dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan paraPemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan paraPemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

Revalina Putri, lahir di Desa Matanga, 13 Agustus 2016 (perempuan)umur 5 bulan;Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah Untuk mendapatkanBuku Nikah dan pengurusan kelengkapan datadata kependudukan;Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0051/Pat.P/2016/PA.BgiMenimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yangdilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanyadimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukurkeabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam

dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan paraPemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan paraPemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Hal. 7 dari 10 Salinan Penetapan No.0102/Pdt P/2018/PA.Bginamun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohondilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidakdicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebutdilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hakhakanak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan ParaPemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan paraPemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinanantara para Pemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 dan tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di manaperkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentudan adanya hakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, makaberdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

pengesahan nikah adalah untuk mendapatkanBuku Nikah;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf d KompilasiHukum Islam menentukan bahwa perkawinan yang terjadi sebelum berlakunyaUndangUndang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dapat dimintakanpengesahannya di Pengadilan Agama bilamana perkawinannya tersebut tidakdapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

/Padt.P/2017/PA.Bgi1974 namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di manaperkawinan tersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanyafaktortertentu dan adanya hakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, makaberdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkanlebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yangdilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat

serta dalam kesehariaannya tidak ada masyarakat yangmenggugat pernikahannya; Bahwa saat agad nikah tersebut, status Pemohon adalah jejaka danstatus Pemohon Il adalah perawan; Bahwa selama menikah Pemohon dan Pemohon Il tidak pernah berceraiserta tetap beragama Islam dan dikaruniai tiga anak bernama :;Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0149/Pat.P/2016/PA.Bgi Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkanBuku Nikah dan kelengkapan datadata kependudukan;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan paraPemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

Miftahul Jannah, perempuan, lahir tanggal 23 Maret 2013;Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkanBuku Nikah;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yangdilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanyadimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukurkeabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuansebagaimana Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

karena kelalaian para pejabat yang berwenang maupun pemerintahsetempat yang tidak menindaklanjuti pencatatan pernikahan para Pemohon ataupunkarena kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak konsisten mengurus keberadaanakta nikahnya setelah perkawinan berlangsung;Menimbang, bahwa kondisi diatas tidak serta merta mengakibatkan perkawinanpara Pemohon bertentangan dengan aturan yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mengisbathkan

paraPemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 0362/Pat.P/2017/PA.Bgiayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan paraPemohon dilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974namun tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinantersebut dilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanyahakhak anak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan pasal 7ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwapermohonan para Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan

karena kelalaian para pejabat yang berwenang maupun pemerintahsetempat yang tidak menindaklanjuti pencatatan pernikahan para Pemohon ataupunkarena kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak konsisten mengurus keberadaanakta nikahnya setelah perkawinan berlangsung;Menimbang, bahwa kondisi diatas tidak serta merta mengakibatkan perkawinanpara Pemohon bertentangan dengan aturan yang berlaku;Menimbang, bahwa dengan berbagai pertimbangan diatas Majelis Hakimberpendapat bahwa permohonan para Pemohon untuk mengisbathkan

Siana binti Gafarudin, lakilaki, lahir tanggal 27 Agustus 2016; Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkanBuku Nikah dan kelengkapan datadata kependudukan;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yangdilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanyadimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukurkeabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuansebagaimana Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1

dibuktikan dengan Akta Nikah, sedangkan perkawinan Para Pemohondilakukan setelah berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidakdicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di mana perkawinan tersebutdilangsungkan, namun oleh karena adanya faktor tertentu dan adanya hakhakanak yang harus dilindungi oleh hukum, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf(e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan ParaPemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan