Pada tahun 2009 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian PelaksanaanAnggaran) Tahun Anggaran 2009 Satuan Kerja Sekretariat DaerahKabupaten Sumbawa Nomor 3263.0/01005.4//2009 Tanggal 31Desember 2008 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 66 Tahun2009 Tanggal 27 Pebruari 2009 sebesar

MP); Pada tahun 2010 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian PelaksanaanAnggaran) Tahun Anggaran 2010 Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 0401/01005.5//2010 Tanggal31 Desember 2009 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 531 Tahun2010 Tanggal 14 April

Pada tahun 2011 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian PelaksanaanAnggaran) Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 0401/01005.5//2010 Tanggal31 Desember 2010 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 364 Tahun2011 Tanggal 2 April 2011 sebesar

Pada tahun 2012 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalMandiri (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanPemberdayaan Masyarakat PerdesaanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri (PNPM MP)Anggaran) Tahun Anggaran 2012 Satuan Kerja Badan PemberdayaanMasyarakat Kabupaten Sumbawa Nomor 7660/01005.5.01/21/2012Tanggal 9 Desember 2011 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 598Tahun 2012 Tanggal O3 April 2012 sebesar Rp.900.000.000,00(sembilan ratus

Pada tahun 2008 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP)Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana BantuanLangsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar IsianPelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2008 Satuan Kerja SekretariatDaerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3263.0/01005//2008 Tanggal 31Desember 2007 dan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 363 Tahun2008 Tanggal 14 April 2008

Laporan bulanan bulan Januari 2011s/d Juni 2011 dan Agustus 20114. 1 (satu) buah dokumen data pokok- laporan UPK PNPM-MPd-Provinsi Jatim5. 1 (satu) bendel proposal usulan UEP Desa Randuagung Tahum 20086. 1 (satu) bendel Proposal pengajuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Reguler di desa Gedung Mas, Desa Ledoktempuro, Desa Banyuputih lor, Desa Salak, desa Ranuwurung, Desa Tunjung Tahun 2009 dan 2010, Kecamatan Randuagung.7. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Kredit (SPK) untuk Usaha Ekonomi Produktif

17. 1 (satu) bendel Surat pengakuan dari Nur Zainab telah menggunakan uang PNPM18. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/167/427.12/2008 tentang : Unit pengelola Kegiatan (UPK) Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Lumajang.19. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/207/427.12/2009 Tentang : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) danUnit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola

dana Bantuan Langsung masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Lumajang Tahun 200920. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/234/427.12/2009 tentang : Perubahan Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/207/427.12/2009 tentang Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM-Mnadiri Perdesaan di Kabupaten Lumajang Tahun 200921. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45

/102/42712/2010 tentang : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Lumajang.22. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/387/427.12/2011 tentang : Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola Dana Bantuan Langsng Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Lumajang Tahun 2011.23. 1(satu) bendel surat konfirmasi pinjaman kepada kelompok 24. 1(satu) bendel BA Musyawarah Antar desa (MAD)

khusus penyelesaian lanjutan.25. 1 (satu) bendel draft standart dan prosedur unit pengelola kegiatan (SOP UPK)26. 1 (satu) bendel penjelasan (petunjuk tekhnis operasional ) PNPM-MPd.27. 1 (satu) bendel surat penetapan camat randuagung tentang : Dana SPP Tahun 2008-2010.

) MandiriPerdesaan Berdasarkan Surat Perintah tugas Satker (PNPM) MandiriPerdesaan Propinsi Jawa, Nomornya saksi lupa tanggal 1 juli 2011;Bahwa Tugas saksi adalah melakukan tugas fasilitasi secara khusus untukbidang keuangan yang berkaitan secara langsung dengan impletasi pengelolandana PNPM Mandiri Pedesaan (termasuk melakukan audit internal) maupunpelestarian dan pengalolaan dana bergulir, serta memberikan bimbingan danatau dukungan teknis dan menajemen kepada pelaku PNPM mandiri pedesaandi Kecamatan

(tigaratus delapan puluh juta rupiah);Bahwa dana PNPM Reguler/dana Program adalah dana yang dicairkan dariKPPN ke rek ke Buku Bank PNPM di BRI kemudian dicairkan Ke kelompokmelalui TPK;Bahwa Dana Perguliran adalah Dana yang diperoleh dari angsurankelompok yang disimpan pada rek SPP ataupun UEP yang kemudiandigulirkan lagi kelompok;Bahwa syaratsyarat yang harus dipenuhi oleh kKeompok untuk menerimadana bantuan PNPM Mandiri Reguler adalah sebagai berikut :Yang mempunyai usaha;1.

Lumajang sekitar bulan desember2011 dan dibuatkan berita acara ;Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;ENY SUJANAH memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa terdakwa dalam Program PNPM MPd Kecamatan Randuangungmenjabat sebagai kasir ;Bahwa saksi mempunyai usaha toko alat tulis dan foto copy di DesaRanduagung yang mana pihak PNPM Mandiri Pedesaan UPK Kec.Randuagung sering foto copy maupun membeli/oon ATK di tempat saksi;Bahwa dalam penyaluran dana PNPM bentuk

Randuagung Kab.Lumajang saksi sebagai peminjam sebesar Rp.10.000.000, (sepuluh jutarupiah), namun sudah saksi kembalikan sebesar Rp.4.600.000, (empat jutaenam ratus ribu rupiah), dan sisanya belum tetapi saksi sanggup melunasi;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Tim Audit Internal Program NasionalPemberdayaa Masyarakat (PNPM) Kab. Lumajang terkait dengan dugaanpenyimpangan dana PNPM dalam bentuk SPP Kec.

Randuagung sejak sekitarbulan Desember 2011 bertempat dirumah;Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan pengakuanpenyimpangan dana PNPM sejak bulan Desember 2011 bertempat di KantorPemberdayaan Kab. Lumajang;Bahwa dalam pengakuan saksi telah menyimpangkan dana PNPM sebesarRp.52.575.000, (lima puluh dua juta lima ratus tujn puluh lima ribu rupiah)dalam bentuk SPP, tetapi pinjaman tersebut saksi tidak pernah lakukan;Bahwa kegiatan PNPM kec.

Hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahunsebagaimana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tersebuttidaklah memberikan efek jera dan tidak mengakomodirrasa keadilan masyarakat karena uang Negara yang telahdi korupsi oleh terdakwa adalah uang dari pengelolaandana PNPM mandiri Perdesaan yang mana program PNPMMandiri Perdesaan tersebut diadakan oleh pemerintahdengan tujuan untuk memberdayakan rumah tanggamiskin sebagaimana dalam petunjuk teknis operasionalPelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri perdesaan

JULIUS PODE, MM dengan berbagai cara sebagimanayang terbukti didepan persidangan dan diuraikan secaralengkap dalam surat tuntutan kami sehingga ia menikmatidana PNPM mandiri perdesaan yang seharusnya dinikmatioleh rumah tangga miskin tersebut tersebut bukan hanyatidak memenuhi tujuan dari diadakannya program PNPMMandiri Perdesaan akan tetapi sangat bertentangan dengantujuan dari program tersebut yang pada pokoknya bertujuanuntuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerjamasyarakat miskin diperdesaan

, selaku yang paling berhakatas dana PNPM Mandiri perdesaan tersebutBahwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun ( Ancamanminimal yang diatur dalam pasal 3 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001, tentang perubahan UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi ) adalah pidana yang sangat rendah dan sangattidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telahmenikmati uang Negara yang

diperuntukan untuk Rumahtangga miskin sebagaimana yang diatur dalam PetunjukOperasional pelaksananaan program PNPM MandiriPerdesaan, dan pidana tersebut tidak memberikan efek jeraserta efek pencegahan sebagaimana yang dikehendaki daritujuan pemidanaan itu sendiri2.

Mandiri Perdesaaan secara terpisah dari danasewa alat berat yang diterima oleh terdakwa, sehingga uangNegara yang bersumber dari dana PNPM Mandiri Perdedsaanyang telah diterima oleh terdakwa yakni sebesar Rp67.295.000, (Enam puluh tujuh juta dua ratus Sembilanpuluh lima ribu rupiah) diyakini talah dinikmati secarakeseluruhan oleh terdakwa sehingga sudah seharusnyaterdakwa dijatuhi pidana denda dan membayar uangpengganti sebagai pemulihan keuangan Negara yang telahdinikmati oleh terdakwa tersebutOleh

Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/201711.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011tanggal

Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).11.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).12.1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor

: 93/HK/KEP/2011tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan(UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan diKabupaten Alor Tahun 2011 (foto copy).13.1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan Alor TengahUtara Lembur Barat Kalabahi, Bank Pembangunan Daerah CabangKalabahi NTT,Nomor Rekening : 013 02.01.1121001 (asli)14.1.

Terdakwa selaku Ketua UPK PNPM MPd Kecamatan Alor TengahUtara melaksanakan kegiatan perguliran dana Simpan PinjamPerempuan (SPP) bersumber dari APBN dan APBD dari TA 2008 Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/20172011/2012 sebesar Rp1.140.250.000,00 (satu milyar seratus empatpuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jangka waktuperguliran dana selama 1 tahun dengan bunga 1, 5 %.

Padahal kelompok fiktif tersebut tidak berhak untukmenerima dana bergulir tersebut;Berdasarkan alasan pertimbangan' tersebut Terdakwa dalamkedudukannya selaku Ketua UPK PNPM terbukti melakukanHal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 2799 K/PID.SUS/2017penyimpangan dengan cara melakukan perbuatan melawan hukumdalam pengusulan dan pengelolaan dana UPK PNPM;f.

Nyiwi selaku BendaharaUPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo berdasarkan SuratKeputusan (SK) Bupati Wajo Nomor 203 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013,baik secara bersamasama dengan Wawangsa, S.

Nurhawaisa, S.Pd., selaku Bendaharapada UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla yang diangkat berdasarkanHal. 14 dari 38 hal.

yaitu Wawangsa, S.Pd., telah mencairkan dana kegiatan PNPMMP Tahun 2013 sebanyak 8 kali pencairan pada Bank BRI PanikiKecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo total sebesar Rp320.000.000,00antara bulan Mei dan bulan Juni Tahun 2013 dengan cara memalsukantanda tangan Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan danFasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya bertanda tanganpada slip penarikan dana PNPM MP pada rekening PNPM MPKecamatan Takalalla:Bahwa kemudian Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla

danFasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya bertanda tanganpada slip penarikan dana PNPM MP pada rekening PNPM MPKecamatan Takkalalla:Bahwa kemudian Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla yaituWawangsa, S.Pd., setelah mencairkan dana kegiatan PNPM MP Tahun2013 pada Bank BRI Paniki Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajosebesar Rp320.000.000,00 hanya menyalurkan dana kegiatan menjahitkepada Desa Manyili sebesar Rp23.857.000,00 dan sisanya dimasukkandalam rekening pribadi Wawangsa, S.Pd.,

Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Bendahara tidak dapatmencairkan dana PNPM tanpa sepengetahuan Ketua UPK;Diperkuat pula oleh keterangan kesaksian Muh.

MP).Pada tahun 2009 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan (PNPM MP) KecamatanEmpang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan LangsungMasyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TahunAnggaran 2009 Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten SumbawaNomor 3263.0/01005.4//2009 Tanggal 31 Desember 2008 dan KeputusanBupati Sumbawa Nomor 66 Tahun 2009 Tanggal 27 Pebruari 2009

No. 2000 K/PID.SUS/2016Pada tahun 2010 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan (PNPM MP) KecamatanEmpang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan LangsungMasyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TahunAnggaran 2010 Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat KabupatenSumbawa Nomor 0401/01005.5//2010 Tanggal 31 Desember 2009 danKeputusan Bupati Sumbawa Nomor 531 Tahun 2010

No. 2000 K/PID.SUS/2016 Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di 9 (sembilan) Desa di KecamatanEmpang.Pada tahun 2011 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri PerDesaan (PNPM MP) KecamatanEmpang Kabupaten Sumbawa memperoleh dana Bantuan LangsungMasyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MP) berdasarkan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) TahunAnggaran 2011 Satuan Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat KabupatenSumbawa Nomor 0401/01005.5//2010

No. 2000 K/PID.SUS/2016Simpan Pinjam Perempuan (SPP) perguliran fiktif sebanyak 18 (delapanbelas) kelompok pada Program Nasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri PerDesaan (PNPMMP) Kecamatan Empang, KabupatenSumbawa, dimana uang pinjaman 18 (delapan belas) kelompok tercatatdalam pembukuan kas PNPM Kec. Empang sebagai pemberianpinjaman kredit kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) perguliran,padahal pada kenyataannya 18 (delapan belas) kelompok yang tercatatdi dalam buku kas PNPM Kec.

Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh SelatanTahun 2009.Surat Keputusan Nomor. 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh SelatanTahun 2010.Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri

Surat Keputusan Nomor: 77 Tahun 2008 tentang Penetapan/PembentukanPengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perdesaan Dalam KabupatenAceh Selatan Tahun 2008.4. Surat Keputusan Nomor: 334 Tahun 2009 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh SelatanTahun 2009.5.

Surat Keputusan Nomor. 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh SelatanTahun 2010.6. Surat Keputusan Nomor: 155 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh SelatanTahun 2011.

Surat Keputusan Nomor 334 Tahun 2009 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh SelatanTahun 2009.5.Surat Keputusan Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten Aceh SelatanTahun 2010.6.

Tipikor/2015/PTBNA27.28.29.30.31.32.33.Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten AcehSelatan Tahun 2010.Surat Keputusan Nomor 155 Tahun 2011 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Kabupaten AcehSelatan Tahun 2011.Surat Keputusan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Penetapan Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan Dalam

Mandiri Perkotaan;Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan;Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan Hasil PemeriksaanKasus tentang Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan KabupatenSukoharjo pada Kelurahan Banmati, Kecamatan Sukoharjo KabupatenSukoharjo No. 700.3/25/KS/2012 tanggal 5 Juli 2012;Rekapan Pencairan BLM dan Perguliran tahun 2006 sampai dengan 2010;1 Bendel Laporan Penanganan Kasus Penyalahgunaan Dana oleh oknum UPKKelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo;Buku Kas Harian

Mandiri Perkotaan)Tahun 2010;Berkas Pencairan Dana BLM APBNP (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)Tahun 2011;Berkas Pencairan Tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM MandiriPerkotaan);Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No. 36 tanggal 15 September2005;Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM Manunggal Kelurahan Banmati,Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;1 (satu) Bendel Dokumen pemilu BKM periode 2010 2012 BKM ManunggalKelurahan Banmati, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;Dikembalikan ke UPK pada BKM

Mandiri Perkotaan;Buku Pedoman Teknis PNPM Mandiri Perkotaan;Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat tentang Laporan Hasil PemeriksaanKasus tentang Laporan Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan KabupatenHal. 15 dari 24 hal.

) Tahun 2010;Berkas Pencairan Dana BLM APBNP (Lokasi PNPM Mandiri Perkotaan)Tahun 2011;Berkas Pencairan Tahun 2012 Dana BLM APBN (Lokasi PNPM MandiriPerkotaan);Akta Pendirian Perkumpulan BKM Manunggal No. 36 tanggal 15September 2005;Anggaran Rumah Tangga (ART) BKM Manunggal Kelurahan Banmati,Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;Hal. 19 dari 24 hal.

Bahwa dana PNPM MandiriPerdesaan tersebut dikucurkan dalam bentuk dana Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) yang dialokasikan per kecamatan untuk melaksanakankegiatan sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan Simpan PinjamPerempuan (SPP); Bahwa sebagai pedoman untuk pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan tersebut, pemerintah telan mengeluarkan Petunjuk TeknikOperasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan; Bahwa untuk melakukan pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaandibentuk

Pujo Suwarditersebut bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM Mandiri Perdesaanyaitu sebagai berikut:1.

Pujo Suwarditersebut telan bertentangan dengan ketentuan PTO PNPM MandiriPerdesaan yaitu sebagai berikut:1.

Putusan Nomor 1833 K/Pid.Sus/2017Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).(TK PNPM Mandiri Pedesaaan), Jakarta. (Asli):6) 1 (satu) buku dari Departeman Dalam negeri Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang PTO Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Putusan Nomor 1833 K/Pid.Sus/2017mengatur PNPM Mandiri Perdesaan, telah menyebutkan yang diantaranya,yaitu :1.

Menyatakan barang bukti berupa: -1 (satu) bungkus besar dalam kantong plastik besar wama hitam dibalut lakban wama coklat dan 1 (satu) bungkus besar dalam kantong plastik besar wama hitam dibalut lakban wama coklat, semuanya dalam tas ransel warna hitam bertuliskan PNPM Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung berisi batang, daun, bunga, biji kering, warna hijau kecoklatan dan putih kecoklatan, bau khas ganja adaiah ganja positif dengan bobot kotor (isi+bungkus) 2.700 (dua ribu tujuh ratus) Kg dengan

Menyatakan barang bukti berupa :1 (satu) bungkus besar dalam kantong plastik besar wama hitam dibalutlakban wama coklat dan 1 (satu) bungkus besar dalam kantong plastikbesar wama hitam dibalut lakban wama coklat, semuanya dalam tas ranselwarna hitam bertuliskan PNPM Kecamatan Arjasari Kabupaten BandungberisiHalaman 2 Nomor 906/Pid.Sus/2017/PN Blbbatang, daun, bunga, biji kering, warna hijau kecoklatan dan putihkecoklatan, bau khas ganja adaiah ganja positif dengan bobot kotor(isitbungkus) 2.700 (

Ciganea heula ke balik tiCiganea ke di ambil deui (tidak akan lama titip bahan/ganja paling satuminggu saya maupergi ke Ciganea dulu nanti pulang dari Ciganea diambil kembali), dijawabkembali oleh terdakwa nya atuh ari kitu mah (ya udah kalau begitu)selanjutnyaAji Alias Belut mengatakan kembali didinya pan resep make bisi rek make sokwe nyokot (kamu kan suka pakai ganja kalau mau ambil saja), dijawabterdakwa nya (iya), setelah itu Aji Alias Belut menyerahkan 1 (satu) buah taswarna hitam bertuliskan PNPM

Ami Damilah, Apt,Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional,Kosmetika dan Produk Komplemen menerangkan bahwa barang bukti yangdisita dari terdakwa Acep Sukmawan Bin Yana Taryana berupa 1 (satu)bungkus besar dalam kantong plastik besar warna hitam dibalut lakban warnacoklat dan 1 (satu) bungkus besar dalam kantong plastik besar warna hitamdibalut lakban warna coklat, semuanya dalam tas ransel warna hitambertuliskan PNPM Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung berisi batang,

Ami Damilah, Apt,Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional,Kosmetika dan Produk Komplemen menerangkan bahwa barang bukti yangHalaman 5 Nomor 906/Pid.Sus/2017/PN Blbdisita dari terdakwa Acep Sukmawan Bin Yana Taryana berupa 1 (satu)bungkus besar dalam kantong plastik besar warna hitam dibalut lakban warnacoklat dan 1 (satu) bungkus besar dalam kantong plastik besar warna hitamdibalut lakban warna coklat, semuanya dalam tas ransel warna hitambertuliskan PNPM Kecamatan Arjasari

Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah tas warnahitam bertuliskan PNPM Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung yangberisi 1 (Satu) paket besar ganja yang dibungkus lakban warna coklat dan 1(satu) paket sedang ganja Bahwa benar tas berisi ganja tersebut oleh terdakwa disimpan diatas plafonrumah terdakwa.

Bahwa dana perguliran PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola UPKKecamatan Tanjungsari adalah dana Program yang berasal dari BLM PPKdan BLM PNPM MP pecahan dari UPK Kecamatan Tepus sampai dengantahun 2014 adalah sebagai berikut : NO.

), sehingga sumber keuangan PNPM MandiriPerdesaan adalah dari keuangan negara.

TIMKoordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).(TK PNPM Mandiri Pedesaaan). Jakarta. (Asli):6) 1 (satu) buku dari Departeman Dalam negeri Direktorat JenderalPemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang PTO Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

PNPM;Permintaan keterangan kepada AKS, S.Sos (Bukti T04) yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Saya sama sekali tidak tahu tentang proses mekanisme kegiatanProyek Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) karenayang saya dengar PNPM ini tidak di tangani oleh bidangmelainkan oleh Satker yang PJOK Kabupatennya adalah IbuLaura yang sekarang beliau telah pindah tugas sebagai KepalaBagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah;Ya, saya pernah mendengar lewat temanteman kantor bahwaada kegiatan PNPM

Mandiri PerdesaanProgram MP3KI dilaksanakan pada 6 Kecamatan padaKabupaten Kepulauan Aru yang salah satunyadilaksanakan pada Kecamatan Aru Tengah Timur yakni diDesa Koijabi dan Desa Balatan; Bahwa penentuan = pelaksanaan PNPM MandiriPerdesaan Program MP3KI Tahun 2014 pada 6Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Aru langsungditentukan dari Sekretariat Nasional PNPM; Bahwa setelan ada pemberitahuan dari SekretariatNasional PNPM Satker BPMPD Propinsi, FasilitatorKabupaten (Faskab), Fasilitator Keuangan (

MandiriPerdesaan (MP), sebagai berikut : Mencairkan danahonorarium untuk Satker PNPM MP KabupatenKepulauan Aru;Bahwa proses pencairan dana untuk Satuan Kerja(Satker) Dana Tugas Pembantuan (TP) KabupatenKepulauan Aru terkait dengan PNPM Mandiri Perdesaan(MP) yaitu apabila dana telah masuk untuk pembayaranhonorarium Satuan Kerja (Satker) Dana TugasPembantuan (TP) Kabupaten Kepulauan Aru terkaitdengan PNPM Mandiri Perdesaan (MP) maka saksimengambilnya dengan menggunakan cek dan KTP padaBank Pembangunan

MPgd; Bahwa saksi melakukan musyawarah antar desa untuksosialisal pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan,melakukan musyawarah khusus penetapan kegiaatnPNPM MPd Pola Khusus MP3kKI tahun 2014, melakukanmustawara antara desa khusus penetapan danaOperasional kegiatan PNPM MPd T.A 2014 yangmelahirkan Surat Penetapan camat Kec.

Daud Ubwarin, danFasilitator Kecamatan Saudara Made Suyasa; Bahwa Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM UPKAru Tengah Timur diserahkan kepada Bendahara UPKAru Tengah Timur saudara Daud Ubwarin; Bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalahPembangangunan Jembatan Penghubung antar DesaKoijabi dan Desa Balatan; Bahwa Yang mengelola dana Bantuan LangsungMasyarakat PNPM UPK Aru Tengah Timur adalahsaudara Daud Ubwarin selaku Bendahara UPK AruTengah Timur; Bahwa dalam pelaksanaan PNPM pada UPK Aru TengahTimur

,Penjelas V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, angka 5.2 Pelaku PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan, angka 5.2.3 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mempunyaitugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:a.

Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecataman ;b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaopran seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ;c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan ;d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir ;e.

Mandiri Pedesaan,Penjelas V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, angka 5.2 Pelaku PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan, angka 5.2.3 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mempunyaitugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:a.

Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecataman ;b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaopranseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ;c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan ;Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir ;e.

Mandiri Pedesaan,Penjelas V Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan, angka 5.2 Pelaku PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan, angka 5.2.3 Unit Pengelola Kegiatan (UP K) mempunyaitugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:a.

, SE.Bahwa kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan di Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tahun 2008 dan tahun 2009diantaranya adalah Penyaluran dana Perguliran dengan tahapan/mekanismesebagai berikut :1.

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tahun 2008 dan 2009 yangdikeluarkan oleh Tim Koordinasi Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan Departemen DalamNegeri Republik Indonesia yang antara lain mengatur : Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir angka 10.1.2. huruf b angka 6tentang Ketentuan Pendanaan disebutkan Adanya perjanjian pinjamanantara UPK dan Kelompok.

/Usaha Ekonomi Produktif Bahwa perguliran PNPM Mandiri Perdesaan tanpa melalui prosedur yang berlakuseharusnya ada proposal, ada team ferivikasi danb team pemutus pencairan.

Bahwa dalam PNPM Saksi sebagai Ketua BKAD Kecamatan Bruno, adapun Sdr.LANTIF JANU WIBOWO, SE sebagai Ketua UPK Kecamatan Bruno. Bahwa saksi menjadi Ketua BKAD Kecamatan Bruno sejak bulan Juni 2010 Bahwa dasarnya hasil musyawarah antar desa Kecamatan Bruno. Bahwa Tugas dan wewenangnya adalah menjembadani antar desa dalam pembuatanprogramprogram melalui PNPM.MD ikut menyelesaikan masalah yang ada di desaberkaitan dengan PNPM MD.

MPd TA. 2008;10) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 188/03/415.60/08 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2009;11) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 16/276/419.61/2009 tanggal 12 September 2009 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2009;12) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan

tertanggal 12 Juni 2010 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2010;13) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 16 Mei 2011 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2011;14) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan tertanggal 25 Pebruari 2012 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2012;15) 1 (satu)

bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 188/66/415.61/2013 tanggal 12 Pebruari 2013 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2013;16) 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaan Nomor : 188/ /415.61/2014 tanggal 11 Pebruari 2014 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2014;17) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Camat Plandaan tertangal 01 oktober

Plandaan PNPM Mandiri Pedesaan;64) 1 (satu) buku Foto Copy Standart Operasional dan Prosedur UPK Kec. Plandaan Kab.

Jombang TH 2016;65) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;66) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan IV Tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;67) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan IX Tentang Pendanaan dan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;68) 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan X Tentang Pengelolaan Dana Bergulir;69) 1 (satu

Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaantertanggal 12 Juni 2010 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatandan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2010; 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaantertanggal 16 Mei 2011 tentang Nama Desa Penerima, Jenis Kegiatandan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM MPd TA. 2011; 1 (satu) bendel Fotocopy Legalisir Surat Penetapan Camat Plandaantertanggal 25 Pebruari 2012 tentang Nama Desa Penerima, JenisKegiatan dan Jumlah BLM Dana Kegiatan PNPM

Jombang TH 2016; 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Petunjuk Teknis OperasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan; 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan VV Tentang Jenis danProses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan; 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan IX Tentang Pendanaandan Administrasi Kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan; 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir Penjelasan X Tentang PengelolaanDana Bergulir; 1 (satu) bundel Foto copy Legalisir

Plandaan PNPM Mandiri Pedesaan;1 (satu) buku Foto Copy Standart Operasional dan Prosedur UPKKec. Plandaan Kab.

PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Plandaan KabupatenJombang, termasuk pengajuan kegiatan.

Plandaan PNPM Mandiri Pedesaan;64) 1 (satu) buku Foto Copy Standart Operasional dan Prosedur UPKKec. Plandaan Kab.

Bahwa benar Bahrin melakukan penipuan dengan cara ia menawarkanproyek pekerjaan jalan di Desa Enu kepada saya dengan persyaratan agarsaya memberikan uang sebesar Rp. 17.900.00, (tujuh belas juta Sembilanratus ribu rupiah) sebagai fee agar saya mendapatkan proyek jalan yangdikelola Desa Enu, katanya proyek PNPM Mandiri yang kebetulan pada saatitu terdakwa sebagai Kepala Desa Enu Kecamatan Sindue Kab. Donggala.

Bahwa benar sampai saat ini saya tidak mendapatkan atau mengerjakanproyek PNPM Mandiri yang di Desa Enu sebagaimana yang ditawarkan olehHalaman 3 dari 14 Putusan Nomor 407/Pid.B/2016/PN Palterdakwa tersebut, karena ternyata proyek PNPM Mandiri yang di Desa Enusebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa tersebut tidak ada. ; Bahwa benar uang saya sebesar Rp. 17.900.000.

Bahwa benar sampai saat ini saya tidak mendapatkan atau mengerjakanproyek PNPM Mandiri yang di Desa Enu sebagaimana yang ditawarkan olehterdakwa tersebut, karena ternyata proyek PNPM Mandiri yang di Desa Enusebagaimana yang dimaksud oleh terdakwa tersebut tidak ada. ; Bahwa benar uang saya sebesar Rp. 17.900.000. (tujuh belas juta sembilanratus ribu rupiah) tersebut sampai saat ini juga tidak dikembalikan olehterdakwa sehingga saya dirugikan sebesar Rp. 17.900.000.

;Terhadap Keterangan saksi tersebut ditanggapi oleh terdakwa yang pada pokoknyamengatakan bahwa ada yang tidak benar yaitu :e Bahwa tidak benar saya menjanjikan proyek PNPM Mandiri tetapi yang sayasampaikan adalah proyek yang bersumber dari PPIP.;e Bahwa yang pertama menghubungi saksi adalah Aminah, baru saya ketemudengan saksi di Mall Tatura Kota Palu;Terhadap tanggapan terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya3.

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;5. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;6. Formulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;7. Buku kas harian SPP UPK Banggae periode 31 Desember 2009- April 2012;8. Buku kas UPK Banggae periode 3 Januari 2008-26 Januari 2010;9.

Surat pernyataan Nasruddin Fatani,SE tertanggal 15 November 2012 Surat pernyataan Sri Sulistiawati tertanggal 15 November 2012 Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan UsFormulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

Bahwa berdasarkan petunjuk teknis operasional (PTO) Program nasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan 2008, LaporanPerkembangan dana bergulir SPP dan UEP PNPM Mandiri Perdesaanmerupakan proses penyampaian data dan atau informasi mengenaiPerbuatan terdakwa Sri Sulistiawati binti Sahabuddin Tasidalesebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 9 juncto pasal18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20

Saksi Rahmiati, ST, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:33e Bahwat saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;e Bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sebagai saksisehubungan dengan perkara permasalahan pengelolaan dana SimpanPinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PNPMMPd Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;e Bahwa terdakwa adalah selaku Sekretaris UPK PNPM MPd KecamatanBanggae Kabupaten Majene;e Bahwa dana SPP dan UEP PNPM mandiri Pedesaan

di gulirkan kepadamasyarakat miskin dalam satu kelompok;e Bahwa peminjam kepada kelompok SPP dan UEP kelompok tersebutmengajukan proposal kepada UPK PNPM;e Bahwa dana pinjaman tersebut tidak di gulirkan kepada perorangan;e Bahwa dalam rapat internal identifikasi tanggal 14 Agustus 2012 disekretariat fasilitator PNPM Mandiri terdakwa mengakui telah membentukkelompok fiktif dalam pengelolaan dan pengguliran dana SPP dan UEPyaitu;1.

Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;5. Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan;6. Formulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan;ti: Buku kas harian SPP UPK Banggae periode 31 Desember 2009April 2012;8. Buku kas UPK Banggae periode 3 Januari 200826 Januari 2010;9.

Foto Copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 277 tahun 2007 tanggal 27 November 2007, tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satker Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Melalui Program Pengembangan Kecamatan Tingkat Kabupaten Gunung Mas TA. 2008 (sesuai dengan aslinya); 2.

Pengelola pada Tugas Pembantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009 (sesuai dengan aslinya ); 4.

Foto Copy Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 154 tahun 2010 tanggal 16 Agustus 2010, tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (sesuai dengan aslinya); 5. 1(satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 411.2/SPT-20-02-45/PNPM-MDR/2008 Tanggal 1 Pebruari 2008, atas nama YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya); 6. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah

Tugas Nomor : 414.2/SPT-1-20-02-28/PNPM-MDR/2008 tanggal 1 Pebruari 2008, atas nama YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya); 7. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor : 414.2/SPT-1-20-02-25/PNPM-MDR/I/2010 tanggal 2 Januari 2010, atas nama YOYOK SASOETYO (sesuai dengan aslinya); 8.

Foto copy rekening koran Dokumen Pelatihan Masyarakat PNPM-PPK Kecamatan Manuhing Program Nasional Pemberdayaan Priode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor rekening 103-201-000001315-8 (sesuai dengan aslinya); 9. Foto copy rekening koran Dokumen PNPM-PPK Program Pengembangan Kecamatan Priode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010 dengan Nomor rekening 103-201-000001225-7 (sesuai dengan aslinya);10.

danpelakupelaku PNPM Mandiri Pedesaan di Desa dan Kecamatan (KPMD,PL, Tim Pengelola Kegiatan/TPK, Unit Pengelola Kegiatan/UPK, TimPenulis Usulan, Tim Pengawas dll);Memberikan pelatihanpelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitaspemerintahan local baik di Desa dan antar Desa (BPD, Kepala Desa, aparatkecamatan dll);Memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Kerja Sama AntarDesa (BKAD);Melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan danpenggunaan dana PNPM Mandiri Pedesaan untuk

dalam Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPMMandiri Pedesaan adalah:aBertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPedesaan di kecamatan;Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPedesaan yang bersifat keuangan maupun non keuangan;Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;Melakukan

sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip PNPM MandiriPedesaan dalam perencanaan,pelaksanaan dan pelestarian PNPM MandiriPedesaan bersama dengan pelaku lainnya;Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuanganmaupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuanprogram;Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuaidengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;Membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja padaBKAD/MAD sesuai

danmekanisme PNPM Mandiri Pedesaan untuk disahkan oleh BKAD/MADdan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian danabergulir;Hal. 7 dari 40 Hal.

dana PNPM MandiriPedesaan di Kecamatan;b Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;c Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPedesaan yang bersifat keuangan maupun non keuangan;d Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;e Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;f Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsipprinsip PNPM MandiriPedesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM MandiriPedesaan

Putusan No. 2672 K/PID.SUS/201711.12.13.14.15.16.17.18.19.20.1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap II 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap III 20 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap 40 % nomor00103/SOSMP/PNPMMP3kI/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014sebesar Rop1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua jutaseriou enam ratus rupiah

MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;1 (satu) eksemplar dokumen lelang paket Il Desa Tabongo PNPM MP3KI Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalotahun anggaran 2014;Halaman 5 dari 23 hal.

Haluti kepada Azis Sune;46.5 (lima) lembar foto copy buku rekening Bank Sulut dengan nomorRekening: 003.02.11.0018544 atas nama Sahid Abdullah Djibu;47.3 (tiga) lembar foto copy buku rekening Bank BRI dengan nomorrekening: 515101025129536 atas nama PNPM MPSkKI;48.1 (satu) eksemplar foto copy dokumen petunjuk teknis operasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM Mandiri Perdesaan) pola khusus Percepatan dan PenguatanMasterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan KemiskinanIndonesia

MPSKI tahap 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;11) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSkKI tahap II 40 %Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;12) 1 (satu) eksemplar dokumen pencairan PNPM MPSKI tahap III 20% Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tahun anggaran 2014;13) 1 (satu) lembar SPM (surat perintah membayar) tahap 40 % nomor00103/SOSMP/PNPMMP3kKI/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014sebesar Ro1.172.001.600,00 (satu miliar seratus tujuh puluh dua

Haluti kepada Azis Sune;46) 5 (lima) lembar foto copy buku rekening Bank Sulut dengan nomorRekening: 003.02.11.0018544 atas nama Sahid Abdullah Djibu;47) 3 (tiga) lembar foto copy buku rekening Bank BRI dengan nomorrekening: 515101025129536 atas nama PNPM MP3kKI;48) 1 (satu) eksemplar foto copy dokumen petunjuk teknis operasionalProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM Mandiri Perdesaan) pola knusus Percepatan dan PenguatanMasterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan KemiskinanIndonesia

Pengelola Kwegiatan (BP-IPK) Program Pemberdayaan Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kec.Banyausin I Kab.Banyausin TA.2012; 66. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Camat Banyuasin I Nomor : 04/PNPM MP/BA I/2012,Tanggal 14 Februari 2012 yang ditanda tanggani oleh Camat Banyuasin An.HASANUL HAK,MM yang berisi tentang Pengangkatan Tim Penanganan Masalah Program Nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin TA.2012;67. 1 (Satu) Bundel Foto

Copy yang dilegarilisr Surat Keputusan Camat Banyuasin I Nomor : 05/PNPM MP/BA I/2012,Tanggal 14 Februari 2012 yang ditanda tanggani oleh Camat Banyuasin An.HASANUL HAK,MM yang berisi tentang Pengangkatan Tim Pemutus Pinjaman Program Nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin TA.2012; 68. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang dilegarilisr Surat Keputusan Camat Banyuasin I Nomor : 06/PNPM MP/BA I/2012,Tanggal 14 Februari 2012 yang ditanda tanggani oleh Camat

Banyuasin An.HASANUL HAK,MM yang berisi tentang Pengangkatan Pendamping Lokal Program Nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin TA.2012; 69. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang dilegarilisr Surat Keputusan Camat Banyuasin I Nomor : 07/PNPM MP/BA I/2012,Tanggal 14 Februari 2012 yang ditanda tanggani oleh Camat Banyuasin An.HASANUL HAK,MM yang berisi tentang Pengangkatan Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Program Nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Perdesaan

(PNPM-MP) Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin TA.2012; 70. 1 (Satu) Bundel Foto Copy yang dilegarilisr Surat Keputusan Camat Banyuasin I Nomor : 08/PNPM MP/BA I/2012,Tanggal 14 Februari 2012 yang ditanda tanggani oleh Camat Banyuasin An.HASANUL HAK,MM yang berisi tentang Pengangkatan Tim Verifikasi Program Nasional Pemberdaya Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kec.Banyuasin I Kab.Banyuasin TA.2012; 71. 1 (Satu) bundel Standar Operasional Prosuder UPK, BP, UPK, Pinjaman Bergulir,AD ART BKAD Perencana

Program Nasional Pemberdaya Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Direktorat Jendral Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia; 81. 1 (satu) bundel Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk Tekhnis Operasional) Program Nasional Pemberdaya Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Mansyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan) Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia; Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat

NasionalPemberdaya Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Direktorat JendralPemberdaya Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam Negeri RepublikIndonesia;1 (satu) bundel Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (Petunjuk TekhnisOperasional) Program Nasional Pemberdaya Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Mansyarakat(PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan) Departemen Dalam Negeri RepublikIndonesia;Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten

Banyuasin yaitu selakuFasilitator Kabupaten Pemberdayaan Kabupaten Banyuasin;Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi selaku Fasilitator KabupatenPemberdayaan Kabupaten Banyuasin didalam Program NasionalPemberdayaan MasyarakatMandiri Pedesaan Simpan Pinjam KhususPerempuan (PNPMPMP SPP) di Kabupaten Banyuasin yaitu :a Mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada PemerintahDaerah, DPRD, pelaku PNPM Mandiri Perdesaan kabupaten lainnya.b Memberikan bantuan teknis kepada TK PNPM Mandiri PerdesaanKab

programprogram lain di luar PNPM MandiriPerdesaan supaya tidak terjadi tumpang tindih.Memeriksa kualitas dan kelengkapan usulan kegiatan sebelumdiprioritas usulankan dalam MAD.Melakukan pemeriksaaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proseskegiatan serta pengelolaan keuangan di UPK dan TPK.Melakukan kunjungan lapangan untuk supervisi dan monitoring,untuk memastikan penerapan prinsipprinsip PNPM MandiriPerdesaan serta kebijakan dalam setiap tahapan PNPM MandiriPerdesaan, mulai dari tahap perencanaan

Pemberdaya Masyarakat (PNPM) MandiriPerdesaan Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Mansyarakat (PNPM)(TK PNPM Mandiri Perdesaan) Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;1 (satu) lembar Surat Pengunduran Diri Saudra NURLELA;1 (satu) bundel Surat Perjanjian Krdit (SPK) dan Kwitansi Penerimaan PinjamanKelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Teratai;1 (satu) bundel Berkas Verifikasi SPP Kec.BA I Kab.Banyausin Perguliran BulanFebruari,Maret,Mei Juli dan Bulan oktober Tahun 2012;1 (satu) bundel

Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan DirektoratJendral Pemberdaya Masyarakat dan Desa Kementrian Dalam NegeriRepublik Indonesia;1 (satu) bundel Penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir (PetunjukTekhnis Operasional) Program Nasional Pemberdaya Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan Tim Koordinasi Program NasionalPemberdayaan Mansyarakat (PNPM) (TK PNPM Mandiri Perdesaan)Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;Dikembalikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Banyuasin melalui