LAILI ANITA >< Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRL beralamat Gedung C lantai 10 Jl Jend. Sudirman Senayan Jakarta 10270, dalamhal ini memberkan kuasa kepada Syamsul Hadi, SH.,MH., Lido Cahyadi, SH.

Bahwa Penggugat telah mengirimkan surat kepada kepala Biro Hukum dan16.Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Perihal Mohon Klarifikasitanggal 04 Maret 2015 mengenai surat yang ditembuskan kepada Dinas PendidikanKab.

Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservaioir Beslag) harta milik Tergugatyaitu Gedung C lantai 10 dan 11 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI5.

Bahwa dalam kompanisi isi gugatan, PENGGUGAT mendudukan Biro Hukum danOrganisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaiHal 20 Putusan No.527/Pdt.G/2015/PN.Jkt.

Penggugat mendudukan Biro Hukum danOrganisasi kementerian pendidikan dan Kebudayaan sebagai Tergugatsedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang sebagai Turut Tergugat;b.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN RI VS PT. SURYA CITRA MEDIA, TBK;

PUTUSANNomor 144 PK/TUN/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, KEMENTERIAN KEUANGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan' di Jalan JenderalGatot Subroto Nomor : 4042 Jakarta Selatan 12190,Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.10.11.12.Yunirwansyah, S.E., Ak. DESS.

OBYEK SENGKETA :Bahwa yang menjadi obyek gugatan/obyek sengketa Tata usaha Negaraantara Penggugat dengan Tergugat dalam gugatan ini adalah sebagaiberikut :7 Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Nomor : KEP2630/WPUJ.07/2013 Tanggal 13Desember 2013 Tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku AtasPengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha (selanjutnyadisebut SK No. 2630) ;Il. TENGGANG WAKTU :a.

;Bahwa terhadap objek gugatan yang sama dengan objek gugatan a quoyaitu :Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian KeuanganRepublik Indonesia Nomor KEP2630/WPJ.07/2013 tanggal 13Desember 2013 Tentang Penolakan Penggunaan Nilai Buku AtasPengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha;Telah diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak oleh Penggugat denganNomor Sengketa Pajak : 990763072013 tertanggal 10 Januari 2014sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengadilan Pajak NomorTG.49/SP.21/2014 tanggal

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP2630/WPJ.07/2013 Tanggal 13 Desember 2013 Tentang PenolakanPenggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta Dalam RangkaPenggabungan Usaha;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusankepada PT.Surya Citra Media, Tbk. (Penggugat), Perihal PersetujuanPenggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan Harta PT.

dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009(selanjutnya disebut UU KUP), sebagai ketentuan hukumperpajakan formil atas ketentuan hukum perpajakan materiil telahmengatur secara tegas mengenai tata cara ataupun prosedurpelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagiWajib Pajak maupun petugas pajak termasuk upaya hukum gugatanke badan peradilan pajak atas penerbitan suatu keputusan di bidangperpajakan yang dalam perkara a quo adalah Gugatan terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian

NYK LINE INDONESIA;DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Ide AnakAgung Gde Agung lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan,Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 17 September 2013, selanjutnya disebut sebagaiPING anMelawan :DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung KaryaPAGE lantai 12 sampai 17, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8,Jakarta Pusat 10110, dalam perkara ini memberikan KuasaKhusus kepada, :..1. SRILESTARI, S.H., LL.M. jo2 enn2. ZAHARA SAPUTRA, S.T., M.M, je22o eee3.

;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 30 September2013, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal30 September 2013, dengan Register Perkara Nomor : 170/G/2013/PTUNJKT, danHalaman 3 dari 84 halaman Putusan No.170/G/2013/PTUNJKTPAGE telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Oktober 2013,Penggugat mengemukakan halhal sebagai berikut ;I Objek Gugatan1 Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian

permohonan pendaftarankapal pengganti ACX Swan yang diajukan olehPenggugat ;b Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara :Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (8) UU 51/2009 tentang PTUN, Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Halaman 5 dari 84 halaman Putusan No.170/G/2013/PTUNJKTPAGE Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian

SEBAKIS INTI LESTARI;DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESISA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk ; FARIDA DJAYA, dkk

Kementerian Keuangan RepublikIndonesia), tanggal 4 Oktober 1980;Dengan demikian sebenarnya Judex Facti telah yakin dengan faktabahwa:1) Tergugat menjual sebagian objek sengketa seluas 12.640 m?kepada Tergugat II pada tahun 1973;2) Atas objek sengketa seluas 12.640 m? tersebut, Tergugat Ilmembuat Perjanjian Pelepasan Hak kepada Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Kasasi/Tergugat III pada tanggal 4 Oktober 1980;c.

Bahwa berdasar faktafakta dan ketentuanketentuan tersebut seandainyabenar (quod non) Sertifikat Hak Pakai Nomor 146 Tahun 1998 tanggal 7 Mei1998 atas nama Kementerian Keuangan in casu Pemohon Peninjau Kembalimerupakan bagian dari objek perkara a quo, maka sangat tidak beralasanhukum apabila Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan telah melakukanperbuatan melawan hukum dan menyerahkan objek sengketa tersebutkepada Termohon Peninjauan Kembali;e.

Novum Pertama:Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor AHU.4.AH.10.0153, tanggal 21 April2014 Perihal Permohonan Informasi Status Kewarganegaraan Tan LiangHin (Bukti PKI);a. Surat ini ditemukan pada tanggal tanggal 25 April 2014, oleh karenanyamasih dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sesuaiketentuan undangundang;b.

, yang tercatat dalam Buku Register Akta Jual Belitahun 1964 dari Nomor 156 sampai dengan Nomor 177 yangdikeluarkan dari Kecamatan Mampang Prapatan yang dikuasaiTergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan IV, dengan batasbatas secara global yang sudah di pagar tembok: Selatan Tanah Masyarakat; Barat Jalan Pancoran Timur Il;Utara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI;Timur Tanah Masyarakat;Hal. 67 dari 83 hal.

yang tercatat dalam Buku Register Akta Jual BeliTahun 1964 dari Nomor 156 sampai dengan 177 yang dikeluarkandari Kecamatan Mampang Prapatan yang dikuasai Tergugat danTurut Tergugat Ill, dengan batasbatas secara global yang sudah dipagar tembok: Selatan Tanah Masyarakat; Barat Jalan Pancoran Timur Il; Utara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.1.; Timur Tanah Masyarakat;b.

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA ; KOMISI UNTUK ORANG HILANG DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN (KONTRAS)

Atas hal tersebut, Kementerian Sekretariat Negara melalui surat atasanPPID (saat ini selaku Pemohon Keberatan) Nomor: B28/Kemensetneg/D2/Humas/HM.01.00/ 03/2016 tanggal 1 Maret 2016 telah menindaklaniutisurat Termohon Keberatan yang pada intinya menyampaikan bahwaKementerian Sekretariat Negara tidak memiliki dan menguasai informasidimaksud;3.

Tangga Kepresidenan, Sekretariat WakilPresiden, dan Sekretariat Militer Presiden) sebagaimana ketentuan Pasal5 sampai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005;Bahwa pelaksanaan tugas masingmasing satuan organisasi/unit kerjaberdasarkan surat masuk yang diterima di Kementerian Sekretariat Negaradan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;Bahwa sesuai dengan bukti Pemohon Keberatan informasi yaitu agendasurat masuk tahun 2005, Kementerian Sekretariat Negara terbukti tidakpernah menerima

hasil laporan TPFKMM, sehingga pelaksanaan tugasmemberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden atas hasiltersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Kementerian Sekretariat Negara;Bahwa pada saat ini Kementerian Sekretariat Negara juga tidakmempunyai kewenangan untuk mengumumkan hasil penyelidikanTPFKMM dan memberikan penjelasan atas alasan Pemerintah RepublikIndonesia belum mengumumkan karena tugas dan fungsi KementerianSekretariat Negara terbatas pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun2005

Negara, Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun2005 tentang Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, Peraturan PresidenNomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan PeraturanHalaman 39 dari 50 halaman Putusan Nomor 3/G/KI/2016/PTUNJKT.Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara), yangberkedudukan di dalam wilayah hukum Provinsi Daerah Khusus lou Kota Jakarta,maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta baik secara relatifmaupun absolut berwenang

/atau diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara RI selaku PemohonKeberatan /dahulu Termohon Informasi ?

KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN VS Ahli Waris DIYANI PUJI ASIH, DKK

PUTUSANNomor 327 PK/Pdt/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN,yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan,Hadiyanto, berkedudukan di Gedung Djuanda Lantai 3, JalanDr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta, dalam hal ini member!

., dan kawankawan, Para Pegawai pada Biro Bantuan Hukum KementerianKeuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I,Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin RayaNomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Agustus 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;Lawan1. Ahli Waris DIYANI PUJI ASIH;2. PRIAJI RAMADHANI NASUTION;3.

Kuto Nasution tapihingga sekarang kewajiban itu tidak dilaksanakan;Bahwa tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yangnyata dalam putusan Judex Juris yang menolak kasasi Tergugat danputusan Judex Facti yang menyatakan gugatan dikabulkan sebagian karenadidukung dengan buktibukti cukup;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGAN tersebutharus ditolak;Halaman 5

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKemball KEMENTERIAN KEUANGAN cq MENTERI KEUANGANtersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.

Nuni Sriwahyuni, DKK LAWAN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, DKK

HADI POERNOMO ; INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

., Kepala Biro BantuanHukum Kementerian Keuangan;2. DIDIK HARIYANTO, S.H., M.M., Kepala Bagian BantuanHukum pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 58/G/2016/PTUNJKT. LIMAR MARPAUNG, S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum .B pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;. ARIF PURWADI SATRIYONO, S.H., Penanganan Perkara BTk. pada Bagian Bantuan Hukum Biro Bantuan HukumKementerian Keuangan;.

BCA, maka dengandemikian Laporan Hasil Audit Investigasi Inspektorat BidangInvestigasi pada Inspektorat Jenderal Kementerian KeuanganNomor: LAP33/lJ.9/2010 tanggal 17 Juni 2010 menjadi tidak sahdan/atau cacat hukum pula;B. OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASASASAS UMUMPEMERINTAHAN YANG BAIk;1. Dalam pada itu, menurut Penggugat, Keputusan Tergugatbertentangan pula dengan AzasAzas Umum Pemerintahan yangBaik (AAUPB), dalam hal ini:a.

Gugatan Daluarsa; Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan barumengetahui adanya objek sengketa a quo pada tanggal 5Januari 2016 saat Penggugat menerima objek sengketa dariPak Zulfikar pensiunan Kementerian Keuangan; Bahwa Tergugat telah meminta konfirmasi kepada semuapensiunan pegawai Kementerian Keuangan yang terdapatnama Zulfikar (baik nama depan, nama tengah, namaHalaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 58/G/2016/PTUNJKTbelakang, maupun hanya satu nama), dan dari kesemuanyabelum ada satupun

Dalil Penggugat tersebut harus ditolak karenaobjek sengketa a quo telah sesuai dengan Pedoman Tata NaskahDinas Kementerian Keuangan;Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat padaromawi Il angka 5 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakanobjek sengketa a quo seharusnya ditandatangani oleh InspekturJenderal bukan oleh Tergugat sesuai dengan Pedoman AuditInvestigasi Inspektorat Bidang Investigasi.

Berdasarkan hal tersebut, surat tugas hanyabersifat administrasi di internal Kementerian Keuangan,sehingga tidak memenuhi syarat individual karena tidakmengikat pihak di luar Kementerian Keuangan termasukPenggugat;Tidak bersifat final, karena objek sengketa a quo hanyamerupakan dasar hukum dilaksanakannya kegiatan audit yangmasih memerlukan tindak lanjut berupa pelaksanaan kegiatanaudit;Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 58/G/2016/PTUNJKT Tidak menimbulkan akibat hukum, karena Surat Tugas belummemiliki

.;KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, KALIMANTAN SELATAN.;

No. 128/B/2015/PT.TUN.JKTSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;; MELAWANKEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM,KALIMANTAN SELATAN; Berkedudukan,di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basari Nomor 30,Banjarmasin; 902222 n on en none nnn nnneBerdasarkan surat kuasa khusus Nomor: W.19.UM.01.011032tanggal 10 April 2015 memberikan kuasa kepada: 1. UNAN PRIBADI, SH.,MH.,2. LUSIA LALI WUNGA, SH.,MH.,3. DANANG AGUNG NUGROHO, SH.,4. RYNA FRENSISKA, SH., MH.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIALawanPT NATIONAL SAGO PRIMA

Siti Nurbaya Bakar, M.Sc dalam kedudukannyasebagai Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia olehkarenanya sah bertindak untuk dan atas nama KementerianLingkungan Hidup Republik Indonesia (Selanjutnya disebutsebagai PEMBERI KUASA)....Terdapat dua nama instansi yang disebutkan dalam legalstanding diatas, pertama adalah Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia serta keduadisebutkan Kementerian Lingkungan Hidup RepublikIndonesia yang diwakili oleh Dr. Ir.

Padahal saat ini tidakada lagi Kementerian Lingkungan Hidup RepublikIndonesia, yang ada adalah Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia.Alasan Kedua: Dari Segi Hukum Acara, Penggugat Telah MengakuiKetiadaan Legal Standingnya Mengajukan Gugatan AquoHalaman 45 dari 429 hal. Putusan No.591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel.2./2.8Penyebutan legal standing dengan konstruksi cq dan qqsudah lazim dalam praktek berperkara di pengadilan.

Ahli menerangkan bahwa Pengurus Negara yang Tertinggiadalah Kepala Negara, Pengurusnya atau Instansi Pemerintahtatkala berhubungan dengan Public Welfare dan sebagainya.Salah satu Instansi Pemerintah atau Aparatur Pemerintah yangdimaksud adalah Kementerian. Ahli menerangkan bahwa Pengurus Kementerian yang palingtinggi adalah Menteri yang dijabat oleh seseorang.

Basuki Wasis), Pihak Perusahaan PT National Sago prima ( M.Chairul Nur Huda selaku Asisten divisi V dan VI ) dan di damping jugaoleh Pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesiaberwenang mengajukan gugatan hanya apabila bertindak dalamkapasitas mewakili Pemerintah Republik Indonesia;2. Kementerian Lingkungann Hidup dan Kehutanan dalam perkara inibertindak untuk diri sendiri, dan langsung mengajukan diri sebagaipihak penggugat serta tidak bertindak untuk mewakili presiden;3.

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN, KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA;PENGURUS GEREJA PENTAKOSTA

PUTUSANNOMOR : 08/B/2012/PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding,bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta JalanCikini Raya No. 117 Jakarta Pusat, telan menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara antara : 202 enn nn nne nnn nne nnnDIREKTUR) JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jalan

SEBUKU INTI PLANTATION;DIREKTUR JENDERAL PLANALOGI KEHUTANAN KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN vs P.T KWARSA HEXAGON

HADI POERNOMO vs INSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN RI

Wasesa, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 6 Juni 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanINSPEKTUR BIDANG INVESTIGASI PADA INSPEKTORATJENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Dr.

., dan kawankawan, masingmasing Kepala BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan dan Para Pejabatserta Penangan Perkara pada Bagian Bantuan Hukum BiroBantuan Hukum Kementerian Keuangan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU1/lJ.9/2018, tanggal 22 Juni2018;Termohon Peninjauan Kembali;Halaman 1 dari 4 halaman.

KEMENTERIAN KEUANGAN;

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
3.PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
4.PEMERINTAH RI cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEMENTERIANATR/BPN PUSAT JAKARTA c.q. KEMENTERIAN ATR/BPNKANWIL JAWA TENGAH c.q. KEPALA KANTOR ATR/BPNKABUPATEN SRAGEN, DKK

Pembanding/Tergugat : BALAI WILAYAH SUNGAI SULAWESI I KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (KEMENTERIAN PUPR) Diwakili Oleh : Oktaviane Loura Lombogia, SH, MH, CLA
Terbanding/Penggugat : MEISKE MOGIE

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN