melakukan atau turut sertamelakukan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negaraatau perekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE diangkat sebagaiKepala Dinas Pendapatan Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat KeputusanWalikota Nomor: 800/724/V/WKThn 2010 tanggal 21 Mei 2010 tentangPenunjukkan Pelaksana Tugas sementara Kepala Dinas PPKAD

dalam DIPAtahun 2010.Bahwa selanjutnya antara tanggal 30 Desember 2010 sampai dengan tanggal 3Januari 2011, Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE secaramelawan hukum telah mencairkan dana DIPA tahun 2010 yang bertentangan denganhalaman 3dari 116 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDNSurat Edaran Walikota Pematang Siantar Nomor 900/3683/XII/2010 tanggal 14Desember 2010 Bab IV butir 3 dan butir 4, dengan menandatangani dan menerbitkan3 (tiga) lembar Cheque dari Rekening Koran Giro Dinas PPKAD

sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE diangkat sebagaiKepala Dinas Pendapatan Kota Pematang Siantar berdasarkan Surat KeputusanWalikota Nomor: 800/724/V/WKThn 2010 tanggal 21 Mei 2010 tentangPenunjukkan Pelaksana Tugas sementara Kepala Dinas PPKAD

2010 tanggal 3 Desember 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBDPemerintah Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2010, dalam Daftar Pengisianhalaman 23dari 116 hal, putusanNomor : 22/PID.SUS.K/2013/PTMDNAnggaranDPA Dinas Pendapatan dan Pengelolan Keuangan dan Asset Daerahsejumlah Rp 50.665.767.515,49 (lima puluh milyar enam ratus enam puluh lima jutatujuh ratusrupiah).enam puluh tujuh ribu lima ratus lima belas koma empat puluh sembilanBahwa Terdakwa JUNI AMPERA SETIAWAN GIRSANG, SE selaku KepalaDinas PPKAD

20 April2010 untuk bulanOktober 2010 s/dDesember 2010(triwulan IV)2.940.645.000, 29/12/20104691/SP2DLS/XII/ 2010LSDPPKADVery EvaSusanti,A.MdPembayaran uangmakan/uang laukpauk PNS padaSKPD di Lingk.Pemkot P.SiantarNomor...tanggal...di bulan Oktober s/dDesember 201083.612.747, TOTAL3.512.825.322, 2.Untuk pencairan cheque Nomor CH 933913 tanggal 31 Desember 2010sebesar Rp.1.119.122.127, terdiri dari SP2D yaitu : TGLNo.SP2DJENISSUB UNITNAMA PENERIMAKETERANGANJUMLAH (Rp) 30/12/2010 4960/SP2DTU/ TUD PPKAD

(empat milyar lima ratus empat belas juta dua ratus lima puluhdelapan ribu rupiah) yang dikelola oleh SKPD PPKAD (PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)sekarang diubah menjadi BPKAD(Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ; Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Dogiyai Nomor : 02 tahun 2013 tentangPenjabaran APBD TA.2013 dan Peraturan Bupati Kabupaten Dogiyai Nomor : 03Tahun 2013 tentang Penjabaran APBD Perubahan TA.2013 bahwa yang menjadiobyek belanja dari Dana Bansos TA 2013

M,Si yang saat itu sebagai Plt.Kepala PPKAD selaku BendaharaUmum Daerah (BUD) menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) No. 00004/BTL/LS/2013 tanggal 10 Januari 2013 yaitu untukPembayaran Biaya Penunjang tugas kepada panitia syukuran atas selesainyapelantikan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai sebesar Rp. 1.775.000.000, (Satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimanadisposisi/memo terdakwa Drs.

M.si danHarjo Bitara (Kabid Belanja Dinas PPKAD Kabupaten Dogliyai) dikediamanterdakwa Drs. Thomas Tigi ; Selanjutnya terdakwa mengeluarkan lagi memo sebesar Rp.377.217.000. (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah )untuk pembayaran biaya penunjang dalam rangka melakukan koordinasi dankonsultasi tugastugas penyelenggaraan pemerintah di Sekda Propinsi dalamrangka Pilgub Prop.

/Kepala PPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ~~ No.00004/BTL/LS/2013 tanggal 10 Januari 2013 yaitu untuk Pembayaran BiayaPenunjang tugas kepada panitia syukuran atas selesainya pelantikanBupati/Wakil Bupati Kabupaten Dogiyai sebesar Rp. 1. 775.000.000, (satumilyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana disposisi/memoterdakwa Drs.

M.si danHarjo Bitara (Kabid Belanja Dinas PPKAD Kabupaten Dogliyai) dikediamanterdakwa Drs. THOMAS TIGI ; Bahwa terdakwa mengeluarkan lagi memo sebesar Rp. 377.217.000.(tiga ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah ) untukpembayaran biaya penunjang dalam rangka melakukan koordinasi dankonsultasi tugastugas penyelenggaraan pemerintah di Sekda Propinsi dalamrangka Pilgub Prop.

Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukan kepada saudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan Kepala Dinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab. Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H.

UMAR SAID, S.Aqg ;1 (Satu) lembar surat Nomor : 005 /353 / DPRD / 2011 halundangan, tanggal 29 Desember 2011 dalam rangkaEkpose terhadap penjualan aset pemerintah daerah kab.Lobar yang di laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukan kepadasaudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan KepalaDinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKADKab. Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab.Lobar H.

PONIMAN, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan di bawa pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Ya, saksi pernah diperiksa di Polisi ;Ya, benar keterangan yang di Polisi ;Saksi bekerja di Kantor BIKD sebagai Kepala Dinas ;Saksi menjadi Kepala Dinas BIKD sejak Januari 2011 sampaidengan Januari 2012 ;Sekarang saksi sebagai Kepala PPKAD ;Saksi menjadi Kepala PPKAD berdasarkan SK Bupati ;Tugas PPKAD melakukan pendataan / inventaris terhadap asetdaerah, melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah

;Kuasa pengelola aset Sekda ;PPKAD sebagai pembantu pengelola aset milik daerah dansekaligus sebagai pengguna barang ;PPKAD sebagai pembantu pengelola aset daerah berupabarang bergerak dan barang tidak bergerak ;Kewenangan saksi sebagai PPKAD adalah mengajukan rencanakebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnyakepada Bupati melalui pengelola, dll ;Berkaitan dengan pelepasan aset daerah kewenagna saksimengusulkan melalui Sekda dan Sekda yang meneruskan ;Yang saksi tahu tentang tanah pecatu

Lobar yangdi laksanakan pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2011jam 09.00 Wita yang di tujukan kepada saudara BupatiLombok Barat, untuk menugaskan Kepala Dinas PPKAD, kabagHukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab. Lobar, yang ditandatangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H.

Lobar yang di laksanakan pada hariJumat, tanggal 30 Desember 2011 jam 09.00 Wita yang di tujukankepada saudara Bupati Lombok Barat, untuk menugaskan KepalaDinas PPKAD, kabag Hukum dan Kabid Aset Dinas PPKAD Kab.Lobar, yang ditanda tangani oleh Ketua DPRD kab. Lobar H.

turut melakukan serta melakukan, yangsecara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa terdakwa VERY EVA SUSANTI SIREGAR selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKota Pematang Siantar berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 954105.1/WkKtahun 2010 tanggal 09 April 2010, dengan alokasi anggaran PPKAD

Very Eva Susanti Siregar, SE sebagai BendaharaPengeluaran pada Dinas PPKAD Kota Pematang Siantar.Putusan No.96/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnHalaman 113 dari 263 halaman.

Utama Mandiri dariDPPKAD adalah sebesar Rp. 36.574.397, termasuk pajak 10 %Sumber Pembiayaan menurut Surat Pemintaan kepada Perusahaanberasal dari dana APBD TA 2010 pada SKPD Dinas PPKAD KotaPematangsiantar Kode Rekening : 1.20.05.01.10.5.2.2.01.01.Metode Pembayaran Pekerjaan ada melalui transfer ke rekening UDUtama Mandiri di Bank umut Cabang Pematangsiantar ada yang dibayarkontan oleh saksi Very Eva Susanti Siregar.Putusan No.96/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnHalaman 137 dari 263 halamanBahwa Ada rekening

Kota Pematang Siantar TA 2010 saksi Juni A SetiawanGirsang, SEBahwa terhadap pengeluaran uang dengan Cheque CH 933912 tersebutdengan tidak menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Langsung(LS)Tidak, karena sebagian dengan Surat Permintaan PembayaranTambahan Uang (SPP TU) yaitu: Penyediaan ATK dan administrasiPerkantoran Rp.17.465.712,, Biaya BBM dan Pelumas dan kenderaandinas PPKAD Rp.8.470.507,, Biaya cetakan bindang pendapatanRp.128.088.563,, Biaya Penyusunan Ranperda tentang PAPBDRp.32.582.040

Saksi tidak bisaPutusan No.96/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnHalaman 149 dari 263 halamanmengingat secara pasti terhadap pembayaran kepada PPTK karenaperintah Kepala Dinas PPKAD Pemko Pematang Siantar agar tidakmelakukan pembayaran apabila pekerjaannya/kegiatan belum selesaidilaksanakan saat pencairan cheque No. 933912.Bahwa terhadap kegiatan/pekerjaan yang belum selesai maka perintahKepala Dinas PPKAD Kota Pematang Siantar agar dibayar setelahpekerjaan/kegiatan tersebut dilaksanakan seluruhnya ;Bahwa uang

Pembangunan Plat Deker sebesar Rp. 71.525.000terdiri dari : Upah kerja Rp. 55.000.000, Belanja modal Rp. 16.525.000, Bahwa mekanisme pencairan anggaran Desa Poi Kecamatan Dolo SelatanKabupaten Sigi TA 2016, awalnya ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu) saksiRUSTAM, Moh Nasir W dan Erwin A dan Bendahara, Sekretaris Desa Poidan Kepala Desa Poi kemudian diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Sigselanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

Pembangunan Plat Deker sebesar Rp. 71.525.000terdiri dari : Upah kerja Rp. 55.000.000, Belanja modal Rp. 16.525.000,Bahwa mekanisme pencairan anggaran Desa Poi Kecamatan Dolo SelatanKbupaten Sigi TA 2016, awalnya ada Surat Permintaan Pembayaran (SPP)yang ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu. saksiRUSTAM, Moh Nasir W dan Erwin A dan Bendahara, Sekretaris Desa Poidan Kepala Desa Poi kemudian diajukan ke Dinas PPKAD Kabupaten Sigselanjutnya terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D

Bendahara Pengeluaran mengajukan permohonan Pencairan danake Dinas PPKAD setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas.Halaman 50 dari halaman 131 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2014/PN TjkY Selanjutnya Bendahara Pengeluaran menerima SP2D dari PPKADdan saya mencairkan SP2D tersebut ke Bank Lampung setelah adaperintah Kepala Dinas.

Tanggamus.Bahwa Saksi menandatangani surat permohonan pencairan dana, SPPsatu sampai dengan tiga dan surat pembayaran langsung.Bahwa untuk kegiatan ini dalam pengajuan anggaran tertulis untukTATANG NURYADIN selaku Direktur CV Global Sarana Mandiri.Bahwa PPTK adalah AFANDI, Pejabat Pengadaan adalah OKTARIKA,dan Bendahara Kegiatan adalah DENI FEBRIANS YAH.Bahwa bendahara kegiatan bertugas menerima dana kaitannya dengankegiatan rutin kantor sedangkan bendahara pengeluaran bertugasmengajukan dana ke PPKAD

6/Pid.SusTPK/2014/PN TjkBahwa tugas dan kewenangan Saksi sesuai dengan SKPW dari Cabang Induk,yaitu. saksi berhubungan juga dengan Pemerintah Daerah KabupatenTanggamus dalam hal keuangan karena kebetulan Bank Lampung yangmengelola Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tanggamus, termasukpembayaranpembayaran pekerjaan yang sumber dananya dari Kas DaerahKabupaten Tanggamus.Bahwa mekanisme pencairan dana dalam pembiayaan pekerjaan padaPemerintah Kabupaten Tanggamus yaitu: Bank Lampung menerimaSP2D dari PPKAD

, kemudian, karena pembayarannya tidak tunai makadilihat perintah bayarnya ke rekening mana, selanjutnya mencocokanspeciment tandatangan Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Tanggamusdalam Bilyet Giro, setelah cocok, maka proses pemindahbukuan dapatdilaksanakan sesuai dengan nilai dan tujuan rekening yang tertera dalamSP2D tersebut.Bahwa dalam ketentuan Bank Lampung, untuk nasabah badan hukum,yang berwenang membuka rekening adalah Direktur dari CV yangbersangkutan, bisa juga orang lain yang mendapat kuasa

dua puluh ribu rupiah) pada Dinas KebudayaanPariswisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanggamus tidak pernahdilaksanakan sesuai dengan prosedur atas perintah Terdakwa Drs.SHOBIER, M.Hum, melainkan dilaksanakan dengan cara yaitu sebagaiberikut:v Proses sehingga TATANG NURYADIN selaku Direktur CV GlobalSarana Mandiri melaksanakan Pengadaan Sarana Prasarana untukkegiatan Pembinaan Olahraga, pada awalnya bendahara pengeluaran(DIDI WANTORO) mengajukan dana kegiatan olahraga tetapi saat ituditolak oleh PPKAD

Kepala Dinas PPKAD kab.

Kepala Dinas PPKAD Kab.

Bahwa di samping itu, kapalkayu 35 GT tersebut Terdakwa telah diserahterimakan kepada pemilik barangdan telah pula menjadi aset Pemkab Manggarai Barat sebagaimana keterangansaksi Rahun Bertholomeus selaku Kepala Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (Kadis PPKAD) kabupaten Manggarai Barat (BAPsaksi Rahun Bertholomeus halaman 2 point 16), maka seluruh beban dantanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengelolaan kapal kayu tersebutsepenuhnya menjadi kewajiban bagi pemilik kapal yaitu

Dan selanjutnya KapalKayu 35 GT tersebut telah menjadi aset/milik Pemerintah Kabupaten ManggaraiBarat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. 224/KEP/HK/2010, tanggal 17 Desember 2010, sebagaimana keterangan saksi RahunBertholomeus selaku Kadis PPKAD kabupaten Manggarai Barat, maka seluruhbeban dan tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pengelolaan kapal kayutersebut sepenuhnya menjadi kewajiban bagi pemilik kapal yaitu PemkabManggarai Barat dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan

., MM berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor : 245/KEP/PPKAD/2012tanggal 17 Juli 2012 serta saksi Habibah binti Buhori selaku PPK (pejabatpenatausahaan keuangan) ;> Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 1.13.02.01.00.00.5.1pada sub unitorganisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor : 1.13.02.01 tanggal15 Oktober 2012 tercantum Anggaran belanja langsung Tahun Anggaran 2012sebelum perubahan sebesar Rp. 2.013.000.000, (dua milliar

Megawati membuatkanSPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (surat Perintah Membayar) danditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, untuk kemudian diajukan kepadaKantor Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah)Kabupaten Lahat sebagai Bendahara Umum Daerah, untuk selanjutnyadikeluarkan SP2D (surat perintah pencairan dana), kemudian dibuatkan cekuntuk penarikan dana lalu bendahara ke Bank Sumselbabel Cabang Lahat untukHalaman8 dari 150 halaman Putusan No.07/PID.SUSTPK/2017 PT PLGpencairan

FAISAL ISHAK, SH Bin ISHAK AMIN berdasarkan Keputusan BupatiLahat Nomor : 821.2/88/KEP/BKD.D/2012 tanggal 03 April 2012 telah diangkatselaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KabupatenLahat juga selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupten Lahat ;> Bahwa selanjutnya ditunjuk selaku bendahara pengeluaran pada BadanPenanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lahat yaitu sdri.Megawati,SIP., MM berdasarkan Keputusan Bupati Lahat Nomor : 245/KEP/PPKAD

Megawati membuatkanSPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (surat Perintah Membayar) danditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, untuk kemudian diajukan kepadaKantor Dinas PPKAD (Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah)Kabupaten Lahat sebagai Bendahara Umum Daerah, untuk selanjutnyadikeluarkan SP2D (surat perintah pencairan dana), kemudian dibuatkan cekuntuk penarikan dana lalu bendahara ke Bank Sumselbabel Cabang Lahat untukpencairan dana kegiatan dengan menggunakan cek yang ditandatangani

R.00810, tanggal, 03 Oktober 2013.Tanggal, 07 No.vember 2013 telah menyita barang berupa : 3 (tiga) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan BupatiLahat Nomor : 245/KEP/PPKAD/2012 tanggal 17 Juli 2012 An.MEGAWATI, SIP., MM. 2 (dua) lembar Keputusan Bupati Lahat dan lampiran keputusan BupatiLahat Nomor : 821.2/88/KEP/BKD.D/2012 tanggal 03 April 2012 An.FAISAL ISHAK, SH. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Pelaksana Badan PenanggulanganBencana Daerah Kabupaten Lahat dan lampiran Keputusan

RincianPenggunaan)5 SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/20106 SP2D SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7Juni 20107 Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKERTU/2010 26)Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 954/341/KEP/DPPKAD/2010 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran SatuanKerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010. 27)Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi 28)Biodata Peserta Kegiatan JahitMenjahit 29)Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01 Januari2010 s/d 31 Desember 2010 30)DIPA TA. 2010 PPKAD

5 SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/20106 SP2D SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni2010.7 Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKERTU/2010 ; 26) Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 954/341/KEP/DPPKAD/2010tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Tahun Anggaran 2010.27) Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi28) Biodata Peserta Kegiatan JahitMenjahit29) Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Tramsmigrasi 01 Januari2010 s/d 31 Desember 201030) DIPA TA. 2010 PPKAD

SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/20106.SP2D SPM Nomor: 560/33/SPM/Nakertrans/2010 tanggal 7 Juni20107.Daftar Pengujian Nomor: 0836/NAKERTU/2010 ; 26)Keputusan Bupati Empat Lawang Nomor 954/341/KEP/DPPKAD/2010tentang Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja PerangkatDaerah Tahun Anggaran 2010. 44 27)Biodata Peserta kegiatan Montir Televisi. 28)Biodata Peserta Kegiatan JahitMenjahit. 29)Fotokopi Rekening Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 01 Januari2010 s/d 31 Desember 2010. 30)DIPA TA. 2010 PPKAD

PUTUSANNomor 500/Pdt.G/2014/PA.Prg.aga ll pam ll alll anusDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara CeraiTalak antara :xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Dinas PPKAD), tempattinggal di Jalan xxx Kelurahan xxx, KecamatanWatang Sawitto, Kabupaten Pinrang, selanjutnyadisebut Pemohon Konvensi / TergugatRekonvensi;melawanXxx, Umur 37 tahun, agama Islam,

Yang dikuasai atau disimpan olehsaksiRUTH AVE TUMANGGOR,A.Ma.Par. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PPKAD KabupatenPakpak Bharat sebagai berikut:1. 1 (satu) set Asli dokumen yang terdiri dari: 2 (dua) jilid SPJ Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan UmumDPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota danPemilihan Umum Presiden Wakil Presiden tahun 2014, KPUDKabupaten Pakpak Bharat dan 1 (satu) set Asli dokumen Naskah Perjanjian Hibah tentangPenyelanggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum DPR, DPD,DPRD

BENAR BAIK SEMBIRING, SE., M.Si.selaku Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerah Kabupaten Pakpak Bharat.1 (satu) Jlembar Asli Surat Sekretaris Daerah Nomor:900/523/DIPPEKADE/IV/2015 tanggal 08 April 2015 perihal:Penyampaian Kelengkapan SPJ Dana Hibah kepada KPUDKabupaten Pakpak Bharat tahun anggaran 2014 yangditandatangani oleh Drs. holler Sinamo, MM. selaku SekretarisDaerah.Yang dikuasai atau disimpan olehsaksiLOLOAN BANCIN selaku KuasaBendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Dinas PPKAD

Yang dikuasai atau disimpan olehsaksiRUTH AVE TUMANGGOR,A.Ma.Par. selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PPKAD KabupatenPakpak Bharat sebagai berikut:1. 1 (satu) set Asli dokumen yang terdiri dari:Halaman 81 dari 116 halaman Putusan Nomor 11 / PID.SUSTPK./2017/ PT.

Yang dikuasai atau disimpan olehsaksiLOLOAN BANCIN selaku KuasaBendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Dinas PPKAD KabupatenPakpak Bharat sebagai berikut:1.1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sbb:Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Belanja LangsungNomor:1.20 05 00 00 5 1 dan Kode Rekening Kegiatan Nomor:5.1.4.05.01 tanggal 15 Januari 2014 Belanja Hibah ke Badan /Lembaga / Organisasi Swasta (KPU) sebesar Rp. 691.800.000,(Enam ratus sembila puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) yangditandatangani

SEMBIRING, SE., M.Si. selakuKepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DaerahKabupaten Pakpak Bharat.1 (satu) lembar Asli Surat Sekretaris Daerah Nomor: 900 / 523 /DIPPEKADE / IV / 2015 tanggal 08 April 2015 perihal: PenyampaianKelengkapan SPJ Dana Hibah kepada KPUD Kabupaten Pakpak Bharattahun anggaran 2014 yang ditandatangani oleh Drs. holler Sinamo, MM.selaku Sekretaris Daerah.Yang dikuasai atau disimpan oleh saksi LOLOAN BANCIN selaku KuasaBendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) Dinas PPKAD

Lahat Berdasarkan keputusan Bupati LahatNomor : 821.2 / 88 / KEP / BKD.D/ 2012 tanggal 03 April 2012 juga menjabat selakuPengguna Anggaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Lahat Keputusan Bupati Lahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12Januari 2012 secara bersamasama dengan Megawati, SIP, MM selaku BendaharaPengeluaran pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat,pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atausetidaktidaknya

Lahat Keputusan BupatiLahat Nomor : 979 /09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari 2012.e Bahwa selanjutnya ditunjuk selaku bendahara pengeluaran BPBD KabLahat yaitu Saksi Megawati, SIP, MM berdasarkan Keputusan Bupatihalaman 3 dari 165 halaman Pts.No.15/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGLahat No. 02/KEP/PPKD/2012 tanggal 17 Juli 2012 serta Habibah BintiBuhori selaku PPK (pejabat penatausahaan keuangan).Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

tentangpengelolaan keuangan daerah, yaitu dengan cara PPTK (Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan) mengajukan rincian kegiatan dan alokasi dana untukkegiatan tersebut kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya di disposisioleh Pengguna Anggaran kepada bendahara pengeluaran, selanjutnyabendahara dalam hal ini saksi Megawati membuatkan SPP (Surat PerintahPembayaran) dan SPM (surat Perintah Membayar) dan ditanda tanganioleh Pengguna Anggaran dalam hal ini terdakwa, untuk kemudiandiajukan kepada Kantor Dinas PPKAD

Lahat Keputusan BupatiLahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari 2012 secarabersamasama dengan Megawati, SIP, MM selaku Bendahara Pengeluaran pada KantorBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Lahat, pada waktu antara bulan Oktober2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Penangulangan Bencana Daerah Kab.Lahat atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri

LahatKeputusan Bupati Lahat Nomor : 979 / 09.A / KEP / PPKAD / 2012 tanggal 12 Januari2012 secara bersamasama dengan Megawati, SIP, MM selaku Bendahara Pengeluaranpada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lahat, pada waktuantara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Kantor Badan Penangulangan Bencanahalaman 81 dari 165 halaman Pts.No.15/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGDaerah Kab.

red25;P U TUSANNOMOR 27/Pdt.G/2012/PA.PtsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu padatingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai talak antara :PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1,pekerjaan Honorer pada Dinas PPKAD Kabupaten Kapuas Hulu, tempattinggal di Kecamatan Bunut Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, memilihdomisili di Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaiPemohon;MELAWANTERMOHON

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7731/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, Tanggal 26 September 2012;18. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/ B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Surat pengantar);19. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00088/sp/ls/1.08.01/ B02/III/2012, tahun 2012, tanggal 19 September 2012 (Ringkasan Kegiatan);20.

Surat Perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 10509/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012,tanggal 26 November 2012;26. Surat Perintah Membayar tahun 2012,Nomor: 00131/SPM/LS/1/08.01/B02/IV/2012, tanggal 22 November 201227. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00131/SPP/LS/1.08.01/ B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 22 November 2012 (Surat Pengantar);28. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa).

Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :14191/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 Desember 2012;31. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/ B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012. ( Surat pengantar );32. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00179/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, tahun 2012, tanggal 26 Desember 2012. (Ringkasan Kegiatan);33.

Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) , Nomor : 14190/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012,tanggal 26 Desember 2012;38. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/ B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (surat pengantar);39. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00178/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012, Tahun 2012 , tanggal 26 Desember 2012 (Ringkasan Kegiatan);40.

Surat Perintah Pencairan dana (SP2D), Nomor: 10510/SP2D-LS/DIS-PPKAD/2012, tanggal 26 November 2012;42. Surat perintah Membayar Tahun 2012 , tanggal 22 November 2012;43. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012. Tahun 2012, tanggal 22 November 2012.(Surat Pengantar);44. Surat permintaan pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS-Barang dan Jasa). Nomor: 00132/SPP/LS/1.08.01/B02/IV/2012.

PPKAD (Dispenda).Jabatan : Staf Dinas PPKAD (Dispenda) Kabupaten Rote.Tempat tanggal lahir =: Rote, 11 Juni 1981.Jenis Kelamin : Perempuan.Kewarganegaraan : Indonesia.Agama : Islam.Tempat tinggal : Mokdale Rt.001, Rw001 Kec. Lobalain Kab Rote.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1.

ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD;110. 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggal bulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- untuk pembayaran tagihan retensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (tahap III) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI; 111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPP-LS Barang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000,- berupa Surat Pengantar

ALIMUDDIN, M.SiKepala SKPD Dinas PPKAD;110) 1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggalbulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000, untuk pembayaran tagihan retensisebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan Kantor Bupati KonaweUtara (tahap Ill) TA. 2011 yang diterima oleh ARNOLD LILI;111) 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Lansung (SPPLSBarang dan Jasa) tanpa nomor dan tanpa tanggal tahun 2012 sebesar Rp.243.500.000, berupa Surat Pengantar yang ditandatangani

,M.Si., dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Akuntansi pada dinas PPKAD diKabupaten Konawe Utara ;Bahwa Tugas dan wewenang saksi sebagai PPKAD adalah melakukankoordinasi dengan kabid pendapatan tentang progress realisasi pendapatantriwulan;Bahwa khusus terkait dalam proyek perkara ini saksi bertugas untuk memarafpada SP2D;Bahwa terdakwa yang mengantarkan dokumendokumen pencairan ke tiap tiapbagian di DPPKAD Kabupaten Konawe Utara;Bahwa

AGUS SUSANTO, A.Md., dengan dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai staf keuangan pada Dinas PPKAD KabupatenKonawe Utara dari tahun 2008 sampai tahun 2011 ;Bahwa setahu saksi terkait dengan perkara terdakwa adalah ada kelebihanpembayaran pembangunan kantor Bupati tahap 3 (tiga) pada tahun 2011 diKabupaten Konawe Utara ;Bahwa saksi mengetahui ada kelebihan pembayaran pada saat pemeriksaanBPK;Bahwa seingat saksi pada tahun 2011 terdakwa SIODINAR ini datang

ALIMUDDIN, M.Si., dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Halaman ke 32 dari 112 halaman Putusan Perkara No. :36/Pid.Tipikor/2015/PN.KDIBahwa saksi selaku kepala dinas PPKAD Kab.Konawe Utara tahun 2010 sampaitahun 2013;Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi adalah membantu Bupati dalammelaksanakan pengelolaan keuangan, pengelolaan pendapatan dan pengelolaanasset Daerah Kab.

ABBAS, SE;1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomortanggal 24 September 2012 sebesar Rp. 216.936.363, untuk pembayarantaginan MC sebesar (95%) atas pekerjaan pembangunan lanjutan KantorBupati Konawe Utara (tahap Ill) TA. 2011 yang ditandatangani oleh Drs.ALIMUDDIN, M.Si Kepala SKPD Dinas PPKAD;1 (satu) lembar foto copy Tanda Bukti Kas tanpa nomor dan tanpa tanggalbulan tahun 2012 sebesar Rp. 243.500.000, untuk pembayaran tagihanretensi sebesar (5%) atas pekerjaan pembangunan

Dan setelahTerdakwa menandatangani SPM, bendahara memproses pencairan danadi Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D;> Tahap Il (Pembayaran 100 %) Rp.807.028.400, (Delapan ratus tujuh jutadua ratus delapan ribu empat ratus rupiah). Dan dana kegiatan tersebutHalaman 30 dari 236 halaman Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2018/PN Mndmasuk ke dalam rekening An. CV ANEKA KONSTRUKSI pada Bank BPDSulut Cabang Utama dengan No.

(Boy Poluan) menandatangani SPM, bendaharamemproses pencairan dana di Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D;Bahwa pada saat pembayaran Tahap Il (Pembayaran 100 %) terdakwa selakuPengguna anggran tidak mengawasi pelaksanaan anggaran karena meskipunberdasarkan spesifikasi kendaraan yang disepakati sebagaimana dalamkontrak, 1 (satu) item spesifikasi yakni Frank Jack (Materiall= Hyd Ossy)setelah diperiksa tidak terdapat pada kendaraan Bad Truck Tronton yangdiadakan oleh CV.

Dan setelahTerdakwa menandatangani SPM, bendahara memproses pencairan danadi Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D;Tahap Il (Pembayaran 100 %) Rp.807.028.400, (Delapan ratus tujuh jutadua ratus delapan ribu empat ratus rupiah). Dan dana kegiatan tersebutmasuk ke dalam rekening An. CV ANEKA KONSTRUKSI pada Bank BPDSulut Cabang Utama dengan No.

(Boy Poluan) menandatangani SPM, bendahara memproses pencairan danadi Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D;Bahwa pada saat pembayaran Tahap Il (Pembayaran 100 %) terdakwa selakuPengguna anggran tidak mengawasi pelaksanaan anggaran karena meskipunberdasarkan spesifikasi kendaraan yang disepakati sebagaimana dalam kontrak,1 (satu) item spesifikasi yakni Frank Jack (Materiall= Hyd Ossy) setelah diperiksatidak terdapat pada kendaraan Bad Truck Tronton yang diadakan oleh CV.

pukul 17:30 witakembali kekantor dan memarkir motor disamping kiri mobil dinas KadisPPKAD dan menghadap keluar dipintu samping kiri Kantor BupatiJeneponio;Bahwa sekitar pukul 19:00 wita saksi turun dari lantai 2 (dua) langsungmenuju keparkiran tapi saksi sudah tidak melihat motor tersebut, danlangsung menanyakan ke petugas SATPOL PP yang bertugas di kantorBupati Jeneponto dan selanjutnya melapor di kantor Polres Jeneponto;Bahwa saksi berada dilantai ll diruangan tempat kerja saksi di kantorDinas PPKAD

Jalil Bachtiar turun dari motor danpada saat itu saksi meminjam motornya untuk pulang ketempat kostuntuk mengganti pakaian dan istirahat; Bahwa sekitar pukul 17:30 wita saksi kembali kekantor dan memarkirmotor disamping kiri mobil dinas Kadis PPKAD dan menghadap keluardipintu samping kiri Kantor Bupati Jeneponto dan saksi menyerahkankunci motor ke Abd. Jalil Bachtiar; Bahwa sekitar pukul 19:00 wita Abd.

dalam pelaksanaan kegiatanbidang.Bahwa saksi tidak kenal dengan pejabat airnanang dan tidak adamemiliki hubungan hubungan keluarga.Bahwa saksi pernah melakukan penelitian dokumen SPM dan SP2DDesa Airnanang TA 2018.Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN AmbBahwa proses penelitian dokumen desa Airnanang yaitu pada saatdiajukan SPP dan SPM yag telah diterbitkan dan ditanda tanganioleh Kepala Badan dimana dalam dokumen SPP dan SPM tersebutkemudian dserahkan oleh Bendahara Pengeluaran (PPKAD

143,350,000.Bahwa untuk pencairan Tahap Pertama yang menjadi dasar prosespencairan yakni ada surat instruksi penyaluran dari SekertarisDaerah Kabupaten Seram Bagian Timur yang ditujukan kepadaKepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerahHalaman 63 dari 106 Putusan Nomor 38/Pid.SusTPK/2019/PN AmbKabupaten Seram Bagian Timur dan ABDesa, RAB yang kemudiandi disposisi oleh Kepala Badan kepada Kepala Bidang Kuasa BUDuntuk dilakukan proses kemudian di serahkan kepada BendaharaPengeluaran PPKAD

tanggal 12 Desember 2018 sebesarRp. 71,675,000.Total : Rp. 143,350.000.Bahwa untuk pencairan Tahap Pertama yang menjadi dasar prosespencairan yakni ada surat instruksi penyaluran dari Sekertaris DaerahKabupaten Seram Bagian Timur yang ditujukan kepada KepalaBadan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerahKabupaten Seram Bagian Timur dan ABDesa, RAB yang kemudian didisposisi oleh Kepala Badan kepada Kepala Bidang Kuasa BUDuntuk dilakukan proses kemudian di serahkan kepada BendaharaPengeluaran PPKAD

Bahwa saksi selaku bendahara pengeluaran PPKAD pada BadanPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah KabupatenSeram Bagian Timur tidak pernah menerima Laporan Realisasipenyerapan dan capaian output dana desa setiap tahapan dari DesaAirnanang. Bahwa saksi tidak tahu anggaran dana desa dan alokasi dana desayang dicairkan oleh Negeri Administratif Airnanang apakah telahdipergunakan sesuai dengan RAB dan rincian dalam APBDesa.

menerima Rekomendasitersebut Kepala Dinas PPKAD saudara Ali Tomagola melakukanDisposisi kepada Kabid Kuasa BUD yakni Suadara Rezwati Rumaluturuntuk melakukan pengecekan terhadap anggaran tersebut kemudiansetelah melakukan pengecekan, Saudara Rezwati Rumaluturmemerintahkan M.

Kep.60/PHIJSK/PPKAD/2008 Pasal 32 ayat (4) dan (8) yaitu Tergugat diwajibkan membayarhakhak Penggugat sebagai berikut :a. Pesangon : 2 x 7 x Rp.6.729.000, =Rp. 94.206.000,b. Uang penghargaan masa kerja :2x3xRp.6.729.000,=Rp. 40.374.000,c. Penggantian hak: 15%xRp.134.580.000, =Rp. 20.187.000,d. Reimbursement kesehatan bIn November =Rp. 999.500,e. Uang Incentif triwulan ke 4 tahun 2010 =Rp. 10.093.500,f. Kekurangan Incentif ke 3 tahun 2010 =Rp. 5.046.000,g.