. 50 Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TERBANDING I semula PENGGUGAT I; 2. H. ANA MAILISFAR BIN H.LAHMUDIN AZIZ, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Penuh, 05 Mei 1969, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat Jl. Lima Lurah RT. 06 No. 03 Kelurahan Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TERBANDING II semula PENGGUGAT II; 3. SRI LAFRIMARTI BINTI H. LAHMUDIN AZIZ, Tanggal Lahir 29 Maret 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat RT. 08 No. 50 Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TERBANDING III semula PENGGUGAT III; 4. Hj. RAJIAH BINTI ABDUL KADIR, Umur 79 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS/Guru, Alamat RT 08, No. 69 Desa Gedang, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TERBANDING IV semula PENGGUGAT IV; 5. AFRIYAL S.Pt Bin AHMAD HAKIM, Tanggal Lahir 6 April 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat RT. 08 No. 69 Desa Gedang, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TERBANDING V semula PENGGUGAT V; 6. Hj. MARTINAH BINTI ABDUL KADIR, Umur 76 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Perum Purnama Asri Blok A 06 RT. 13 Nomor 49 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Pripinsi Jambi, selanjutnya disebut TERBANDING VI semula PENGGUGAT VI; 7. MARDIAH BINTI ABDUL KADIR, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Gedang, RT. 08 No 65, Kecamatan Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TERBANDING VII semula PENGGUGAT VII; 8. DICKY KURNIAWAN BIN ZULKIFLI SULUT, Tempat Tanggal Lahir Sungai Penuh 04 Maret 1980, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Renah Jambu Alo Talang Lindung, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TERBANDING VIII semula PENGGUGAT VIII; 9. DEWI GUSFITA, SE BINTI ZULKIFLI SULUT, Tempat/Tanggal Lahir 06 Agustus 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Alamat RT. 08 No. 65 Desa Gedang Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TERBANDING IX semula PENGGUGAT IX; 10. ENI HERYATI BINTI ABDUL KADIR, Umur 65 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan PNS/Guru, Alamat Desa Gedang. RT. 08 No. 68 Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TERBANDING X semula PENGGUGAT X; 11. Dr. TITIN KRISTINA, Sp.PD, FINASIM BINTI RUSMIN TAMIN, Tempat/Tanggal Lahir Sungai Penuh 15 Juli 1974, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dokter PNS Rumah Sakit Umum Mayjen M.H. Thalib Kerinci, Alamat Desa Gedang RT. 08 No. 68 Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TERBANDING XI semula PENGGUGAT XI; 12. ALKADRI B. AC BIN ABDUL KADIR, Umur 58 Tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wira Swasta, Alamat Desa Gedang, RT. 08, No. 70 Kecamatan Sungai, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut TERBANDING XII semula PENGGUGAT XII; 13. H. TAFYANI KASIM, Umur + 48 Tahun, Agama Islam, Alamat 1. Jl. Marapalam Indah XI No 26 Padang Sumatera Barat, 2. Kantor PT Andalan Mitra Prestasi Jln. S.Parman No. 80/82B Padang-Sumatera Barat, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT I; 14. ANITA MAIDIANA, Umur + 42 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan IRT (Ibu Rumah Tangga), Alamat Dahulu Desa Gedang RT. 08 Kecamatan Sungai Penuh Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi sekarang Alamat tidak diketahui, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT II-2; 15. Badan Pertanahan Nasional Kota Sungai Penuh, Alamat Jl. Pancasila No. 06 B Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING III semula TURUT TERGUGAT I; 16. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris Pembuat Akta Koperasi FEDY KESARIA, SH,M.Kn, Alamat Jl. Sungai Bungkal No. 143, Dusun Baru, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi Telp. (0748) 324235 FAX. (0748) 324235 HP. 085369112574, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT II;
592 — 49
  • Olehsebab itu tidak dapat ditarik kembali yang diperjanjikan.KUHPerdata dalam Pasal 1666 hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipemberi hibah, semasa hidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapatditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibahyang menerima penyerahan itu.Bahwa menyebutkan dalam poin 5 harta tersebut belum dibagi waris dahulu tanahbasah sekarang tanah kering selanjutnya pada faktanya menyebutkan kata telahdihibah kepada Pembanding/Tergugat II pada
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 29-09-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 19/PID.TPK/2017/PT SMG
Tanggal 8 Nopember 2017 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AGUS NUROCHMAN, S.Pd
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MULYONO, SH. MH
69 — 34
  • Pengertian hibah sebagaimanaditentukan dalam pasal 1666 KUHPerdata ( BW ) adalah berbeda denganpengertian hibah sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ke14 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 karena berdasarkan pasal1666 KUHPerdata ( BW ) barang yang dihibahkan adalah milik orangperorangan, sedangkan hibah berdasarkan pasal 1 ke14 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 yang telah dirubahNomor : 39 Tahun 2012 barang atau uang yang dihibahkan adalah MilikNegara yang berdasarkan
    banding tersebut secara formal dapat diterima.Menimbang, bahwa Memori Banding Terdakwa yang diajukan melaluiPenasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSemarang tidak berwenang mengadili Terdakwa Agus Nurochman, S.Pd.dalam perkara a quo karena bukan perkara pidana melainkan perkaraTerdakwa Agus Nuorchman, S.Pd. a quo adalah perkara perdata murni;lalah perkara hibah yang diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdatapada pasal 1666
Pengadilan PT KUPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-08-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PT KUPANG Nomor 110/PDT/2017/PT KPG
Tanggal 17 Oktober 2017 — - MATEUS NAHAK, Cs. vs - DAMIANUS MELA, Cs.
103 — 22
  • memangatas nama Maria Magdalena Rusmina, namun di dalam lembaranSurat Ukur Sementara tertulis Penunjukan dan penetapan batas:oleh Maria Magdalena Rusmina untuk dan atas nama MatheusNahak (Tergugat , suami dari Martha Olo) adalah sah milikTergugat karena penghibahan oleh Camilus Mau dan MariaMagdalena Rusmina semasa masih hidup, sebagaimanadimaksud pasal 1666 KUHPerdata ;Bahwa SHM Nomor: 165 tahun 1992 seluas 1.680 m?
    Nahakyang merupakan suami dari Martha Olo tersebut tidak merupakan buktibahwa Martina Motu adalah anak angkat atau anak piara dari KamilusMau dan Maria Magdalena Rusmini ;Menimbang, bahwa dalil Para Pembanding yang menyatakanbahwa penyebutan Penunjukan dan penetapan batas oleh MariaMagdalena Rusminah untuk dan atas nama Matheus Nahak yangmerupakan suami dari Martha Olo adalah sah milik Tergugat karenaPenghibahan oleh Camelius Mau dan Maria Magdalena Rusminahsemasa hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 1666
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-12-2017 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 725 PK/Pdt/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — BENNY WINARTO, S.E. VS Drg. JUSTINI WINARTO, dkk.
247 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Chandrayanti Ongkowidjaja meninggal tanggal 2 Maret 2011maka Akta Hibah Nomor 40 tanggal 08 April 2011 tersebut menurut majelishakim adalah mengandung cacat hukum dan tidak berkekuatan hukumserta haruslah dibatalkan dengan segala akibat hukumnya hal ini sesuaidengan Pasal 1666 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yangmenyebutkan, Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah,pada waktu hidupnya, dengan CumaCuma dan dengan tidak dapat ditarikkembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan
    (terlampirbukti PK7);32.Bahwa perjanjian hibah diatur dalam Pasal 1666 Kitab Undang UndangHukum Perdata yang menyatakan:Halaman 57 dari 65 Hal. Put. Nomor 725 PK/Pdt/2017Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktuhidupnya, dengan cumacuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali,menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yangmenerima penyerahan itu.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 11-02-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 07-04-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 66/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 2 April 2020 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
46 — 19
  • Selanjutnya jika mencermati bukti...... dstPertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyamakanantara Hibah dengan Waris, hal tersebut tidak benar sama sekali, yangmana Hibah tidak bisa disamakan dengan Waris, masingmasing punyaperbedaan baik mengenai substansi, arti, maupun asasasas yangterkandung didalamnya sebagai berikut :HIBAHDiatur dalam pasal 1666 Kitab Undangundang Hukum PerdataPenghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah,diwaktu hidupnya, dengan CumaCuma dan
    sipenerima hibah)Pasal 1683 KUHPerdata kembali menegaskan bahwa tiadasuatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkansuatu akibat yang bagaimanapun selainnya melainkan daripenghibahan itu, dengan katakata yang tegas telahditerima sipenerima hibah sendiri atau oleh seseorang,yang dengan suatu akta otentik oleh sipenerima hibah itu,telah dikuasakan untuk menerima penghibahanpenghibaan yang telah diberikan kepada sipenerima hibahatau yang akan diberikan kepadanya dikemudian hariBahwa dalam Pasal 1666
Pengadilan PN TARUTUNG Perdata
Register : 10-06-2019 — Putus : 07-06-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan PN TARUTUNG Nomor 45/Pdt.G/2019/PN Trt
Tanggal 7 Juni 2020 — 1.Demak Lumbangaol 2.Jannus Lumbangaol 3.Toga Lumbangaol 4.Bangun Lumbangaol 5.Ramlan Lumbangaol 6.Jainal Josua Lumbangaol 7.Hotna Lumbagaol 1.Ojahan Lumbangaol 2.Abraham Hatopan Lumbangaol 3.Anan Victor Lumbangaol 4.Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan cq Camat Kecamatan Onan Ganjang Kepala Desa Janji Nagodang
197 — 43
  • Perlu penggugat ketahui bahwa Hibah menurutPasal 1666 Kitab Undangundang Hukum perdata, penghibahan adalahsuatu perjanjian dengan mana sipenghibah, di waktu hidupnya meyerahkansesuatu barang guna keperluan sipenerima hibah yang menerimapenyerahan itu.
    Perlu penggugatketahui bahwa Hibah menurut Pasal 1666 Kitab Undangundang Hukumperdata, penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah,diwaktu hidupnya meyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerimahibah yang menerima penyerahan itu. Hal ini berarti bahwa hibah adalahpemberian suatu barang dari seseorang (si Pemberi hibah) kepada oranglain pada saat si pemberi masih hidup ;13.Bahwa oleh karena tanah terperkara adalah milik Penggugat dr.
Pengadilan PT MANADO Perdata
Register : 07-07-2020 — Putus : 19-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PT MANADO Nomor 122/PDT/2020/PT MND
Tanggal 19 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat I : NONTJE SORONGAN Diwakili Oleh : NONTJE SORONGAN
Pembanding/Penggugat II : IRENE EVIE UKUS Diwakili Oleh : NONTJE SORONGAN
Pembanding/Penggugat III : RITHA MAREYKE UKUS Diwakili Oleh : NONTJE SORONGAN
Pembanding/Penggugat IV : MIEKE UKUS Diwakili Oleh : NONTJE SORONGAN
Terbanding/Tergugat : SOFIA UKUS
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Malalayang selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Malalayang
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Kota Manado
110 — 38
  • Mempunyai hak yang sama dengan alm.Jan Alexander Ukus sebagai Pewaris sah , sehingga PENGGUGAT TERIKAT DENGAN KETENTUAN PASAL 1666 KUHPerdata Hibahadalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, di waktuhidupnya , dengan CumaCuma dan DENGAN TIDAK DAPAT DITARIK KEMBALI , Menyerahkan suatu benda guna keperluan dipenerima hibah yang menerima penyerahan itu ;5.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 173/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 19 Juni 2017 — ABDI SURYANTO LATIMIN melawan 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto dkk
58 — 41
  • Bahwa PENGGUGAT tidak pernah memberikan izin kepada siapapununtuk menjual asset milik PENGGUGAT diatas10.Bahwa peralihan hak atas tanah terjadi dengan:e Jualbeli :Pasal 26 Undang undang Pokok Agrariae Hibah : Pasal 1666 KUH Perdatae Pewarisan : Pasal26 Undang undang Pokok Agrariae Perwakafan : Pasal 49 Undang undang Pokok Agraria11.Bahwa TERGUGAT Il seharusnya tidak menjual agunan milikPENGGUGAT dengan mengajukan lelang kepada TERGUGAT I, karenadalam persyaratan yang diajukan oleh TERGUGAT II dimana
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 29-10-2014 — Putus : 02-10-2015 — Upload : 15-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 83/PDT.G/2014/PN TPG
Tanggal 2 Oktober 2015 — HARTONO
87 — 32
  • Selar GT.68 Nomor 1008/Ggadari TergugatIII (Sugiarto) berdasarkan Akta Hibah Kapal Nomor08 tanggal 17Oktober2011 ; Menimbang, bahwa secara limitatif, pengertian tentang hibah ( schenking ) diatur dalam Pasal1666 KUHPerdata, yang menyebutkan : Hibah adalah suatu persetujuan dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cumacuma dandengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu ;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1666
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-10-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 32/Pdt.G/2016/PN Pwt
Tanggal 26 Oktober 2016 — ABDI SURYANTO LATIMIN ( Penggugat), 1. Kementerian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto ( Tergugat I), 2. PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk. Kantor Cabang Pembantu Kroya ( Tergugat II)3. Notaris IMAM SUHADA, SH (Tergugat III)
60 — 12
  • Bahwa PENGGUGAT tidak pernah memberikan izin kepada siapapununtuk menjual asset milik PENGGUGAT diatas10.Bahwa peralihan hak atas tanah terjadi dengan:e Jualbeli :Pasal26 Undang undang Pokok Agrariae Hibah : Pasal 1666 KUH Perdatae Pewarisan :Pasal 26 Undang undang Pokok Agrariae Perwakafan :Pasal 49 Undang undang Pokok Agraria11.Bahwa TERGUGAT Il seharusnya tidak menjual agunan milikPENGGUGAT dengan mengajukan lelang kepada TERGUGAT ,karena dalam persyaratan yang diajukan oleh TERGUGAT II dimanaSertifikat
Pengadilan PN TEBO Perdata
Register : 27-11-2017 — Putus : 08-03-2018 — Upload : 28-02-2020
Putusan PN TEBO Nomor 13/Pdt.G/2017/PN Mrt
Tanggal 8 Maret 2018 — Penggugat:
Endang Sri Wahyuni
Tergugat:
1.Suroso
2.Asnawi
3.Mulyono
4.Ngadiyo
Turut Tergugat:
Adi Yansah
92 — 49
  • Sekiranya agar Tergugat membaca lagi surat gugatan Penggugatlebih teliti dan cermat agar tidak keliru dan mendugaduga kontekstualhukum selain dari apa yang dituliskan oleh Penggugat.Bahwa untuk Tergugat ketahui agar tidak sempit pengetahuan bahwaketentuan hibah tidak hanya di Pasal 9 UU No 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas Undang Undang No 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama, tetapi juga dapat ditemui dalam Pasal 210 sd 2014 KompilasiHukum Islam dan Pasal 1666 sd 1693 dalam KUHPerdata Bab X Buku
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-01-2014 — Putus : 11-06-2014 — Upload : 21-08-2014
Putusan PN MEDAN Nomor 24/PDT.G/2014/PN.MDN
Tanggal 11 Juni 2014 — Ir. ENDANG KARDI WIJAYA, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Direktur Utama PT. Sumatera Sarana Segara, Warganegara Indonesia, beralamat di Jalan Syahbudin Yatim Lingkungan II-B, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama, demikian mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama PT.Sumatera Sarana Segara di Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : MHD. EFFENDI BARUS, SH., AGNASIUS ARIS YUWONO, SH., M. RAMADHAN LUBIS, SH., M. ARIF LUBIS, SH., dan S. SULAIKA, SH., Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum yang bergabung pada Kantor Hukum MUHAMMAD EFFENDI BARUS, SH & PARTNERS, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jangka Perumahan Jangka Residen No. 1 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Januari 2014, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N PERUSAHAAN (Perseroan) PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV atau disingkat PTPN IV, beralamat di Jalan Letjend. Suprapto No. 02 Medan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
86 — 25
  • NegeriMedan ;e Adanya Bukti T2 s/d T6 yang menerangkan tentang keberatan NotarisMulyono, SH di Medan ;e Bukti T7 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 6547/Pdt.P/2013/PN.Mdn, tanggal 23 Desember 2013 yang menyatakan AsiliAkta Pendaftaran Kapal Tongkang "AJAMU hilang dan tidak berlaku lagidan mohon untuk menerbitkan Gross Akta Kedua sebagai penggantiyang hilang dan hal ini oleh PTPN IV telah membuat laporan kehilangan(Bukti T8).Menimbang, bahwa ketentuan umum tentang Hibah dapat dilinat padapasal 1666