Ditemukan 2139 data
28 — 1
Halaman 9 dari 12 halamanMenimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arladh bois ac Jl Le pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
16 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
15 — 1
Ykterbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P. 3) berupa Keputusan Menter!
15 — 4
Halaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
9 — 5
Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menter!
22 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Sendi Jayanti
80 — 33
Bagian B.Pelaksanaan Rencana Kerja, Bidang Kesiswaan Lampiran Peraturan Menter!
9 — 5
Oleh karenanyaperkara perubahan identitas atau biodata, sepanjang berhubungan dengan identitasyang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan) bagi orangorang yang beragamaIslam include ke dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter' Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isti ataupunHal.5 dari 9 hal.
24 — 4
permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
12 — 5
Oleh karenanya perkara perubahan identitas atau biodata, sepanjangberhubungan dengan identitas yang termuat dalam akta nikah (baca akta perkawinan)bagi orangorang yang beragama Islam termasuk dalam pengertian perkawinan a quo;Menimbang, bahwa di samping itu secara explisit dalam Pasal 34 ayat (2)Peraturan Menter Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentangPencatatan Nikah ditegaskan Perubahan yang menyangkut biodata suami, istniataupun wali harus berdasarkan kepada putusan (baca penetapan
14 — 1
Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Bantuan Hukumkepada LBH PANGLIMA TASIKMALAYA sebagai Lembaga/OrganisasiBantuan Hukum yang TERAKREDITASI berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan HAM RI No.
13 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
146 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jarak ~=minimal antar bangunan gedung berdasarkanKeputusan Menter i PU No. 441/KPTS/1998 yangdiperbaharui/diganti dengan Peraturan Menteri PU No.29/PRT/M/2006 Bagian IIIl.2.1.2.e.iv. yang menentukanpada daerah intensitas bangunan padat/rapat, makagaris sempadan samping dan belakang bangunan harusmemenuhi persyaratan: (1) dst... (2) struktur danpondasi bangunan terluar harus' berjarak sekurangkurangnya 10 cm ke arah dalam batas' pekarangan,kecuali untuk bangunan rumah tinggal ;c.
Bahwa secaraprinsip sama sekali tidak adapertentangan antara Peraturan Bupati Banyumas Nomor98 Tahun 2008 dengan Peraturan perundang undanganyang lebih tinggi termasuk Keputusan Menter iPekerjaan Umum Nomor 10 KPTS/2000 tentang KetentuanTeknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran padaBangunan Gedung dan Lingkungan.
9 — 3
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter!
35 — 5
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
HARIYONO SH
Terdakwa:
DODI als DODI bin BASRI
24 — 6
dapat di edarkan setelah mendaat iinedar dari menteri, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesual dengan ketentuan dalam undangundang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam undangundang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatHalaman 24 dari 35 Putusan Nomor 825/Pid.Sus/2020/PN Jmbketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
dapat di edarkan setelah mendaat iinedar dari menteri, berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009tentang Narkotika menerangkan Bahwa narkotika hanya dapat disalurkanoleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahsesuai dengan ketentuan dalam undang undang ini,sehingga berdasarkanketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuatketetentuan dimana dalam hal penguasaan , kepemilikan , peredaran,penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menter
12 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :ea dcnally ba gic Lic sil cgle abelf pactArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanHal 10 dari 12 hal, Pen.
15 — 5
, ( dua ratus ribu rupiah ) dengan carabertemu langsung didepan Pasar Baru, Pecenongan Jakarta Pusat;Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sarif ( belumtertangkap ) pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar pukul 20.30 wibdengan cara membeli seharga Rp.200.000, ( dua ratus ribu rupiah ) dengan carabertemu langsung didepan Pasar Baru Pencenongan Jakarta Pusat;Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan menguasai narkotika Golongan 1bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menter
43 — 2
Halaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
1283 — 381
Fotokopi Keputusan Menter iKebudayaan Republik Indonesia,jawabannya;dalil gugatannyaberikutA.n. PENGGUGAT,15092009, yangKabupaten Karo.Ngandi Ginting10/AR/1992, yangUrusan Agama,Serdang.(P.2) ;(Pribumi), A.n.26/6/1998, yangMamak, KecamatanPendidikan Dantentang Pensiun,Nomor : C02495/KEP/13/92, tanggal 08 Mei 1992,yang dikeluarkan oleh A.n. MenteriKebudayaan RI.(P.4);5.