Ditemukan 262 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar masanggara mananggara m.anggara manggara melanggarã melanggama melanggar5 melanggarn
Pengadilan PN GARUT Pidana Khusus
Register : 16-07-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PN GARUT Nomor 149/Pid.Sus/2019/PN Grt
Tanggal 24 Juli 2019 — Penuntut Umum:
FIKI MARDANI
Terdakwa:
TOMI MULYANA, SH., MH. Bin MAHDAR MULYANA
112 — 29
  • Yang harus diperhatikan apakah hilangnya 30 surat suara itudilaporkan oleh PTPS atau tidak karena dengan hilangnya 30 surat suarapatut diduga telah terjadi pembukaan kotak suara dan atau berkaspemungutan yang melanggara ketentuan peraturna perundangundangan.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Putus : 16-02-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 503/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 16 Februari 2017 — CHRIS SUTRISNO UNARTO melawan LILIE WIBOWO
84 — 75
  • Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang memaksa PENGGUGATuntuk mengadakan perjanjian pembagian harta gono gini tersebutadalah perbuatan melanggara hukum;3. Menyatakan Akta Pernyataan Bersama Tentang Pembagian HartaGono Gini dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 01 Juni 2005,yang ditandatangani dihadapan Notaris Sugiharto, SH, tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;4.
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-03-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN PALU Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 13 Maret 2015 — NURDIN LAWIRA, SE
68 — 16
  • PalHalaman 134 dari 146Menimbang, bahwa walaupun terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan secaraberlanjut oleh karena unsur ini hanya merupakan unsur alasan pemberat hukuman,sedangkan unsurunsur pokoknya sudah terbukti sebagaimana didakwakan dalam dakwaanSubsidair, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana melanggara Pasal 3 Jo.
Pengadilan PN TUAL Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 03-09-2021
Putusan PN TUAL Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Tul
Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat:
1.FRANS RENFAAN
2.KORNELES RENFAAN
3.NIKODEMUS RENFAAN
4.SAMUEL RENFAAN
5.DANIEL RENFAAN
6.ALI RENFAAN
7.AHMAD RENFAAN,S.Sos
Tergugat:
1.NY.ROSDIANA RENWARIN
2.ISMAIL ABUUR
3.NURDIYANSYAH RENWARIN
4.EMILUIS OHOILULIN
5.NY.SITI BADMAS
6.DOMINIKUS TOKER
7.IMANUEL YAMLAAY
8.YUNUS ABUUR
9.Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Maluku cq.Wali Kota Tual
10.NURDIANSYAH RENWARIN
11.DOMINGGUS TOKER
12.PEMERINTAH RI Cq. MENTERI DALAM NEGERI Cq. GUBERNUR MALUKU Cq. WALIKORA TUAL
Intervensi:
ABDUL HALIQ RENNGUR
277 — 123
  • Bahwa apabila Penggugat menganggap ada perbuatan melanggara hukum,seharusnya Penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Ambon dengan menggugat putusan pejabat TUN;10. Bahwa dalam gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuri Libeli)karena tidak menyebutkan/menjelaskan peran dan kedudukan Tergugatdalam perkara a quo, karena sebagai Tergugat II perlu untuk dijelaskan legalstandingnya, bagaimana peran dan posisi hukumnya harus juga disebutkandalam gugatan;11.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 20/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
239 — 2060
  • enna nen en ence cennnnneneBerdasarkan fakta hukum yang Tergugat uraikan di atas, makaentitas yang berwenang untuk memberikan/menyerahkan ataumemperlihatkan obyek sengketa a quo adalah Penyidik PoldaPapua, karena obyek sengketa a quo dari tujuan awalpenerbitannya adalah untuk membantu Penyidik dalam prosesHalaman 99 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.Penyidikan dan sifatnya sangat rahasia, justru apabila Tergugatmemberikannya kepada pihak Penggugat maka Tergugat akanmenyalahi dan melanggara
Pengadilan PN PEMALANG Perdata
Register : 22-09-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Pml
Tanggal 12 Mei 2016 — CHRIS SUTRISNO UNARTO, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Dr. Cipto Nomor 22A, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Suwasono, S.H., Budiman, S.H., Ana Husadani, S.H., Farikh Hidayat Martadi, S.H., Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., dan Wisnhu Adi Dharma, S.H., adalah para Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum yang berkantor di Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS, beralamat di Jalan Kimar I Nomor 236, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: LILIE WIBOWO, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Rambutan Nomor 8, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) dari Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; Drs. SUSIDIN, MM., MBA., pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sudirman Tengah (Toko Sukses Busana), RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) dari Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Hj. ISTIQOMAH, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sudirman Tengah (Toko Sukses Busana), RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) DARI Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; CHRISTINE TJIPTONO (TAN KIM TJOE), pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 159, RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sebastian B. Soediono, S.H., & Denas Pamungkas, S.H., Advokat, berkedudukan di Kantor Advokat & Penasehat Hukum ”S.B.S.” & Associates, beralamat di Jalan Plampitan Nomor 60, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; JUSTINA SRI BUDHIHARSIH, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat dahulu berkantor di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau bertempat tinggal di Jalan Kopi blok A Perumahan Binagria, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, alamat sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti dan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; UNTUNG WALUYO, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 46, Kota Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) DARI Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III; SUGIHARTO, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jalan A. Yani Utara Nomor 104, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Misbakhul Munir, S.H.; 2. Puji Susanto, S.H.; 3. Sigit Bayu Prakoso, S.H., Tim Pengacara/Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sulawesi Timur Nomor 13, Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG, alamat Jalan Pemuda Nomor 35, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili kepada: 1. Budi Suhanto, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara; 2. Agung Pranatagama, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; 3. Andi Yulia Mustika, S.SiT, jabatan Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT; 4. Singgih Nuswantoro, jabatan Staf pada Sub Seksi Perkara Pertanahan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Badan Pertanahan Nasional RI, Jalan Pemuda Nomor 35, Pemalang, berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 6 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMALANG, yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMALANG, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. DAUP WISMAWATI, S.H., M.Si., jabatan KASUBBIDBANKUM BIDKUM, kesatuan POLDA JATENG, alamat Jalan Pahlawan Nomor 1, Semarang; 2. FAHRUDIN ALI AHMAD, S.H., jabatan PS. PAUR RAPKUM BAG SUMDA, kesatuan POLRES PEMALANG, alamat Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 25, Pemalang; 3. KUKUH IMANTO, S.H., jabatan PS. PAUR BANKUM BAG SUMDA, kesatuan POLRES PEMALANG, Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 25, Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI; KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dhian Arwitadibrata, jabatan Jaksa Pengacara Negara S.H.; 2. Yuli Widiowati, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 30 Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH cq KEPALA DAERAH KABUPATEN PEMALANG cq KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Sukendro, S.H., jabatan Kepala Bidang Pencatatan Sipil; 2. Adi Prasetyo, SIP., jabatan Kasi Pencatatan dan Penerbitan Akta; 3. Bambang Budi Suspriadi, jabatan Pelaksana, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 29, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
535 — 57
  • Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang memaksaPENGGUGAT untuk mengadakan perjanjian pembagian hartagono gini tersebut adalah perbuatan melanggara hukum;3. Menyatakan Akta Pernyataan Bersama Tentang Pembagian HartaGono Gini dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 01 Juni 2005,yang ditandatangani dihadapan Notaris Sugiharto, SH, tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;4.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-11-2015 — Putus : 17-03-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 17 Maret 2016 — EUIS RODIAH Binti H. SYARIFUDIN
93 — 38
  • terdapat 42 Jenis barang yangharus diserahkan akan tetapi masih terdapat (satu) jenis barang yang belum dipenuhioleh penyedia yaitu Sanitarian ield Kit dan baru terpenuhi pada tanggal 03 Desember2013 diserahkan dengan Berita acara 202/DKK/PPKAIKES/DK/ST/XII/2013 dengandibuat Progres kemajuan Pekerjaan 100 %.Dengan keadaan seperti ini maka untukpenyerahan Barang yang dilaksanakan oleh PT.Dhyas Mitra Usaha kepada DinasKesehatan Kota Batam kepada Terdakwa Erigana Selaku PPK tidak memenuhipersyaratan dan melanggara
    terdapat 1 (satu) jenis barang yang belumdipenuhi oleh penyedia yaitu Sanitarian ield Kit dan baru terpenuhi pada tanggal 03Desember 2013 diserahkan dengan Berita acara 202/DKK/PPKAIKES/DK/ST/XII/2013 dengan dibuat Progres kemajuan Pekerjaan 100 %.Dengan keadaan seperti inimaka untuk penyerahan Barang yang dilaksanakan oleh PT.Dhyas Mitra Usaha kepadaDinas Kesehatan Kota Batam kepada saksi Erigana Selaku PPK tidak memenuhiHalaman 301 dari 326 Putusan Nomor : 36/Pid.Sus/TPK / 2015/PN.Tpgpersyaratan dan melanggara
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 06-11-2017 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 10-04-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 27 Maret 2018 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
NI WAYAN NESTRI
69 — 45
  • Telah melanggara ketentuan Pasal 52UndangUndang Nomor 1 tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, yang menyatakan : setiap orang dan/atau badan yangmempunyai dokumen yang berkaitan dengan perbendaharaanNegara wajib menantausahakan dan memelihara dokumen tersebutdengan baik sesuai dengan peraturan perundangundangan yangberlaku; Pelaku yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa di DesaMengwitani yakni : Ni Wayan Nestri (terdakwa), Ni Kadek Wirastinidan made Rai Sukadana adalah wajid mempertanggung
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-11-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 122/Pid.Sus/2014/PN.Sby
Tanggal 11 Nopember 2014 — SULSUM WAHYUDI, SKM
80 — 23
  • HadiHomsari (berkas terpisah) tidak lepas dari perbuatan terdakwa SULSUMWAHYUDI, SKM yang membiarkan dan menyetujui pencairan denganmenandatangani dokumendokumen pencairan yang sudah diketahui tidak sesuaiprosedur atau melanggara aturan.Bahwa Ir.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 16-12-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 7 September 2015 — ABDUL MAJID Bin AINI A.S
61 — 18
  • batuan adalahnilia jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan ; Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan 20 % (nilai tetap) ;Bahwa selaku Kepala Desa Damparan Terdakwa tidak berwenangmengambil royalti dari tambang galian c ,karena sudah dipungut olehPemda Kabupaten Barito Selatan berdasarkan UU Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi yang dijabarkan dalam PerdaNomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;Bahwa dengan dipungutnya royalti oleh terdakwa Abdul Majidterdakwa telah melanggara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-01-2016 — Upload : 07-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
Tanggal 21 Januari 2016 — Pidana - drh. CHAIDIR TAUFIK, M.Si
134 — 83
  • Biaya Penyambungan 80,275,000.00e Biaya Penyambungan Daya Listrik PLN ;82,500 VAe Biaya Penyambungan Saluran TelponJumlah Pelaksaan Fisik 6.046,984,237.02Dibulatkan 6,046,984,000.00 33Bahwa perbuatan Terdakwa yang menetapkan HPS tanpadilakukannya survey pasar terlebih dahulu dan tidakmemperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar, melanggara ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan (2)Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/JasaPemerintah
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-03-2012 — Upload : 15-05-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 60/Pid.B/2011/PN-BK
Tanggal 27 Maret 2012 — Ridwan Bin Abdul Muin
99 — 23
  • tanggungjawab dan harus dipikuloleh penerima kuasa sendiri.Bahwa penerima kuasa wajib menjalankan kuasa ini dengan memperhatikan aturanaturan dalam anggaran dasar perseroan pemberi kuasa serta normanorma dalamperdagangan dan peraturanperaturan dari yang berwajib.Bahwa penerima kuasa tidak berhak memindahkannya kepada pihak lain baik untukseluruhnya maupun untuk sebagian saja jikalau tidak mendapat persetujuan tertulisterlebih dahulu dari pemberi kuasa.bahwa segala tindakan dari pemberi kuasa yang melanggara
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 08-03-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 15 Juli 2021 — Penuntut Umum:
JOHAN SATYA ADHYAKASA
Terdakwa:
FRENTIN SABANON Bin SATRON GAZALI
152 — 86
  • pada Desa Semelako IlKecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 denganSurat Pengantar Nomor : 700/23/INS/XI/2020 tanggal 20 November 2020ditemukan kerugian kKeuangan Negara dengan rincian sebagai berikut:1) Saldo Kas yang tidak Rp 119.153.200,00dipertanggungjawabakan Penggunaannya;2) Belanja Fiktif; Rp 31.202.000,003) Mark Up Nilai Belanja; Rp 126.887.209,00 +Total Kerugian Keuangan Negara Rp 277.342.209,00Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, perbuatanTerdakwa melanggara
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 4 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Hendri Edison,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRS. ARMADA PANGALOAN Diwakili Oleh : SAHAT MARUBA SAMOSIR
145 — 62
  • dengandeelneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPmaka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dikualifisirsebagai orang yang turut melakukan tindak pidana (mede plegen)Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari pasal dakwaanSubsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya yaitu melanggara
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 27-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/PID.SUS/2010
Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si; Drs. H.A. Hamid Rizal, M.Si
146 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Msi. didakwa : Primair : Melanggara Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 jo UndangUndangNo.20 Tahun 2001.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-06-2015 — Upload : 29-08-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 03/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 5 Juni 2015 — - Dr. RONO ADAM, M.Kes
133 — 18
  • Hal tersebut melanggara etika pengadaan dan melanggara pasal 19 Perpres No. 54tahun 2010 tentang Persyaratan penyedia barang/jasa;Bahwa terkait dengan ketidakbenaran Berita Acara pemeriksaan Barang dengan kenyataanyang sesungguhanya atas barang yang telah diserahkan, yang bertanggungjawab adalahPPHP, KPA selaku PPK dan penyedia barang/jasa;Bahwa tidak dibenarkan membuat dokumendokumen Berita Acara Serah Terima barang100% padahal diketahui masih ada barang yang belum dilakukan instalasi untuk mengecekapakah
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PT MDN
Tanggal 4 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Hendri Edison,SH.MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : DRS. FAIZAL IRWAN DALIMUNTHE Diwakili Oleh : SAHAT MARUBA SAMOSIR
179 — 85
  • dengandeelneming sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPmaka tindakan dan atau perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat dikualifisirsebagai orang yang turut melakukan tindak pidana (mede plegen)Menimbang bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsurunsur dari pasal dakwaanSubsidair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanyayaitu melanggara
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 13-09-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 28-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 17 Desember 2018 — Penuntut Umum:
YAYI DITA NIRMALA, SH
Terdakwa:
ARY FEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANA HIDAYAT
857 — 943
  • SOFYAN ARYANA HIDAYAT,juga tidak dapat mengembalikan / menggantinya.Maka terdakwa ARY FEBRIYANSAH, SE Bin SOFYAN ARYANA HIDAYAT, dansaksi ILHAM TAUFIQ yang telah mempergunakan dana hibah Polresta Jambisebesar Rp. 2.533.660.400,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh tiga juta enamratus enam puluh ribu empat ratus rupiah) untuk deposit dan jual beli ValutaAsing (trading) yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak di dukungdengan buktibukti yang sah (SPJ) adalah perbuatan yang melawan hukumkarena melanggara
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 24-11-2015 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi
Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. WARIDJAN lawan SUGIHARTOYO, S.H, dkk
598 — 306
  • .> Bahwa Perubahan Organ Pengurus PERPENAS 17 Agustus1945Banyuwangi telah dilakukan = menurut hukumnya danbukan merupakan suatu perbuatan melawan hukumsebagaimana yang didalikkan Penggugat Konvensi pada halaman10, dimana menurutnya perubahan terbut telah melanggara) Peraturan Perundangundangan yang berlaku, yaitu : Pasal29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 36 (ayat (1) UU No. 17tahun 2013;b) Anggaran Dasar PERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangipasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 21., pasal
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 10-04-2018 — Putus : 29-08-2018 — Upload : 18-09-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mtr
Tanggal 29 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
AMIRULLAH
151 — 88
  • yang pertama kalau kerugian keuangan negara riil , keduamenguntungkan diri sendiri atau orang lain ;Bahwa kalau ada suatu pekerjaan tetapi tidak dikerjakanmaka itu masuk Tipikor ;Bahwa wedderechtelijkheid parameternya adalah pasal 1ayat (1) KUHP yaitu orang dapat dihukum karena melanggaraperaruran pidana ;Halaman 148 dari 324 halaman Putusan No. 10/Pid.SusTPK/2018/PN MtrBahwa melanggara azas tidak dapat dihukum karena azastidak ada sanksi sedangkan melanggar norma bisa dihukumkarena norma ada sanksi