Ditemukan 269 data
96 — 48
tujuan hukumpada dasarnya adalah untuk melindungi, memuaskan atau memenuhikepentingan atau kebutuhan hidup yang nyata, karena itu dalam putusannyahakim harus bertanya kepentingan manakah yang diatur atau dimaksudkanoleh pembentuk undangundang, karenanya hakim harus memahamikepentingan sosial, kepentingan moral, kepentingan ekonomi, kepentingankultural, ataupun kepentingankepentingan lainnya dalam suatu peristiwakonkret tertentu yang disodorkan kepadanya untuk diperiksa dan diadili(Sudikno, 1996:9495
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO
412 — 804
Simon Takaendengan tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp200.000.000. diberi tanda T 16 kK;Fotokopy dari Asli Tanda Terima Penyerahan Mobil Toyota Hilux Double CabinPlat B 9495 UBA Tahun pembuatan 2011 Yang diserahkan dari PT.
Plat B 9495 UBA diserahkan kepada Stenii Kolang (staf SimonTakeandengan) tanggal 21 Agustus 2013 di Kendari, b. Plat B 9086 TBAdiserahkan kepada Simon Takeandengan tanggal 24 Desember 2013 diKendari kepada FX Jumadi sebuah mobil Mitsubisi Pajero Plat No.
Plat B 9495 UBA diserahkan kepada Stenii Kolang (stafSimon Takeandengan) tanggal 21 Agustus 2013 di Kendari, b. Plat B 9086TBA diserahkan kepada Simon Takeandengan tanggal 24 Desember 2013 diKendari kepada Fransiscus Saverius Jumadi sebuah mobil Mitsubisi PajeroPlat No.
YOHAN SUTANDAR
Tergugat:
1.MINA LIANA
2.Dr. NATALIA WIDIASIH, Sp.K.J
3.Dr. AZAHARI C. NURDIN, Sp.K.J
4.Dr. DIAN PITAWATI, Sp.K.J
171 — 136
Bentuk VeRP terbagi dalam 4 bagian besar (Lihat TulisanRekonstruksi Pasal 44 KUHP dan VeRP Dalam Sistem PeradilanPidana Oleh Dyah Irawati pada Jurnal Hukum Prioris UniversitasTrisakti, Volume 2 Nomor 2 Februari 2009 halaman 9495 padahttp://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/index.php/prioris/article/download/327/298 diakses pada 12 Mei 2017), yaitu:1. Pro Justitia (Demi Keadilan): kata ini diletakkan padabagian atas/permulaan.2.
253 — 177
Bukti T.llIntv 9495. Bukti T.llIntv 95Surat Presiden Direktur PT.Citra Palu Minerals Nomor : 025/CPMEXT/VI16, tanggal 20 Juli 2016, perihal PermohonanKonfirmasi Status Wilayah Kehutanan pada Blok PoboyaWilayah Kontrak Karya PT.
53 — 6
54f2517af811988c73db4al7ale020179f5a02 67 623 8b7e3ab6dbcbha56e12a34258d14al5fe2d0b7debab2019b8da8ad0 350 897b1da351395d50f11417alba4dcefcad02eeb55e9e3 5d559c2b513201e512a4f6831dd962b213c29e9cc71104F52831c187 6492c0elc02baSd25054f05875567 6ae 80 cd 2dafc3efea58 05270c5db28c228ba133998 7c8b9 6f 96 f5a2d4c9 02 423 aed6a06493b493658 01a2a43b98 0Oddcb6a9e02 4al69178e37e7e442440c7 1ldb 4al7e 4351267414 48 23b4426b765053d8227908572e2 48ac3 828da45 941 1b f0e9022591lbad58c2 2 6clda72c087d1659af9872b842dd0 1027833 67d782 9495
71 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
(vide putusan judex facti a quo hal : 9495 poin ( Il )alenia kedua);Berdasarkan hal tersebut di atas, fakta dan logikanya adalah jikaperbuatan Pemohon Peninjauan Kembali dianggap sebagaiperbuatan melawan hukum lalu bagaimana dengan perbuatan timpenyelaras yang meloloskan surat perjanjian tersebut, bagaimanadengan sekda yang memaraf perjanjian dan bagaimana puladengan perbuatan eks. Bupati Bone yang ikut bertanda tangandalam perjanjian tersebut.
1.Ir. SUNARYO
2.Drs. Agustiar
3.ERRY IRIANSYAH, ST
4.EFFENDY AZ ALMUTAHAR, SH
5.ZULKARNAEN, SE
6.ANDREAS TOMI
7.WAHYUDI HIDAYAT, ST
8.AGUS SETIAWAN
Tergugat:
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
Turut Tergugat:
POKJA Satuan Kerja PJN Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat
206 — 74
(vide PutusanKPPU halaman 94 angka 28)Untuk melaksanakan Perpanjangan PemeriksaanLanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukanMajelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor32/KPPU /Kep.3/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentangPenugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisipada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan PerkaraNomor 15/KPPUI/2016 (vide bukti A 117) (videPutusan KPPU angka 29 halaman 9495)Berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Komisi PerkaraNo 15/KPPUI/2016 No.26/KMK/Kep/V/2017 tanggal 23Mei 2017 Perpanjangan
Untuk melaksanakan Perpanjangan PemeriksaanLanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukanMajelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor32/KPPU /Kep.3/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 tentangPenugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi padaPerpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor15/KPPUI/2016 (vide bukti A 117) (vide Putusan angka 29halaman 9495)13.
(vide Putusan KPPU halaman 94angka 28)Untuk melaksanakan Perpanjangan PemeriksaanLanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukanMajelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor32/KPPU /Kep.3/V/2017 tanggal 23Mei 2017 tentangPenugasan Anggota Komisi sebagai Majelis KomisiHalaman 159 dari 326 Putusan Nomor 133/Pdt.SusKPPU/2017/PN Ptk12.pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan PerkaraNomor 15/KPPUI/2016 (vide bukti A 117) (vide PutusanKPPU angka 29 halaman 9495)Berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Komisi Perkara
Ir. H. Gasibram Umbaran
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
224 — 95
Pasal 3 ayat 2), 3) PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentangKetentuanketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanahsebagaimana hasilnya termuat dalam Risalah Pemeriksaan Tanahtanggl 31 Oktober 1994 No. 02/RPTPA/P3HT/9495/10.94.
BILLIE ADRIAN, S.H
Terdakwa:
LUAS P. NABABAN ALais NARJI Anak dari PATAR NABABAN
66 — 6
Sim Card 0821 1589 9495;
Dirampas untuk dimusnahkan
4.Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
116 — 20
Sos BIN SYARIF tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana KORUPSI ;9495. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUKROMIN S.Sos BINSYARIF tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu)tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000, (lima puluhjuta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;. Menyatakan barang bukti berupa uang sebesar Rp.56.196.000, (lima puluh enam juta seratus sembilan puluhenam ribu rupiah) dirampas untuk Negara;.
58 — 6
54f2517af811988c73db4al7ale020179f5a02 67 623 8b7e3ab6dbcbha56e12a34258d14al5fe2d0b7debab2019b8da8ad0 350 897b1da351395d50f11417alba4dcefcad02eeb55e9e3 5d559c2b513201e512a4f6831dd962b213c29e9cc71104F52831c187 6492c0elc02baSd25054f05875567 6ae 80 cd 2dafc3efea58 05270c5db28c228ba133998 7c8b9 6f 96 f5a2d4c9 02 423 aed6a06493b493658 01a2a43b98 0Oddcb6a9e02 4al69178e37e7e442440c7 1ldb4al7e 43512 6741448 23b4426b765053d8227908572e2 48ac3 828da45 941 1b f0e9022591lbad58c2 2 6clda72c087d1659af9872b842dd0 1027833 67d782 9495
66 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
291/TAPEM/HKLS/2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Pembentukan TimPenilai/Penaksir Harga Tanah di Kabupaten Lampung Selatan ;1 (satu) eksemplar foto copy Nota Dinas Asisten Bidang Tata PrajaSekdakab Lampug Selatan No.130/0954/1.01/2007 tanggal 27 Maret2007 perihal Pembebasan Tanah untuk Pembangunan PT PLNPIKITRING SBS Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan SumSel,Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung dan Sumatra Barat ;1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Tarahan..9091ed..93*..9495
92 — 11
P.A.F.LAMINTANG,SH, DelikDelik Khusus Kejahatankejahatan membahayakankepercayaan umum terhadap suratsurat, alatalat pembayaran, alatalatbukti dan peradilan, penerbit Mandar Maju/1991/Bandung, hal. 9495)Bahwa menurut profesor SIMONS, tentang apa yang sebenarnya dimaksuddengan akta otentik itu, pengertiannya ditentukan oleh ketentuan yang diaturdalam pasal 1868 BW.Menurut ketentuan yang diatur dalam pasal 1868 BW, yang dimaksudkandengan akta otentik itu ialah surat yang dibuat oleh seorang pejabat
Terbanding/Penggugat : Mamat Bin Teman
Turut Terbanding/Tergugat XIII : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat XI : Kepala Kelurahan Bojong Menteng
Turut Terbanding/Tergugat IX : Menteri Pekerjaan Umum
Turut Terbanding/Tergugat VII : Olim Bin Acep
Turut Terbanding/Tergugat V : Arga Bin Tabeng Ahliwaris Armah Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat III : Onih Bin Bengkok Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat I : Eddy Wahyudi
Turut Terbanding/Tergugat XII : Walikota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat X : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi
Turut Terbanding/Tergugat VI : Iroh Binti Barok Ahli Waris Barok Binti Sebih
Turut Terbanding/Tergugat IV : Rumalam Alias Erom Binti Alam Ahli Waris Dan Ahliwaris Pengganti Sebih Bin Kemon
Turut Terbanding/Tergugat II : Muhammad Umar Masjkuri,SH.
60 — 32
Bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bekasi padahalaman 9495 dari 117 yang menyatakan tidak ada saksi atau abhlimenceritakan tentang tanah delta dan endapan sedimen anak sungaiadalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar sebab PemohonBanding menyatakan di persidangan fakta Kali Bekasi berikutsempadannya adalah bagian dari tanah yang telah diruilslag dariPemohon Banding dahulu Tergugat V dan Terbanding V dahuluTergugat IV melalui Ruislag untuk tanah seluas 32 ha yang sekarangmerupakan
53 — 30
Gramedia Jakarta tahun 1984Halaman 9495);Putusan Perkara No : 99/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Mdn Halaman 89 dari 117 HalamanMenimbang bahwa sejalan dengan penjelasan tersebut diatas praktek peradilandalam penerapan pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu koorporasi, pada pokoknya didasarkan pada bukti secara pastiterdakwa atau orang lain atau suatu koorporasi memperoleh sejumlah uang suatuharta benda dari perbuatan melawan hukum.
91 — 49
Nama: Abdulah, Umur:26 tahun, Alamat: Kampung KagunganDalamSelanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat 9495. Nama: Buhir, Umur: 38 tahun, Alamat: Kampung KagunganDalamSelanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat 9596. Nama: Tajung, Umur: 34 tahun, Alamat: Kampung KagunganDalamSelanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat 9697. Nama: Irom, Umur: 26 tahun, Alamat: Kampung KagunganDalamSelanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat 9798.
Surat Keterangan Tanah atas nama Leminah, untuk selanjutnyadiberi tanda .............0008 P 9495. Surat Keterangan Tanah atas nama Sunar, untuk selanjutnyadiberi tanda ............cccceee ee P 9596. Surat Keterangan Tanah atas nama yanti, untuk selanjutnyadiberi tanda ............cccceeeeeees P 9697. Surat Keterangan Tanah atas nama Bangsawan, untukselanjutnya diberi tanda ............. P 9798.
42 — 10
ayat (1) UU No. 3 tahun 1971 pada pokoknyamenyebutkan Penuntut Umum tidak perlu membuktikan berapa besar penghasilanterdakwa yang sesungguhnya dari berapa besar pertambahan kekayaannyasecara konkrit jika Penuntut Umum dapat membuktikan sejumlah uang atau hartabenda secara pasti yang langsung diperoleh dari perbuatan melawan hukumsebagai perbuatan untuk menguntungkan terdakwa (Dr.Andi HAMZAH, SHKorupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, diterbitkan oleh PT.GramediaJakarta tahun 1984 halaman 9495
50 — 5
sangatmembutuhkan biaya serta bimbingan dari Terdakwa;e Terdakwa belum pernah dihukumMenimbang bahwa oleh karena itu hukuman yang akan disebutkandibawah ini, dipandang sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, dansesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;Mengingat pasal 374 KUHpidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidanajo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pasal 197 UndangUndang RepublikIndonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI 9495
63 — 7
54f2517af811988c73db4al7ale020179f5a02 67 623 8bJe3ab6dbcbha56e12a34258d14al5fe2d0b7debab2019b8da8ad0 35089 7b1da351395d50f11417alba4dcefcad02eeb55e9e3 5d559c2b513201e512a4f6 83 1dd962b213c29e9Cc71104F52831c1876492c0elc02baSd250f54f05875567 6ae 80 cd 2dafc3efea58 05270c5db28c228ba133998 7c8b9 of 96 f5a2d 4c9 02 423 aed6a06493b49365801a2a43b98 0Oddcb6a9e02 4al69178e37e7e442440c7 1ldb 4al7e 435126741448 23b4426b765053d8227908572e2 48ac3 82 8da45941 lb f0e90 22591 bad558c226cl1da72c08 7d1659af9872b842dd0 1027833 67d782 9495
141 — 34
BUDHI RAHAYU tgl. 6 Januari 2015Bukti TIll 9495.Foto Copy Surat Pernyataan NY. BUDHI RAHAYU jtgl. 7 Januari 2015.Bukti TIll 9596.Foto Copy Surat Pernyataan ahli waris Alm. Letkol Purn TNI ADNOEROSO (atas nama Sdri. AMINATI NOEROSO, Sdr. Yuswandiru danSdr. Unggul Tri Sunu) tgl. 6 Januari 2015 yang menempati rumdis JI. Johar No. 8 Sby Bukti TIll 9697.Foto Copy Serah Terima Rumdis Jl.