Ditemukan 3123 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sarana swarna sarina sarni sarka
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 05-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 18-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 1459/Pdt.G/2016/PA.Bm
Tanggal 7 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 14
  • sembunyikan karna saya pikir jangankanuang sebanyak itu sekecil apapun semuanya di kontrol.Berdasarkanpengalaman dalam rumah tangga seperti itulah sehingga saya nekad maumenyembunyikan dengan jalan akan saya kembalikan setelah tanah warisansaya terjual tapi kenyataannya semua itu ketahuan sebelum tanah itu laku tapibeberapa hari setelah itu tanah itu sebenamya dibeli sama pak Wali(Almarhum) karena pada saat itu dua orang yang memberitahu kalau tanah itumau di be1i sama Pak Wali tapi wanti wanti di bantah sarna
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-04-2013 — Upload : 23-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/Pdt.Sus-PHI/2012
Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), diwakili oleh SUKATWIKANTO. dk ; ACHMAD HIDAYAT. dkk
60 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perselisihan Antar Serikat Pekerja, yaitu Perselisihan antara Serikat Pekerjadengan Serikat Pekerja lainnya hanya dalam satu Perusahaan, karena tidakadanya kesesuian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dankewajiban keserikatpekerjaan ;Bahwa Para Penggugat sarna sekali tidak mempermasalahkan mengenaiperselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihanHal. 75 dari 115 hal.Put.Nomor 657 K/Pdt.SusPHI/2012antara serikat pekerja sebagaimana diatur dalam UndangUndang No.13
Pengadilan PA PAYAKUMBUH Perdata Agama
Register : 17-11-2014 — Putus : 28-01-2016 — Upload : 07-11-2019
Putusan PA PAYAKUMBUH Nomor 0519/Pdt.G/2014/PA.Pyk
Tanggal 28 Januari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
90 — 60
  • Bahwa saat ini Penggugat mengajukan gugatan dengan dalildalildalam surat gugatannya sarna sekali tidak berdasar hukum, sehinggasudah sepatutnya yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan dariPenggugat a quo;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, ParaPenggugat telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang padapokoknya Penggugat tetap pada prinsip dalildalil gugatannya;Hal. 94 dari 125 Putusan No. 519 /Pdt.G/2014 /PA.PykMenimbang, bahwa secara teoritis Eksepsi dikualifikasikan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 17-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 254 K/PID.SUS/2010
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Drs. H. Agus Muharam
57 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bunyi SK Menkeu 83/KMK.04/2000 tanggal 21 Maret 2000 di dalam Pasal 1disebutkan : Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah dana yangdigunakan untuk Pembiayaan kegiatan operasional Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah ;Pasal 2 KMK yang sarna menyebutkan bahwa : Imbangan pembagian biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan antaraDirektorat jenderal Pajak dan Daerah didasarkan pada besar operasionalPemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ; Besarnya
Pengadilan PN KLATEN Perdata
Register : 29-01-2024 — Putus : 29-01-2024 — Upload : 19-02-2024
Putusan PN KLATEN Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Kln
Tanggal 29 Januari 2024 — Penggugat:
PT BPR Weleri Makmur
Tergugat:
1.ARIS RIYANTO
2.Yunita
39 — 38
  • pemeriksaan pendahulun terhadap surat gugat Penggugat, telah ternyata ditemukan adanya persyaratan yang tidak memenuhi untuk dikatakagorikan sebagai perkara gugatan sederhana, dalam hal ini menyangkut legal standing Penggugat sebagai sunyek hukum yang mengajukan gugatan;

    Menimbang, bahwa didalam PERMA 4 Tahun 2019 khususnya didalam pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) menyebutkan bahwa :

    (3) Penggugat dan tergugat dalarn gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sarna

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 19-03-2010 — Upload : 17-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2197 K/Pid/2009
Tanggal 19 Maret 2010 —
64 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2197 K/Pid/2009g.Secara bersamasama dengan sengaja menganjurkan orang lain supayamelakukan perbuatan dengan terangterangan dan dengan tenagabersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yangmengakibatkan barang hancur, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke2 KUHP ;danSecara bersama sarna dengan sengaja menganjurkan orang lain supayamelakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran yangmenimbulkan bahaya umum bagi barang
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 13-09-2017 — Putus : 14-03-2018 — Upload : 02-08-2018
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1294/Pdt.G/2017/PA.Pbr
Tanggal 14 Maret 2018 — Penggugat:
DONY RAE, SE
Tergugat:
1.PT. BANK SYARIAH MANDIRI, Persero TbkJakarta cq. PT. BANK SYARIAH MANDIRI
2.Uki Hartono
3.Wariah
4.PEMERINTAH RI cq. KEMENTRIAN KEUANGAN cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DJKN RIAU SUMATRA BARAT DAN KEPULAUAN RIAU cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN PUSAT cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KOTA PEKANBARU
235 — 158
  • Bahwa oleh karena tidak satupun dalildalil Penggugat yangmampu membuktikan adanya perbuatan melawan hukumyang dilakukan oleh Tergugat IV sehingga tuntutan gantirugi yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak benardan tidak berdasarkan hukum sarna sekali, maka sudahsepatutnya ditolak olen Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara a quo.Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalildalilPenggugat untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebutselain telah tertanggapi melalui jawaban Tergugat
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 20/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
239 — 2061
  • jawabannya tentu saja tidak dapat, oleh karenanyaAudit Hasil Penghitungan Kerugian Negara baik yang dilakukan olehBPKP maupun akuntan publik harus diperlakukan sarna yaitu dalamrangka membantu penyidik sehingga tidak ada unsur beslissing(kehendak) pada diri Tergugat sebagai pihak yang dimintai bantuan Jikatidak ada permintaan bantuan.Halaman 58 dari 212 halaman Putusan Nomor : 20/G/2018/PTUN JPR.16.Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 37 UndangUndang AdministrasiPemerintahan menyebutkan bahwa tanggung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 03-04-2013 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 3 April 2013 — DIREKTUR UTAMA PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) VS ACHMAD HIDAYAT, dkk
131 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Para Penggugat sarna sekali tidak mempermasalahkan mengenaiperselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK danperselisihan antara serikat pekerja sebagaimana diatur dalam UndangUndang No.13 Tahun 2003, karena dalam dalilnya Para Penggugatsecara tegas menyebutkan telah menerima paket pesangonsebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi tentangPemutusan Hubungan Kerja (PHK.) karena usia pensiun (umur 55tahun) atas nama Para Penggugat;Para Tergugat selaku Direksi PT.Dirgantara
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2015 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 30 April 2015 — MADE YUDISTIRA HIDAYAT Bin SWARNO HIDAYAT
44 — 12
  • rupiah) tersebutdipergunakan untuk Festival Tari Kreasi yang di Laksanakan Di GOR UNIMALLhokseumawe pada tahun 2010, selain itu dipergunakan juga untuk keberangkatanrekreasi bagi anakanak Marching Band dan Tari ke Berastagi, serta pembagian uangmegang idul adha pada tahun 2010 kepada pengurus dan anggota sanggar CutMeutia ;Bahwa jumlah dana yang diberikan untuk bantuan perlengkapan Tari bagi SanggarKecamatan sebanyak Rp. 70.000.000, (tujuh puluh juta rupiah) dan disamping itujuga diberikan bantuan Sarna
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-05-2012 — Putus : 24-05-2012 — Upload : 24-09-2012
Putusan PT SURABAYA Nomor 45/PID.SUS/2012/PT.SBY
Tanggal 24 Mei 2012 — ABDUL AZIS, SH.
50 — 43
  • IMAM alias IMAMSAFIT pergl ke Kelurahan Ngemplakrejo untuk urusan yang sarna memintatandatangan Lurah dalam lembar pengesahan dan surat Permohonan PencairanDana P2SEM Tahun 2008 LSM Jankar;Cc Untuk pengesahan Proposal LSM KARANG terdakwa mengajak saksiMOCHAMAD YUNUS menghadap Lurah Bugul Kidul untuk memintatandatangan pada lembar pengesahan dan surat Permohonan Pencairan DanaP2SEM Tahun 2008 LSM KARANG;d Untuk LSM Mapan, saksiM KHUMAIDI,bertandatangan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaipihak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-06-2017 — Putus : 31-08-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1266 B/PK/PJK/2017
Tanggal 31 Agustus 2017 — PT. SUPRA MATRA ABADI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
62 — 448 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor1266/B/PK/PJK/2017e Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER27/PJ/2012 tentangBentuk, Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajakserta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak dimana Surat KetetapanPajak Kurang Bayar yang diterbitkan Terbanding isinya sarna denganSurat Tagihan Pajak yaitu hanya berisi Pajak yang kurang/tidakdibayar dan sanksi administrasi, dengan demikian Terbanding telahmencampuradukkan fungsi Surat Ketetapan Pajak dengan SuratTagihan Pajak;Bahwa Hakim
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 10-05-2012 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 10 Mei 2012 — SJAHMAULA MANAF
135 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • empat belas) orang Jaksasenior yang menyatakan bahwa istilah "memperkaya" itu harus diartikan"adanya perubahan berupa pertambahan kekayaan atau perubahan carahidup seseorang seperti orang kaya" ;Bahwa istilah "mernperkaya" sebagai istilah dalam unsur delik dalamUndangUndang PTPK sebenarnya berasal dari UndangUndang TindakPidana Korupsi terdahulu (UndangUndang Nomor : 24 (Prp) Tahun 1960).Tetapi undangundang itu tidak menjelaskan apa yang dimaksud denganistilah "Memperkaya itu ;Bahwa katakata yang sarna
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 13-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/PID.SUS/TPKl2013/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2014 — NANDANG NURDIN, SP Bin (aim) H. HASAN.
97 — 9
  • Peternakan Kabupaten Indramayu dan atas jabatannya itu ditunjukselaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pad a Dinas Pertanian danPeternakan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2012 berdasarkan KeputusanPejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dinas Pertanian dan PeternakanKabupaten Indramayu Nomor : 06 Tahun 2012 Tentang Penunjukan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Pertaniandan Peternakan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran 2012 tanggal 5 Januari2012 bersama sarna
    Allin Mandiri untuk melaksanakan atau mengerjakanproyek atau pekerjaan pembangunan JITUT dan JIDES dan JUT padaDinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu Tahun Anggaran2012; Bahwa saksi tidak termasuk dalam akta notaris atau dalam kepengurusanketiga perusahaan tersebut, dan saksi hanya sebatas kerja sarna usahasaja; Bahwa saksi melaksanakan atau mengerjakan proyek atau pekerjaan diDinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indramayu yangdiberitahukan oleh pak Risman dengan menggunakan nama
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-01-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 09-05-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi
Tanggal 2 April 2020 — Penuntut Umum:
H. DJAINUDDIN RASYID, SH.,MH.
Terdakwa:
NAIS LATORUMO
114 — 82
  • Informasi anggaran Rp. 1.000.000 ada;Pelatinan kader pemberdayaan Desa anggaran,Rp.1.500.000,, Tidak dilaksanakan (Fiktif);Saksi menjelaskan bahwa selaku pendamping lokal desa bahwa pembangunan didesa matabaho dengan menggunakan dana desa PoloPolora tidak dibenarkandan telah merugikan masyarakat Desa polopolora dan menguntungkan bagimasyarakat desa Matabaho.Saksi menerangkan bahwa yang bertugas di badan permusyawaratan desa (BPD)TA. 2016 /1017 adalah :1) JAINAL ( Ketua BPD)2) SOLON (Wakil ketua)3) SARNA
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 27-12-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 48/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 16 Mei 2019 — Penggugat:
PIETER THIE
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT
722 — 823
  • jawabannyatentu saja tidak dapat, oleh karenanya Audit Hasil PenghitunganKerugian Negara baik yang dilakukan oleh BPKP maupun akuntanpublik harus diperlakukan sarna yaitu dalam rangka membantu penyidiksehingga tidak ada unsur beslissing (kehendak) pada diri Tergugatsebagai pihak yang dimintai bantuan jika tidak ada permintaanbantuan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 20-11-2013 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1973 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Nopember 2013 — PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. PT. TELEKOMUNIKASI SELULARPT. TELEKOMUNIKASI SELULAR ; BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGUSAHA WARTELKOM INDONESIA, dkk
250 — 297 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, menurut hukum penilaian terhadap kerugian yang diderita oleh Parapenyelenggara wartel bersifat individual (persoonlijk) berdasarkan PerjanjianKerja Sarna (PKS) antara penyelenggara wartel dan penyelenggara jaringantelekomunikasi. Sehingga secara formal keabsahan dari tuntutan Penggugatharus berdasarkan pada perjaniianperjanjian kerja sama yang secarahukum mengikat Para pihak yang terkait;5.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-09-2011 — Upload : 13-03-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 56/Pid.Sus/2011/PN.Sby
Tanggal 30 September 2011 — SYAHRIL MUBAROK, ST M. ANAS FAKHRUDIN, S.Th., MSi BINTI AQIDA, S.Pd
110 — 28
  • Unsur yang dapat merugikan keuangan negara. atauperekonomian negara ;Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis bersifat alternatif yang artinya tidakperlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalahunsur yang dapat merugikan keuangan negara ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sarna artinyadenganmenjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yangdimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah samaartinya dengan menjadi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 10 September 2015 — Drs. AMIR FAUZIE, MM Bin SOMAD AGUS
155 — 28
  • diatas lahanyang akan diganti rugi tersebut hanya berdasarkan keterangan SYAIFULBAHRI selanjutnya saksi menginventarisasinya ke dalam data tanamtumbuh tertanggal 24 September 2013 kemudian data tersebut saksiserahkan kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanandan Perkebunan Kabupaten Banyuasin yaitu Bapak DAWAMI, SP ;Bahwa benar yang menentukan harga ganti rugi tanam tumbuh saksi tidakmengetahuinya, akan tetapi rekapitulasi tanam tumbuh dibuat oleh ErikaFebriansyash atas perintah Kasi Sarna
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-05-2015 — Putus : 10-09-2015 — Upload : 19-06-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 10 September 2015 — SYAIFUL BAHRI, SP Bin H. BADRI;
161 — 34
  • diatas lahanyang akan diganti rugi tersebut hanya berdasarkan keterangan SYAIFULBAHRI selanjutnya saksi menginventarisasinya ke dalam data tanamtumbuh tertanggal 24 September 2013 kemudian data tersebut saksiserahkan kepada Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Kehutanandan Perkebunan Kabupaten Banyuasin yaitu Bapak DAWAMI, SP ;Bahwa benar yang menentukan harga ganti rugi tanam tumbuh saksi tidakmengetahuinya, akan tetapi rekapitulasi tanam tumbuh dibuat oleh ErikaFebriansyash atas perintah Kasi Sarna