Ditemukan 1256 data
172 — 60
BDL, Penggugat pernah meminta kepadaHuman Resource Department (HRD) PT. BETAMI Medan (Sdr. Izhar),namun tidak diterima oleh pihak Perusahaan dengan alasan formasi jabatansemula (Personalia) pada PT. BETAMI sudah terisi oleh pekerja lain makaPenggugat dimutasikan ke PT. BDL. 4 Bahwa selama bekerja di PT.
OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, SH
Terdakwa:
BUSMAN SAENI BIN ASWAD ALIAS CA'MANG
29 — 15
ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalHalaman 10 dari 57 halaman Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.PolEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department
ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danHalaman 13 dari 57 halaman Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.PolSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department
forensikberdasarkan Standart Operating Procedure (SOP) 1 tentang ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department
forensikberdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department
OKTAVIANUS STEVANUS TUMUJU, SH
Terdakwa:
ILHAM BIN H. ABD MALIK ALIAS ILLANG
35 — 17
forensikberdasarkan Standart Operating Procedure (SOP) 1 tentang ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department
forensikberdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) 1 tentang ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department
ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalHalaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.PolEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalInstitute of Justice yang berada di bawah Department
ProsedurPemeriksaan Digital Forensik, SOP 10 tentang Akusisi Handphone danSimcard, dan SOP 11 tentang analisa Handphone dan Simcard yangmerujuk kepada Good Practice Guide for Computer Based ElectronicEvidence yang diterbitkan oleh Association of Chief Police Officers(ACPO) dan 7Safe di Inggris, dan Forensic Examination of DigitalEvidence : A Guide for Law Enforcement yang diterbitkan oleh NationalHalaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018/PN.PolInstitute of Justice yang berada di bawah Department
Pembanding/Penggugat II : PT. LAVA MOBILE INDONESIA Diwakili Oleh : Harry Syahputra, SH.,MKn.,CLA
Terbanding/Tergugat I : PT. AVANTA JAYA MANDIRI
Terbanding/Tergugat II : PT. TIGA NUSA ARTHA SEKAWAN
Terbanding/Tergugat III : ALI FIKRI
45 — 24
Bahwa Penggugat II dalam menjalankan usahanya selakurepresentatif Penggugat memperkerjakan Tergugat Ill selaku karyawanyang tergabung dalam posisi finance department yang bertanggung jawabHalaman 5 Putusan Nomor 177/PDT/2020/PT.DKImengurus pembayaranpembayaran dan keuangan Penggugat danPenggugat II terhadap pihak lain termasuk Tergugat dan Tergugat II;12.
kepadaPenggugat II melalui Tergugat III sebesar Rp4.662.146.159, (empat milyarenam ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh enam ribu seratuslima puluh sembilan rupiah) dengan mengalihkannya kepada Tergugat IIharuslah dinyatakan sah menurut hukum sebab Tergugat Ill dalammelakukan komunikasi dengan Tergugat berkaitan dengan permintaanpembayaran sejumlah uang tersebut di atas, telah bertindak mewakili ParaPenggugat atau setidaktidaknya bertindak mewakili Penggugat II dalamjabatannya sebagai finance department
Bahwa dalil gugatan angka 34, angka 35 dan angka 36 haruslahditolak karena seluruh pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat kepada Tergugat II adalah perintah dan permintaan Tergugat Ill selakufinance department yang bekerja pada perusahaan Penggugat II;Berdasarkan seluruh dalil dan alasanalasan tersebut di atas, maka dengansegala kerendahan hati Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa, memutus dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusandengan amar putusan sebagai berikut
19 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Lactogen1 dan Lactogen2 ini merupakan susuformula bayi juga ternyata dalam FORM D (Certificate1411.of Origin Common Effective Preferential TariffSchemeCombined Declaration and Certificate) yangdikeluarkan oleh Bureau of Customs Department ofFinance Republic of the Philippines sebagai negaraasal barang (Lampiran IV), dimana pada Kolom 7 Form D,sangat jelas disebutkan Lactogen1 dan Lactogen 2masuk dalam klasifikasi HS 0402.29.10.00, selanjutnyapada Kolom 11 Form D mengenai "Declaration by theexporter
dengan demikian pendapatMajelis Pengadilan Pajak dalam Putusan PengadilanPajak dalam Halaman 35 paragraf 5 yang menyatakan:"pahwa menurut Majelis, Form D adalah dokumen yangmembuktikan origin/asal barang impor, sehingga Form Dbukanlah dokumen penetapan' klasifikasi pos. tarif"tidak tepat, karena FORM D bukan semata mata sebagaidokumen yang menyatakan asal barang saja tetapi jugapenetapan' klasifikasi pos tarif atas barang yangdiekspor yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12oleh Bureau of Customs Department
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan uraian tersebut tidak terbantahkanlagi bahwa Lactogen1 dan Lactogen2 masuk dalamklasifikasi pos tarif HS.0402.29.10.00;18.Bahwa Lactogen1 dan Lactogen2 ini merupakan susuformula bayi juga ternyata dalam FORM D (Certificateof Origin Common Efective Preferential TariffScheme Combined Declaration and Certificate) yangdikeluarkan oleh Bureau of Customs Department ofFinance Philipina sebagai negara asal barang (LampiranIV), dimana pada Kolom 7 Form OD, sangat' jelasdisebutkan Lactogen1 dan
0402.29.10.00, selanjutnya pada Kolom11 Form D mengenai "Declaration by the exporter"(pernyataan oleh Pengekspor) ditegaskan kembali bahwaapa yang telah dinyatakan dalam FORM D tersebutdinyatakan sudah benar, termasuk jugapengklasifikasian Lactogen 1 dan Lactogen2 ke dalamHS 0402.29.10.00 sudah benar, FORMD bukan semata matasebagai dokumen yang menyatakan asal barang sajatetapi juga penetapan' klasifikasi pos. tarif atasbarang yang diekspor yang dinyatakan telah benar dalamkolom 12 oleh Bureau of Customs Department
20 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
gambaratau logo) ;Merupakan fakta bahwa melalui penilaian menurut PrinsipPenilaian Keamanan Pangan tersebut, Badan POM telahmenyatakan Lactogen 1 sebagai Susu Formula Bayi dan SusuFormula Lanjutan, dengan demikian sudah tepat jikaLactogen 1 masuk dalam klasifikasi pos tarifHS.0402.29.10.00 ;Bahwa Lactogen1 ini merupakan susu formula bayi jugaternyata dalam FORM D (Certificate of Origin CommonEffective Preferential Tariff Scheme CombinedDeclaration and Certificate) yang dikeluarkan olehBureau. of Customs Department
termasuk juga pengklasifikasianLactogen 1 kedalam HS 0402.29.10,00 sudah benar, dengandemikian pendapat Majelis Pengadilan Pajak dalam PutusanPengadilan Pajak dalam halaman 33 paragraf 8 yangmenyatakan : bahwa menurut Majelis, Form D adalahdokumen yang membuktikan origin/asal barang impor,sehingga FORM D bukan semata mata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi juga penetapanklasifikasi pos tarif atas barang yang diexpor yangdinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau ofCustoms Department
26 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan uraian tersebut tidakterbantahkan lagi bahwa Lactogen1 dan Lactogen 2masuk dalam klasifikasi pos tarif HS.0402.29.10.00;Bahwa Lactogen 1 dan Lactogen2 ini merupakan susuformula bayi juga ternyata dalam FORM OD(Certificate of Origin Common EfectivePreferential Tariff Scheme Combined Declarationand Certificate) yang dikeluarkan oleh Bureau ofCustoms Department of Finance Philipina sebagainegara asal barang (Lampiran IV), dimana pada Kolom7 Form D, sangat jelas disebutkan Lactogen1 danLactogen
HS0402.29.10.00, selanjutnya pada Kolom 11 Form Dmengenai "Declaration by the exporter" (pernyataanoleh Pengekspor) ditegaskan kembali bahwa apa yangtelah dinyatakan dalam FORM D tersebut dinyatakansudah benar, termasuk juga pengklasifikasianLactogen 1 dan Lactogen 2 ke dalam HS 0402.29.10.00sudah benar, FORM D bukan~ semata mata sebagaidokumen yang menyatakan asal barang saja tetapijuga penetapan klasifikasi pos tarif atas barangyang diekspor yang dinyatakan telah benar dalamkolom 12 oleh Bureau of Customs Department
28 — 16
pendudukKelurahan Linggasari yang beralamat di Lingkungan Sikuraja RT 03 RW 10 KelurahanLinggasari Kecamatan Ciamis (P.2);3 Fotokopi Surat Keterangan No. 035/SK/06/2012/05 yang dikeluarkan oleh KedutaanBesar Republik Indonesia di Wellington (New Zealand) yang menerangkan bahwa SeliSavitri dan Christopher Wayne Quinlan telah menikah secara sah di Kantor Catatan Sipil,105 Bank Street Whangarei New Zealand pada tanggal 8 April 2009 (P.3);4 Fotokopi Copy of Particulars of Marriage yang dikeluarkan oleh The Department
21 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
penilaian menurut PrinsipPenilaian Keamanan Pangan tersebut, Badan POM telahmenyatakan Lactogen1 dan Lactogen2 sebagai SusuFormula Bayi dan Susu Formula Lanjutan, dengan demikiansudah tepat jika Lactogen1 dan Lactogen 2 masuk dalamklasifikasi Pos Tariff HS.0402.29.10.00.Bahwa Lactogen1 dan Lactogen2 ini merupakan susuformula bayi juga ternyata dalam FORM D (Certificate ofOrigin Common Effective Preferential Tariff SchemeCombined Declaration and Certificate) yang dikeluarkanoleh Bureau of Customs Department
, dengan demikian pendapatMajelis Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajakdalam halaman 53 paragraf 7 yang menyatakan : bahwamenurut Majelis, Form D adalah dokumen yang membuktikanorigin/asal barang impor, sehingga Form D bukanlahdokumen penetapan klasifikasi Pos Tarif tidak tepat,karena FORM D bukan semata mata sebagai dokumen yangmenyatakan sal barang saja tetapi juga penetapanklasifikasi Pos Tarif atas barang yang diexpor yangdinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau ofCustoms Department
31 — 4
Ramayana GroupLantai II Department Store Tebing Tinggi atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli,mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaanorang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatanmana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa MUKHRImemasuki gedung PT.
94 — 48
., karyawan Department Legal PT.
17 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Lactogen1 dan Lactogen2 ini merupakan susu formula bayi juga19.20.ternyata dalam FORM D (Certificate of Origin Common EfectivePreferential Tariff ChemeCombined Declaration and Certicate) yangdikeluarkan oleh Bureau of Customs Department of Finance Philippinasebagai Negara asal barang (Lampiran IV), dimana pada Kolom 7 FormD, sangat jelas disebutkan Lactogen1 dan Lactogen2 masuk dalamklasifikasi HS 0402.29.10.00, selanjutnya pada Kolom 11 Form Dmengenai Declaration by the exporter (pernyataan
oleh Pengekspor)ditegaskan kembali bahwa apa yang telah dinyatakan dalam Form Dtersebut dinyhatakan Department of Finance Philipina sebagai Negaraasal barang (Lampiran IV), dimana pada kolom 7 Form D, sangat jelasdisebutkan Lactogen1 dan Lactogen2 masuk dalam klasifikasi HS0402.29.10.00, selanjutnya pada Kolom 11 Form D mengenaiDeclaration by the exporter (pernyataan oleh Pengekspor) ditegaskankembali bahwa apa yang telah dinyatakan dalam Form D tersebutdinyatakan sudah benar, termasuk juga pengklasifikasian
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
penilaian menurut PrinsipPenilaian Keamanan Pangan tersebut, Badan POM telahmenyatakan Lactogen1 dan Lactogen2 sebagai SusuFormula Bayi dan Susu Formula Lanjutan, dengan demikiansudah tepat jika Lactogen1 dan Lactogen 2 masuk dalamklasifikasi Pos Tariff HS.0402.29.10.00.Bahwa Lactogen1 dan Lactogen2 ini merupakan susuformula bayi juga ternyata dalam FORM D (Certificate ofOrigin Common Effective Preferential Tariff SchemeCombined Declaration and Certificate) yang dikeluarkanoleh Bureau of Customs Department
dengan demikian pendapatMajelis Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajakdalam halaman 53 paragraf 7 yang menyatakan : bahwamenurut Majelis, Form D adalah dokumen yang membuktikanorigin/asal barang impor, sehingga Form D bukanlahdokumen penetapan klasifikasi Pos Tarif tidak tepat,karena FORM D bukan semata mata sebagai dokumen yangmenyatakan asal barang saja tetapi juga penetapanklasifikasi Pos Tarif atas barang yang diexpor yangdinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau ofCustoms Department
27 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemeriksa/PenelitiKeberatan. berikut penjelasan Pemohon Banding atas pengujianraw material tersebut;Selisin Raw Material cfm arus barang Pemeriksa Rp 8.355.528.303,00Laba Bruto Cfm Laporan Auditor 4%Deem Penjualan Raw Material cfm Pemeriksa Rp 8.689.749.643,00bahwa atas selisih Raw Material Cfm arus barang Pemeriksa,bersama ini Pemohon Banding jelaskan rinciannya sebagai berikut:Inventory loss (Rp 1.062.493.743,00)Utility Purchase (Rp 4.789.957.880,00)Good In Transit 2007 (Rp 1.524.148.998,00)LIW Department
13 — 4
Bahwa pada tanggal 1 Maret 2007 telah meninggaldunia suami dari Pemohon yang bernama Alm. diDOHAQATAR karena tabrakan (kecelakaan) dalam keadaan beragama Islam,tempat tinggal terakhir di QATAR, Surat Keterangan Kematian PendudukWNI No. 318/2007 yang dikeluarkan oleh National Health AuthorityPreventive Health Department DohaQatar pada tanggal 05 Maret 2007,selanjutnya disebut Almarhum;Bahwa, kedua orang tua almarhum telah wafat sebelum almarhummenikah;Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah
98 — 51
BAMBANG SULISTIONO, selaku Department Head padaLegal Group PT. Bank Syariah Mandiri;3. CECEP JATMIKA, selaku Officer pada Legal Group PT. BankSyariah Mandiri;4. ABDI RAHMAD NASUTION, selaku Officer pada Legal GroupPT. Bank Syariah Mandiri;5. SLAMET RAHARDJO, selaku Officer pada Legal Group PT.Bank Syariah Mandiri;6. MARIO SATRIA WUAYA, selaku Staff pada Legal Group PT.Bank Syariah Mandiri;7. ARIE DARMA PERMANA, selaku Area Manager pada PT.Bank Syariah Mandiri Area Jayapura;8.
174 — 48
Assistant Manager FrontOffice Department Jakarta IntemationalHilton Hotel (Tahun:19851986) . Management Trainee, Jakarta InternationalHilton Hotel (Tahun :1986). Director of Promotion dan Development, JohnRobert Power School (Tahun : 1986 987) Sekolah Pengembangan Pribadi .Pada tahun 1987 menjadi Assistant Executive Housekeeper, Mandarin OrientalHotel. Juga sebagai Komisaris, PT. Sayap Garuda Indah dari tahun 1988hingga 1998.
225 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jakarta Barat, dengannomor surat: 817/088.36 tertanggal 10 Juni 2011 ;Bahwa Penggugat telah bekerja, pada Tergugat sebagai karyawan kontrakdengan jabatan sebagai Human Resources Department (HRD) Managermulai tanggal 2 Februari 2009 sampai dengan 3 Februari 2010 ;Hal. 1 dari 9 hal.Put.No. 153 K/PDT.SUS/2012Bahwa pada tanggal 3 Februari 2011 Penggugat menandatangani SuratPerjanjian Kerja untuk memperpanjang kontrak dengan Tergugat dan tetapbekerja seperti biasa ;Mengenai poin 2 dan 3 tersebut di atas
126 — 35
311422 tanggal 27 Juli 2012tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai Nilai Pabean,selanjutnya nilai pabean ditetapkan dengan menggunakan nilai transaksi barangidentik, nilai transaksi barang serupa, metode deduksi, metode komputasi, danmetode pengulangan (Fallback) sesuai hirarki penggunaannya;bahwa harga jual Pemohon Banding kepada distributor tidak sebesar harga jual yangtercantum pada label, karena Pemohon Banding memberikan potongan harga kepadadistributor dan/atau department