Ditemukan 349 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 22-10-2018 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 16-10-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 351/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8426
  • Kepentingan hukum (legal interest) yangdimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatuperistiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakatberupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact).Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembangsecara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yangmenyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) di manaseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagaipenggugat walaupun tidak memiliki
Register : 22-08-2016 — Putus : 06-10-2016 — Upload : 26-10-2016
Putusan PN SINGKEL Nomor 91/PID.B/2016/PN.SKL
Tanggal 6 Oktober 2016 — - Ariandi Putra Alias Putra Alias Atak Bin Abdul Arif Siahaan Alias Pukak Arif dan. Abdul Roni Alias Oni Bin Tamli
1069
  • Muhammad Marzuki Bin Hajad:16 Bahwa, saksi hadir kepersidangan mi guna menerangkan sehubungan dengan telahhilangnya uang dan barang milik Sdr. Subki Yusra yang terjadi pada hari Minggu tanggal5 Juni 2016 sekira pukul 20.15 Wib yang bertempat di rumah milik Sdr. Subki Yusrayaitu di Dusun If Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil; Bahwa, adapun yang telah mengambil uang dan milik dari Sdr.
Register : 05-03-2019 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 06-10-2020
Putusan PN SAMARINDA Nomor 195/Pdt.G/2017/PN Smr
Tanggal 11 Juli 2018 — MUHAMMAD NURKHOLIS MAJID (Penggugat) Melawan PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk (Tergugat I) RUDDYANTHO TANTRY, SH (tergugat II) Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN di Jakarta (tergugat III) Kantor Pertanahan Kota Samarinda (tergugat IV) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda (Tergugat V) Otoritas Jasa Keuangan (Tergugat VI)
22751
  • Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat seiring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak(public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atauorganisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidakmemiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengandidasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan,masyarakat luas atas pelanggaran hakhak konsumen yang saat initelah diterapbkan pada Undang undang RI No. 8
Register : 23-08-2016 — Putus : 14-09-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN SINGKEL Nomor 2/PID.SUS.Anak/2016/PN.SKL
Tanggal 14 September 2016 — -Fahrul Raji Als Alul Bin Basarudin Bancin“,;
23736
  • Muhammad Marzuki Bin Hajad: Bahwa, saksi hadir kepersidangan ini guna menerangkan sehubungan dengan telahhilangnya uang dan barang milik Sdr. Subki Yusra yang terjadi pada hari Minggu tanggal5 Juni 2016 sekira pukul 20.45 Wib yang bertempat di rumah milik Sdr. Subki Yusrayaitu di Dusun II Desa Rimo Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil; Bahwa, adapun yang telah mengambil uang dan milik dari Sdr.
Register : 01-09-2010 — Putus : 24-08-2011 — Upload : 14-09-2011
Putusan PA PALEMBANG Nomor Tingkat Pertama-1052/Pdt.G/2010/PA.Plg
Tanggal 24 Agustus 2011 — Perdata- PENGGUGAT vs TERGUGAT
347
  • Hajad bin Rajud umur 58 tahun, agama Islam,pekerjaan tani, beralamat di Dusun II Desa BabatanSaudagar Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir;Dihadapan sidang saksi tersebut memberikanketerangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya35sebagai berikutBahwa, Penggugat adalah ibu mertua saya sedangkanPenggugat II adalah isteri saksi dan kenal denganpara Penggugat lainnya, dan kenal juga denganTegrugat sebagai isteri saudara ipar saksi yangbernama Alm.
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 503/Pdt/2018/PT SMG
4026
  • Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di siniadalah kepentingan yang berkaitan dengan suatu peristiwa yangHalaman 13 Putusan No.503/Pdt/2018/PT SMGmerugikan Konsumen atau kepentingan masyarakat berupakerugian yang dialami secara langsung (injury in fact).Perkembangan hukum konsep hak = gugat konvensionalberkembang secara pesat seiring pula dengan perkembanganhukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (public interestlaw) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapatbertindak
Register : 21-08-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PN MALANG Nomor 188/Pdt.G/2014/PN Mlg
Tanggal 3 Maret 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA, dkk vs PT. BANK DANAMON Indonesia, dkk
7523
  • Kepentingan hukum (legal interest) yangdimaksud di sini adalah kepentingan yang berkaitan dengan suatuperistiwa yang merugikan Konsumen atau kepentingan masyarakatHalaman 3 dari 49 Putusan Nomor: 188/Pdt.G/2014/PN Mig.berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact).Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembangsecara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yangmenyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) di manaseorang atau sekelompok orang atau organisasi
Register : 29-09-2016 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 18-01-2017
Putusan PN SEKAYU Nomor 700/Pid.B/2016/PN.Sky
Tanggal 5 Januari 2017 — MUBAROK ALS AGUS MUBAROK BIN AJAT
12125
  • jual beli tanah dijawabnya benar kemudian Saksi tanyakanlagi sdr Agus Mubarok jual tanah lagi lalu dijawab ibunya Agus Mubaroktidak ada lagi kami tanah hanya 2 kapling saja;Bahwa pada saat Saksi mendapat Info dari masyarakat Saksi ada orangdudukduduk dijalan Saksi menelpon pak RT Subkhi untuk mengecekorangorang yang duduk dipinggir jalan tersebut;Bahwa Saksi mengetahui lahan kaplingan tersebut adalah milik sdr HajatSudrajat dan milik sdr Aep sedangkan surat tanahnya milik sdr Aep adasedangkan sdr Hajad
    hanya foto copy;Halaman 70 dari 144 Putusan Nomor 700/Pid.B/2016/PN.SkyBahwa Saksi yang mendaftarkan tanah kaplingan tersebut kepada Saksisdr hajad dan sdr Aep dan suratnya pada saat pendaftaran milik silik sdrAep ada SPH aslinya dan milik sdr Hajad Sudrajat SPH nya foto copytetapi tanah mereka tersebut telah diakui oleh desa Indrapura;Bahwa sepengetahuan Saksi Korban sdr Tasir dan Keluarganya tidakada musuh dan permasalahan dengan orang lain selain permasalahanjual beli tanah kaplingan dengan sdr
Register : 25-01-2018 — Putus : 30-08-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN BANJARBARU Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Bjb
Tanggal 30 Agustus 2018 — Penggugat:
HAFID
Tergugat:
1.PT. Bank Mandiri Persero, Tbk
2.ANWAR
3.Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Otoritas Jasa Keuangan
6349
  • Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat seiring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (publicinterest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasidapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentinganhukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhanuntuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaranhakhak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang UndangRepublik Indonesia
Register : 20-04-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN BATULICIN Nomor 3/Pdt.G/2018/PN Bln
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat:
H. KUSMA YUDHA, S.AP
Tergugat:
1.PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk
2.Pang Andreas Pangestu, SH., M.kn
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI KAB. TANAH BUMBU
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
112164
  • Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat Seiring pula dengan perkembanganhukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) dimana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindaksebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secaralangsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hakhakkonsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang undang RI No. 8Tahun
Register : 28-10-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 30-07-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 143/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
SISWONO
Tergugat:
KEPALA DESA SUKOPINGGIR
422269
  • pihakperempuan menolak, keluarganya juga menolak;Halaman 62 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 143/G/2019/PTUN.SBYBahwa, atas usulan rekomendasi dari Kepala Desa ada balasan dari Camatsecara tertulis berisi penolakan rekomendasi, alasan penolakan saksikarena belum ada proses hukum yang berkekuatan hukum secara pidana;;Bahwa, latar belakang saksi menyarankan untuk mengundurkan diri karenamemang kondisi di masyarakat sudah tidak ada yang menerima sebagaipamong praja, setiap ada masyarakat yang mempunyai hajad
Register : 12-01-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 05-10-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 4/Pdt.G/2017/PN Mak
Tanggal 10 Oktober 2017 — Penggugat:
1.YOHANIS PALILING
2.M.D. PAILANG
3.DR. ELIFAS BUNGA
4.Drs. LUTHER BUNGA
5.MARTHEN ANDI LOLO
6.R.BORONG
7.NY. TABITA BARUNG
8.ROMBE
9.POSSULIN
10.YULIANA SOBEN
11.BARU
Tergugat:
1.AGUSTINUS
2.BERTHA
9730
  • Make Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa pastinya Tinu garap tanahsengketa tersebut;e Bahwa setahu saksi di Maroson bukan hanya tongkonan Buttu Asatetap masih ada yang lain yaitu tongkonan To Dambu, tongkonan TombangBai, tongkonan Mendoe dan tongkonan Maroson;e Bahwa setahu saksi kalau ada yang meninggal atau ada hajad masingmasing keturunan tongkonan dikasih kepala kerbau;e Bahwa setahu saksi yang lebih tua tongkonan Buttu Asa danbersejarah tetapi kKenapa yang bawa nama adalah tongkonan Maroson;
Register : 22-10-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 349/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
LIVIA TJIPUTRA
Tergugat:
1.PT. SARANA SULSEL VENTURA
2.HJ. ANDI MINDARYANA YUNUS, SH
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
6819
  • Perkembanganhukurn konsep hak gugat konvensional berkernbang secara pesat seiringpula dengan perkernbangan hukum yang rnenyangkut hajad hidup orangbanyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atauorganisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memilikikepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatukebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas ataspelanggaran hakhak konsumen yang saat ini telah diterapkan padaUUPK.4.
Register : 17-05-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 180/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 18 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : CAYADI LAUWRENCE Diwakili Oleh : CAYADI LAUWRENCE
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk di MAKASSAR
Terbanding/Tergugat II : YAHYA SUHARJO, SH
Terbanding/Tergugat III : MENIK RAHMAWATI
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
6236
  • Perkembanganhukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiringpula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orangHlm 14 dari 81 Hlm Put.Nomor.180/Pdt/2019/PT.MKSbanyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atauorganisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memilikikepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatukebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas ataspelanggaran hakhak konsumen yang saat ini
Register : 29-09-2015 — Putus : 05-01-2017 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN SEKAYU Nomor 702/Pid.B/2016/Pn.Sky
Tanggal 5 Januari 2017 — ABDUL KOHAR ALS ADUL BIN SARJONO UJANG ALS PURWANTO ALS ENCEP BIN MUHADI
13038
  • jual beli tanah dijawabnya benar kemudian Saksi tanyakanlagi sdr Agus Mubarok jual tanah lagi lalu dijawab ibunya Agus Mubaroktidak ada lagi kami tanah hanya 2 kapling saja; Bahwa pada saat Saksi mendapat Info dari masyarakat Saksi ada orangdudukduduk dijalan Saksi menelpon pak RT Subkhi untuk mengecekorangorang yang duduk dipinggir jalan tersebut; Bahwa Saksi mengetahuilahan kaplingan tersebut adalah milik sdr HajatSudrajat dan milik sdr Aep sedangkan surat tanahnya milik sdr Aep adasedangkan sdr Hajad
    hanya foto copy; Bahwa Saksi yang mendaftarkan tanah kaplingan tersebut kepada Saksisdr hajad dan sdr Aep dan suratnya pada saat pendaftaran milik silik sdrAep ada SPH aslinya dan milik sdr Hajad Sudrajat SPH nya foto copytetapi tanah mereka tersebut telah diakui oleh desa Indrapura; Bahwa sepengetahuan Saksi Korban sdr Tasir dan Keluarganya tidakada musuh dan permasalahan dengan orang lain selain permasalahanjual beli tanah kaplingan dengan sdr Agus Mubarok;Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa
Register : 04-09-2018 — Putus : 17-07-2017 — Upload : 04-09-2018
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 29/Pdt.G/2016/PN.Gns
Tanggal 17 Juli 2017 — EDI HARIANTO PENGGUGAT I m e l a w a n I.PT. BUSSAN AUTO FINANCE
233220
  • Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembanganhukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) dimana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindaksebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secaralangsung, tetapi dengan didasari oleh suatu~ kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hakhakkonsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang Undang RepublikIndonesia
Register : 28-08-2018 — Putus : 09-05-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 279/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 9 Mei 2019 — Penggugat:
1.LIANG BUNG SYAM
2.BRIAN HARTANTO LILISENTOSA
3.JANNUAR PRIBADI L
Tergugat:
1.PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR CABANG MAKASSAR SOMBA OPU
2.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KPKNL Makassar
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
13841
  • Perkembanganhukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiringHalaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 279/Pat.G/2018/PN Mkspula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orangbanyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atauorganisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memilikikepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatukebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas ataspelanggaran hakhak
Register : 19-09-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Pbm
Tanggal 18 April 2017 — Tergugat REDY JURMONO SELAMET Penggugat 1. PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk 2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 3. Otoritas Jasa Keuangan
157113
  • Perkembangan hukum konsep hakgugat konvensional berkembang secara pesat seoring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (publicinterest law) dimana seseorang atau sekelompok orang atau organisasi dapatbertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukumsecara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untukmemperjuangkan kepentingan masyarakat luas atau pelanggaran hakhakpublic seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hakhak sipil
Putus : 28-06-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 956/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 28 Juni 2018 — JC. KRISJANTO WIDJAJA melawan PT. BANK JTrust INDONESIA, Tbk Dkk
16858
  • Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensionalberkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yangmenyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) di mana seorangatau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugatwalaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengandidasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan,masyarakat luas atas pelanggaran hakhak konsumen yang saat ini telahditerapbkan pada Undang Undang Republik
Register : 21-11-2017 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 19-07-2018
Putusan PN TULUNGAGUNG Nomor 52/Pdt.G/2017/PN Tlg
Tanggal 24 Mei 2018 — Penggugat:
NUR MUAWANAH
Tergugat:
1.PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk, Jakarta
2.Setyo Yuwono,SH.
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur cq Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
7816
  • Perkembangan hukum konsep hak gugatkonvensional berkembang secara pesat' seiring pula denganperkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (publicinterest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasidapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentinganhukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhanuntuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaranhakhak konsumen yang saat ini telah diterapkan pada Undang UndangRepublik