Bahwa untuk lebih meyakinkan saksi Elia Isriati dan Mukayan, terdakwa perahmenunjukkan fotokopi faksimili petikan SK dan daftar nama calon CPNS yangakan diterima oleh BKN serta fotokopi faksimili Surat dari Kemenpan danReformasi Birokrasi Jakarta yang berisi pemberitahuan namanama yang akandiangkat sebagai CPNS, namun ternyata semua bohong belaka karena diketahuifotokopifotokopi tersebut bukan dari BKN Jakarta, melainkan dikirim seseorang melalui mesin faksmili wartel yang diterima terdakwa.Bahwa

ditentukan oleh bagaimanapengangkatan sumpahnya; 22022 2022 2220 Menimbang, bahwa mengenai Surat Edaran PTA Surabaya nomor :W13A/1760/Hk.05/SE/V/2013 tanggal 06 Mei 2013 yang oleh KuasaHukum Penggugat dijadikan alasan untuk menganulir keharusanmenunjukkan berita acara sumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi,Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Umum Tata NaskahDinas Edisi Januari 2004 dan Peraturan Menteri No. 22 tahun 2008 yangditerbitkan oleh Kemenpan

keterangan Terdakwa,yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungandengan permasalahan Terdakwa yang telah menjanjikan saksi Tri Ajis dansaksi Akbar untuk pengurusan dan diluluskan dalam seleksi peneriman CPNStahun 2013 melalui saksi Muliati Suma; Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi Tri Ajis dan saksi Akbar untukbisa lulus dalam seleksi peneriman CPNS tahun 2013 karena adanya kenalan2020Terdakwa yakni Abdul Azis di Kemenpan

Pemberhentian/PemberhentianSementara PNS, didasari hal tersebut maka terbitnya Surat KeputusanBersama yang dikeluarkan Para Tergugat untuk menghindari kerugianbagi keuangan Negara.Bahwa Para Tergugat memberi memberi batas waktu pemberhentiansebagaimana tertuang dalam Ketentuan waktu ini adalah agenda/targetkerja dari Tim untuk mewujudkan sinergitas, koordinasi dan pembinaanyang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;Bahwa Pembinaan selama ini telah dilakukan olehKementerian/Lembaga terkait, yaitu Kemenpan

Dalam pelaksanaan putusan tidak berlakubagi 2 kementerian dan 1 badan karena dalam Kemenpan memangmempunyai kewenangan dalam menetapkan norma standar dankebijakan, tapi penetapan itu harus mengikuti dasar hukum danAAUPB.

Kemenpan danBKN memang menangani urusan kepegawaian seluruh Indonesiatanggung jawabnya nasional sementara Kemendagri tanggungjawabnya sebagai PPK di kementeriannya saja ;Halaman 134 dari 180 halaman Putusan No.244/G/2018/PTUNJKTBahwa SKB adalah merupakan Keputusan bukan peraturan dimanapembentukan suatu keputusan tidak bertentangan dengan peraturandasar yang menjadi acuannya dan tidak boleh berlaku surut. Apalagiyang sifatnya membebani atau yang menimbulkan kerugian.

Kalaupun ituhimbauan mestinya himbauan Kemendagri kepada PPK selakupemegang kewenangan atau jika mau diangkat ketingkat yang lebihtinggi lagi, jadi tidak menimbulkan persoalan di masalahkewenangan;Bahwa ruang lingkup Kalau untuk Kemenpan RB dan BKN bisamenjangkau ke keseluruhan ASN tapi untuk Kementerian DalamNegeri tidak sampai ke Daerah.

Ini merupakan instrument yang kuat daripemerintahan untuk bisa memaksa semua melaksanakan UU.Ketika dia memaksa maka disebut aturan, kenapa dilakukankoordinasi dengan KPK, Kemndagri , Kemenpan dan BKN karenasupaya ada daya ikatnya dengan cara memberikan sanksi kepadaPPK yang tidak melaksanakan itu. Itulah yang menjadikan sebuahrechthal, sebuah hukum karena ada kalimat jika tidak melaksanakanakan dikenakan sanksi, mengenai tenggang waktu ada batasannya,isinya adalah jenis keputusan.

halnya Pegawai Tidak TetapK2 sebagai tenaga honorer bertugas dalam hal teknis dan administrasi diSekolah tempatnya mengabdi;Bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai GIT dan PTT KkK2 (WiyataBhakti) dilakukan secara seragam terhitung mulai tanggal 1 Januari Tahun2005 guna memudahkan verifikasi dan validasi yang akan dilakukan olehTergugat bersama Tergugat II, termasuk dalam rangka mengikuti TesSeleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diselenggarakan olehKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (KEMENPAN

Efisiensi yangdimaksud adalah;Tergugat tidak menindaklanjuti pernyataannya sendiri yang menjelaskanbahwa dispensasi perpanjangan usul pemberkasan NIP dengan jangkawaktu paling lambat tanggal 30 Desember 2014, ternyata tidakdirealisasikannya hingga bulan Juli Tahun 2015;Bahwa Tergugat bersama Tergugat II telah merugikan kepentinganPenggugat dalam setatusnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil K2yang telah dinyatakan lulus Tes Seleksi CPNS K2 yang diselenggarakanoleh KEMENPAN karena tidak kunjung memberkaskan

tersebut dipungut biaya;Bahwa setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepadaNURHASAN, ia menyanggupinya dan setelah Terdakwa terima uang nya,Terdakwa serahkan kepada IWAN selaku orang kepercayaan Terdakwa IIMUTIARA TONGA;Bahwa adapun peran Terdakwa 1 adalah sebagai yang memberi informasi,karena pekerjaan Terdakwa merupakan petani;Bahwa sampai saat ini NURHASAN belum lulus menjadi PNS;Bahwa awal pertemuan Terdakwa dengan Terdakwa II MUTIARA TONGAyaitu pada saat Terdakwa menanyakan edaran dari Kemenpan

Ners dilakukan secara terselubungtidak dengan mengumumkan secara resmi atau diberitahukan kepadapeserta ujian, hanya menambahkan katakata Ners yang semula hanyaS1/D IV Keperawatan berubah menjadi S1/D IV Keperawatan + Nershal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi dari PemerintahanDaerah Jember dipersidangan dengan mengatakan sebagai berikut :Bahwa seingat saksi ada 2 Surat Keputusan, Surat KeputusanPertama tidak ada Ners dan Surat Keputusan yang kedua ada Nerssetelah kami berkonsultasi kepada kemenpan

yang berangkat kekemenpan bapak Agusv Bahwa keputusan Menteri Nomor 353 ini yang pertama memangtidak ada mencantumkan Ners, kemudian setelah berkonsultasimaka dengan Surat Keputusan nomor dan tanggal yang sama hanyahanya lampiran yang berubah dengan mencantumkan NersHalaman 11 dari 55 Halaman Putusan Nomor :55/G/2020/PTUNJKT.10.deals12.v Bahwa pada saat itu awal yang dari kemenpan tidak ada Ners, padawaktu deadline diumumkan pukul 00.01 wib harus diumumkanseluruh Indonesia sedang kita pada tanggal

Tenaga Honorer K1dan k2 ;Bahwa saksi tidak membenarkan jika ada pungutan biaya terhadap CPNS ;Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdri.ASIH ;Bahwa saksi menerangkan tidak ada biaya administrasi dan biaya untukpenempatan CPNS k2 yang dinyatakan lulus ;Bahwa saksi menyatakan jika nama Sdri.ASIH tidak tercantum dalam pesertayang lulus CPNS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2013 ;Bahwa saksi menerangkan tugas BKPLD dalam penerimaan CPNS adalahmelakukan perekaman data tenaga honorer K2, dan mengirimkan datanya keMENPAN

Pasal 137dan Pasal 138 ayat (1) .... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat;22.Bahwa Dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, cetakan Edisi Januari 2004 dan PERMEN Nomor 22 Tahun 2008 (Kemenpan), SuratHal 19 dari 24 hal.

RIDWAN RAMBE, S.Pd, M.Pd, NIP : 195808081979091001 dan distempel dengan cap Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;c. 1 (satu) bundel Nota Dinas KEMENPAN-RB DENGAN PANSELNAS perihal Jadwal Keberangkatan Kerja Kemenpan-RB yang diterbitkan di Jakarta tanggal 07 Oktober 2015 yang ditandatangani An.

dan berdasarkan data yang saksi miliki bahwa atas NamaDELISMAR ada terdaftar mengikuti seleksi penerimaan PNS KkK2 diSarolangun ; Bahwa berdasarkan data yang saksi meliki, perserta atas namaDELISMAR tidak terdaftar dalam pegumuman kelulusan peserta seleksiCPNS Tahun 2013 dari tenaga Honorer Katagori 2 ; Bahwa untuk menjadi seorang PNS melalui tes CPNS, Peserta harus lulusdi setiap tahapan tes yang telah ditentukan oleh Panselnas(Panitia SeleksiNasional) sedangkan yang menyatakan lulus adalah dari Kemenpan

KTPel.Dan atau berdasarkan sumber SIPPN Kemenpan RB(https://sip.menpan.go.id/pelayananpublik/aceh/kabupatenacehbesar/dinaskependudukandanpencatatansipil/pencatatankelahiranwni) pencatatan kelahiran WNI didasarkan atas persyaratan:aan NN FPMengisi Formulir F2.01.Surat Keterangan Kelahiran dari RS/Polindes/Bidan.Fotocopy KTP El Kedua Orang Tua.Fotocopy KTP El Dua Orang Saksi.KK.Fotocopy Akta Perkawinan/Buku Nikah Legalisir oleh KUA.Fotocopy ljazah SD, SMP, SMA (bagi yang sudah ada).Yang telah diprint

MM, bahwa saksiASEP SUNANDAR (Alm) memiliki AKSES di KEMENPAN untuk memasukkanorang menjadi CPNS / PNS dengan jalur khusus, dan kalau ada yang berminatsilahkan menghubunginya, namun saksi Edi Samsudin, S. IP. MM memintabertemu terlebin dahulu dengan orang yang disampaikan oleh Sdr. ASEPSUNANDAR (Alm) tersebut, dan selanjutnya saksi Edi Samsudin, S. IP. MMdipertemukan dengan saksi JS. RUDIANSYAH, S.H., M.H. dan membenarkankebenaran informasi tersebut dan saksi JS.

belum pernah dilaksanakan oleh BKN,KPK atau dari instansi lain, tetapi setelah pelaksanaan PTDH PemerintahKabupaten memberikan laporan dan tembusan kepada BKN, Menpan danMendagri setelah melakukan pelaporan mereka melakukan audit Pemkab KutaiKartanegara salah satunya lepas dari Audit tersebut;Bahwa apabila sampai tanggal 30 April 2019 kepala daerah tidak melaksanakanPTDH maka dikenakan sangsi;Bahwa dalam pembuatan SK PTDH kami tidak berpedoman pada SKB 3Menteri karena kami berpedoman pada surat Kemenpan

kenapa pada saat itu Penggugattidak langsung diberhentikan saksi tidak punya kapasitas untuk menjawabkarena saksi masuk di BKPSDM tahun 2019;Bahwa pemberlakuan SK PTDH mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2019;Bahwa terhadap selisih gaji Penggugat saksi tidak tau;Bahwa format yang saksi unduh dari website BKN berlaku untuk seluruhIndonesia;Bahwa BKPSDM pernah melakukan sosialisasi apa yang dimaksud dengantindak kejahatan dalam jabatan dan yang menjadi penyaji pada saat itu adalahIbu Rosdiana dari Kemenpan

Putusan Nomor 40 P/HUM/202011.12.13.Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)berdasarkan surat Nomor B/6/72/M.KT.01/2017 (vide Bukti T5a) dansurat Nomor B/102/M.KT.01/2018 (vide Bukti T5b).

Calon PNS menerima SK Pengangkatan sebagai CPNS diLingkungan Kemendagri.Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa tidakkeberatan ;Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikanketerangan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar terdakwa pernah menawarkan kepada saksi HERIKISWANTO untuk memasukkan kerja di lingkungan pemerintah ataudiangkat menjadi PNS karena terdakwa mempunyai kenalan yang bernamaYULI bin SAMIDI (DPO) (Pensiunan Kemenpan).Bahwa benar pada saat itu

sebagai berikut;Saksi1 : SUPRATMANn Bahwa, Saksi adalah Asisten Pemerintahan dan Kesra yang terlibatsecara langsung dalam Pemberhentian tidak dengan hormatPenggugat;w Bahwa, ada 9 (Sembilan) orang PNS yang diberhentikan termasukPenggugat dan semua telah sesuai dengan tenggang waktu yang telahditetapbkan dalam Surat Edaran MENPAN RB sampai dengan 30 April2019;n Bahwa, Saksi mengetahui sebelum Tergugat menerbitkan ObjekSengketa, telah diadakan Rapat pada tanggal 16 April 2019 yangdihadiri oleh BKN, Kemenpan

Selain itu. dalam Tim ini bertindak sebagaipenanggungjawab penilaian tahap sebelum disetujui oleh SekretarisJenderal untuk selanjutnya dikirm ke Kemenpan RB;d. Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Negara, untuk menindaklanjutirekomendasi hasil pemeriksaan BPK maupun APIP;e. Ketua Tim Penyusunan Laporan Tahunan Komnas HAM 2017,penyusunan Laporan Tahunan menjadi tanggungjawab BiroPerencanaan, Pengawasan Internal, dan Kerjasama;f.

LKIP diserahkan ke Kemenpan RB pada 28Pebruari 2018 melalui aplikasi berbasis website;Bahwa pada Juni 2018 Selaku Kabag Perencanaan dan PengawasanInternal mengkoordinir auditor melakukan Pemantauan Semester TindakLanjut Temuan BPK. Pelaporan hasil pemantuan kepada BPK melaluiaplikasi berbasis web;Bahwa pada JanuariApril 2018, mempersiapkan usulan kegiatan KomnasHAM pada Pagu Indikatif TA 2019, mempersiapkan bahan RDP KomnasHAM dengan Komisi Ill DPR = tentang Anggaran 2019.

Survei ini bekerjasama dengan BPS, indikatoryang disusun disesuaikan dengan indikator yang digunakan dalam surveioleh Kemenpan RB yaitu. ungtuk menghasilkan Indeks KepuasanMasyarakat dan Indeks Persepsi Anti Korupsi.

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati danWalikota menjadi undangundang, yang dilakukan oleh Saudara Suyadisesuai dengan laporan Polisi Nomor: LP/B385/VV/2018/LPG/RES TGMS,tanggal 02 Juni 2018;Bahwa menurut pendapat Ahli unsur Kepala Sekolah yang membuatkeputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan dalamkampanye berdasakan rumusan dari Bimtek Kemenpan

Bahwa terdapat fakta hukum PARA PENGGUGAT telah menjadipeserta dan mengikuti ujian CPNS 2013 formasi Honorer Kategori Il,dan dinyatakan lulus seperti yang tertuang pada pengumuman hasilujian http://cpns.liputan6.com/ yang dikutip dari sumber kemenPAN RB;5. Bahwa PARA PENGGUGAT telah melalui seleksi dan/ataupemeriksaan Persyaratan administratif dalam rangka pengusulan NIPPARA PENGGUGAT oleh BKD Kab. PPU;6.