Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.Membaca akte pernyataan permohonan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Palopo, yang menerangkan bahwapada tanggal 21 Juni 2019 kuasa hukum kuasa hukum Para Pembandingsemula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan permohonanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor45/Pdt.G/2018/PN Plp, tanggal 13 Juni 2019, dan permohonan bandingtersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa hukumPara

Pertama haruslah dikuatkan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum ParaPembanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan olehUndangundang, karena itu permohonan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa setelan Pengadilan Tinggi Makassarmemeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkarabeserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor45

pertimbangan hukum Pengadilan TingkatPertama telah tepat dan benar oleh karena telah mempertimbangkangugatan, jawaban serta faktafakta hukum yang telah terungkap dalampersidangan berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh para pihak, olehkarena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama di ambil alihsebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutusperkara ini pada tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut maka putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor45

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor45/Pdt.G/2018/PN Plp, tanggal 13 Juni 2019 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

Rp.5000,(lima ribu rupiah);Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnyasecara lisan, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringananhukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya.Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulaidari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa PenuntutUmum dan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis HakimPengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan Nomor45

;Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2020,sebagaimana tertuang dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yangdibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Tnr.

formalpermintaan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa Terdakwa sampai dengan perkara ini diperiksa diPengadilan Tinggi Kalimantan Timur tidak mengajukan memori bandingsehingga tidak dapat diketahul apa yang menjadi dasar permohonan bandingterhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajaridengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acarapersidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor45

Nomor 102/PID/2020/PT SMR.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor45/Pid.Sus/2020/PN Tnr. tanggal 1 April 2020 yang dimintakan bandingtersebut;MENGADILI SENDIRI :Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat dakwaan Primair danSubsidair dari Penuntut Umum tersebut;Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsiadir dari PenuntutUmum tersebut;Menyatakan Terdakwa RAHMAN MUSLIMIN ALS. ARMAN BIN.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor45/G/2019/PTUN Kdi., tanggal 23 Januari 2020;5.

Tigaratus tiga puluh satu ribu ); Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang yandiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis , tanggal23 Januari 2020 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat dan tanpa dihadirioleh Tergugat II Intervensi maupun Kuasanya dan Penggugat maupunkuasanya;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telahmengajukan surat permohonan banding yang diterima oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor45

belah pihak yang berperkara danpara saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Pemohon dalam surat Permohonan nyatertanggal 03 Januari 2011 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor:0048/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonannceraitalak terhadap Termohon dengan uraian/alasansebagai berikut1.Bahwa pada tanggal O01 Februari 2005, Pemohon menikahdengan Termohon dan dicatat oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan,Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor45

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban Nomor45/02/11/2005 Tanggal Ol Februari 2005; (P.1.)Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohontidak keberatan dan membenarkannya.

SUMIYATI, beralamat di Jalan Komplek Keuangan Nomor45 RT 001/RW 005,Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding IV semulaTergugat Konpensi IV/Penggugat Rekonpensi III;e.

NURJANAH, beralamat di Jalan Komplek Keuangan Nomor45 RT 001/RW 005,Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak,Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding V semulaTergugat Konpensi V/Penggugat Rekonpensi IV;f.MULYADI, beralamat di Jalan Komplek Keuangan Nomor 45 RT001/RW 005,Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, KotaHalaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 676/PDT/2014/PT.DKI.Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Terbanding VI semula TergugatKonpensi VI/Penggugat Rekonpensi V;g.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 14Februari 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXKabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor45/05/IV2008 tanggal 14 Februari 2008;2.

permohonan Pemohonadalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa KompentensiAbsolut dan Kompentensi Relatif dalam perkara ini sebagaimana bukti P.1,Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenangPengadilan Agama Pati;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangansuami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 14Februari 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXKabupaten Pati sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor45

HUSNIMACHFUD) mempunyai harta berupa rumah/tanah Sertifikat Hak Milik Nomor45, Desa Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur,Gambar situasi No. 1421 Tahun 1981, tertulis pemegang hak ABU BAKARBIN MACHFUD adalah orang tua dari Pemohon 1 dan mertua dari pemohon2.Bahwa benar sekarang Pemohon II NAJWA SALEH BAHANAN hendakmenjual rumah / tanah tersebut diatas untuk membiayai hidup dan Pemohon NAIMA MAHFUD juga hendak menjual rumah/tanah tersebut untukkeperluannnya ;2.

HUSNIMACHFUD) mempunyai harta berupa rumah/tanah Sertifikat Hak Milik Nomor45, Desa Candi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur,Gambar situasi No. 1421 Tahun 1981, tertulis pemegang hak ABU BAKARBIN MACHFUD adalah orang tua dari Pemohon 1 dan mertua dari pemohon2.Bahwa benar sekarang Pemohon II NAJWA SALEH BAHANAN hendakmenjual rumah / tanah tersebut diatas untuk membiayai hidup dan Pemohon NAIMA MAHFUD juga hendak menjual rumah/tanah tersebut untukkeperluannnya ;Menimbang, bahwa

(lima ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telahmenyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi padatanggal 30 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari akta permintaan bandingnomor 9/Akta.Pid.Banding/2018/PN.Kbu;Membaca surat pemberitahuan permintaan bading nomor45/Pid.Sus/2018/PN.Kbu tanggal 31 Mei 2018 permintaan banding tersebutoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi telah memberitahukankepada Jaksa Penuntut Umum dengan cara seksama;Menimbang,

Terdakwa dihukum seperti tersebut dalamamar putusan dibawah ini;Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhnkan kepada Terdakwa bukanmerupakan balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan, melainkanharus bisa memberikan pelajaran dan kesempatan untuk berbuat lebih baikdalam masyarakat, sehingga pidana tersebut harus diringankan sebagaimanatersebut dalam amar putusan dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasmaka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 30 Mei 2018 nomor45

PENGADILAN NEGERI PASIR PENGARAIAN Model :08/Pid/PNKOMPLEK PERKANTORAN PEMDA ROKAN HULUJALAN KEADILAN NO.6 Catatan putusan yang dibuat oleh HakimPASIR PENGARAIAN Pengadilan Negeri dalam daftar catatan Perkara(Pasal 205 KUHAP UU No.8 tahun 1981)Nomor45 /Pid.C/2020/PN.PrpCatatan dari Persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri PasirPengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan denganacara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa :Nama : PONIMIN Bin SAUNTempat/Tgl.

./2017/PN.Sgn tentang Penunjukan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini :Telah memperhatikan Surat Penetapan Hakim tanggal 3 Maret 2017 Nomor45/Pen.Pdt.P./2017/PN Sgn tentang Penetapan Hari Sidang ;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;Telah mendengar Permohonan tertulis Pemohon pada hari Rabu tanggal 8Maret 2017 tersebut pada pokoknya Pemohon mencabut permohonannya;Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan Pencabutan permohonan dariPemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa

No 45/Padt.P/2021/PA.Ut;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17Februari 2021 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah, yang telah didaftardiKepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor45/Pdt.P/2021/PA.Utj, tanggal 19 Februari 2021, mengajukan dailildalil sebagaiberikut:1.Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahanpada tanggal 24 Oktober 2017 di Alamat Simpang Buntal RT. 002, RW.003, Kepenghuluan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan,

No 45/Pdt.P/2021/PA.Ut;Nikah para Pemohon sesuai dengan dengan surat pengumumannya Nomor45/Pdt.P/2021/PA.Utj tanggal 22 Februari 2021;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan para Pemohon diwakiliKuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;Bahwa, Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan suratkuasa khusus tertanggal 17 Februari yang terdaftar pada register surat kuasaPengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 128/SK/2/2020 tanggal 18 Februari2021, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan

Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990;Bahwa, Termohon oleh Majelis Hakim telah diberi kKesempatan selama6 (enam) bulan untuk mengurus Surat Keterangan Melakukan Perceraiankepada Pejabat yang berwenang, akan tetapi setelah enam bulan berjalan,ternyata Termohon belum mendapatkan Surat Keterangan Perceraiandimaksud;Hal. 3 dari 9 hal.

Putusan adalah kesimpulan dari ketentuan undangundang yang diterapbkan dan dihubungkan dengan hasil pembuktian dipersidangan;Menimbang, bahwa ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor45 Tahun 990 adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukanmerupakan Hukum Acara maupun Hukum Materiil dari Hukum Perkawinan,maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenanganPejabat Tata Usaha Negara dan diluar materi pokok permohonan perceraianyang diajukan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim

Bahwa Pemohon dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNomor : 45/PDT.G/2015/PNJKT.SEL, yang putusannya sudah berkekuatanhukum tetap, adalah sebagai pihak Penggugat ;oa Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor45/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL, yang telah berkekuatan hukum tetap,amarnya sebagai berikut :Mengadili:1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidakhadir ;2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;3.

Bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan melalui surattertanggal 1 Juni 2015 kepada Termohon, agar Termohon menetapkankeputusan mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri JakartaSelatan Nomor : 45/PDT.G/2015/PN.JKT.SEL, yang telah berkekuatanhukum tetap, sesuai dengan Peraturan Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2011tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan;Bahwa keputusan dari Termohon yang Pemohon mohonkan, untukmelaksanakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor45

Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor45/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL, tanggal 27 April 2015 tidak ada yangmenyatakan agar Termohon menerbitkan Surat Keputusan yang dimohonoleh Pemohon, namun Amar Putusan Nomor 8 tersebut hanya MenyatakanPenggugat berhak untuk mencatatkan putusan perkara ini dalam bukutanah Hak Milik Nomor : 114/Petukangan Selatan dan Penggugat berhakuntuk mendapatkan Sertipikat Pengganti atas Hak Milik Nomor114/Petukangan Selatan yang merupakan kewenangan Kepala KantorPertanahan

yang bersangkutan, adalah merupakan satukesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telahmengajukan jawaban tertanggal 2 November 2015;Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknyamemohon agar diwajibkan kepada Termohon untuk menerbitkan keputusantentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor45

dalampersidangan;Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha untukmenasehati Penggugat, agar mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasildan upaya mediasi untuk perkara ini tidak dilaksanakankarena Tergugat tidak hadir;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan buktiSurat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan Nomor45

saksimenjelaskan latar belakang pengetahuan tersebutbersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karenaketerangan saksi tersebut telah memenuhi syaratketerangan saksi sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapatditerima ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbuktiPenggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikahpada tanggal 12 Juli 2006 di hadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenamas KabupatenBarito Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor45

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor45/PID.Sus/2016/PN.Krgtanggal1 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1. Menyatakan Terdakwa SRI RAHAYU, S.Pd. Binti W. SURONO, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMenggadaikan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tanpapersetujuan tertulis dari Penerima Gadai;2.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor223/Pid.Sus/2016/PT.SMG. tanggal 14 September 2016 yang amarlengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor45/Pid.Sus/2016/PN.Krg, tanggal 1 Juli 2016, yang dimintakan bandingtersebut sekedar mengenai lamanya masa percobaan yang harus dijalanioleh Terdakwa dan syarat khusus

Mesin: DP93931 atas nama SRIRAHAYU, DRA;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dilampirkan dalamberkas perkara; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam duatingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapbkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor45/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Krg., yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Karanganyaryang menerangkan, bahwa pada tanggal 11Oktober2016Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,(dua ribu rupiah).Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor45/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 24 Mei 2021 yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa ALNOFERTA GINTING Als Nover telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindakpidana TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN BUKANTANAMAN sebagaimana dalam dakwan Alternatif Pertama ;2.

Pertama, MajelisHakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertamadimana putusan tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwadan telah mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yangmeringankan atas diri Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara inHalaman 11 dari 13 Putusan Nomor 918/Pid.Sus/2021/PT MDNdengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahne Nomor45

maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebaniuntuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalamtingkat banding;Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima Permintaan Banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum tersebut; Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor45

Lagenang, RT. 002 RW.011, Desa Langam, Kecamatan Lopok,Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebutsebagai : Pemohon II;Pemohon dan Pemohon II dalam perkara ini secara bersamasamadisebut sebagai Para PemohonPengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat terkait dengan perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il serta memeriksabuktibukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor45

Berdasar kepada Surat Keputusan Kuasa PenggunaPentapan Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Sub, Halaman 7 dari 9 halamanAnggaran Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor45/Pdt.P/2022/PA.Sub, tanggal 07 Februari 2022, selanjutnya biaya perkaraa quo dibebankan kepada Negara Republik Indonesia melalui DIPAPengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun Anggaran 2022;Mengingat, Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembalidengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009

1KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBatam tanggal 11 Oktober 2017 sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa LA VAN GIANG bersalah melakukan tindakpidana mereka yang melakukan memiliki dan/atau mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikandi ZEEI yang tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan),sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggarPasal 93 Ayat (2) juncto Pasal 27 Ayat (2) UndangUndang RI Nomor45

Sus/2018Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 85 Juncto Pasal 9 Ayat (1) UndangUndang Nomor45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun2004 tentang Perikanan Juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf b

PilubangNagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angke Kabupaten Agam(0 kS> 0) 0) PEMOHON:Dimana Pemohon pada persidangan yang telah ditentukan pada hari Senintanggal 8 Oktober 2018 lalu mencabut secara lisan Permohonannya tertanggal 8Oktoberi 2018;PENGADILAN NEGERI tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonantertanggal 25 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Lubuk Basung pada tanggal 28 September 2018 dibawah register nomor45

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon danTermohon telah hadir di persidangan;Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidakberhasil;Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi aturanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 bellum mendapat Surat Keterangan/rekomendasi dariatasannya

tetap ingin rukundengan Pemohon dan berkeberatan bercerai dengan Pemohon; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halhalyang tertera pada berita acara sidang di mana merupakan bagian yang tidakterpisahkan dengan putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana terurai di atas ;wonnn Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil belum memenuhi aturanPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor45