Ditemukan 2695 data
Jola Kathrine
Tergugat:
1.I Gusti Ketut Adi Suyasa
2.Dr. I Nyoman Alit Puspadma, SH, M.Kn
Turut Tergugat:
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
236 — 181
.: 1848 K/Pdt/2003 tanggal 28 April2006.Hal 26 dari 126 Putusan Nomor 743/Padt.G/2019/PN Dps2)Bahwa akta Kuasa No.: 07 tanggal 4 Februari 1997 yang dibuat dihadapan Gusti Ngurah Oka, S.H., Notaris di Denpasar adalah sah danmengikat pihakpihak yang membuatnya (vide halaman 11 alinea keduaPutusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 34/PDT/2000/PT.Dps tanggal5 Juni 2000 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 1784K/Pdt/2001 tanggal 15 Juli. (AktaNo.
Bank Rama Tbk vide halaman 11 alinea pertama PutusanPengadilan Tinggi Denpasar No.: 34/PDT/2000/PT.Dps tanggal 5 Juni2000 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.: 1784 K/Pdt/2001 tanggal 15Juli 2003 jo halaman 41 baris ke enam belas dari atas PutusanPengadilan Negeri Denpasar No.: 73/PDT/G/2000/PN.DPS tanggal 22Februari 2001 yang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasardengan Putusan No.: 132/Pdt/ 2002/PT.Dps tanggal 3 September 2002 joPutusan Mahkamah Agung RI No.: 1848 K/Pdt/2003 tanggal 28 April2006
66 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Maret2015 sampai dengan tanggal 17 Mei 2015;Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.bKetua Muda Pidana Nomor: 1847 / 2015 / S.561.Tah.Sus / PP / 2015 / MA.tanggal 06 Mei 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahananTerdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 18 Mei2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.bKetua Muda Pidana Nomor: 1848
215 — 71
dan wewenangnya yang pada umumnya oleh undangundang diberikan kepada PENJAMIN (PENGGUGAT II /TERGUGAT IlREKONVENS), teristimewa yang diatur dalam KUH Perdata:1) Pasal 1831, yakni hak untuk meminta kepada TERGUGAT /TURUT TERMOHON REKONVENSI agar barangbarangPENGGUGAT / TERGUGAT REKONVENSI disita dan dijuallebih dahulu untuk melunasi utang.2) Pasal 1837, yakni hak untuk meminta kepada TERGUGAT /TURUT TERMOHON REKONVENSI supaya membagi utangtersebut diantara para penjamin.3) Pasalpasal 1430, 1847, 1848
256 — 67
, (tiga puluh juta rupiah),yaitu sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, atau Rp.3.600.000, (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pertahun, yaitu. terhitung sejakgugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi a quo didaftarkan sampaidengan Tergugat melakukan pembayaran ongkos pengacara (lawyer fee)tersebut kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi ;Menimbang , bahwa oleh karena bunga morotair merupakan bunga yangtidak diperjanjikan, sesuai dengan ketentuan Undang Undang (stb 1848
.8.695.800, (delapan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratusrupiah) perbulan, atau sebesar Rp. 104.349.600, (seratus empat juta tiga ratusempat puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) pertahun, dan bunga moratoirtersebut berlaku terhitung sejak gugatan Penggugat a quo didaftarkan sampaidengan Tergugat melakukan pembayaran success fee tersebut kepadaPenggugat;Menimbang, bahwa oleh karena bunga morotair merupakan bunga yangtidak diperjanjikan, sesuai dengan ketentuan Undang Undang (stb 1848
ANDI SITTI CHADRA KIMIAH R., S.H., M.H.
Terdakwa:
EKO BUDIYANTO Bin SUKIMIN HADI SISWANTO
71 — 0
VIVO 1724 warna hitam dengan IMEI 868905034400797 dan IMEI2 868905034400789;
- 10 (sepuluh) tanda kendaraan bermotor (TNKB) sebagai berikut ;
- TNKB warna hitam dengan nomor Polisi N 8114 TO
- TNKB warna hitam dengan nomor Polisi L 9383 W
- TNKB warna hitam dengan nomor Polisi H 1567 WL
- TNKB warna hitam dengan nomor Polisi H 9892 EQ
- TNKB warna hitam dengan nomor Polisi H 1914 AB
- TNKB warna hitam dengan nomor Polisi H 1848
151 — 63
Surat Pelepasan Hak Nomor: 593.2/126/gunungputri/2007 tertanggal24/07/2007 dengan Girik (Letter C Desa) nomor 1848 berasal dariImi Salit Luas : 1.616 m2.
Allied World Managing Agency Limited
Tergugat:
1.PT. Bagja Kumbara Nusantara
2.PT. Samudera Ekspedisi Aman
514 — 810
TEPAT WAKTUdari Para Tergugat, maka tentu saja Penggugat mempunyai kesempatan untukmendapatkan keuntungan dari penerimaan nilai ganti rugi dimaksud, setidaknyakesempatan untuk mendapatkan keuntungan bunga bank dari hasil deposito atasnilai ganti rugi dimaksud.Oleh karena itu, demi keadilan, sudah sepantasnya Majelis Hakim pemeriksaperkara aquo menetapkan BUNGA atas keterlambatan diterimanya ganti rugioleh Penggugat dari Para Tergugat, yang mana besarnya bungaberdasarkan undangundang (Staatsblad 1848
rugiTEPAT WAKTU dari Para Tergugat, maka tentu saja Penggugatmempunyai kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari penerimaannilai ganti rugi dimaksud, setidaknya kesempatan untuk mendapatkankeuntungan bunga bank dari hasil deposito atas nilai ganti rugi dimaksud.Oleh karena itu, demi keadilan, sudah sepantasnya Majelis Hakimpemeriksa perkara agquo menetapkan BUNGA atas keterlambatanditerimanya ganti rugi oleh Penggugat dari Para Tergugat, yang manabesarnya bunga berdasarkan undangundang (Staatsblad 1848
132 — 66
NOMORHAK HAK HAK1 HGB 7836 2/ HGB 1862 93 HGB 78882 HGB 1837 238 HGB 7863 04 HGB 78893 HGB 1838 29 HGB 7864 55 HGB 78904 HGB 1839 30 HGB 7865 306 HGB 78915 HGB 7840 31 HGB 7866 o7 HGB 78926 HGB 7841 32 HGB 1867 58 HGB 78937 HGB 1842 33 HGB 7868 09 HGB 7894 Halaman 6 dari 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/2019/PN Bpp 3 HGB 1843 34 HGB 7869 60 HGB 78959 HGB 1844 35 HGB 7870 61 HGB 789610 HGB 7845 36 HGB 1871 62 HGB 789711 HGB 7846 37 HGB 1872 63 HGB 789812 HGB 1847 33 HGB 1873 64 HGB 789913 HGB 1848
250 — 297 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1973 K/Pdt/2013.Pasal 1767 ayat (3) KUH Perdata, berbunyi:Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harusditetapkan secara tertulis (bunga menurut Undang Undangadalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22.2enam persen);Dengan demikian terbukti bahwa pertimbangan hukum Judex Factitingkat pertama yang diambil alin olen Judex Facti tingkat bandingadalah keliru, tanoa dasar hukum, dan melanggar isi KetentuanUndang Undang Kehakiman dan HIR serta menyimpang dari hukumpembuktian
Pasal 1767 ayat (8) KUH Perdata mengatur bahwa:Pasal 1768 KUHPerdata;Jika orang yang meminjamkan telah memperjanjikan bunga dengantidak menentukan berapa besarnya, maka si penerima pinjamandiwajibkan membayar bunga menurut undangundang;Pasal 1767 ayat (8) KUHPerdata;Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harusditetapkan secara tertulis (Bunga menurut Undang Undang adalahmenurut Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22: enam persen);Kedua ketentuan tersebut mengatur mengenai bunga yang diberikandalam
165 — 51
Bahwa, sesuai Lembaran Negara 1848 No. 22 bunga menurut Undang undang adalah6% (enam persen) per tahun, maka Para Penggugat membebankan bunga kepada Tergugat I dan II atas kerugianPara Penggugat senilai Rp. 965.250.000, (Sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus lima puluh riburupiah) dihitung dari tanggal 23 September 2010 sampai sekarang, selama 3 (tiga) bulan;13.
118 — 7
Stb. 1848 No. 22 jo. Stb.1849 No. 63 jo. Pasal 1767 BW.= Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 320K/Sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, dalamperkara Taipuri Bin Haji Jakob melawan Supitahakim dan Abdul Hasan Bin Ibang.= Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 804K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975,dalam perkara Muhammad Dkk melawan Ny. R.
PT. SAKTI NUSANTARA BAKTI
Tergugat:
1.PT. ARKEO MINERAL NUSANTARA
2.ERADI PRAMUDYA
3.ERWIN TJANDRA
272 — 212
Oleh suatu undangundang yang dimuat dalamLembaran Negara tahun 1848 No. 22 bunga tersebut ditetapkan6 prosen setahun....Oleh karenanya, PENGGUGAT berhak atas bunga sebesar 6%x jumlah hutang pokok (Rp 944.426.5700) = Rp 56.665.594,(lima puluh enam juta enam ratus enam puluh lima ribu limaratus sembilan puluh empat rupiah) pertahun, terhitung sejaktanggal wanprestasinya TERGUGAT, yaitu tanggal 13 Juli 2018,hingga dilaksanakannya putusan perkara perdata ini.30.
104 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
PasalPasal KUH Perdata yang mengatur tata carapenyerahan yuridis sebagai kelanjutan dari Jual Beli tanah tersebut, belumpernah berlaku sampai dicabut oleh UUPA, berdasarkan ketentuan Pasal 24dari Bepalingen Omtrent De Invoering Van En Den Overgang Tot DeNieuwe Wetgeving (Publikasi 3 Maret 1848 S.10), penyerahan Yuridis hakatas tanah diatur dan tata caranya ditetapkan dalamOverschrijvinsgordonnatie (S.182427). (Secara tidak tepat umum disebutOrdonansi Balik Nama).
1.SUETTY NINGSIH
2.YOHAN SANTOSO
Tergugat:
1.PUSKOWANJATI
2.Ny. JOOS SITI AISYAH alias JOOS LUTFI
48 — 19
Migbunganya adalah 1,375% sedangkan setelah perjanjian berakhir tidakada perjanjian besaran bunga dengan demikian maka karena pokokpinjaman belum dikembalikan maka dihitung bunga UndangUndang,bahwa sesuai Pasal 1250 KUHPerdata, maka bunga yang harus dibayarkarena terlambatnya pelaksanaan pembayaran utang terdiri atas bungayang ditentukan oleh undangundang / bunga moratoir yang telahditetapkan besarnya 6% per tahun atau 0,05 % per bulan sesuaiketentuan Lembaran Negara / staatsblad 1848 No 22, terhitung
171 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lestari;Bahwa PT Jaya Lestari (penjamin perusahaan) telah menjaminpelunasan pembayaran utang Termohon Kasasi (d/hTerbanding/Penggugat), dimana jaminan yang diberikan olehpenjamin perusahaan adalah jaminan berkelanjutan atas pemenuhanseluruh kewajiban Termohon Kasasi (d/h Terbanding/Penggugat)kepada Pemohon Kasasi (d/h Pembanding/Tergugat) hingga lunas,dimana PENJAMIN juga telah melepaskan hakhak istimewa sebagaipenjamin sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1430, 1831,1833, 1837, 1838, 1843, 1847, 1848
PT BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk diwakili oleh Yoshihiro Kobi dan Leo Yulianto Sutedja
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI
Intervensi:
ANA ERLANI
110 — 83
Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Anna Erlanny tersebut di atas telahdiputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu PutusanMahkamah Agung No. 1848 K/Pdt/1997 tanggal 16 Maret 1999 jo PutusanPengadilan Tinggi No. 69/PDT/1996/PT.BDG. tanggal 11 Juli 1996 yang padapokoknya menyatakan bahwa Gugatan Anna Erlanny tidak dapat diterimadengan pertimbangan hukum bahwa para penghuni/masyarakat yangmenempati tanah sengketa tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkaratersebut sehingga hal tersebut
72 — 27
mediasigagal mencapai kesepakatan, sehingga acara pemeriksaan perkara dilanjutkandengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya tetapdipertahankan dengan perubahan sebagai berikut:e Bahwa tanah pada poin 4 angka Rum , bukan 1 Hektar namun 1/2 hektar,angka II 0,61105 Hektera, anka Rum Ill 1,4601 Hektar, anka Rum IV 0.7776Hektar, begitupun Poin 5 bukan 2 Hektar namun 1,0203 Hektar juga poin 6angka Rum bukan 1 hektar namun O, 759 Hektar, angka Rum Il 0,64Hektar, angka Rum III 0, 1848
34 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cikadu RT.04RW.05 Desa Wangunjaya Kecamatan Naringgul, sebesarRp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah), tahun anggaran 2008,terdiri dari :> 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 6815/LS/Setda/2008, tanggal 15 Desember 2008 ;> 3 (tiga) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :2210/LS/2008, tanggal 12 Desember 2008 ;> 9 (sembilan) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor : 1848/LS/BNT/2008, tanggal 12 Desember 2008> 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp.50.000.000
35 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
dari pasalpasal dalam perjanjian tidak dapatditafsirkan selain apa yang tertulis dalam PerjanjianKerjasama; tidak dikenal adanya pemutusan hubungan kerja sepihak,namun yang ada adalah pembatalan perjanjiankerjasama ;Bahwa dengan demikian perikatan yang bersifat umum, yaitudibuat berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdatadengan segala akibatnya menggunakan ketentuan Pasal13838 KUH Perdata), dan tidak dapat ditafsirkan selain apayang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama tersebut (Pasal1342 Jo Pasal 1848
230 — 147
;Bunga yang ditentukan berdasarkan undangundang adalah bunga sebesar 6%(enam) persen setahun, hal ini dilihat dari S.1848: No. 22; Padaprinsipnya, Bunga Moratoir ini tidak perlu dibuktikan adanya suatu kerugian olehKreditur, namun untuk pengenaan Bunga Moratoir hanya harus dibayarterhitung mulai dari diminta di muka Pengadilan, kecuali dalam halhal yang mana undangundang menetapkan bahwa ia berlaku demihokum, demikian ketentuan Pasal 1250 paragraf (3) KUHPerdata ;Menimbang, bahwa terhadap perkara