Ditemukan 929 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 21-12-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1030/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GM AUTOWORLD INDONESIA
6035 Berkekuatan Hukum Tetap
  • GM AUTOWORLD INDONESIA, tempat kedudukan diJalan Raya Bekasi KM. 27, Medan Satria, Bekasi;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkanketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak.Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali;1.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIINA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014, atas nama PT.
    Dengan demikianmaka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 tersebut harus dibatalkan;V.
    Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 tanggal 4 Maret 2014 yangmenyatakan: Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP1211/WPJ.07/2012 tanggal 27 Juni 2012 tentang Keberatan atas SuratKetetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009Nomor 00031/406/09/431/11 tanggal 8 April 2011, atas nama : PT.
Putus : 29-10-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. LINCOLN ELECTRIC INDONESIA,
4222 Berkekuatan Hukum Tetap
  • LINCOLN ELECTRIC INDONESIA, tempat kedudukan diJalan Inti Raya No. 12A Hyundai Industrial Estate Lemahabang,Cikarang, Bekasi 17550;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put51656/PP/M.IIIB/15/2014, Tanggal 27 Maret 2014yang telah
    Inti Raya No. 12A Hyundai IndustrialEstate, Lemahabang, Cikarang,Bekasi 17550, sehingga perhitungan PajakPenghasilanTahun Pajak2007 menjadi sebagai berikut:Penghasilan/(Rugi) Neto (Rp. 1.200.189.648,00)Penghasilan Kena Pajak Rp. 0,00Pajak Penghasilan terutang Rp. 0,00Kredit Pajak Rp. 419.456943,00Pajak Penghasilan Kurang/(Lebih) Dibayar (Rp. 419.456943,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put51656/PP/M.IIIB/15/2014, Tanggal
    Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketapeninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo,pada intinya antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 43 Alinea ke6 ke 8 Putusan Pengadilan Pajak nomorPut51656/PP/M.IIIB/15/2014;Bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap buktibuktidan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalampersidangan, Majelis berpendapat bahwa Terbanding telahmengabaikan buktibukti yang diberikan oleh Pemohon Banding yangnotabenenya
    ;d) Bahwa dalam amar pertimbangannya Majelis menyatakan :Halaman 43 Alinea ke6 ke 8 Putusan Pengadilan PajakNomor: Put51656/PP/M.IIIB/15/2014;bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penilaian terhadap buktibukti dan keterangan yang disampaikan oleh para pihak dalampersidangan, Majelis berpendapat bahwa Terbanding telahmengabaikan buktibukti yang diberikan oleh Pemohon Bandingyang notabenenya merupakan bukti pendukung atas kebenaranBiaya Lainnya (Other Cost of Sales) yang dikoreksi olehTerbanding;bahwa
    ;Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum (fundamentum petendi)tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyatanyata PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) dapat membuktikan kebenarandalildaliinya bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.51656/PP/M.IIIB/15/2014 tanggal 27 Maret 2014 tidak sesuai denganketentuan Peraturan PerundangUndangan perpajakan yang berlaku.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 803/B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. NSK BEARINGS MANUFACTURING INDONESIA
70107 Berkekuatan Hukum Tetap
  • NSK BEARINGS MANUFACTURING INDONESIA, tempatkedudukan di Kawasan Berikat MM2100 Blok M4, IndustrialTown, Cikarang Barat, Bekasi, 17520;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.50615/PP/M.XIl B/15/2014 tanggal 24 Februari 2014 yang
    Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.50615/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 24 Februari 2014 diajukan Peninjauan Kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 tentang Pengadilan Pajak :Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;ll. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori PeninjauanKembali;1.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50615/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 24 Februari 2014, atas nama PT. NSKBearings Manufacturing Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut danHalaman 12 dari 27 halaman.
    /2014 tanggal 24 Februari 2014 harusdibatalkan.V.
    Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.50615/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 24 Februari 2014 yangmenyatakan:Halaman 24 dari 27 halaman.
Putus : 16-10-2019 — Upload : 20-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3321/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT KALIMANTAN CITRA BARA
3616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Rasuna Said X1 Kav. 12, Jakarta, yangdiwakili oleh Ulina Fitriani, selaku Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut52107/PP/M.IIIB/15/2014, tanggal 24 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya
    157.633.484.511,00) (199017.505.581 1.284.021 arePenghasilan Kena Pajak PPh Terutang Kredit Pajak 7.037.592.527,00 7.050.592.527,00 13.000.000,00aeerar = Kurang/(Lebih) (7.037.592.527,00) (7.050.592.527,00) 43.000.000,00 Sanksi administrasi = = Jumlah yang masihharus/(lebih) (7.037.592.527,00) (7.050.592.527,00) 13.000.000,00dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 12 Januari 2011;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut52107/PP/M.1IIB/15
    /2014, tanggal 24 April 2014, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP2299/WPJ.04/2010tanggal 01 September 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan PajakLebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor:00106/406/07/062/09 tanggal 27 Agustus 2009, atas nama: PT.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.52107/PP/M.IIIB/15/2014 tanggal 24 April 2014 terkait sengketa a quo, karena telahdibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/20193.2.
Register : 18-09-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 792 B/PK/PJK/2015
Tanggal 30 Nopember 2015 — PT. ENERGI MEGA PERSADA, TBK VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
6431 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./2015tanggal 17 Juni 2015;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor Put.56273/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 21 Oktober 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding
    Energi Mega Persada, Tbk, NPWP 02.091.654.0081.000,beralamat di Gedung Bakrie Tower Lantai 32, Rasuna Epicentrum, Jalan H.R.Rasuna Said, Karet, Kuningan, Jakarta Selatan.Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.56273/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 21 Oktober 2014, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 07 November 2014, kemudian terhadapnya olehPemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat
    Terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put56273/PP/M.IIIA/15/2014 tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali mengajukanPeninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia,Halaman 19 dari 28 halaman. Putusan Nomor 792/B/PK/PJK/2015berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangUndang PengadilanPajak, karena putusan Pengadilan Pajak dalam perkara a quo, nyatanyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganyang berlaku (penekanan diberikan);Il. DISKUSIHUKUMA.
    Pendapat dan Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.Berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 56273/PP/M.IIIA/15/2014 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyatakan berberapahal sebagai berikut:1. Terkait Koreksi Penghasilan dari Luar Usaha.Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkesimpulan koreksi Terbandingsebesar Rp241.470.074.949,00 telah benar dan tetapmempertahankan;2.
    ENERGI MEGA PERSADA, Tbk dan membatalkan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.56273/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 21 Oktober2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili Kembali perkara ini dengan amarsebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca danmempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon PeninjauanKembali, namun tidak ditemukan halhal yang dapat melemahkan alasanPeninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa dengan
Putus : 10-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1594 B/PK/PJK/2017
Tanggal 10 Oktober 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PABRIK CAT DAN TINTA PACIFIC
20249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1594/B/PK/PJK/2017Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58177/PP/M.XIVA/15/2014, tanggal 04 Desember 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagaiberikut:Ketentuan FormilBahwa SKPKB Pajak Penghasilan Badan Nomor 00029/206/06/052/08tanggal 12 September 2008 dengan jumlah pajak
    NihilKredit Pajak Rp. 25.006.607,00PPh yang Dibayar Sendiri Rp. 744.576.363,00Jumlah PPh yang Lebih Bayar Rp. 769.582.970,00;Bahwa demikianlah permohonan banding Pemohon Banding dan kiranyaBapak berkenan untuk mempertimbangkan serta mengambil keputusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.58177/PP/M.XIVA/15/2014, tanggal 04 Desember 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Bandingterhadap
    Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.58177/PP/M.XIVA/15/2014 tanggal 4 Desember 2014 diajukanPeninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.
    Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.58177/PP/M.XIVA/15/2014 tanggal 4 Desember 2014, atas nama:PT Pabrik Cat dan Tinta Pacific, (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) dengan cara disampaikan secara langsung pada tanggal08 Januari 2015 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan SuratTerpadu nomor 201501080477;2.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 UndangUndang Pengadilan Pajak, makapengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan PajakNomor: Put.58177/PP/M.XIVA/15/2014 tanggal 4 Desember 2014 inimasih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UndangundangPengadilan Pajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktupengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut denganPermohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimanatelah
Putus : 06-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1918/B/PK/PJK/2017
Tanggal 6 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CAHAYA MOTORINDO PUTRA
258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • menjadi tidak tepat serta menghasilkanputusan yang nyatanyata tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan (contra legem), khususnya peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;1.Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketapeninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan a quo,antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 1820:Bahwa koreksi atas Objek Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakDesember 2010, mengacu bahwa dalam Putusan Pengadilan PajakNomor Put54404/PP/MXVA/15
    /2014, Majelis berpendapat sebagaiberikut:1.
    sebesarRp.454.144.670,00;Bahwa berdasarkan bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan,keterangan Para Pihak, peraturan perundangundangan yang berlaku,dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapatmembuktikan bahwa terdapat diskon atau potongan Penjualan Tahun2009 sebesar Rp.454.144.670,00, sehingga Majelis berkesimpulankoreksi Terbanding atas Potongan Penjualan sebesarRp.454.144.670,00 tidak dapat dipertahankan;Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put54404/PP/MXVA/15
    /2014;Bahwa terhadap Putusan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put54404/PP/MXVA/15/2014 telah diajukan permohonan PeninjauanKembali ke Mahkamah Agung dan karena pokok sengketa dalammemori peninjauan kembali ini berkaitan dengan sengketa di PPhBadan maka dailildalil Pemohon Peninjauan Kembali yangdiutarakan di memori ini masih berkaitan dengan dalildalil hukumdalam memori peninjauan kembali atas Putusan PutusanPengadilan Pajak Nomor Put 54404/PP/MXVA/15/2014;Bahwa dalildalil/argumen yang diutarakan dalam
    peninjauankembali terhadap Putusan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put54404/PP/MXVA/15/2014 adalah sebagaimana dituangkan dalamparagraf berikut di bawah;Sengketa Peredaran Usaha berupa Potongan Penjualan sebesarRp454.144.670,00;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksiPotongan Penjualan sebesar Rp454.144.670,00 karena terdapatdiskon penjualan yang tidak terdapat pencatatannya dan tidakdidukung dengan bukti/faktur penjualan;Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksiPemohon
Register : 11-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 B/PK/PJK/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. STARCH SOLUTION INTERNATIONAL;
4221 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikianmaka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52306/PP/M.1A/15/2014 tanggal 05 Mei 2014 tersebut harus dibatalkan.B.
    Dengan demikianmaka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52306/PP/M.1A/15/2014 tanggal 05 Mei 2014 tersebut harus dibatalkan.C. Atas sengketa tentang koreksi Biaya Canteen IngredientsReimbursement sebesar US$ 1,655.18 yang tidak dipertahankanoleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.Halaman 23 dari 33 halaman.
    Dengan demikian maka Putusan Pengadilan PajakNomor Put.52306/PP/M.1A/15/2014 tanggal 05 Mei 2014tersebut harus dibatalkan.D. Atas sengketa tentang koreksi Biaya Canteen Ingredients sebesarUS$ 988.22 yang tidak dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak.1.
    Dengan demikian maka Putusan Pengadilan PajakNomor Put.52306/PP/M.1A/15/2014 tanggal 05 Mei 2014tersebut harus dibatalkan.E.
    Dengan demikianmaka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52306/PP/M.1A/15/2014 tanggal 05 Mei 2014 tersebut harus dibatalkan.Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.52306/PP/M.IA/15/2014 tanggal 05 Mei 2014 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP63/WPJ.07/2013 tanggal 14 Januari2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPenghasilan Badan Tahun Pajak 2010 Nomor 00002/406
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINAR MAS SPECIALITY MINERALS;
5338 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin No. 51, JakartaPusat;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.57061/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 11 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Pemohon
    Putusan Nomor 41/B/PK/PJK/2017 Uraian MenurutPemohon Banding(Rp)Penghasilan Neto 295.511.3815Kompensasi Rugi 0Penghasilan Kena Pajak 295.511.315Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 69.165.730 Kredit Pajak 1.544.093.483PPh Kurang / (Lebih) Bayar (1.474.927.753)Sanksi Administrasi 0Jumlah PPh yang masih harus / (lebih) (1.474.927.753)Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan PajakPUT.57061/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 11 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan
    Thamrin No. 51, Jakarta Pusat, sehinggaperhitungan menjadi sebagai berikut:Penghasilan Netto Rp 295.511.315,00Pajak Penghasilan Terutang Rp 69.165.730,00Kredit Pajak Rp1.544.093.483,00PPh kurang/lebih dibayar (Rp1.474.927.753,00)Sanksi Administrasi Rp 0,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar (Rp1.474.927.753,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.57061/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 11 November 2014, diberitahukankepada Pemohon
    Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.57061/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014 diajukanPeninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e UndangundangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak:Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasansebagai berikut:e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidak sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;ll. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali1.
    Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.57061/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014, atas nama:PT Sinar Mas Speciality Minerals, (Termohon PeninjauanKembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patutdan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon PeninjauanHalaman 8 dari 35 halaman.
Putus : 30-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT TH INDO PLANTATIONS
6848 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa atas amar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim PengadilanPajak Put.52416/PP/M.XIIIB/15/2014 tanggal 8 Mei 2014yang tidakHalaman 24 dari 91 halaman.
    Bahwa atas amar pertimbangan dan putusan Majelis Hakim PengadilanPajak Put.52416/PP/M.XIIIB/15/2014 tanggal 8 Mei 2014yang tidakmempertahankan koreksi a quo, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :a.
    /2014 tanggal 8 Mei 2014, terkait dengan sengketaa quo, tersebut harus dibatalkan;1.2.
    /2014 tanggal 8 Mei 2014, terkait dengan sengketaa quo, tersebut harus dibatalkan;C.
    /2014 tanggal 8 Mei 2014, terkait dengansengketa a quo, tersebut harus dibatalkan;D.
Register : 03-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk (d/h. PT. LIPPO BANK);
155101 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 40/B/PK/PJK/2017Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT57056/PP/M.IIIA/15/2014, tanggal 11 November 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Pemohon PeninjauanKembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:A. Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Banding1.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.57056/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014, atas nama PT.Bank Agroniaga (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehHalaman 16 dari 48 halaman.
    Bahwa berdasarkan penelitian terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan,Laporan Penelitian Keberatan, Laporan Sidang, Aturan Perpajakan yangPengadilan Pajak Put.57056/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November 2014 dapat disampaikanfaktafakta sebagai berikut:Positif Biaya Penyisihan Aktiva ProduksiRp64.280.989.692,00.I. 1.terkait serta Putusan Nomor:.
    Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangattidak setuju dengan amar pertimbangan dan amar putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak terkait sengketa a quo sebagaimanatertuang dalam Put. 57056/PP/M.IIIA/15/2014 tanggal 11 November2014, dengan pertimbangan sebagai berikut:Koreksi Positif Biaya Penyisihan Aktiva Produksi sebesarRp64.280.989.692,00..1.
    /2014 tanggal 11 November 2014, yangterkait dengan sengketa a quo, harus dibatalkan;lll.
Putus : 25-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 636/B/PK/PJK/2017
Tanggal 25 April 2017 — PT. KRIDATAMA LANCAR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jakarta, 10350;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042 Jakarta, 12190;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telahmengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan PengadilanPajak Nomor: PUT. 53070/PP/M.XB/15
    /2014, tanggal 11 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP131/WPJ.06/2012tanggal 31 Januari 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00125/406/08/062/10 tanggal 16 November 2010, atas nama : PT.
    Thamrin Kav. 2830, Rt. 9Rw. 05, Jakarta 10350, sehingga Penghitungan Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008, menjadi sebagai berikut :Penghasilan Neto Rp 145.031.415.819,00Kompensasi Kerugian Rp 0,00Penghasilan Kena Pajak Rp 145.031.415.819,00PPh Terutang Rp 43.509.424.746,00Kredit Pajak Rp 64.370.661.130,00PPh Kurang (Lebih) Bayar Rp (20.861.236.384,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 53070/PP/M.XB/15/2014, tanggal
    Biaya Usaha Lainnya yang terdiri dari COGS Selling Expense CPOsebesar Rp. 3.321.613.811,00;Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)membaca, memeriksa, dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53070/PP/M.XB/15/2014 tanggal 11 Juni 2014, maka dengan ini menyatakansangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena MajelisHakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) danperaturan
    /2014 tanggal 11 Juni 2014 yang menyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Bandingterhadap keputusan Terbanding Nomor KEP131/WPJ.06/2012 tanggal 31Januari 2012 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 No. 00125/406/08/062/10 tanggal 16 November 2010, atas nama: PT.
Register : 18-12-2013 — Putus : 18-08-2014 — Upload : 25-06-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT-54377/PP/M.VIII/13/2014
Tanggal 18 Agustus 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
12338
  • Banding tanpa nomor tanggal 13 Desember 2013 atas SuratTerbanding Nomor S00158/WPJ.07/KP.1003/2013 tanggal 23 September 2013, tentang PemberitahuanSurat Keberatan Tidak Memenuhi Persyaratan Format atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor 00001/204/03/08 1/12tanggal 9 April 2012;bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen.00374/PP/PM/IV/2014 tanggal 4April 2014 dan Surat Pemberitahuan Sidang Nomor Und110/PAN.15
    /2014 tanggal 23 Mei 2014 danSurat Panggilan Sidang Nomor Pang.044/PAN.15/2014 tanggal 23 Mei 2014 diketahui bahwapersidangan atas sengketa banding yang diajukan oleh Pemohon Banding tersebut di atas telahdilaksanakan sejak tanggal 2 Juni 2014;bahwa pada persidangan tanggal 16 Juni 2014, Pemohon Banding menyampaikan kepada Majelis Surattanpa nomor tanggal 6 Juni 2014 perihal Pernyataan Pencabutan Surat Banding tertanggal 13 Desember2013 mengenai permohonan banding atas Jawaban Keberatan dalam Surat
Putus : 09-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 842/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. EURO DESIGN
4230 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tambakaji Raya No. 2,Tambakaji, Semarang;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak JakartaNomor Put.52657/PP/M.XIV.B/15/2014, Tanggal 21 Mei 2014 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dahulu
    Putusan Nomor 842/B/PK/PJK/2016mendapatkan detail transaksi yang dijadikan dasar koreksi oleh Terbandingsebagaimana dituangkan dalam SPHP sampai dengan surat banding iniPemohon Banding ajukan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta NomorPut.52657/PP/M.XIV.B/15/2014, Tanggal 21 Mei 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1101/WPJ.07/2011 tanggal
    Tambak Aji Raya No. 2, Tambakaji, Semarang, sehinggaperhitungan pajak terutang dan pajak yang lebih dibayar menjadi sebagaiberikut: Penghasilan neto Rp. 2.815.253.654,00Penghasilan Kena Pajak Rp. 2.815.253.000,00Pajak Penghasilan Terutang Rp. 827.075.900,00Kredit Pajak Rp. 860.699.326,00Pajak yang kurang/(lebih) dibayar (Rp. 33.323.426,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Jakarta NomorPut.52657/PP/M.XIV.B/15/2014, Tanggal
    Putusan Nomor 842/B/PK/PJK/2016Nomor Put.52657/PP/M.XIV.B/15/2014, Tanggal 21 Mei 2014, telah dilakukanpada Tanggal 09 Juni 2014, sehingga permohonan tersebut telah melewatitenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara PengajuanPermohonan' peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak diterima
Putus : 21-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1824/B/PK/PJK/2016
Tanggal 21 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CARGIL INDONESIA
102361 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CARGIL INDONESIA, tempat kedudukan di Wisma 46 KotaBNI Lantai 28, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta10220;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut51982/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 21 April 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap
    Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put51982/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 21 April 2014 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP03/WPJ.07/2012 tanggal 6 Januari 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanNomor 00036/206/08/057/10 tanggal 22 Oktober 2010 Tahun Pajak 2008, yangHalaman 16 dari 34 halaman.
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.51982/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 21 April 2014, atas nama PT.Cargill Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula PemohonBanding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak NomorP.586/PAN.Wk/2014 tanggal 05 Mei 2014 dengan cara disampaikansecara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) pada tanggal 13 Mei 2014
    Putusan Nomor 1824/B/PK/PJK/2016Pengadilan Pajak Nomor Put.51982/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 21April 2014 tersebut harus dibatalkan;VI.
    Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.51982/PP/M.XIIB/15/2014 tanggal 21 April 2014 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP03/WPJ.07/2012 tanggal 6 Januari 2012, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PenghasilanBadan Nomor 00036/206/08/057/10 tanggal 22 Oktober 2010 TahunPajak 2008, yang terdaftar dalam berkas perkara Nomor 150627342008,atas nama PT.
Register : 25-01-2016 — Putus : 10-03-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 81 B/PK/PJK/2016
Tanggal 10 Maret 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SARI ADITYA LOKA;
3223 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 81/B/PK/PJK/2016Bahwa terkait hal tersebut, Pemohon Banding mohon dapat diperhitungkanimbalan bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UndangUndang KUPdalam hal permohonan Banding Pemohon Banding dikabulkan;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54587/PP/M.1A/15/2014 tanggal 25 Agustus 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP580/WPUJ.20/2013
    Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54587/PP/M.1A/15/2014 tanggal 25 Agustus 2014, diberitahukan kepadaPemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 September 2014 kemudianterhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU3103/PJ./2014 tanggal 17November 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis diKepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Desember 2014 sebagaimanaternyata) dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA3840
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.54587/PP/M.1A/15/2014 tanggal 25 Agustus 2014, atas nama PT SariAditya Loka (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding),telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajakkepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melalui suratSekretariat Pengadilan Pajak Nomor P.1291/PAN/2014 tanggal 3September 2014 dengan cara disampaikan secara langsung kepadaPemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 11September
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 UndangUndang Pengadilan Pajak, makapengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan PajakNomor Put.54587/PP/M.IA/15/2014 tanggal 25 Agustus 2014 ini masihdalam tenggang waktu yang diizinkan oleh UndangUndang PengadilanPajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan PermohonanPeninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah
    Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)membaca, meneliti, dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan PengadilanPajak Nomor Put.54587/PP/M.IA/15/2014 tanggal 25 Agustus 2014 tersebut,maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan PengadilanPajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan kelirudengan telah mengabaikan faktafakta hukum (rechtsfeit) dan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku
Putus : 20-09-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1774/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 20 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT REA KALTIM PLANTATIONS
3044 Berkekuatan Hukum Tetap
  • di Mid Plaza 2, Lantai 22,Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1011, Jakarta 1022, yangdiwakili oleh Mark Parry, jabatan Presiden Direktur PT ReaKaltim Plantations;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut52062/PP/M.VIIIB/15
    /2014, tanggal 23 April 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Halaman 1 dari 9 halaman.
    41.824.746.00012.529.923.80041.492.501.92054.943.286.76616.465.486.16941.459.104.513286.669.035.00086.000.710.569(33.397.407) (28.962.578.120)(24.993.618.344) (28.962.578.120) (24.993.618.344) Bahwa demikianlah permohonan banding ini Pemohonajukan;BandingBahwa Pemohon Banding berharap penjelasan dan alasan yangPemohon Banding ajukan di atas dapat menjadi bahan pertimbangan MajelisHakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan permohonan bandingPemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 16 September 2011;Put52062/PP/M.VIIIB/15
    /2014,Menimbang,Putusan23 Aprilbahwa amartanggalPengadilan2014,berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:terhadapPajak NomoryangtelahMengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon BandingKeputusanDirektur JenderalPajakNomor/WPJ.14/BD.06/2011 tanggal 28 April 2011, tentang KeberatanPajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan BadanTahun Pajak 2008 Nomor 00012/206/08/725/10 tanggal 22 Juniatas nama PT Rea Kaltim Plantations, NPWP 01.083.701.1725.000,KEP292Wajib2010Halaman
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.52062/PP/M.VIIIB/15/2014 tanggal 23 April 2014, karena Putusan Pengadilantersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.
Putus : 09-02-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1199/B/PK/PJK/2015
Tanggal 9 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. DASA EKA DUA
3318 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepadaTerbanding dan Terbanding telah menolak keberatan dimaksudHalaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 1199/B/PK/PJK/20152.dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, dan Pemohonbanding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak ; bahwa atas sengketa banding PPh Badan tahun 2009, MajelisHakim Pengadilan Pajak telah memeriksa dan memutus sengketatersebut dengan menerbitkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put55608/PP/M.IVB/ 5/2014; bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put55608/PP/M.IVB/15
    /2014, tersebut diputuskan bahwa koreksiTerbanding atas Peredaran Usaha tidak dapat dipertahankansehingga harus dibatalkan;bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat seluruhpertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam memutus sengketa peredaran usaha pada PPh Badan tahun2009, diterapbkan sepenuhnya dalam memeriksa dan memutussengketa DPP PPN Masa Pajak Januari sampai dengan Desember2009;bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulanbahwa koreksi
    /2014; bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put55608/P P/M.IVB/15/2014, tersebut diputuskan bahwa koreksiPemohon Peninjauan Kembali atas Peredaran Usaha tidakdapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 1199/B/PK/PJK/2015 bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapatseluruh pertimbangan yang digunakan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak dalam memutus sengketa peredaran usahapada PPh Badan tahun 2009, diterapkan sepenuhnya dalammemeriksa
    Bahwa koreksi DPP Penyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri sebesar Rp138.119.896,00 terkait dengan koreksiPeredaran Usaha Tahun Pajak 2009 yang telah dibatalkanMajelis Hakim Pengadilan Pajak dalam Putusan PengadilanPajak Nomor :Put55608/PP/M.IVB/15/2014 dan atas PutusanPengadilan Pajak tersebut telah diajukan Peninjauan Kembali keMahkamah Agung oleh Pemohon Peninjauan Kembali denganpertimbangan sebagai berikut :a.
    /2014 atas peredaran usaha yang tidak dapatdipertahankan, sehingga fee atas jasa yang diberikan identor telahdilaporkan dan sesuai dengan komponen peredaran usaha dalamSPT PPh Badan dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangPemohon PK) mengenai perkara a quo tidak dapat dipertahankankarena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Pajak Pertambahan Nilai.b.
Putus : 19-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 517/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. INDOBOGA JAYA MAKMUR
4719 Berkekuatan Hukum Tetap
  • INDOBOGA JAYA MAKMUR, tempat kedudukan di JalanCumi Raya Nomor 3, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara,14440;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50166/PP/M.XII/15/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang telah berkekuatanHalaman
    Putusan Nomor 517/B/PK/PJK/2016Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50166/PP/M.XII/15/2014 tanggal 29 Januari 2014 diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali pada tanggal 17 Februari 2014, kKemudian terhadapnya oleh PemohonPeninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 30 April 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secaratertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal
    Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.50166/PP/M.XII/ 15/2014 tanggal 29 Januari 2014, atas nama PT.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3)juncto Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuanMemori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.50166/PP/M.XII/15/2014 tanggal 29 Januari 2014 ini ini masihdalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UndangundangPengadilan Pajak atau setidaktidaknya antara tenggang waktupengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebutdengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktusebagaimana telah ditentukan
    Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan PajakNomor Put.50166/PP/M.XII/15/2014 tanggal 29 Januari 2014 yangmenyatakan:** Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Terbanding Nomor KEP637/WPJ.07/2010 tanggal 12 Juli2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2007 Nomor 00037/206/07/057/09 tanggal 16 September 2009, atas nama : PT.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230/B/PK/PJK/2016
Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SOUTH PACIFIC VISCOSE
5852 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 padahalaman 103 Putusan a quo disebutkan bahwa Demikian diputusdi Jakarta berdasarkan musyawarah Majelis IIB Pengadilan Pajakdengan susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebagaiberikut:....... dst;3.
    Bahwa Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55880/PP/M.1IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014, diucapkanpada tanggal 03 Oktober 2014;Bahwa oleh karena tidak terdapat tanggal berapa PutusanPengadilan Pajak a quo diputus, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) berpendapat bahwa Putusan PengadilanPajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014, diputus pada tanggalyang sama dengan tanggal pengucapan, yaitu tanggal 03 Oktober2014;4.
    Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1), maka PutusanPengadilan Pajak Nomor Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03Oktober 2014 seharusnya diambil paling lama pada tanggal 03Agustus 2012, kecuali terdapat halhal khusus yang dapatdiperpanjang/diambil paling lama pada tanggal 03 November 2012;5.
    Bahwa faktanya, Put.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober2014 diputus pada tanggal 03 Oktober 2014 dan tidak terdapatKeputusan dari Ketua Pengadilan Pajak untuk memperpanjangjangka waktu persidangan;6. Bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55880/PP/M.IIB/15/2014 tanggal 03 Oktober 2014 diambilmelebihi jangka waktu 12 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal81 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (8) UndangUndang PengadilanPajak;7.
    Bahwa oleh karena itu Put.55880/PP/M.1IIB/15/2014 tanggal 03Oktober 2014 tidak memenuhi ketentuan formal pengambilanputusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) danPasal 81 ayat (3) UndangUndang Pengadilan Pajak;B. Pembahasan Aspek Material:Halaman 32 dari 73 halaman. Putusan Nomor 230/B/PK/PJK/2016B.1.