diatur bahwa pihak ketiga sebagai pemilik objek, diberihak oleh UndangUndang untuk mengajukan perlawanan atasputusan/penetapan pengadilan menyangkut objek miliknya;Pengajuan perlawanan tersebut adalah di daerah yurisdiksi Pengadilanyang menjalankan putusan/penetapan yang dimaksud;Dengan demikian, pengajuan perlawanan a quo oleh Pelawan di PN Surabayaselaku Pengadilan yang menjalankan delegasi Penetapan Sita No.299/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2007 dari PN Jakarta Selatan, telahsesuai dengan

harus bersifat fair dalam memberikankesempatan kepada para pihak menggunakan haknya dalammembela kepentingan hukumnya.PertimbanganHukum Putusan Judex Factie Tidak KonsekuwenAtau Mengandung KontradiksiBahwa pada halaman 5 (lima) surat putusan, judex factie PengadilanTinggi Surabaya telah memberikan pertimbangan hukum sebagaiberikut:"Menimbang, bahwa selain dari yang membuat penetepan penyitaanjaminan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sedangkanPengadilan Negeri Surabaya hanya sebagai penerima delegasi

dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan"Pertimbangan hukum judex facite ini pada dasarnya mengandungkonotasi bahwa menurut pendapat judex factie, Pengadilan NegeriSurabaya sebagai pihak penerima delegasi tidak berwenang mengadiliperkara ini, hal ini jelas berkaitan dengan kompetensi mengadili.

Atasdasar pertimbangan ini judex factie selanjutnya mempertimbangkanmembatalkan putusan Hakim Tingkat pertama dan menolak gugatanperlawanan pelawan.Pertimbangan hukum dalam hal ini jelas tidak konsekuen atau bahkandapat ditafsirkan sebagai pertimbangan hukum yang kontradiksi, karenajika judex factie mempertimbangkan bahwa Pengadilan Negeri Surabayahanya sebagai penerima delegasi dengan konotasi tidak berwenangmengadili perkara ini maka diktum putusan judex factie PengadilanTinggi Surabaya seharusnya

Kemudian secara faktual, dan berdasarkan bukti hukumpersidangan, terbukti bahwa penyitaan yang dilakukan olehPengadilan Negeri Surabaya sebagai penerima delegasi dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah keliru, sebabPemohon Kasasi bukan sebagai pihak dalam perkara No.299/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, akan tetapi harta kekayaannyaberupa tanah dan bangunan (Hotel Garden) disita olehPengadilan Negeri Surabaya.

Ketua Pengadifan Agamadi Seluruh IndonesiaSURAT EDARANNomor : 01 Tahun 2010TentangPermintaan Bantuan Eksekusi.Untuk adanya sinkronisasi antara hasil Rakernas tahun 26089 di Palembangdengan Pedoman yang dirumuskan dalam Buku II Edisi 2007 terbitan 2009 tentangpermintaan bantuan eksekusi putusan perkara perdata atau yang lazim disebuteksekusi delegasi sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (2) s/d ayat (7) HIR atauPasal 206 ayat (2) s/d ayat (7) RBg, Mahkamah Agung memandang perlu memberikanpetunjukpetunjuk

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Membaca Relaas Pemberitahuan putusan yang telah dijalankan secarasah dan patut melalui Delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Selatan tanggal 17 November 2017 Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Mdn,kepada Kuasa hukum Tergugat;Membaca Relaas Pemberitahuan putusan yang telah dijalankan secarasah dan patut melalui Delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan NegeriJakarta Selatan tanggal 17 November 2017 Nomor 728/Pdt.G/2016/PN Mdn,kepada Kuasa hukum

Illsemula Turut Tergugat III melalui Staf Kantor PT Kemasindo Cepat Nusantarapada tanggal 02 April 2018;Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:728/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang telah diberitahukan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Turut Terbanding IIsemula Turut Tergugat II melalui Staf Kantor PT Sarana Jasa Bahari padatanggal 06 April 2018;Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor:728/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang telah diberitahukan melalui Delegasi

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan TinggiMedan berpendapat lain, mohon pertimbangan dan putusan yang seadiladilnya(ex aquo et bono).Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor:728/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang telah diberitahukan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Terbanding semulaPenggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 27 Maret 2018;Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor:728/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang telah diberitahukan melalui Delegasi

untuk seluruhnya; Menolak Eksepsi Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 728/Pdt.G/2016/PNMdn, tanggal 19 Oktober 2017;Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:728/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang telah diberitahukan oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Medan secara sah dan patut kepada Pembanding semulaTergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 22 Juni 2018;Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor:728/Pdt.G/2016/PN Mdn, yang telah diberitahukan melalui Delegasi

Delegasi : pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau JabatanTUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepadaBadan atau Jabatan TUN lainnya; ;3.

. ; Pada suatu pelimpahan wewenang secara delegasi kepada suatu pelimpahan kepadaBadan atau Jabatan TUN lain harus didahului dengan adanya suatu atribusi wewenangdan dalam delegasi harus dipenuhi persyaratanpersyaratan, yaitu :1. Delegasi harus definitif, artinya tidak lagi menggunakan sendiri wewenang yangtelah dilimpahkan ; Halaman 43 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 20/G/2016/PTUN.JBI2.

Delegasi harus berdasarkan ketentuan perundangundangan, artinya delegasi hanyadimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundangundangan;3. Dele gasitidak kepada bawahan; 4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan) tentang pelaksanaan wewenangterse but; 2 2229229 = 2n nnn enna nnn nena nnn ne5.

dan pada delegasi maka pemberi wewenang tidak bertanggung jawab.Pertanggungjawaban sudah beralih kepada penerima delegasi. ; Sehubungan dengan halhal yang telah diuraikan tersebut, Tergugat perlu menjelaskanterkait pertanggungjawaban yang terdapat dalam pemeriksaan atas pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara.

;Bahwa menurut doktrin hukum administrasi negara disimpulkan bahwa salah satupersyaratan delegasi adalah delegasi tidak kepada bawahan, artinya hubungan hirarkikepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi, sedangkan beradasarkan uraian di atasBPK Perwakilan Provinsi Jambi adalah salah satu unsur Pelaksana BPK yang berada dibawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V.

Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaituatribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskanmelalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang Undang Dasar,sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yangberasal dari pelimpahan. Kemudian Philipus M. Hadjon pada dasarnyamembuat perbedaan antara delegasi dan mandat.

Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi,kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "contrariesactus. Artinya, setiap perubahan, pencabutan suatu peraturanpelaksanaan perundangundangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkanperaturan dimaksud dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atauyang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangkahubungan atasan bawahan yang bersifat rutin.

diberitahukan kepada Kuasa Penggugat;Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Pasarwajo yang menyatakan bahwa pada tanggal19 Desember 2017 Kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukanHalaman 10 dari 19 halaman putusan No. 10/PDT/2018/PT KDIpermohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pasarwajotanggal 27 November 2017 Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Psw untuk diperiksa dandiputus dalam peradian tingkat banding ;Membaca Relaas pemberitahuan melalui delegasi

Jurusita pada PengadilanNegeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 Januari 2018permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah danseksama kepada Kuasa Terbanding/Tergugat ;Membaca surat Memori Banding yang diajukan Pembanding/Penggugattertanggal 8 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPasarwajo tanggal 9 Januari 2018 dan surat memori banding tersebut telahdiberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Kuasa Tergugat dengan suratpemberitahuan delegasi

melalui Pengadilan Kendari tanggal 16 Januari2018;Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/Tergugat tertanggal 23 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pasarwajo tanggal 23 Januari 2018 ;Membaca Relaas pemberitahuan melalui delegasi pemeriksaan berkasperkara (inzage) Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Psw. yang dibuat oleh Juru SitaPengganti Pengadilan Negeri Baubau telah memberi kesempatam kepadapihak Kuasa Pembanding/Penggugat tertanggal 10 Januari 2018 dan kepadaKuasa

Terbanding/Tergugat melalui delegasi Pengadilan Negeri Kendari denganAkta Pemberitahuan Pemeriksaan berkas Perkara tertanggal 16 Januari2018 ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dari KuasaPembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang wakitu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undangundang, olehkarena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati

diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebuttelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13Maret 2006 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawabanyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Semarang pada tanggal 20Maret 2006;Menimbang, bahwa terlebin dahulu akan dipertimbangkan apakahterhadap putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara sengketa Pilkada sebagaipenerima delegasi

penyelenggaraanperadilan apabila terdapat halhal yang belum cukup diatur dalam UndangUndang ini.. berdasarkan pasal 6 PERMA No.02 tahun 2005 hukum acara yang berlakudalam memeriksa dan mengadili sengketa Pilkada adalah hukum acaraperdata yang berlaku (untuk Jawa Madura adalah hukum HIR dan untuk luarJawa Madura adalah Rbg), kecuali yang secara tegas diatur dalam Peraturantersebut, dan dalam Peraturan tersebut tidak diatur upaya hukum terhadapputusan Mahkamah Agung ataupun putusan Pengadilan Tinggi sebagaipenerima delegasi

Santo Paryatmo)diberikan kewenangan untuk memutus kredit denganlimit Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), videPage 17 of 57 Nomor : 123/Pid/2013/PTTK18PDWK (Pemberian delegasi wewenang kredit)Individual Kredit Performing No.

Santo Paryatmo)diberikan kewenangan untuk memutus kredit denganlimit Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), videPDWK (Pemberian delegasi wewenang kredit)Individual Kredit Performing No.

Santo Paryatmo)Page 53 of 57 Nomor : 123/Pid/2013/PTTK54diberikan kewenangan untuk memutus kredit denganlimit Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah), videPDWK (Pemberian delegasi wewenang kredit)Individual Kredit Performing No.

BRI Tok dengan PT.NPA;Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10September 2006;Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008;Dikembalikan kepada PT. BRI Cabang Teluk Betung;7.Laporan hasil audit No. R.97AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentanglaporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepeda motor roda2 kanca PT.

Asli Surat Putusan Delegasi wewenang kredit tanpa nomor tertanggal 10September 2006;5. Asli Surat Putusan Delegasi Wewenang kredit surat no. R.001/IX/KC/ADK/PDWK/01/2008 tanggal 2 Januari 2008;Dikembalikan kepada PT. BRI Cabang Teluk Betung;6. Laporan hasil audit No. R.97AIN/KKP/04/2011 tanggal 5 April 2011 tentanglaporan dugaan adanya tindak kecurangan proses KKB sepeda motor roda2 kanca PT. BRI Teluk Betung Bandar Lampung;7.

Berkas Perkara Permohonan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2018/PN Sdn;hal 1 dari 3 halaman Putusan No. 03/Pid.Pra/2017/PN.Sdn.Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukadana telah mengirimkanpanggilan sidang kepada Kuasa Pemohon Praperadilan melalui PengadilanNegeri Tanjung Karang ( delegasi ) berdasarkan Relaas panggilan Sidangtanggal 14 November 2018 dan telah pula mengirimkan panggilan sidangkepada Termohon Praperadilan berdasarkan Relaas Panggilan Sidang tanggal06 November 2018 untuk pelaksanaan sidang

Biaya pembangunan kantor bengkel Tehnik Mandiri Service senilai Rp50.000.000,Sehingga total penggunaan dana BOMM sebesar Rp 500.000.000,Untuk mengetik laporan pertanggung jawaban pengunaan danaBOMM tersebut, terdakwa menyuruh saksi Novia Susanti, SE Binti Syahrilpada tahun 2010 ketika sudah menjabat sebagai Bendahara PengeluaranSMKN 2 Langsa sedangkan bahannya sudah disiapkan (ditulis) olehterdakwa.Bahwa ketika menggunakan dana bantuan (BOMM) tersebut,terdakwa ada mengirimkan delegasi guru dari SMKN

Adapun delegasi guru yang mengikutipelatinan tersebut adalah saksi :1.Ahmad Anwar Siregar, SPd Bin alm Ali Satun Siregar2.Pairan, SPd Bin alm Kliwon3. Zulkifli, AMd.A. Safrizal5.M. Yatim.Sebelum berangkat ke Jawa Barat, para saksi tersebut diatas mendapatkanuang saku dari terdakwa masingmasing sebesar Rp 500.000. (lima ratusribu rupiah) dan disediakan 1 (Satu) unit mobil angkutan untuk menuju KotaMedan.

Setelah selesai mengikutiHal. 8 dari 34 putusan Nomor 1/Pid.Sus/Tipikor/2018/PT Bnapelatinan merakit sepda motor tersebut kemudian saksi Ahmad AnwarSiregar dan temanteman diperintah terdakwa untuk melakukanpembelajaran merakit sepeda motor Kanzen kepada seluruh siswa JurusanTehnik Otomotif SMKN 2 Langsa, dan saat itu selurun spare part sepedamotornya sudah tersedia di SMKN 2 Langsa kemudian dari perakitantersebut dihasilkan 10 (Sepuluh) unit sepeda motor Kanzen.Bahwa selain mengirimkan delegasi guru

Adapun delegasi guru yang mengikutipelatinan tersebut adalah saksi :1. Ahmad Anwar Siregar, SPd Bin alm Ali Satun Siregar2. Pairan, SPd Bin alm Kliwon3. Zulkifli, AMd.4. Safrizal5. M. Yatim.Sebelum berangkat ke Jawa Barat, para saksi tersebut diatas mendapatkanuang saku dari terdakwa masingmasing sebesar Rp 500.000, (lima ratusribu rupiah) dan disediakan 1 (Satu) unit mobil angkutan untuk menuju KotaMedan.

Setelah selesai mengikutipelatinan merakit sepda motor tersebut kemudian saksi Ahmad AnwarSiregar dan temanteman diperintah terdakwa untuk melakukanpembelajaran merakit sepeda motor Kanzen kepada seluruh siswa JurusanTehnik Otomotif SMKN 2 Langsa, dan saat itu selurun spare part sepedamotornya sudah tersedia di SMKN 2 Langsa kemudian dari perakitantersebut dihasilkan 10 (Sepuluh) unit sepeda motor Kanzen.Bahwa selain mengirimkan delegasi guru untuk mengikutipelatinan perakitan sepeda motor Kanzen

Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.666.000, (dua juta enam ratus enam puluh enam riburupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan putusan PengadilanNegeri Pelalawan tanggal 8 Juli 2013 Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.PLW, yangdibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru atas perintah ketuaHal 4 dari 12 hal.Put.No.156/PDT/2013/PTRPengadilan Negeri Pekanbaru yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeritersebut, guna untuk memenuhi permintaan bantuan secara delegasi

16 September 2013 dan kontra memori bandingtersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa HukumPenggugat J,II,III,IV,Vdan VlI/para Pembanding pada tanggal 30 September2013;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkasperkara (inzage) No.17/Pdt.G/2012/PN.PLW yang dibuati oleh JurusitaPengadilan Negeri Pekanbaru atas perintah ketua Pengadilan NegeriPekanbaru yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri tersebut, guna untukmemenuhi permintaan bantuan secara delegasi

Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Mei 2021, sebagaimanadinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:8/Akta.Pid.Sus/2021/PNGdt, permintaan banding mana telah diberitanukan dengan cara seksamakepada Para Terdakwa dengan Surat Delegasi kepada Pengadilan NegeriKalianda tanggal 27 Mei 2021, sebagaimana Surat Nomor:W9.U11

/602/HK.01/V/2021;Menimbang, bahwa atas pemohon banding tersebut Penuntut Umumtelah mengajukan memori banding tanggal 27 Mei 2021 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 31 Mei 2021 sebagaimana dalam penerimaan memori banding Nomor : 8/Akta Pid.Sus/2021/PNGdt, memori banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepadaPara Terdakwa dengan Surat Delegasi kepada Pengadilan Negeri Kaliandatanggal 31 Mei 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penerimaan MemoriBanding

ahliwaris Goh Kim Seng alias Benny Gunawan,in casu Tergugat Ill ;Bahwa terhadap tindakan Tergugat II yang mengosongkan tanahSertifikat Hak Milik Nomor : 715/Pandau Hulu tersebut dan selanjutnyadiserahkan kepada Tergugat Ill, padahal jauh hari sebelumnya Penggugat telahmengajukan keberatan disertai penjelasan hukum kepada Tergugat II bahwaobjek tanah dimaksud dalam status Sita Jaminan (conservatoir beslag) olehPengadilan, yakni Pengadilan Negeri Cibinong dan Pengadilan Negeri Medanberdasarkan Sita Delegasi

dan tidakmemihak dalam penyelesaian perkara (vide Pasal 30 berikut penjelasanUndangUndang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Kejaksanaan RepublikIndonesia) ; Sekira Tergugat II memahami tugas dan wewenang tersebut, serta mausedikit bertindak arif dan bijaksana dalam melakukan upaya pengosongandimaksud, seharusnya terlebin dahulu Tergugat Il, mengkoordinasikannyadengan Pengadilan yang telah melakukan penyitaan terhadap objek a quoyakni Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Cibinongberdasarkan Sita Delegasi

Tindakan Termohon Kasasi II yang secara jelas telah menerabas aturanaturan dengan tindakan berupa pengosongan tanah Sertifikat Hak MilikNo. 715/Pandau Hulu tersebut dan selanjutnya diserahkan kepadaTermohon Kasasi Ill padahal jauh hari sebelumnya Pemohon Kasasitelah mengajukan keberatan disertai penjelasan hukum kepadaTermohon Kasasi Il bahwa objek tanah dimaksud dalam status SitaJaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan, yakni Pengadilan NegeriCibinong dan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Sita Delegasi

tidak memihak dalampenyelesaian perkara (vide : Pasal 30 berikut penjelasan UndangUndang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksanaan Republik Indonesia) ; Sekira Tergugat Il memahami tugas dan wewenang tersebut, sertamau sedikit bertindak arif dan bijaksana dalam melakukan upayapengosongan dimaksud, seharusnya terlebih dahulu Tergugat Il,mengkoordinasikannya dengan Pengadilan yang telah melakukanpenyitaan terhadap objek a quo yakni Pengadilan Negeri Medan danPengadilan Negeri Cibinong berdasarkan Sita Delegasi

Str, tanggal 03 Desember2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini;Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Str, tanggal 03 Desember 2020tentang Penetapan Hari Sidang;Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telahditetapbkan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Penggugat datangmenghadap' sendiri serta Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggilsecara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan delegasi

Biaya delegasi Rp. 100.000, 3. Biaya Proses Rp 50.000,4. Materai Rp. 6.000,5. Redaksi Rp. 5.000,Jumlah Rp. 346.000, (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)Adi Martha Putera, S.H.I.

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015 Tergugat menerbitkan SuratNomor: PEMB00145/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2015 PerihalPemberitahuan Pemeriksaan ditandatangani oleh Kepala KPPPratama Gresik Utara (Delegasi). Bahwa Tergugat tidak berwenang menerbitkan Surat PemberitahuanPemeriksaan. Tidak ada dasar hukum bagi Tergugat untukmemperoleh wewenang dalam menerbitkan Surat PemberitauanPemeriksaan Lapangan.

Bahwa pada tanggal 07 Januari 2016 Tergugat menerbitkan SuratNomor: SPHP00004/WPJ.24/KP.0405/RIK.SIS/2016 PerihalPemberitahuan Hasil Pemeriksaan ditandatangani oleh Kepala KPPPratama Gresik Utara (Delegasi). Bahwa wewenang Tergugat untuk menerbitkan obyek gugatanberupa SPHP diatur pada Lampiran angka 25 Keputusan DirekturJenderal Pajak No.

Oleh karena Tergugat tidak memperoleh wewenang Delegasi untuk menerbitkan obyekobyek gugatan a quo, konsekwensi hukumnyaobyekobyek gugatan a quo tidak sah dan harus dibatalkan, sertaterhadap obyekobyek gugatan a quo tidak seharusnya diberlakukan kepada Penggugat.16. Bahwa Obyekobyek gugat a quo diterbitkan oleh Pejabat YangTidak Berwenang oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 29ayat (1) UU KUP adalah patut menurut hukum beralasan untuk di gugat ke Pengadilan.17.

kepada badan dan/pejabat pemerintahanyang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap beradapada pemberimandat; Bahwa, yang membedakan mandate dengan delegasi kalau mandatmempunyai ciri khasnya yaitu menggunakan An., kalau delegasi tidak menggunakan An., karena sudah langsung beralih; Bahwa, bukti P.19 merupakan delegasi;Bahwa, diangka 26 (dua puluh enam) wewenang Dirjen pajak untukmenerbitkan ketetapan pajak kurang bayar dasar hukumnya UndangUndangKetentuan Umum Pajak (KUP) pasal

Sehingga dari hal itu dapat disimpulkan bahwa Tergugat/KEPALAKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA telah mendapatkankewenangan secara pendelegasian kewenangan, yang mengakibatkantanggunggugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (berdasarkanbukti P.3 yaitu. Keputusan Dirjen Pajak No.

Ampera Raya No.133 Ragunan, Jakarta Selatan 12550Telp. 021 7805909 Fax. 021 7805906Email : informasi(@pnjakartaselatan.go.id delegasi ipnisi@yahoo. comWebsite : pnjakartaselatan.go.id Nomor :W10.U3/ 4872 /HK.02/3/2017 88 Maret 2017Lampiran : 2 (dua) bundel Hal : Pengiriman berkas perkaraKasasi No. 297/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Sel.Jo.

sesev PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR Jalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pn.rehil@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 46 /Pid.C/2021/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana diperiksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap PMBROSIUS oo cccscsassacssnusessssntssstattnsinsisenneeTempat

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIRJalan Lintas Riau Sumut KM. 167 Banjar XIIUJUNG TANJUNGEmail: pr.rohi@gmail.comEmail Delegasi: delegasi.pnrokanhilir@gmail.com PETIKAN PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGANNOMOR 5S /Pid.C/2021/PN RhlDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkaraperkara pidana dipenksasecara cepat, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap .

PADAPERADILAN TATA USAHA NEGARA.BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia iniyang dimaksud dengan :L,Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanahdengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adilkepada pihak yang berhak.Gugatan adalah keberatan tertulis atas penetapan lokasiyang diajukan Penggugat ke pengadilan.Penetapan Lokasi adalah penetapan ataslokasipembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkandengan keputusan Gubenur atau Bupati/Walikota yangmendapat delegasi

Tergugat adalah Gubernur yang menerbitkan penetapanlokasi atau Bupati/Walikota yang mendapat delegasi dariGubernur untuk menerbitkan penetapan lokasi.Hari adalah hari kerja.Pengadilan ialah Pengadilan Tata Usaha Negara.BAB IIKEWENANGAN PENGADILAN, KEDUDUKAN HUKUMPENGGUGAT, DAN PENGAJUAN GUGATANPasal 2Pengadilan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan Sengketa Penetapan Lokasi PembangunanUntuk Kepentingan Umum.Pasal 3Pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan kepadapengadilan yang berwenang