CjrBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat

CjrPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu alasan yang sah;Menimbang, bahwa

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan

R.Bg, dan Pasal 8 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu SidangKeliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar iyah DalamRangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran,Pemohon dan Pemohon Il telah hadir sendiri (in person);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Hakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

Penetapan No57/Pat.P/2017/PA.MabMenimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah,maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989dan penjelasannya yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agamaberwenang mengadili permohonan a quo;Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan mereka telahmelangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka para Pemohonmempunyai kedudukan hukum (/egal/ standing) untuk mengajukan

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, para Pemohonmemiliki /egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa petitum pertama Para Pemohon memohon agarhakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum iniberkaitan dengan petitum yang lain, maka petitum tersebut akandipertimbangkan kemudian;Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Para Pemohon mohonagar ditetapbkan sahnya pernikahan Para Pemohon, dengan alasansebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Para Pemohon

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

R.Bg, dan Pasal 8 ayat (5) PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu SidangKeliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah DalamRangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran,Pemohon dan Pemohon II telah hadir sendiri (in person);Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Hakim akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal

standing) para Pemohon;Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan isbat nikah,maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989dan penjelasannya yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agamaberwenang mengadili permohonan a quo;Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan mereka telahmelangsungkan perkawinan sesuai hukum Islam, maka para Pemohonmempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara

Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, paraPemohon memiliki /egal standing untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa petitum pertama Para Pemohon memohon agarhakim mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum iniberkaitan dengan petitum yang lain, maka petitum tersebut akandipertimbangkan kemudian;Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Para Pemohon mohonagar ditetapkan sahnya pernikahan Para Pemohon, dengan alasansebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Para Pemohon

surat Nomor W13A/386/Hk.05/10/2020tanggal 6 Oktober 2020, dan tembusannya disampaikan kepada Pembandingdan Terbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihakTergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal61 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, makaPembanding adalah pihak yang mempunyai /egal

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 4Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat EdaranMahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasa hukum Pembandingtersebut dinyatakan memiliki /egal standing mewakili Pembanding dalammengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari2020 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasakepada Irfan Firdianto, S.H.I., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada

Dengan demikian,berdasarkan Pasal 4 Undangundang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokatdan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, kuasahukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki /egal standing mewakiliTerbanding dalam beracara di tingkat banding;Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan olehPembanding pada tanggal 06 Agustus 2020 masih dalam tenggat masabanding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan

Pasal61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, mempunyai /egal/ standing untukmengajukan banding;Menimbang, bahwa pada Tingkat Banding Pembanding telahmemberikan Kuasa khusus kepada , S.u.Advokat/Legal Consultants Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia(PERADI) pada Kantor Hukum I, SH & REKANberalamat di QM, Kota Tarakan, Provinsi KalimantanUtara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: A.11/SK.u

pertimbangan tersebut di atas makakedudukan U, 2 S.H, )sselaku = kuasa) hukum dariPembanding yang menandatangani Akta Permohonan Banding untukberperkara di Pengadilan Tingkat Banding dipandang tidak memenuhisyarat formil untuk bertindak sebagai Advokat/kuasa hukum untukmewakili kepentingan Pembanding (qi), sehingga dengandemikian permohonan banding atas putusan cerai talak yang diajukan diPengadilan Tinggi Agama Samarinda, dipandang telah diajukan olehorang yang tidak berkompeten atau tidak mempunyai /egal

yangtembusannya disampaikan kepada Pembanding, Terbanding I, Terbanding IIdan Turut Terbanding;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertamaberkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan danPasal 61 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamayang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Pembanding mempunyai /egal

Bdg.Urusan Agama Kecamatan Sukasari, sedangkan Pemohon pada saat inisudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama lagi, olehkarena itu berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf (c) Kompilasi Hukum IslamPemohon tidak berhak mengawasinya, oleh karena itu sudah tidakmempunyai /egal standing untuk mengajukan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa pertimbanganpertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan

Penggugat tidak mempunyai /egal standing;2. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa danmemutus perkara ini;3. Gugatan Penggugat daluwarsa;Eksepsi Tergugat II Intervensi:1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);2. Gugatan kabur (obscuur libel);3. Penggugat dan Kuasa Hukumnya tidak mempunyai /egal standing;Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan TataUsaha Negara Yogyakarta, dengan Putusan Nomor 13/G/2019/PTUN.YK.

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

Kedudukan hukum (/egal standing) para pihak untuk mengajukanperkara a quo.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannyapada angka (9) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang PeradilanAgama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinandiantaranya gugatan perceraian;Menimbang,

Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon danTermohon memiliki egal standing dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.Pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telahberupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dipersidangan agarrukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasilHal 8 dari 16 hal Put.

Dengan demikian, harusdinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki /egal standing dalamperkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakanterbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikahpada tanggal 28 September 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksiyang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawahsumpahnya, sehingga memenuhi syarat

terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat buktitertulis bertanda P.1, P.2, P.3, dan 2 (dua) orang saksi:;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.L yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakanfotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir.Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanyaPenggugat merupakan pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehinggaPenggugat mempunyai /egal

ini (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.2 yang diajukan olehPenggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakanfotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazagelen dan dilegalisir.Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanyaHalaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 277/Padt.G/2020/MS.BlirPenggugat dan Tergugat merupakan pihakpihak yang berkualitas dalamperkara ini, sehingga Penggugat mempunyai /egal

Setelahditeliti oleh Majelis Hakim, ternyata sesuai dengan aslinya, karenanyaPenggugat merupakan pihak yang berkualitas dalam perkara ini, sehinggaPenggugat mempunyai /egal standing untuk bercerai dengan Tergugat, dengandemikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materilsebagai alat bukti;Menimbang, bahwa dari bukti P.3 ditemukan fakta bahwa Tergugat duluberalamat di Gampong Ulee Kareung Kecamatan Simpang Mamplam dan KiniAlamat Tergugat tidak diketahui lagi diseluruh Wilayah

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamisteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (8) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dari Termohon dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa Hukum Pemohonsecara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakili kliennyadalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutsesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTermohon tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo

Halaman 7 dari 13Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon Il bernamaDahalim, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Tamrin bin Sibun dan MatPaku bin Mat Ali

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakPenetapan Nomor 0558/Pdt.P/2019/PA.Sky.

bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon Il ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal

10 u4#il . 10 Tal 0 egal # .r%LnM#l hB6UVO4I va/h a%#p+AE#~UOZAI I aASYI)b S#nLv jl# 0 t"U#iz#4u+ #O6AbI AtKBpO LHS~() 2 AREER EEE EE APEPEEEEEEEEETE HEE EEE EEEPERRET HEE ETE HEE EEFEPEEEEEEEEETEHEEE EEE EEE EEE EEE AFEPEEEEEEEEETEHEEE EEE EEE EEE EEE AFEPEEEEEEEEETE HEE EEE EE EE AFERRER EEE ETE EE EE AEFERRER HEAT EEEFERRER HEE EEE EE APEPEEEEEEEEETEHEEE EEE HEE EE EAPEPEEEEEEEETE HEE ETE EEPEPEEEEEEEETE HEE ETE EEPEPEEEEEEEEETE HEE EEE EEEPERRET HEE ETE HEE EEFEPEEEEEEEEETEHEEE EEE EEE EEE EEE

oleh karena permohonan banding dalam perkaraini telah diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada tanggal 19 Agustus 2019dengan dilampiri bukti pembayaran biaya banding dan masih dalamtenggang waktu banding sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4)Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, sertapermohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang beperkara (incassu Pembanding/ Tergugat) yang memiliki kapasitas sebagai pihak(persona standi in judicio) dan/atau memiliki /egal

Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan bandingtersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebutdapat diterima;Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelahmempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara inidi tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segiabsolut dan relatitive, proses pemanggilan, /egal standing para pihak, usahamendamaikan, upaya mediasi oleh

26 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman, dengan demikian permohonanbanding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan bandingdimaksud harus dinyatakan patut diterima;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca danmenelaah dengan seksama rangkaian jalannya pemeriksaan perkara ini di TingkatPertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolutdan relative Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan dan penentuan /egal

/standing para pihak berperkara serta pemberian kuasa dari Penggugat kepadakuasanya yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengacupada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat,sehingga proses pemeriksaan perkara ini di Tingkat Pertama patut dinyatakanmemiliki /egal reasoning yang benar dan memenuhi tata cara/tahapantahapanpenyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya.Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori bandingterhadap Putusan Pengadilan