4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui anggaran dana APBDP DINSOS Kabupaten Tebo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II melalui anggaran danaAPBDP DINSOS Kabupaten Tebo untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 96.000, (Sembilan puluh enam ribu rupiah);Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA. MtoDemikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan AgamaMuara Tebo pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh M. Rifai, S.H.I.

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui anggaran dana APBDP DINSOS Kabupaten Tebo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II melalui anggaran danaAPBDP DINSOS Kabupaten Tebo untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 96.000, (Sembilan puluh enam ribu rupiah);Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor /Pat.P/2019/PA. MtoDemikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan AgamaMuara Tebo pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh M. Rifai, S.H.I.

Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial KabupatenTanah Bumbu Nomor 460/15/Dinsos/VIII/2017.Tentang PemberianIzin Pengasuhan Anak Warga Negara Indonesia Kepala DinasSosial Kabupaten Tanah Bumbu, yang dikeluarkan oleh KepalaDinas Sosial, Kabupaten Tanah Bumbu, tanggal 28 Agustus 2017,setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuaidengan aslinya bermeterai cukup dan telah dinazegellin,selanjutnya bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dandiberi paraf;12.

Fotokopi Rekomendasi Nomor 460/523/Dinsos/VIII/2017yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten TanahBumbu, tanggal 31 Agustus 2017, setelah diperiksa secara teliti,ternyata bukti tersebut Ssesuai dengan aslinya bermeterai cukupPenetapan Nomor : 214/Pdt.P/2019/PA.Blicn. tanggal 17 Juli 2019. 5dan telah dinazegellin, selanjutnya bukti tersebut oleh KetuaMajelis diberi tanda P.12 dan diberi paraf;13.

Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mendapakan surat KeputusanPengangkatan anak (adopsi) dari Kepala Dinas Sosial Provinsi SumateraSelatan Nomor 456.1/13/II2/DINSOS/2019 tetanggal 20 Februari 2019tentang pemberian Izin kepada Harkat, M.Pd dan Ningyati untukmengadopsi anak yang bernama Abdul Malik Mirza;5. Bahwa Pemohon dan Pemohon II menerima anak tersebut secaraikhlas dan menganggap sebagai anak kandung tanpa paksaan dan tekanandari pihak manapun;6.

Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan anak (adopsi) Nomor456.1/13/Il2/DINSOS/2019 yang dikeluarkan oleh dari Kepala DinasSosial Provinsi Sumatera Selatan tanggal 20 Februari 2019 , telah dinazzegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;Bahwa, selain suratsurat tersebut, para Pemohon mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Bahwa Penggugat sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telahmemperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izinperceraian No. 183/711/Dinsos. tanggal 10 Juli 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu;10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalildalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua PengadilanAgama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini memutuskan sebagai berikut :PRIMER :1.

perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud danisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukanperceraian ini telah memperoleh izin dari Pejabat sebagai atasannnyaberdasarkan Surat Keputusan Kepala Tentang izin perceraian No.183/711/Dinsos

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izinmelakukan perceraian dari Kabupaten Pangkep Nomor01.1/60/Dinsos/I/2019, Tanggal 21 Januari 2019;6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu,Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaikadalah bercerai dengan Tergugat;7.

dari atasannya dan menyatakan dipersidanganbahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izinnya dan telah berusahabertemu dengan atasannya langsung, namun tanpa alasan yang jelas atasanlangsung Penggugat belum juga memberikan izin perceraian kepadanya;Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkaratanpa ada surat izin karena sebelumnya Penggugat sudah mendapat surat izinuntuk melakukan perceraian dari atasan tempat Penggugat bekerja (DinasSosial Kabupaten Pangkep) Nomor 01.1/60/Dinsos

Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Maluku Utara Nomor460/21/KPTS/DINSOS/MU/2020, tentang pemberian Izin Pengangkatan Anakatas nama Bapak Ibnu Sina Hi. Yusuf, yang dikeluarkan oleh PLt. Kepala DinasSosial Provinsi Maluku Utara, tanggal 25 Agustus 2020, bermeterai cukup,distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh KetuaMajelis diberi kode P.8;9. Asli Surat Pernyataan Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak atasnama lbnu Sina Hj.

Bukti tersebut telahmemenuhi syarat formal dan secara materiil menjelaskan tentang gaji Pemohonyang masih menerima gaji pada bulan Juni sebagai Pegawai Negeri Sipil;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Asli Surat KeputusanKepala Dinas Provinsi Maluku Utara Nomor : 460/21/KPTS/DINSOS/MU/2020,tentang pemberian Izin Pengangkatan Anak atas nama Bapak Ibnu Sina Hi. Yusuf,yang bermeterai cukup dan telah dinazegeln, dikeluarkan oleh instansi yangberwenang untuk itu.

Asli Surat Keterangan Nomor : 460/2854/Dinsos/2017 tertanggal 17November 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial KotaGunungsitoli, selanjutnya pada asli bukti surat tersebut diberi tanda bukti P15;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat di atas keseluruhannyatelah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnyasehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat di Persidangan,Pemohon juga mengajukan

P3berupa Surat Keterangan Nomor : 474/3131/OS/2017 tertanggal 09 November2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Onozitoli Sifaoroasi,;KecamatanGunungsitoli,Kota Gunungsitoli, bukti P4 berupa Surat Keterangan Nomor :213/BPHDVKGS/XV/2017 tertanggal 08 November 2017 yang dikeluarkan olehPendeta Distrik Kota Gunungsitoli GNKPIndonesia, Surat Keterangan nomor470/38417/GST/2017 tertanggal 10 November 2017 yang dikeluarkan olehCamat Gunungsitoli dan bukti P15 berupa Asli Surat Keterangan Nomor :460/2854/Dinsos

2008 namun salah kode rekening sehingga tidakbisa dicairkan, kemudian pada Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) tahun 2009 tidak ada ditampung dana Hari Ulang TahunRepublik Indonesia ke62, selanjutnya ditampung pada AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2010 dan DokumenPengguna Anggaran (DPA) berada di Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Toba Samosir,namun kemudian saksi Drs.TA.Dugat Panjaitan mengajukan Nota Dinasnomor : 0115/Sekre/II/Dinsos

Bahwa permohonan para Pemohon ini telah memperoleh Rekomendasidari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan AnakProvinsi Gorontalo, Ssesuai Rekomendasi Nomor : 930/Dinsos P3APRS/1055.A/VI/2021, tanggal Juni 2021;10. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini.Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah diuraikan diatas, para Pemohonmengajukan permohonan kepada Yth. Ketua Pegadilan Agama Limboto KelasIB Cq.

Hasan yang dibuat oleh bapak dan ibu kandungcalon anak angkat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyatasesuai dengan aslinya dan dinazegelen, diberi tanda bukti P.20;Fotokopi surat Rekomendasi atas nama Abdul Haris Ali Suleman SH.MH. dan Merlin Tomayahu S.Kom nomor 930/Dinsos P3APRS/1055.A/VI/2021, tanggal 14 Juni 2021 yang dikeluarkan olehPemerintah Propinsi Gorontalo ,Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan anak, bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinyaternyata sesuai

Nomor 463/Dinsos/XII/2015/1208 tanggalHal. 3 dari 16 hal. Pen. No. 0009/Pdt.P/2016/PA.Bkls.14 Desember 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas SosialProvinsi Riau yang dilampiri Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial ProvinsiRiau Nomor: Kpts.195/Dinsos/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015 tentangPemberian Izin Kepada Keluarga PEMOHON Untuk Mengangkat AnakTerlantar Dari Ny. X, selanjutnya Ketua Majelis memberi tandabuktitersebut dengan bukti P.5;6.

berlaku di Indonesia;Bahwa lbu Kandung dari anak telah menyatakan bersedia dan ikhlasuntuk menyerahkan anaknya yang bernamaseca aaa aeaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeaeas untuk dijadikan anak angkat oleh Pemohon dan Pemohon Il;Bahwa atas dasar niat beribadah dengan mengharap ridha Allah SWT,Pemohon dengan Pemohon II bermaksud menjadikan anak tersebutsebagai anak angkat;Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mendapatkan suratRekomendasi Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Kota Padang,dengan nomor: 46517.51/Dinsos

, yang dikeluarkan olehPengadilan Agama Talu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen),tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak ada, dan diberi kode P.4; Asli Surat Pernyataan Penyerahan Pengasuhan Anak yangbernama Annisa Putri dari Yenti (ibu kandung) kepadasis scene HT wai eats ete CAN .....eeeteeeeeeeeeeeeeeeeess, pada tanggal 16 Juni 2016,bermerai cukup, dan diberi kode P.5; Fotokopi Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak dari DinasSosial Kota Padang, dengan nomor: ............. 17.51/Dinsos

Foto copy Piagam penghargaan kesetiakawanan sosial nasionalNomor :469.1/Dinsos/642 oleh gubernur riau tanggal 29 Juni 2011 dansertifikat pemerintah propinsi riau badan kesejahteraan sosial propinsiriau Nomor : 18/BSK.331/2005, piagam penghargaan dari pemerintahkabupaten kampar dan badan pengendalian dampak lingkungan daerahtanggal 19 Agustus 2008, penghargaan dari pemerintah propinsi Riaudinas sosian Propinsi Riau Nomor : 411.42/Dinsos/201 1/801;5.

Foto copy piagam penghargaan dari pemerintah propinsi Riau dinassosian Propinsi Riau Nomor : 411.42/Dinsos/2011, sebagai pekerjasosial masyarakat (PSM);8.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memberikan rasakeadilan dalam perkara tersebut sampai sekarang Terdakwa masih dalambinaan atau bimbingan Dinsos Pamekasan karena tidak mempunyaipekerjaan tetap.Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :mengenai alas analasan ke 1 danke 2: bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, berat ringannya pidana yang dijatuhkanwewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada

ESAPengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentudalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :Pelawan, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS padaSATPOL PP Kota Kendari, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxKelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, selanjutnyadisebut sebagai : "Pelawan/Tergugat Asal"melawanTerlawan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir $1, pekerjaan PNS padaKantor DINSOS

Foto copy Piagam penghargaan kesetiakawanan sosial nasionalNomor :469.1/Dinsos/642 oleh gubernur riau tanggal 29 Juni 2011 dansertifikat pemerintah propinsi riau badan kesejahteraan sosial propinsiriau Nomor : 18/BSK.331/2005, piagam penghargaan dari pemerintahkabupaten kampar dan badan pengendalian dampak lingkungan daerahtanggal 19 Agustus 2008, penghargaan dari pemerintah propinsi Riaudinas sosian Propinsi Riau Nomor : 411.42/Dinsos/201 1/801;5.

Foto copy piagam penghargaan dari pemerintah propinsi Riau dinassosian Propinsi Riau Nomor : 411.42/Dinsos/2011, sebagai pekerjasosial masyarakat (PSM);8.

PEMBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, semula Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarang PEMBANDING ;----------------------------------------------------------------------------------------------- MELAWAN -----------------------------------TERBANDING, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS DINSOS, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, semula Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkatbanding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkaraCerai Talak antara ; 722222 222 2ne ne nnn nen nn nn ene nnePEMBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaanibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, semulaTermohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekarangPEMBANDING MELAWANTERBANDING, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS DINSOS

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui anggaran dana APBDP DINSOS Kabupaten Tebo untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II melalui anggaran danaAPBDP DINSOS Kabupaten Tebo untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 96.000, (Sembilan puluh enam ribu rupiah);Demikian diputus dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan AgamaMuara Tebo pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatandengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh M. Rifai, S.H.I.

Bahwa Pengangkatan anak tersebut, Pemohon telahmendapatkan surat izin dari Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau denganNomor : 460/1031/DINSOS/2019;Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.71/Pdt.P/2019/PA.TPI11. Bahwa sejak penyerahan dan penerimaan anak tersebut, hinggakini tidak Seorangpun dari pihak lain yang mempermasalahkan keberadaananak itu;12.

Fotokopi Surat Dinas Sosial Propinsi Kepulauan Riau Nomor460/1031/DINSOS/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas SosialPropinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 26 Agustus 2019, telah bermeteralcukup, dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P.9;Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telahmengajukan saksi, sebagai berikut :1.Saksi pertama, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaanGuru, bertempat tinggal xxxxxx Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan.Saksi tersebut memberikan

Fotokopi Rekomendasi izin pengangkatan anak untukpenetapan di Pengadilan Nomor 465/124/Dinsos. III/2020 yang dikeluarkanoleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Bengkulu, tanggal 28 Juni 2021, telahbermeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai,diberi tanda P.11;Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksisaksi dimuka sidang yang masingmasing adalah:1.

oleh orang tua tunggaltelah diatur secara rinci dalam Pasal 28 s/d 35 Peraturan Menteri SosialRepublik Indonesia Nomor: 110/HUK /2009 yang pada pokoknya menggariskantentang aturan, persyaratan baik material maupun administratif, serta tata cara/prosedur yang harus ditempuh yang muaranya adalah diterbitkannya surat izinpengangkatan anak agar dapat diproses lebih lanjut di Pengadilan;Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Rekomendasi izinpengangkatan anak untuk penetapan di Pengadilan Nomor 465/124/Dinsos