Bahwa peralihan hak milik dari Kutipan Buku C.999 atas namaDrakman Bin Salya adalah tidak sah secara hukum karena BapakDrakman Bin Salya sudah meninggal pada tanggal O7 Nopember1960 sedangkan Jual Beli menurut Tergugat terjadi pada tanggal 18Desember 1965, baik Bapak Drakman Bin Salya maupun ParaPenggugat sama sekali tidak pernah melakukan transaksi jual bellikepada siapapun, juga termasuk kepada Tergugat I, sehingga olehkarenanya transaksi jual beli tersebut adalah cacad hukum dan tidaksah ;Hal

nama SOYAT NASIHCacad Hukum dan tidak sah, maka peralihan hak milik a quo haruslahdinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya ;Bahwa oleh karenanya perbuatan Tergugat yang telah menguasaitanah sengketa sejak tahun 1965 sampai dengan sekarang danmelakukan mutasi Nomor C. 999 atas nama Drakman Bin Salyaberubah menjadi Nomor C.1572 atas nama SOYAT NASIH adalahmerupakan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikankepentingan hukum Para Penggugat ;Bahwa karena alas hak Tergugat adalah tidak sah dan cacad

hukum,maka perbuatan hukum selanjutnya oleh Tergugat yangmenjual/menghibahkan ataupun perbuatan hukum lainnya yangbermaksud mengalihkan/ meningkatkan hak kepemilikan atas tanahsengketa sepanjang berasal dari Nomor :C.999 luas 1800 M2 kepada pihak lain haruslah dinyatakanpula tidak sah dan cacad hukum ;Hal 7 dari 49 putusan no. 27/Pdt.G/2018/PN.

Menyatakan bahwa segala peralihan hak milik dari atas nama Tergugat kepada Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, Tergugat V sepanjangberasal dari alas hak Nomor C.999 yang dialihkan kepada C 1572adalah dinyatakan tidak sah dan cacad hukum;Hal 11 dari 49 putusan no. 27/Pdt.G/2018/PN.

Bbs7.10.11.Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.246/Desa KaligangsaKulon tercatat atas nama Nasori (Tergugat Il), Sertifikat Hak MilikNo.247/Desa Kaligangsa Kulon tercatat atas nama Faridah (Tergugatlll), Sertifikat Hak Milik No.248/Desa Kaligangsa Kulon tercatat atasnama Toto Sugiarto (Tergugat IV) dan Sertifikat Hak MilikNo.249/Desa Kaligangsa Kulon tercatat atas nama Jaroah (TergugatV) adalah cacad hukum ;Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No.246/Desa KaligangsaKulon tercatat atas nama

tertanggal 07 Agustus 2014;Menimbang, bahwa karena proses Mediasi tidak berhasil maka persidangandilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I danTergugat II telah mengajukan Jawaban yang disertai dengan Gugatan balik/ Rekonvensisecara tertulis tertanggal 01 September 2014 yang pada pokoknya adalah sebagaiberikut :JAWABAN TERGUGAT I dan I:DALAM EKSEPSIe Bahwa gugatan Penggugat dapat dikatakan cacad

No.938.K/SIP/1971 tertanggal 4 Oktober 1972, maka dengan demikian gugatan tersebutdapat pula dinyatakan Kabur (ABSCUUR LIBEL), berhubung gugatanpenggugat cacad hukum dan kurang pihak maka gugatan penggugattersebut setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.Dari uraian tersebut diatas tergugat I dan II mohon kiranya Majelis Hakim dapatmemutus perkara ini menolak gugatan penggugat atau setidak tidaknyamenyatakan gugatan penggugat tersebut tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARAIDALAM KONVENSI1

Bahwa pada pokoknya tergugat I dan II dalam konvensi menolak kerasatas semua isi pokok gugatan penggugat, dan eksepsi tergugat diatasdapat pula dipersamakan dalam pokok jawaban dibawah ini dan tidakterpisahkan satu sama lainnya.2 Bahwa pada pokoknya gugatan penggugat dinyatakan cacad hukum,dikarenakan disatu sisi kekurangan pihak disisi lain batasbatas objeksengketa tersebut berlainan dengan kenyataan dilapangan dikarenakantanah objek sengketa tersebut penggugat mendapat pelimpahan hak dariAbdullah

Dengan demikian eksepsi ParaTergugat tersebut tidaklah beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karenanyaharuslah ditolak;Ad.2. n error in persona;Menimbang, bahwa pada point ini Tergugat I dan IT mendalilkan bahwa NamaTergugat tidaklah tepat, karena nama tergugat I adalah HERMAN bukan EMAN, makadengan demikian gugatan Penggugat tersebut tergolong cacad hukum (error insubjection);Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menolak dalil eksepsiPara Tergugat tersebut, yang pada pokoknya

Gugatan kurang pihak;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dalam point inimendalilkan pada pokoknya bahwa gugatan penggugat cacad hukum dikarenakankurang pihak yang mana seharusnya yang menjadi sebagai tergugat III dan seterusnya,adalah adik beradik/ saudarasaudara Tergugat lainnya, karena tanah objek sengketatersebut milik orang tua Tergugat peninggalan/ warisan dari Almarhum ABUBAKARAlias Gulu Kumis dan diusahakan oleh seluruh adik beradik Tergugat I dan II (secarabersamasama) bukan

karyawan di UD Sari Rasa milik terdakwa selama 3 tahun dibagian pembuatan coklat cumcum yang bertugas mengeringkan bahanbaku, menggiling bahan baku;Bahwa Perusahaan UD Sari Rasa milik terdakwa berdomisili di DusunTanjek RT.001 RW.001 Desa Tanjekwagir Kecamatan Krembung, Kab.Sidoarjo yang bergerak dalam bidang produksi makanan ringan;Bahwa saksi tahu produk yang dihasilkan oleh UD Sari Rasa adalah cumcum wafer, cabinet coklat, kado kotak coklat, yang bahan baku yangdigunakan adalah afalan wafer yang cacad

produksi dari suatuperusahaan /pabrik;Bahwa barang bahan baku yang dianggap cacad dari pabrik, karenabentuknya tidak sempurna/pecah pecah, tapi bahan baku tersebut masihlayak untuk dikomsumsi;Bahwa saksi setahu proses produksi awalnya bahan baku berupa afalan(produk gagal/cacad dari pabrik) dijemur, setelah kering lalu digiling,selanjutnya hasil gilingan dicetak/dikemas sesuai dengan jenisnya berupacumcum wafer, cabinet cokelat dan kado kotak coklat;Bahwa alat yang digunakan untuk memproduksi makanam

memproduksipangan jenis coklat dengan nama UD Sari Rasa tanpa adanya ijin daripihak yang berwenang;Bahwa produk yang dihasilkan oleh UD Sari Rasa berupa CumcumWafer berbentuk kerucut, cabinet coklat dan kado kotak coklat, yangbahan bakunya untuk pengolahan produk tersebut berupa wafer cacadproduksi yang diperoleh dari pabrik pengolahan wafer;Bahwa Bahwa bahan baku diperoleh dengan cara terdakwamemesannya, kemudian pabrik mengirim apabila ada barang yang cacadproduksi;Bahwa barang yang dikatakan cacad

(orngeroorloofde oorzaak).Oleh karena itu Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004menjadi tidak sah, cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum.Bahwa ternyata Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004telah dibatalkan oleh SURYA berdasarkan Surat PernyataanPembatalan Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004.Bahwa berdasarkan Pasal 1454 KUHPeradata menyatakanPembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahundan telah melanggar syarat perjanjian sebagaimana Pasal 1320jo.

Nomor Register:3642 K/Pdt/2001 tanggal11 September2002,KAIDAH HUKUM: Dalam azas kebebasan berkontrak, hakimberwenang untuk mewakili dan menyatakan bahwa kedudukanpara pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga sengketapihak dianggap tidak bebas menyatakan kebebasannya.Oleh karena berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, alasanalasan/dasardasar hukum faktafakta hukum danBukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004, makaSurat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004 menjadi tidaksah, cacad

perkara nomor:01/Pdt.G/2014/PNRAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu Menyatakansah menurut hukum Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12Januari 2004 atas sebidang tanah yang terletak di LingkunganPerlayuan, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara,Kabupaten Labuhanbatu adalah DITOLAK, berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, alasanalasan/dasardasar hukum faktafakta hukum dan bukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari2004, maka Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004menjadi tidak sah, cacad

dalam perkara Nomor:01/Pdt.G/2014/PNRAP tanggal 21 Januari 2014 yaitu Menyatakansah menurut hukum Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari2004 atas sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Perlayuan,Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, KabupatenLabuhanbatu adalah DITOLAK, berdasarkan uraianuraiantersebut di atas, alasanalasan/dasardasar hukum faktafaktahukum dan Bukti Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari2004, maka Surat Penyerahan Tanah tanggal 12 Januari 2004menjadi tidak sah, cacad

harus ditolak.Oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan atau permohonanprovisi Penggugat dalam perkara aquo harus ditolak.Bahwa secara obyektif dan realitas, tndakan sementara (provisi)tersebut tidak diperlukan, bahkan dapat merugikan negara,sehingga sudah sepantasnya gugatan atau permohonan provisiPenggugat dalam perkara aquo harus ditolak.Bahwa Surat Penyerahan Tanah tertanggal 12 Januari 2004 yangmenjadi dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara dangugatan provisi Penggugat adalah tidak sah, cacad

ulah Terbantah Il yang pada saat initelah raib/ouron, entah dimana alamat/tempat tinggalnya tidak ada yang tahu,yaitu dengan berbekal Akta Hibah No.11/Pasar Rebo/1990 tertanggal 11Januari 1990, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terbantah Ill (bukti Pb.5),telah membalik nama Sertifikat Hak Milik No.482/Ciracas milik para Pembantahke atas namanya melalui Terbantah NV pada tanggal 26 Desember 1990 (buktiPb.2);Bahwa Akta Hibah No.11/Pasar Rebo/1990 tertanggal 11 Januari 1990(bukti Pb.5) tersebut cacad

Abdurrahman adalah cacad hukum, karena ada hubunganhukum antara Sarono sebagai pewaris dengan para Pembantah adalah hutangpiutang dan obyek merupakan jaminan hutang Sarono pada Terbantah Il;Hal. 14 dari 16 hal. Put.

No.850 K/Pdt/201 1Bahwa karena hibah cacad hukum, sertifikat atas nama Terbantah Il jugacacat hukum, karenanya hak tanggungan atas obyek pada Terbantah V/BankDanamon juga cacat hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT.

perkaraini menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa eksepsi tersebut diatas dapat pula dipersamakan dalam jawabantersebut dibawah ini:Bahwa Tergugat menolak keras atas semua isi pokok gugatan Penggugatkecuali yang tegastegas kebenarannya;Bahwa gugatanPenggugat pada poin 2 dan 3 haruslah ditolak di karenakanperjanjian yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah perjanjianyang cacad

hukum dan dipaksakan serta hanya sepihak ; cacad hukumadalah bahwa perjanjian tersebut yang penuh tipu daya/tipu muslihat dalamkausal yang tidak halal serta perjanjian yang seharusnya tidak dilakukanseperti : perjanjian pinjam uang secara rentenir pinjam uang sebesarRp.180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sbb :Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/PDT/2018/PT.PLG.Penggugat memberikan utangan uang pada Tergugat untuk membayar : padaJoni Tarmos Rp.80.000.000, + pada Yanti

DALAM EKSEPSI; Menerima Eksepsi Tergugat ; Menyatakan Gugatan Penggugat Cacad Hukum (Exceptio infersona) makaoleh krena itu gugatan penggugat dinyatakan kabur ( ABSCUUR LIBEL).Il. DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidak tidaknyamenyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;2. Menyatakan seluruh alat bukti surat dan keterangan saksi dari pihakpenggugat tidak berkekuatan hukum;Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 22/PDT/2018/PT.PLG.3.

Unsur Yang mengakibatkan luka berat ; Menimbang, bahwa mengenai pengertian luka berat menurutpasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharap akansembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut,terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya,tidak lagi memakai panca indranya (penglihatan, penciuman,pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit) cacad sehingga jelek mukanyakarena ada anggota badan yang putus, lumpuh, pikiran terganggu, tidakdapat memikir dengan

Djoko Santoso, Majelis Hakim menilai bahwa luka luka tersebut,terutama putusnya daun telinga sebelah kanan bagian atas dapatmembuat saksi EMELIA KUSNAWATI Als EMI Binti SOIM cacad. sehinggaoleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur Yangmengakibatkan luka berat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur unsur pasal351 ayat (2) ke 2 KUHP sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka oleh karenanyapasal

barang bukti tersebut disitasecara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, makaMajelis mempertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemilik daribarang bukti tersebut yaitu saksi EMELIA KUSNAWATI Als EMI BintiSOIM ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan iniberdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis akanmempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun'= yangmeringankan bagi Terdakwa ;Keadaan Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban cacad

., adalah cacad hukum dantidak sah ;Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi berhutang sejumlah uangsebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujun puluh lima juta rupiah) kepadaPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;Menyatakan hukum Penggugat Rekonvensi telah membayar lunas hutangkepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) ;Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik No. 1539 yang sebelumnya atas namaAde Bustiari dan yang sekarang atas nama Mahid (Tergugat Rekonvensi

sebelumadanya Akta Perjanjian Sewa Menyewa maupun Akta Jual Beli tersebutPemohon Kasasi telah tinggal bersama Kakaknya yang bernama Adie Bustaripemilik tanah sengketa yang sebenarnya secara riil tidak pernah terjadi sewamenyewa karena Pemohon tetap tinggal di tanah sengketa tersebut terbuktisaksisaksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;Bahwa apa yang menjadi perkara ini merupakan suatu perkara yang secarahukum telah terjadi suatu pelanggaran hukum yang mana suratsurat semuaAkta tersebut merupakan cacad

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacad formal berupakurang pihak. Sebab, seharusnya Para Penggugat juga menarik dan ataumengikutsertakan pihak lain selaku tergugattergugat dalam gugatanaquo, antara lain: panitia pembebasan tanah.b.

Bahwa Para Penggugat tidak pernah menempuh upaya keberatanterhadap pihak yang memberikan ganti rugi pembebasan tanah i.c.Gubernur Daerah Istimewa Aceh, sekarang Gubernur Propinsi Acehsehingga gugatan Para Penggugat yang menuntut Tergugat untukmemberikan ganti rugi mengandung cacad formal, berupa: error inHalaman 11 Putusan Perdata Nomor 63/PDT/2018/PT BNAperson dalam bentuk: gemis aan hoedanigheid atau salah sasaransehingga gugatan Para Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.4.

sebagai pemerintah atasanyang memiliki otoritas memberikan izin atau kebolehan pelaksanaanpembebasan tanah aquo.Bahwa Para Penggugat dalam posita angka (16) dengan jelas dan nyata,telah tidak pernah menempuh upaya keberatan secara berjenjang menurutprinsipprinsip hukum pembebasan tanah mengenai pembebanan dan ataupertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Aceh, sekarang GubernurPropinsi Aceh sebagai pihak yang wajib memberikan gantirugi, sehinggatuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat mengandung cacad

pihakpihak yangmenguasai objek perkara selain panitia pembebasan lahan sebagaitergugattergugat.Bahwa selain panitia pembebasan lahan, para pihak yang menguasai objekperkara merupakan pihak yang memiliki kaitan, korelasi dan konektifitasdengan perbuatan hukum konkrit dalam gugatan aquo, sehingga mutlakharus ditarik dan diikutsertakan selaku tergugattergugat agar pemeriksaandapat dilakukan secara tuntas dan tidak menimbulkan ekor bani.Bahwa oleh karena itu, jelas dan nyata gugatan Para Penggugatmengandung cacad

Bahwa oleh karena perkara ini seharusnya adalahwanprestasi atau cidera janji/ingkar janji, namun dalam petitumgugatan dituntut oleh Penggugat agar Tergugat , Il, dan Illdinyatakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, makaGugatan Penggugat adalah merupakan Gugatan yang Salah atauMelanggar Formalitas Gugatan atau Mengandung cacad formilGugatan, sehingga beralasan hukum untuk ditolak atausetidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard) ;2.

Gugatan Penggugat Tidak memenuhi Syarat Formal Gugatan DanMangandung Cacad Formil Gugatan Karena PenggugatMenggabungkan Gugatan Wanprestasi dengan Gugatan PerbuatanMelawan Hukum;(1) Bahwa bilamana dicermati gugatan Penggugat dalamposita dan petitum gugatannya serta dikaitkan dengan pihak pihakyang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan aquo, ternyataterlihat dengan jelas bahwa dalam surat gugatan Penggugatterdapat penggabungan dua hal gugatan perdata dijadikan ataudigabungkan dalam satu surat

gugatan dimana 3 tiga orangTergugat, yaitu Tergugat dan II mempunyai kepentingan dandasar hukum yang berbeda dengan Tergugat III, sehingga dengandemikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklahmemenuhi syarat formil serta mengandung cacad formil gugatan,Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 212/Pdt/2021/PT MDNkarena seharusnya Penggugat mengajukan dua buah gugatankepada Tergugat I, Il satu gugatan dan kepada Tergugat Ill satugugatan, hal mana senada dengan kaidah hukum yangterkandung pada

petitumgugatan dimohonkan juga agar Tergugat , II dan Ill dinyatakanmelakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalammengajukan gugatan aquo Penggugat telah mengajukan tigapokok persoalan sekaligus dalam satu gugatan padahal tidak adakoneksitas antara ketiga pokok perkara aquo dan juga antaraTergugat I, Il dengan Tergugat III tidak mempunyai hubunganhukum dan kepentingan hukum yang sama, sehingga tidak adakoneksitasnya dalam perkara aquo, maka Gugatan Penggugatadalah merupakan gugatan yang salah, mengandung cacad

Gugatan Penggugat Mengandung cacad Plurium Litis Consortium(Kurang Pihak);4.1. Bahwa dalam gugatan aquo, Penggugat telah menarikTergugat IIl dalam perkara ini dan mengaitkannya denganhubungan sewa menyewa antara Penggugat dengan TurutTergugat , dan Il dan menarik Tergugat III Secara pribadi dalamperkara ini, padahal objek sengketa yaitu Kios yang disewa olehTergugat I,Il adalah berdiri di atas tanah milik alm.

melakukan penganiayaantelah terbukti secara sah dan meyakinkan ;Tentang unsur ke3: mengakibatkan luka berat ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 90 KUHP maka yang termasuk kedalampengertian luka berat pada tubuh adalah: penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkanakan dapat sembuh secara sempurna, atau yang karenanya menimbulkan bahaya maut atauadanya luka yang membuat senantiasa tidak cakap lagi melaksanakan jabatan ataupekerjaan secara terus menerus, kehilangan kegunaan dari suatu panca indera, cacad

tubuh,terganggunya akal sehat selama waktu lebih dari empat minggu, dan keguguran ataumatinya janin dalam kandungan seorang perempuan ;Menimbang, bahwa sedangkan pengertian cacad tubuh adalah hilangnya anggotatubuh atau hilangnya fungsi anggota tubuh yang menyebabkan suatu akibat yang tetapberupa terganggunya gerak dan aktifitas kehidupan atau membahayakan jiwa ;Menimbang, bahwa sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Prima HusadaMalang tanggal 30 Maret 2013 No.

Bahwa Surat Keputusan (Objek Sengketa) TERGUGAT, yangberlandaskan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemeriksaan FisikNomor : .353/KPU.01/BD.09/2014 tanggal 26 Mei 2014berdasarkan Nota Hasil Intelijen Kepala Bidang Penindakan danPenyidikan Cukai Tipe A Tanjung Priuk Nomor NHI238/KPU.01/BD.09/2014 tanggal 26 Mei 2014; terhadap Surat Keputusan (ObjekSengketa) TERGUGAT adalah Cacad Hukum : Cacad Formal,Cacad Yuridis, Cacad Substansial ;a.

Cacad Formal :Bahwa Surat Keputusan (Objek Sengketa) TERGUGAT, sama sekalitidak menyebutkan dasar hukum dan alasan sehubungan pelaranganatas sebagian barang impor yang telah dilakukan PENGGUGAT,TERGUGAT hanya menyatakan Kewenangan Absolut berdasarkanPasal 77 ayat 1 Undangundang No. 10 tahun 1995, sebagaimanatelah diubah Undangundang No. 17 tahun 2006; sehubunganpelarangan/ pembatasan untuk menengah barang milikPENGGUGAT ;b.

Cacad Yuridis :Bahwa Surat Keputusan (Objek Sengketa) TERGUGAT, telahmelakukan interpretasi atas ketentuan peraturan perundangundangan tidak secara proporsional dan berkecenderunganbertentangan dengan substansi dari ketentuan yang diatur tidaktepat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karenatidak ada suatudasar hukum dan alasan hukum sehingga sebagian barang PENGGUGAT, yang disebutkan TERGUGATdalam Objek Sengketa dilakukan pelarangan/ pembatasan impor danTERGUGAT berwenang menengah

Cacad Substansial :Bahwa barang milik PENGGUGAT, sebagaimana dalam SuratKeputusan TERGUGAT (Objek Sengketa), tidak termasuk dalamlarangan/ pembatasan impor sesuai ketentuan perundangundangankhususnya PERMENDAG RI (Peraturan Menteri Perdagangan)Nomor : 54/MDAG/PER/1 2/2010 tentang Ketentuan Impor Besi atauBaja ; beserta Lampirannya ;.

Hukum:Cacad Formal, Cacad Yuridis, Cacad Substansial ;13.Bahwa dalil Penggugat pada angka 12 di atas, merupakan dalil yangtidak benar, mengadaada dan tidak berdasar hukum dikarenakansebagaimana telah Tergugat uraikan pada angka 3 di atas, Penggugattelah terbukti melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan karenaterdapat 4 (empat) item barang impor (item 68, 69, 80, dan 81) yangtidak dilengkapi dengan izin larangan/pembatasannya ;14.Bahwa hal itu pun diakui sendiri oleh Penggugat melalui suratnya

dilaksanakan terlebih dahulu,meskipun ada upaya Verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/ataupeninjauan kembali;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono).Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 11/PDT/2020/PT PLGMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugatmelalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknyasebagai berikut :Dalam Eksepsi1.Bahwa gugatan Penggugat Haruslah ditolak atau setidak tidaknya GugatanPenggugat adalah cacad

masih ada lagigugatan seharusnya sebagai Turut Tergugat, Yaitu BPN selaku turutTergugat II, selanjutnya gugatan tersebut kurang pihak dikarenakan masihada lagi yang harus digugat yaitu Mat Tahan orang yang mengaku pemiliktanah tempat Penggugat membeli tanah tersebut, maka oleh karena ituTergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebutkiranya dapat menyatakan dalam Putusan : menyatakan menolak gugatanPenggugat tidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkaraaquo dinyatakan cacad

yangdilaksanakan oleh PT Waskita Karya, yang semulanya dilakukanPemetaan Oleh Kementrian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyatdirektur Jendral Bina Marga Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaandan Pasilitas Jalan Daerah Satuan Kerja Inventarisasi dan PengadaanLahan tanah Jalan Tol dan telah diukur oleh BPN (Badan PertanahanNasional Kabupaten Ogan Komering Ilir yang seharusnya dijadikanpihakpihak dalam perkara ini apakah sebagai Turut Tergugat ataukahTergugat hal ini juga membuat gugatan Penggugat cacad

Bahwa jual beli yang dilakukanoleh Nyoman Widajaya selaku penjual dan Tergugat selaku pembeliterhadap tanah sengketa dan tanah sengketa adalah cacad hukum danbatal demi hukum, karena sebelum terjadi jual beli tanggal 7 Mei 2008Hal 7 dari 21 hal.Put.

1681 K/Pdt/2015Menjual Nomor 22 tanggal 7 Mei 2008 yang dibuat di Notaris MadeDwita, S.H., Notaris di Gianyar terjadi setelah terbitnya Akta PembatalanNomor 02 tanggal 23 April 2008 terhadap tanah sengketa II dan terbitnyaAkta Pembatalan Nomor 03 tanggal 28 April terhadap tanah sengketa Ilyang dibuat dihadapan Notaris Gusti Made Max Odantara, S.H., Notarisdi Denpasar, dengan demikian maka perjanjian jual beli antara Tergugatdengan Nyoman Widajaya terhadap tanah sengketa dan tanahsengketa II adalah cacad

Oleh karenaperjanjian jual beli dan kuasa menjual antara Tergugat dengan NyomanWidajaya tersebut cacad hukum dan batal demi hukum, maka Akta JualBeli Nomor 03/2009 tanggal 21 Januari 2009 terhadap tanah sengketa IIadalah batal demi hukum, demikian juga Akta Jual Beli Nomor 04/2009tanggal 24 Januari 2009 terhadap tanah sengketa yang pembuatannyaberdasarkan akta kuasa menjual yang cacad hukum dan batal demihukum maka akta jual beli tersebut adalah batal demi hukum.

Jamsostek (Persero) yang berakhir pada tanggal 7-Januari-2013 adalah cacad hukum ;- Menyatakan Surat Operkan Tanah Hak Usaha tertanggal 27-Agustus-1962 yang didaftarkan / diketahui waktu itu Lurah Angke Duri / Djembatan V (sekarang dikenal Kelurahan Jelambar) dengan Nomor daftar : 221/Lr/62 adalah sah dan berharga ;DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :- Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.516.000

JAMSOSTEK (Perssero)dengan luas 2.239 M2 mengandung cacad hukum ;e Bahwa tanah milik NV. Djalan Baru & Co, berdasarkan SK Mendagri No. SK.5/HP/1968 luasnya 2.150 M2. Tanah seluas 2.150 M2 tersebut kini diakui sebagaiHalaman 69 dari 108 hal. Putusan No.307/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.Tanah HGB No.4487/Jelambar berlokasi di Jalan Daan Mogot Km.1 JelambarJakarta Barat.

Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Persero) yangberakhir tanggal 7Januari2013 adalah cacad hukum ;Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalammempertimbangkan pokok perkara dalam gugatan Konpensi khususnya tentangpermasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, telah ternyata Sertifikat HGB No.4487/Jelambar yang asalmuasalnya berkaitan erat dengan SK. Mendagri No.SK.5/HP/68,tanggal 6Pebruari1968 yang luasnya 2.150 M2, setelah Hak Pakai dari SK.5/HP/68tersebut berakhir kemudian H.A.

Jamsostek (Persero) yang berakhir pada tanggal 7Januari2013 adalah cacad hukum ;e Menyatakan Surat Operkan Tanah Hak Usaha tertanggal 27Agustus1962 yangdidaftarkan / diketahui waktu itu Lurah Angke Duri / Djembatan V (sekarangdikenal Kelurahan Jelambar) dengan Nomor daftar : 221/Lr/62 adalah sah danberharga ;DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :e Menghukum Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untukmembayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.516.000,(dua juta

Juliana Wokasadalah cacad hukum.. Bahwa adapun cacad hukum atas Surat Pernyataan/Hibah sebagaimanadimaksud pada angka 3 di atas, telah terungkap dalam fakta persidangan baikdalam Putusan Nomor 123/Pdt.G/2018/PN.Amg, tertanggal 6 Februari 2019maupun di dalam Putusan Nomor 33.Pdt.G/2019/PN.Amg, tertanggal 18 Maret2019, yakni:a. Fakta hukum kesatu: harta bawaan atas nama Alma, Juliana Wokas hanyatanah dan bangunan rumah kayu berlantai beton berukuran 6X6 M?.

Fakta hukum kedua: Surat Pernyataan/Hibah tidak ditandatangani olehTergugat II/Pembanding sebagai anak kandung tertua dan/atau salah satu ahliwaris.Bahwa, sejatinya Surat Pernyataan/Hibah bukan bermakna "hibah,tetapisesungguhnya bermakna surat persamaan/pembahagian harta warisan,dimana setiap ahli waris wajid membubuhkan tandatangan persetujuan, danjika surat dimaksud tidak ditandatangani/disetujui oleh salah satu ahliwaris,maka secara ratsio legal surat dimaksud cacad hukum.Hal 12 dari 20 Halaman

hukumputusan Pengadilan Negeri Batusangkar halaman 17 elinia ke 3 dari bawah, eksepsiTergugat Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut akan dipertimbangkan11bersama dengan pokok perkara, akan tetapi dalam pertimbangan hukum pokokperkara sampai amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak adamempertimbangkan sama sekali eksepsi tersebut, karena salah menerapkan hukumAcara, maka putusan Majelis Hakim tersebut dalam perkara a quo dapatlahdikatakan sebagai putusan yang dikategorikan yang mengandung cacad

formal,untuk itu sudahlah sewajarnya untuk putusan yang mengadung cacad formal tersebutdibatalkan oleh Bapak Majelis Hakim Agung yang mulia.2 Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, sehinggapertimbangan hukum putusan satu sama lain saling bertentangan sekali.Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Batusangkar yangdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang pada halaman 22 elinia ke 3 denganpertimbangan hukum pada halaman 25 elinia kedua adalah sangat kontradiksi sekali.Dimana

Bijo Basa tidakserumah Gadang dan tidak seharta pusaka tinggi.135 NURIMA, saksi Tergugat : menerangkan Januar tidak satu harta dengan Dt.Bio Basa.Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas nyatalah secara materilputusan Pengadilan Negeri Batusangkar yang dikuatkan oleh Pengadilan TinggiPadang mengadung cacad hukum, oleh karena sesuai dengan fakta hukumnya yangterungkap dipersidangan, Penggugat tidak berhasil membuktikan inti dari dalilgugatannya yang menyatakan Penggugat adalah satu kaum

Gugatan mengandung cacad Plurium litis consortium, karenakurang pihak (partij), atau orang yang ditarik sebagai pihakTergugat tidak lengkap;Bahwa pada halaman 4 poin 9 gugatannya Para Penggugat mendalilkanbahwa pada saat ini di atas tanah perkara telah berdiri SD Negeri Nomor173133 Lumban Baringin;Bahwa tanah tempat berdirinya SD Negeri Nomor 173133 LumbanBaringin, semula adalah tanah milik HKBP, kemudian pada tahun 1954diserahkan oleh HKBP kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara,sehingga sejak

berdiri di atas tanahterperkara tidak turut ditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini;Bahwa tidak ditariknya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaipihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini secara hukumberakibat pada gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (partij),dimana orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, olehsebab itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknyadinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugatmengandung cacad

menguasai sebahagian objek perkara sehingga secara hukumsetidaknya mereka haruslah ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkaraini, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat;Bahwa dengan demikian masih ada orang/pihak yang seharusnya turutditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini agar perkara ini dapatdiselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, akan tetapi orang atau pihaktersebut tidak ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkaraini sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacad

perbuatan berdampak negatifterhadap instansi yang bersangkutan, melanggar Kode Etik Guru, sehinggadengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (4) AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI serta Kode Etik Guru Indonesia,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quotidak terlebih dahulu meminta saran, pendapat dan pertimbangan kepada DewanKehormatan Guru Indonesia maka beralasan hukum penerbitan objek sengketa aquo untuk dinyatakan mal prosedur atau cacad

yuridis; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya secara hukum bahwaprosedur penerbitan objek sengketa cacad yuridis, maka selanjutnya MajelisHakim juga akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketaa quo secara substansi bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan Asasasas Umum Pemerintahan yang baik; Menimbang, bahwa menjawab permasalahan hukum tersebut diatas,Majelis Hakim akan menghubungkan objek sengketa dengan bukti T20, buktiberupa Peraturan Pemerintah

berlaku yaitu Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sehingga menimbulkan kerugian secarayuridis bagi Penggugat dalam perkara inl; Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo secaraprosedural dan substansial melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku dan juga Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnyaAsas Kepastian Hukum, maka penerbitan objek sengketa a quo menurut hematMajelis Hakim penerbitannya secara yuridis formal mengandung cacad

Soetomo telah benar mengajukanpermohonan kepada ketua Pengadilan Agama Surabaya yang menyebabkanPengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 April 2006 telah menerbitkan aktadi bawah tangan tentang keahliwarisan No. 29.ADT/2006/PA.Sby yang dibuat dihadapan dan ditandatangani oleh ketua/hakim Pengadilan Agama Surabaya(Bukti fotocopy P25), yang mengandung cacad hukum sehingga dengandemikian akta di bawah tangan tentang keahliwarisan No. 29.AD/2006/PA.Sbyseharusnya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai

, dimana akta kelahiran atas nama Tergugat dibuat berdasar penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 608/Pdt.P/2006/PN.Sby. tanggal 10 Agustus 2006 yang cacat hukum sehingga sudahsepatutnya melalui gugatan a quo kutipan akta kelahiran No. 1319/2006tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum sertamenghukum Tergugat IV untuk mencabut dan/atau membatalkan kutipan aktakelahiran No. 1319/2006 a/n Tergugat tersebut;bahwa dengan dikeluarkannya dokumendokumen hukum yang tidak sahdan cacad

Soetomo telah meningalkan harta tetap berupasebidang tanah yang terletak di jalan raya Pacet, Kelurahan Cilaket, KecamatanPacet, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, yang telah dijual Tergugat dengan bantuan Tergugat Il secara tidak sah kepada pihak ketiga untukkeuntungan pribadinya sehingga oleh karena Turut Tergugat sebagai pihakyang mengetahui dan berwenang atas permasalahan pertanahan didalamwilayahnya serta berwenang melakukan pembatalan sertifikat hak atas tanahyang cacad hukum dan/atau