Ditemukan 929 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 24-01-2014 — Putus : 25-02-2014 — Upload : 16-11-2014
Putusan MS SINABANG Nomor 0003/Pdt.P/2014/MS.Snb
Tanggal 25 Februari 2014 — Pemohonn I Pemohon II Pemohon III Pemohon IV Pemohon V Pemohon VI Pemohon VII
249
  • Bahwa Zulkifli Hasyim bin Nyak Hasyim telah meninggal dunia padahari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 di Dusun Mawar Desa Suka MajuKecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue karena sakitberdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh KepalaDesa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeuluenomor 470/029/15/2014 tanggal 15 Januari 2014;.
    Menetapkan meninggal dunia Zulkifli Hasyim bin Nyak Hasyim padahari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 karena sakit berdasarkan suratketerangan kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Suka MajuKecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue nomor470/029/15/2014 tanggal 15 Januari 2014;3.
    (tirkah) almarhum Zulkifli Hasyim bin Nyak Hasyim yang terdiridari beberapa petak tanah dan rumah;Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 03/Pdt.P/2014/MS.SNBMenimbang, bahwa di depan sidang kuasa para Pemohon telahmengajukan buktibukti tertulis berupa :1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon sejumlah 8 lembarKTP (bukti P.1);Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Zulkifli Hasyim danTasliah nomor Kk.01.10/01/PW.01/131/2004 (bukti P.2);Surat Keterangan Meninggal Dunia nomor 470/029/15
    /2014 tanggal15 Januari 2014 atas nama Zulkifli Hasyim (bukti P.3);Surat Keterangan Ahli Waris atas nama para Pemohon nomor470/048/15/2014 tanggal 27 Januari 2014 (bukti P.4);Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, VII dan VIII nomor1109042606060049 tanggal 11 Juli 2014 (bukti P.5);Menimbang, bahwa selain suratsurat bukti tersebut, kuasa paraPemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi ke persidanganuntuk menguatkan dalildalil permohonannya, adalah sebagai berikut :1.Saksi Pertama Para
Register : 15-06-2017 — Putus : 01-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1337 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MINAMAS GEMILANG;
3416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51912/PP/M.XIB/15/2014 tanggal 16 April 2014 diajukan PeninjauanKembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor 14Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51912/PP/M.XIB/15/2014 tanggal 16 April 2014, atas namaPT.Minamas Gemilang(Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan PajakNomor P.661/PAN.Wk/2014 tanggali14 Mei 2014dengan caradisampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) pada tanggal26 Mei 2014sesuai
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 UndangUndang Pengadilan Pajak,makapengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.51912/PP/M.XIB/15/2014 tanggal 16 April 2014 iniini masih dalam tenggang waktu yang diizinkan oleh UndangundangPengadilan Pajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktupengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebutdengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktusebagaimana telah
    Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali:Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51912/PP/M.XIB/15/2014 tanggal 12 Februari 2014, maka dengan inimenyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan faktafaktahukum (rechtsfeit) dan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau
    Oleh karena itu maka Putusan PengadilanPajak Nomor Put.51912/PP/M.XIB/15/2014 tanggal 16 April 2014harus dibatalkan;V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.51912/PP/M.XIB/15/2014 tanggal 16 April 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1797/WPJ.04/2010 tanggalHalaman 18 dari 20 halaman.
Putus : 30-11-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 793/B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — PT ENERGI MEGA PERSADA, Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
235113 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2015 tanggal 18 Juni 2015:Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu) sebagai Pemohon Banding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.56274/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukumHalaman 1 dari 18 halaman.
    Putusan Nomor 793/B/PK/PJK/2015Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.56274/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 21 Oktober 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP502/WPJ.07/2013 tanggal 11 Maret 2013, tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak PenghasilanBadan Tahun Pajak 2008 Nomor 00020/206/08/054/11 tanggal 19 Desember 2011,PT Energi Mega
    Persada, Tbk, NPWP 02.091.654.0081.000, beralamat di BakrieTower 32nd floor Rasuna Epicentrum, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56274/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 21Oktober 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7November 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari
    ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI;Bahwa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor 56274/PP/M.IIIA/15/2014 didasarkan fakta dan ketentuanperundanganundangan yang berlaku bahwa Majelis Hakim Pengadilan PajakHalaman 7 dari 18 halaman.
    Permohonan Banding tersebut telah diperiksa dan diputuskan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak melalui Putusan Pengadilan Pajak NomorPut56274/PP/M.IIIA/15/2014 yang diucapkan pada tanggal 10/21/2014, yangpada pokoknya menyatakan sebagai berikut:1.
Putus : 16-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3321/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT KALIMANTAN CITRA BARA
3616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rasuna Said X1 Kav. 12, Jakarta, yangdiwakili oleh Ulina Fitriani, selaku Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut52107/PP/M.IIIB/15/2014, tanggal 24 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya
    157.633.484.511,00) (199017.505.581 1.284.021 arePenghasilan Kena Pajak PPh Terutang Kredit Pajak 7.037.592.527,00 7.050.592.527,00 13.000.000,00aeerar = Kurang/(Lebih) (7.037.592.527,00) (7.050.592.527,00) 43.000.000,00 Sanksi administrasi = = Jumlah yang masihharus/(lebih) (7.037.592.527,00) (7.050.592.527,00) 13.000.000,00dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Januari 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut52107/PP/M.1IIB/15
    /2014, tanggal 24 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP2299/WPJ.04/2010tanggal 01 September 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor:00106/406/07/062/09 tanggal 27 Agustus 2009, atas nama: PT.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52107/PP/M.IIIB/15/2014 tanggal 24 April 2014 terkait sengketa a quo, karena telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/20193.2.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 803/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. NSK BEARINGS MANUFACTURING INDONESIA
70107 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NSK BEARINGS MANUFACTURING INDONESIA, tempatkedudukan di Kawasan Berikat MM2100 Blok M4, IndustrialTown, Cikarang Barat, Bekasi, 17520;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.50615/PP/M.XIl B/15/2014 tanggal 24 Februari 2014 yang
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50615/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 24 Februari 2014 diajukan Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;ll. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali;1.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50615/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 24 Februari 2014, atas nama PT. NSKBearings Manufacturing Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut danHalaman 12 dari 27 halaman.
    /2014 tanggal 24 Februari 2014 harusdibatalkan.V.
    Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.50615/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 24 Februari 2014 yangmenyatakan:Halaman 24 dari 27 halaman.
Putus : 21-12-2015 — Upload : 21-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1055/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PARKIT FILM
21358 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hasyim Ashari, Nomor 125,Cideng, Gambir, Jakarta Pusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55273/PP/M.IIIB/15/2014 tanggal 18 September 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali
    Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55273/PP/M.IIIB/15/2014 tanggal 18 September 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Oktober 2014 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3462/PJ./2014 tanggal 18Desember 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 29 Desember 2014 sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor
    Tentang sengketa atas Koreksi Harga Pokok Penjualan sebesarRp5.327.823.317,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;Bahwa setelan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)membaca, meneliti, dan mempelajari lebin lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.55273/PP/M.IIIB/15/2014 tanggal 18 September 2014tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas PutusanPengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim
    Oleh karena itumaka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55273/PP/M.IIIB/15/2014 tanggal 18 September 2014harus dibatalkan;B.
    Olehkarena itu maka Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55273/PP/M.IIIB/15/2014 tanggal 18 September 2014 harusdibatalkan;V.
Putus : 10-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PHILIP MORRIS INDONESIA
7048 Berkekuatan Hukum Tetap
  • /2014, tanggal 29 Januari 2014, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanHalaman 11 dari 25 halaman.
    Putusan Nomor 58/B/PK/PJK/20161)Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50168/PP/M.XII/15/2014 tanggal 29 Januari 2014 tersebut, makadengan ini menyatakan sangat keberatan atas amar putusan Majelis HakimPengadilan Pajak a quo;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) sangatkeberatan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 38:Bahwa menurut
    Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka putusanMajelis Hakim, dalam putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50168/PP/M.XII/15/2014, yang tidak mempertahankan koreksiTerbanding atas Biaya Usaha berupa Biaya Pemasaran dan Promosisebesar Rp57.572.880.350,00 tidak sesuai dengan ketentuan SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE29/ PJ.42/1990 tentangBiaya Promosi bagi Perusahaan Rokok/Cerutu;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum (fundamentum petendi) tersebut diatas secara keseluruhan telah
    Dengan demikian maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.50168/PP/M.XII/15/2014 tanggal 29 Januari2014, terkait dengan sengketa a quo, harus dibatalkan.Halaman 22 dari 25 halaman.
    Putusan Nomor 58/B/PK/PJK/2016Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.50168/PP/M.XII/15/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang menyatakan: Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP485/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 6 September2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00047/406/07/092/09 tanggal5 Agustus 2009, atas nama:PT.
Putus : 29-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA,
4222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LINCOLN ELECTRIC INDONESIA, tempat kedudukan diJalan Inti Raya No. 12A Hyundai Industrial Estate Lemahabang,Cikarang, Bekasi 17550;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put51656/PP/M.IIIB/15/2014, Tanggal 27 Maret 2014yang telah
    Inti Raya No. 12A Hyundai IndustrialEstate, Lemahabang, Cikarang,Bekasi 17550, sehingga perhitungan PajakPenghasilanTahun Pajak2007 menjadi sebagai berikut:Penghasilan/(Rugi) Neto (Rp. 1.200.189.648,00)Penghasilan Kena Pajak Rp. 0,00Pajak Penghasilan terutang Rp. 0,00Kredit Pajak Rp. 419.456943,00Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Dibayar (Rp. 419.456943,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put51656/PP/M.IIIB/15/2014, Tanggal
    Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketapeninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo,pada intinya antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 43 Alinea ke6 ke 8 Putusan Pengadilan Pajak nomorPut51656/PP/M.IIIB/15/2014;Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap buktibuktidan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalampersidangan, Majelis berpendapat bahwa Terbanding telahmengabaikan buktibukti yang diberikan oleh Pemohon Banding yangnotabenenya
    ;d) Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis menyatakan :Halaman 43 Alinea ke6 ke 8 Putusan Pengadilan PajakNomor: Put51656/PP/M.IIIB/15/2014;bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap buktibukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalampersidangan, Majelis berpendapat bahwa Terbanding telahmengabaikan buktibukti yang diberikan oleh Pemohon Bandingyang notabenenya merupakan bukti pendukung atas kebenaranBiaya Lainnya (Other Cost of Sales) yang dikoreksi olehTerbanding;bahwa
    ;Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum (fundamentum petendi)tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyatanyata PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) dapat membuktikan kebenarandalildaliinya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.51656/PP/M.IIIB/15/2014 tanggal 27 Maret 2014 tidak sesuai denganketentuan Peraturan PerundangUndangan perpajakan yang berlaku.
Putus : 26-03-2018 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 511/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 26 Maret 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT GRESIK GASES INDONESIA
6142 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali;LawanPT GRESIK GASES INDONESIA, beralamat di Gedung IntiSentra Lantai 1, Jalan Taman Kemang 32 A,Bangka/Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12730;Pemohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut51053/PP/M.XVIA/15
    /2014, tanggal 4 Maret 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa perhitungan PPh untuk tahun pajak 2007 menurut Pemohon Bandingadalah sebagai berikut:Penghasilan Neto Fiskal (Cfm SPT 1771 Tahun 2007) $ 7.025.933,00Koreksi Pemeriksa:e Penjualan Bersih $ 7.307,00Halaman 1 dari 8 halaman.
    $ 0,00e Penyusutan $ 218.661,00Total $ 225.968,00Penghasilan Neto Fiskal $ 7.251.901,00Kompensasi Kerugian $ (7.251.901 ,00)Penghasilan Kena Pajak $ 0,00Pajak Terutang $ 0,00Kredit Pajak $ (15.855, 00)Pajak yang kurang/(lebih) bayar $ (15.855, 00)Sanksi Administratif $ 0,00Total PPh yang kurang/(lebih) dibayar $ (15.855, 00)Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Mei 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut51053/PP/M.XVIA/15
    /2014, tanggal 4 Maret 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MENGADILIMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1340/WPJ.07/2010 tanggal29 November 2010, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) Tahun Pajak 2007 Nomor00043/206/07/052/09 tanggal 9 Desember 2009, atas nama: PT GresikGases Indonesia, NPWP: 01.071.878.1052.000, beralamat di Gedung IntiSentra
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51053/PP/M.XVIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.
Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 906/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DWIE WARNA KARYA
8666 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rajawali KM.8 No. 3, Bukit Tunggal JekanRaya, Palangkaraya, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55112/PP/M.VIB/15/2014, tanggal 12 September 2014, diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 03 Oktober 2014,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraankuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3376/PJ./2014tanggal 15 Desember
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.55112/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 12 September 2014 diajukanPeninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnyadisebut UU Pengadilan Pajak) :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;ll.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55112/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 12 September 2014, atas namaHalaman 12 dari 39 halaman.
    Koreksi Penjualan Kelebihan Bibit sebesar Rp15.0946.006.019,00;Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim PengadilanPajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55112/PP/M.VIB/15/2014 tanggal 12 September 2014 terkait KoreksiPenjualan Kelebihan Bibit sebesar Rp 15.0946.006.019,00, makaPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) dengan inimenyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksadan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru
    Putusan Nomor 906/B/PK/PJK/2017Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentangPengadilan Pajak serta peraturan perundangundangan yang terkait;MENGADILI,Mengabulkan permohonan' peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55112/PP/M.VIB/15/2014, tanggal 12 September 2014;MENGADILI KEMBALI,Mengabulkan permohonan banding untuk sebagian dari PemohonBanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali;Menghukum
Register : 03-01-2017 — Putus : 02-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4 B/PK/PJK/2017
Tanggal 2 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. HALLIBURTON DRILLING SYSTEM INDONESIA;
3619 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Raya Cilandak KKO, Cilandak CommercialEstate 106, Jakarta Selatan 12560;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.49958/PP/M.XV/15/2014, tanggal 20 Januari 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
    /2014, tanggal 20 Januari 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1227/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 17November 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarHalaman 9 dari 25 halaman.
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.49958/PP/M.XV/15/2014 tanggal 20 Januari 2014 diajukan PeninjauanKembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undangundang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali1.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.49958/PP/M.XV/15/2014 tanggal 20 Januari 2014, atas nama PT.Halliburton Drilling System Indonesia (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (Semula Terbanding) melalui surat Sekretariat PengadilanPajak Nomor : P.162/PAN.Wk/2014 tanggal 13 Februari 2014 danditerima secara langsung pada tanggal 19 Februari 2014 denganbukti penerimaan Tempat
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuanMemori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.49958/PP/M.XV/15/2014 tanggal 20 Januari 2014 ini ini masihdalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UndangundangPengadilan Pajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktupengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebutHalaman 11 dari 25 halaman.
Putus : 20-04-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WILMAR CHEMICAL INDONESIA (DAHULU PT METHA PERSADA)
4325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MHThamrin No.81, Jakarta Pusat 10310;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang,bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut52931/PP/M.IVB/15/2014, Tanggal 5 Juni 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulusebagai Pemohon
    Oleh karenanya,tidak ada dasar bagi Terbanding untuk dapat mempergunakan kuasa Pasal 18Ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2000;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put52931/PP/M.IVB/15/2014, Tanggal 5 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak
    (Rp 10.602.400.788,00)Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 0,00Pajak Penghasilan yang terutang Rp 0,00Kredit Pajak Rp 241.854.985,00Pajak Penghasilan yang lebih bayar Rp 241.854.985,00Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum ~tetap iyaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put52931/PP/M.IVB/15/2014, Tanggal 5 Juni 2014, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada Tanggal 3 Juli 2014, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.52931/PP/M.IVB/15/2014 Tanggal 5 Juni 2014 diajukan PeninjauanKembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UndangUndangPengadilan Pajak):Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;I.
    Olehkarena itu. maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.52931/PP/M.IVB/15/2014 Tanggal 5 Juni 2014 harus dibatalkan.V.
Register : 22-02-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2019
Tanggal 8 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BANK CIMB NIAGA TBK;
8940 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rp98.285.116.660,00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 13 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86762/PP/M.XVIA/99/2017 tanggal 19 September 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S5628/WP4J.19/KP.01/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pemberitahuan PermohonanPemberian Imbalan Bunga Tidak Dapat Diproses atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put57057/PP/IIIA/15
    /2014 tanggal 11 November 2014, atasnama PT Bank CIMB Niaga, Tok, NPWP 01.310.668.7091.000 (d/h.
    menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Surat Tergugat Nomor S5628/WPJ.19/ KP.01/2015 tanggal30 Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Permohonan Pemberian ImbalanBunga Tidak Dapat Diproses atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut57057/PP/IIIA/15
    /2014 tanggal 11 November 2014, atas namaPenggugat, NPWP 01.311.742.9091.000, dan menyatakan PenggugatHalaman 4 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 1044/B/PK/Pjk/2019berhak memperoleh imbalan bunga sebesar Rp98.285.116.660,00; adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dibatalkannya Surat Tergugat (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) Nomor S5628/WPJ.19/KP.01/2015 tanggal 30Oktober 2015 perihal Pemberitahuan Permohonan Pemberian ImbalanBunga Tidak Dapat Diproses atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut57057/PP/IIIA/15/2014 tanggal 11 November
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 638/B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — PT. INTERTOOL WAHANA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4123 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 25 Agustus 2014;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.52503/PP/M.XIIIA/15
    /2014 tanggal 13 Mei 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 001/ITW/08/13 tanggal19 Agustus 2013, pada pokoknya mengemukakan halhal sebagai berikut ini;A.Pemenuhan persyaratan formal:Persyaratan Pasal 35 ayat (20) UndangUndang No. 14 tahun 2002;Bahwa surat banding diajukan terhadap Surat Keputusan Terbanding NomorKEP483/WPJ.20/2013 tanggal
    : PTIntertool Wahana, NPWP : 01.350.145.7004.000, Alamat: Jalan Pulo LentutNomor 2, KIP, Jatinegara, Jakarta Timur;Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.52503/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 13 Mei 2014, diberitahukan kepada PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 13 Juni 2014, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014, diajukan permohonanHalaman
    Avimal 4d u ti ti ulJonda; PPh yang G.143301 (L.gd2.e01) 4.251.260 (4.351.200 0lecth clinayae Bahwa terhadap sengketa ini, Pengadilan Pajak di dalam pertimbangan hukumputusannya dalam Salinan Putusan Pengadilan Pajak No.Put.52503/PP/M.XIIA/15/2014 tanggal 13 Mei 2014 halaman 19 menyatakan:Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap surat Keberatan Nomor001/ITW/08/12 tanggal 13 Agustus 2012, diketahui dalam uraian suratnyaPemohon Banding menyatakan pajak Pemohon Banding masih mengalamikelebinan
    INTERTOOL WAHANA dan membatalkan Putusan PengadilanPajak Nomor : Put.52503/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 13 Mei 2014, sertaMahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya
Register : 25-01-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 86 B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PROCTER & GAMBLE HOME PRODUCTS INDONESIA;
4018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.53295/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 19 Juni 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juli 2014 kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU2827/PJ./2014 tanggal 20 Oktober 2014Halaman 6 dari 26 halaman.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.53295/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 19 Juni 2014, atas namaPT Procter & Gamble Home Products Indonesia (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan PajakNomor P1167/PAN/2014 tertanggal 23 Juli 2014 dan diterima secaralangsung pada tanggal 5 Agustus 2014 dengan bukti penerimaan TempatPelayanan
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)jJuncto Pasal 1 angka 11 UndangUndang Pengadilan Pajak, makapengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan PajakNomor Put.53295/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 19 Juni 2014 ini masihdalam tenggang waktu yang diizinkan oleh UndangUndang PengadilanPajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan PermohonanPeninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah
    Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.53295/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 19 Juni2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumendokumen milikTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan faktafakta yang nyatanyata terungkap pada persidangan, maka PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) menyatakan sangat keberatandengan
    Oleh karena itu maka Putusan PengadilanPajak Nomor Put.53295/PP/M.IVB/15/2014 tanggal 19 Juni 2014 harusdibatalkan;V.
Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3291/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AVIA JAYA INDAH
3220 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SKU544/PJ/2015, tanggal 5 Februari 2015:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT AVIA JAYA INDAH, beralamat Perum Citra Blok D 7,Nomor 1415, Kalideres, Jakarta Barat:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yangbersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57051/PP/M.XVIA/15
    /2014, tanggal 11 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.
    Putusan Nomor 3291/B/PK/Pjk/201900009/206/ 07/085/09 tanggal 23 Maret 2009 atas nama PT Avia JayaIndah;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Juli 2010;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57051/PP/M.XVIA/15/2014, tanggal 11 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP139/WPJ
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57051/PP/M.XVIA/15/2014 tanggal 11 November 2014, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.
Putus : 12-04-2016 — Upload : 02-09-2016
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 92/PDT.G/Plw/2015/PN Lbp
Tanggal 12 April 2016 — IRWAN JUNAIDI, SE., Jenis Kelamin Laki-laki, lahir di Medan tanggal 12 Juni 1961, Kewarganegaraan Indonesia, tinggal di Jalan M. Nawi Haharap, Gg. Maju No.8, Kelurahan Sitirejo III, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan – Provinsi Sumatera Utara, N.I.K.1271091206610002, dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya sebagai Direktur PT. Kawasan Industri Mabar berkedudukan di Medan beralamat kantor di Jalan Letnan Jendral Suprapto No.6 Kota Medan atau di Jalan Pancing / William Iskandar (Komplek Ruko. MMTC Blok A No.36) Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang – Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya LIHARDO SINAGA, SH dan HENRY SINAGA, SH alamat kantor di Jalan Pancing/William Iskandar No. 26 Medan Estate 20371 di Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2015 selanjutnya disebut..................... Pelawan; Lawan: 1. Drs. H. Tengku Jusuf Machmoed, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 65 tahun, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Jalan Garuda Perumahan Pemda No.18 di Stabat, dahulu sebagai Penggugat sekarang disebut sebagai Terlawan I; 2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, beralamat di Jalan Jenderal A. H. Nasution/Pangkalan Masyhur di Kota Medan, dahulu sebagai Tergugat I sekarang disebut sebagai Terlawan II; 3. Yuli Saputra, S.E., Jenis Kelamin Laki-laki, umur 48 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Jalan Baru Kompleks Pratama No.8, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung – Kota Medan diganti ahliwarisnya, Isteri dari Alm. Yuli Saputra, S.E Endang Wulan Rachwani, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Medan tanggal 23 Agustus 1974, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Baru Kompleks Pratama No.8, Kelurahan Tembung, Kecamatan Medan Tembung – Kota Medan dahulu sebagai Tergugat II sekarang disebut sebagai Terlawan III; 4. Yockie Veronico Amantha Sinaga, S.H., Jenis Kelamin Laki-laki, umur 38 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tinggal di Kompleks KPUM Deli Sejahtera II Blok 30-551, Lingkungan 13 Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan – Kota Medan, dahulu sebagai Tergugat III sekarang disebut sebagai Terlawan IV;
15419
  • YOCKIE VERONICO AMANTHA SINAGA yang pada tanggal 13-6-2013 Hak Milik telah di hapus dan diubah menjadi Hak Guna Bangunan No.220/Mabar Hilir kemudian dijual kepada Pelawan sesuai dengan Akta Jual Beli No.15/2014 tanggal 19-08-2014 yang dibuat dihadapan MUHAMMAD INDRA, SH., selaku PPAT Kota Medan, dan terdaftar atas nama PT. Kawasan Industri Mabar ic. Pelawan, sah dan berkekuatan hukum.9.
    Menyatakan Akta Jual Beli No.14/2014 tanggal 19-08-2014 dan Akta Jual Beli No.15/2014 tanggal 19-08-2014 sah dan berkekuatan hukum mengikat.10. Menyatakan secara hukum Pelawan adalah pemilik kedua bidang objek tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.219/Mabar Hilir, Surat Ukur Nomor : 220/Mabar Hilir/2009, tanggal 23-12-2009, seluas 600 M2 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.220/ Mabar Hilir, Surat Ukur Nomor : 221/Mabar Hilir/2009, tanggal 23-12-2009, seluas 600 M2.11.
    YOCKIE VERONICO AMANTHA SINAGAyang pada tanggal 1362013 Hak Milik telah di hapus dan diubahmenjadi Hak Guna Bangunan No.220/Mabar Hilir kemudian dijualkepada Pelawan sesuai dengan Akta Jual Beli No.15/2014 tanggal19082014 yang dibuat dihadapan MUHAMMAD INDRA, SH., selakuPPAT Kota Medan, dan terdaftar atas nama PT. Kawasan Industri Mabaric.
    Pelawan, sah dan berkekuatan hukum.Menyatakan Akta Jual Beli No.14/2014 tanggal 19082014 dan AktaJual Beli No.15/2014 tanggal 19082014 sah dan berkekuatan hukummengikat.10.
    YOCKIE VERONICO AMANTHA SINAGA yangpada tanggal 1362013 Hak Milik telah di hapus dan diubah menjadiHak Guna Bangunan No.220/Mabar Hilir kemudian dijual kepadaPelawan sesuai dengan Akta Jual Beli No.15/2014 tanggal 19082014yang dibuat dihadapan MUHAMMAD INDRA, SH., selaku PPAT KotaMedan, dan terdaftar atas nama PT.
    YOCKIE VERONICO AMANTHASINAGA yang pada tanggal 1362013 Hak Milik telah di hapus dan diubahmenjadi Hak Guna Bangunan No.220/Mabar Hilir kemudian dijual kepadaPelawan sesuai dengan Akta Jual Beli No.15/2014 tanggal 19082014 yangdibuat dihadapan MUHAMMAD INDRA, SH., selaku PPAT Kota Medan, danterdaftar atas nama PT. Kawasan Industri Mabar ic.
    Menyatakan Akta Jual Beli No.14/2014 tanggal 19082014 dan AktaJual Beli No.15/2014 tanggal 19082014 sah dan berkekuatan hukummengikat.10.
Register : 21-03-2011 — Putus : 01-07-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-53796/PP/M.IIA/13/2014
Tanggal 1 Juli 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
296863
  • /2014, yang menyimpulkan bahwa terdapat cukup bukti balTerbanding tidak akurat dalam melakukan analisis dan perhitungan untuk dasar korsehingga hasil perhitungan berupa angka kewajaran tidak dapat diyakini keakuratan1dilain pihak Pemohon Banding menjelaskan disertai buktibukti dan analisis/perhitunyang dapat membuktikan bahwa transaksi yang dilakukan Pemohon Banding ymelibatkan afiliasi terbukti sudah memenuhi kewajaran, dengan demikian Maberkesimpulan koreksi Harga Pokok Penjualan atas purchase
    Selaintersebut, dalam sengketa PPh Badan yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan P.nomor Put53794/PP/M.IIA/15/2014, telah dinyatakan bahwa pengeluaran CorpoManagement Fees merupakan biaya yang dapat dibebankan.
    Selaintersebut, dalam sengketa PPh Badan yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan P.nomor Put53794/PP/M.ITA/15/2014, telah dinyatakan bahwa pengeluaran GenLiability Insurance merupakan biaya yang dapat dibebankan.
    Selain hal tersebut, dasengketa PPh Badan yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor Put537PP/M.ITA/15/2014, telah dinyatakan bahwa pengeluaran IT Maintenance merupakan biyang dapat dibebankan.
    Selain hal tersebut, dasengketa PPh Badan yang telah diputus dalam Putusan Pengadilan Pajak nomor Put537PP/M.II/15/2014, telah dinyatakan bahwa pengeluaran Logo Fee merupakan biaya ydapat dibebankan. Berdasar hal tersebut, Majelis berpendapat koreksi obyek PPh Pasaberupa Logo Fees sebesar Rp2.331.481.972,00 tidak dapat dipertahankan;5.
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 636/B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — PT. KRIDATAMA LANCAR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jakarta, 10350;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor: PUT. 53070/PP/M.XB/15
    /2014, tanggal 11 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP131/WPJ.06/2012tanggal 31 Januari 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00125/406/08/062/10 tanggal 16 November 2010, atas nama : PT.
    Thamrin Kav. 2830, Rt. 9Rw. 05, Jakarta 10350, sehingga Penghitungan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008, menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto Rp 145.031.415.819,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 145.031.415.819,00PPh Terutang Rp 43.509.424.746,00Kredit Pajak Rp 64.370.661.130,00PPh Kurang (Lebih) Bayar Rp (20.861.236.384,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 53070/PP/M.XB/15/2014, tanggal
    Biaya Usaha Lainnya yang terdiri dari COGS Selling Expense CPOsebesar Rp. 3.321.613.811,00;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)membaca, memeriksa, dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53070/PP/M.XB/15/2014 tanggal 11 Juni 2014, maka dengan ini menyatakansangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena MajelisHakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) danperaturan
    /2014 tanggal 11 Juni 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Terbanding Nomor KEP131/WPJ.06/2012 tanggal 31Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 No. 00125/406/08/062/10 tanggal 16 November 2010, atas nama: PT.
Putus : 21-12-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1030/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
6035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GM AUTOWORLD INDONESIA, tempat kedudukan diJalan Raya Bekasi KM. 27, Medan Satria, Bekasi;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkanketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak.Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali;1.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIINA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014, atas nama PT.
    Dengan demikianmaka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 tersebut harus dibatalkan;V.
    Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 yangmenyatakan: Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1211/WPJ.07/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009Nomor 00031/406/09/431/11 tanggal 8 April 2011, atas nama : PT.