., Nomor : 200 tanggal 29 Maret2014 dan berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 12 ayat(1), (2) a Akta Pendirian tersebut, berhak danberwenang bertindak untuk dan atas nama Direksiserta mewakili Perseroan, selanjutnya memilihtempat kediaman tetap di kantor kuasa hukumnyatersebut di bawah ini.Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/SK.KHS/PTTUN/IX/2018, tanggal 16September 2018 memberikan kuasa kepada :1. SANDY CHRISTANTO, S.H.,M.H.2. AFRIZAL, S.H.3. ROEDHI SETIAWAN, S.H.4. HERMANSYAH BAKRI, S.H.5.

sembilan puluhhari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara;Pada tanggal 29 November 2012 melalui Surat Tergugat Nomor S4179/WPJ.04/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 ~~ TentangPemberitahuan Tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Penggugatbaru mengetahui adanya Surat Penolakan Pembetulan Kedua yangdilampirkan dalam surat dimaksud;Melalui Surat tersebut, Tergugat menginformasikan bahwa adanyapenolakan terhadap Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor001

Desember 2007;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan penerimaan ataspermohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimanadimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor001/TPO/DIR/FIN/V1I/2012 tertanggal 5 Juni 2012;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:A.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan penerimaanatas permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugatsebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan PembetulanKedua Nomor 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012.Bahwa sesuai dengan uraian tersebut, tuntutan Penggugat agarTergugat menerbitkan keputusan penerimaan atas permohonanpembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksuddalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012, jelas

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Penerimaan ataspermohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimanadimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor001/TPO/DIR/FIN/V1/2012 tertanggal 5 Juni 2012;Halaman 25 dari 49 halaman. Putusan Nomor 26 PK/TUN/20165.

dari aspek prosedur dan substansi penerbitan Objek sengketamengandung cacat hukum, oleh karenanya beralasan hukum Objeksengketa tersebut dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkanuntuk mencabut Objek sengketa tersebut;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentangkewajiban pembayaran pajak Penggugat maka selanjutnya Tergugatdapat menerbitkan Surat keputusan penerimaan atas permohonanpembetulan yang diajukan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalamSurat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor001

Nomor 09/PTRHB/PLK/III/2006 tanggal 13Maret 2006 perihal Mohon Diberikan Uang Muka, dengan surat Nomor595/39.a/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Persetujuan PemberianUang Muka Kerja; Membuat dan menanda tangani RINGKASAN KONTRAK tanggal 13Maret 2006 Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% dari NilaiKontak; Menandatangani (Setuju dibayar) KWITANSI / BUKTI PEMBAYARANNomor Bukti : 001 tanggal 14 Maret 2006 Pembayaran Uang MukaKerja sebesar 20%: Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor001

Nomor 09/PTRHB/PLK/III/2006 tanggal 13Maret 2006 perihal Mohon Diberikan Uang Muka, dengan surat Nomor995/39.a/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Persetujuan PemberianUang Muka Kerja; Membuat dan menanda tangani RINGKASAN KONTRAK tanggal 13Maret 2006 Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% dari NilaiKontak; Menandatangani (Setuju dibayar) KWITANSI / BUKTI PEMBAYARANNomor Bukti: 001 tanggal 14 Maret 2006 Pembayaran Uang Muka Kerjasebesar 20%: Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor001

Asuransi Karya MasSentralindo Nomor Reg. 0199830 tanggal 13 Maret 2006:Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2006 sebesar Rp459.209,00dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2006 sebesarRp.6.623.870,00:Faktur Pajak Standar tanggal 15 Maret 2006:Kwitansi/Bukti Pembayaran Nomor001 MAK: 573119 tanggal 14Maret 2006 sebesar Rp441.591.300,00:Surat Persetujuan Pemberian Uang Muka Kerja Nomor 995/39/a/III/2006 tanggal 14 Maret 2006;2.

Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % berupa;a.Surat Permintaan Pembayaran LS nomor001/SPP/P2MKT/ III/ 2006,tanggal 14 Maret tahun 2006:Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 165449 C/043/110 tanggal 16maret 2006 dengan nilai sebesar Rp434.508.221:Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00001/SPM/2006 tanggal 14maret tahun 2006;Ringkasan Konrak tanggal 13 Maret 2006:Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 14 maret 2006;Berita acara pembayaran uang muka pekerjaan untuk pengadaabkegiatan pengadaan bibit

No, 144 PK/Pid.Sus/2016Surat Permintaan Pembayaran LS nomor001/SPP/P2MKT/ IIl/ 2006.tanggal 14 Maret tahun 2006:Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 165449 C/043/110 tanggal16 maret 2006 dengan nilai sebesar Rp.434.508.221:Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor00001/SPM/2006 tanggal14 Maret tahun 2006:Ringkasan Konrak tanggal 13 Maret 2006;Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 14 maret 2006;Berita acara pembayaran uang muka pekerjaan untuk pengadaabkegiatan pengadaan bibit buah buahan dan pupuk

selanjutnyamenjatuhkan putusan perkara ini yang amarnya berbunyi :PRIMER : Mengabulkan gugatan Penggugat; Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat(XXX); Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;SUBSIDER :Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapbkan Penggugat telahhadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lainsebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor001

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor001/Desa Tanru Tedong terbit tanggal 18 September 1991, GambarSituasi Nomor 1198/1979 tanggal 25 Oktober 1979, luas 85.890 m? atasnama Pemda Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang;4.

SKATINDO SARANA ACARADivisi Multimedia berdasarkan surat pengangkatan Nomor001/SK/Dir/SKAM/IV2013 tertanggal 01 Februari 2013 dan menjabatsebagai Coordinator Divisi Multimedia dan LED mempunyai tugassebagai berikut:" Mencari klien (customer)" Membuat kesepakatan dengan klien (customer)" Bertanggungjawab dalam pelaksanaan teknis lapangan DivisiMultimedia dan LED serta melaporkan kepada manajemen setiapminggu.

SKATINDO SARANA ACARADivisi Multimedia berdasarkan surat pengangkatan Nomor001/SK/Dir/SKAM/IV2013 tertanggal 01 Februari 2013 dan menjabatsebagai Coordinator Divisi Multimedia dan LED mempunyai tugassebagai berikut:Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.321/Pid.B/2015/PN.

SKATINDO SARANA ACARADivisi Multimedia berdasarkan surat pengangkatan Nomor001/SK/Dir/SKAM/IV2013 tertanggal 01 Februari 2013 dan menjabatsebagai Coordinator Divisi Multimedia dan LED mempunyai tugassebagai berikut:" Mencari klien (customer)" Membuat kesepakatan dengan klien (customer)" Bertanggungjawab dalam pelaksanaan teknis lapangan DivisiMultimedia dan LED serta melaporkan kepada manajemen setiapminggu.Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan sejumlahRp 2.000.000. per bulan;Bahwa saksi

SKATINDO SARANA ACARADivisi Multimedia berdasarkan surat pengangkatan Nomor001/SK/Dir/SKAM/V2013 tertanggal 01 Februari 2013 dan menjabatsebagai Coordinator Divisi Multimedia dan LED mempunyai tugas sebagaiberikut: Mencari klien (customer) Membuat kesepakatan dengan klien (customer)" Bertanggungjawab dalam pelaksanaan teknis lapangan DivisiMultimedia dan LED serta melaporkan kepada manajemen setiapminggu.Bahwa terdakwa mendapatkan gaji dari perusahaan sejumlahRp 2.000.000. per bulan;Hal. 29 dari

Idrus yang telah meninggal pada Tanggal 19Juli 2017 dan P.5 yang berupa Fotocopy Kutipan Akte Kematian Nomor001/Ist/2017 tanggal 9 Januari 2017 atas nama M. Idrus yang telah meninggalpada tanggal 19 Juli 2017, adalah benar menerangkan bahwa Pemohon adalahsebagai ahli waris dari almarhum M. Idrus;Menimbang, bahwa dengan dihubungkan dengan surat bukti tertanda P.5,P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan dari saksisaksi dan Pemohon di persidangan,Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon dan almarhum M.

Putusan Nomor 126/B/PK/Pjk/201900110/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015 serta seluruh surattagihan pajak ataupun suratsurat lainnya sehubungan denganKeputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00335/KEB/WPJ.04/2016 tanggal 28 November 2016 tentangKeberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2013 Nomor001 10/207/13/063/15 tanggal 8 September 2015; dan,4.

Dengan demikian penerbitankeputusan Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali)berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2013 Nomor001 16/207/13/055/16 tanggal 15 November 2016 telah sesuai dengankewenangan hukum dan telah dilakukan secara terukur dan memenuhiAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) serta bersifaterga omnes dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan

., kedalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kota Sabang sesuai Keputusan KIP Kota Sabang Nomor14/HK.04.2Kpt/1172/KIPKot/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar CalonSementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untukPemilu 2019;Bahwa pada tanggal 4 September 2018 hasil sidang ajudikasi PanwaslihKota Sabang mengeluarkan Putusan dalam sengketa Proses Pemiluyang dimohonkan oleh DPD Partai PKS Kota Sabang dengan termohonKIP Kota Sabang dengan Putusan Nomor001/PS/PWSL.SBN

Bahwa sesuai dengan amar Putusan sidang ajudikasi Nomor001/PS/PWSL.SBN.01.05/VIII/2018. Majelis memutuskan sdr. AfrijalBakri, S.HI., dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai bakalcalon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang untuk Pemilu2019 dan memerintahkan Termohon dalam hal ini KIP Kota Sabanguntuk menindaklanjuti Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejakPutusan dibacakan;6.

Hikmah, Kelurahan SungaiBaru, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat,Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor001/SKK/IDLLAW&ASS/IV/2018 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengannomor register 006/SK/Pdt.P/2018/PA.Mtk, tanggal 26April 2018, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa buktibukti dipersidangan;DUDUK PERKARAHalaman1 dari 20halamanPenetapan

tersebut, maka izin menjual harta anak yangberada di bawah perwalian pada perkara a quo adalah kewenangan absolutPengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak yang dimohonkanperwaliannya, serta obyek harta yang dimohonkan izin penjualannyaberadadiHalaman9 dari 20halamanPenetapan Nomor 0019/Pdt.P/2018/PA.Mtkwilayah Kabupaten Bangka Barat, maka berdasarkan Pasal 142 R.Bg perkaraini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001

Tentang Perjanjian Pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji(SPBE) Kapasitas 50 ton/Hari atau Perjanjian Nomor001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010 Kapasitas 50 ton/Hari' diKebaron, Tulangan Kabupaten Sidoarjo (senilai Rp10.800.000.000,00),dalam petitum angka 2;Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat sertajawaban Tergugat diatas,Majelis Hakim berpendapat ada beberapa dalilgugatan yang diakui secara tegas atau setidaktidaknya tidak dibantah olehTergugat sebagai berikut:1.

Nilai pekerjaan tambahan 6(enam) unit Electronik Filling Machine dan komponen pendukungnya secararasional dapat diperhitungkan 2 (setengah) dari nilai pekerjaan 12 (dua belas)unit Electronik Filling Machine dalam Perjanjian/MOU Nomor001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010, tanggal 28 Januari 2010 ~ yaituRp3.479.929.300,00 x % = Rp1.739.964.650,00 (satu milyar tujuh ratus tigapuluh Sembilan juta Sembilan ratus enam puluh empat ribu enam ratus limapuluh rupiah);Menimbang, bahwa untuk pekerjaan Elektrikal,

ada penambahanpengadaan berupa pemasangan Panel Listrik ATS/AMF kapasitas 197 KVA (kiloVolt Ampere), Genset 270 KVA, yang semula dalam Perjanjian/MOU Nomor001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010, tanggal 28 Januari 2010pengadaanGenzet 150 KVA bernilai Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).Nilai pengadaan tambahan komponen Panel listrik khususnya pengadaanGenzet dihitung berdasarkan tambahan kapasitasnya dari 150 KVA menjadi 270KVA = 120 KVA x Rp250.000.000,00 (nilai 150 KVA) = Rp200.000.000,00

Tentang penambahan pekerjaan diluar MOU lainnya berupapemasangan pagar besi keliling, pagar kawat berduri sepanjang 270(dua ratus tujuh puluh) meter, 2 (dua) unit pos Sekuriti besertapagarnya senilai Rp461.002.275,00 (empat ratus enam puluh satu jutadua ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah), dalam petitum angka 4;Menimbang, bahwa berdasarkan Perjanjian/MOU Nomor001/PERJANJIAN/AIS/SPBE/01/2010, tanggal 28 Januari 2010 (bukti P3, P4,P5) untuk pembangunan 2 (dua) unit pos Sekuriti (Pos Jaga dan Pos

per hari di Desa Kebaron KecamatanTulangan Kabupaten Sidoarjo sudah dilaksanakan oleh Penggugat serta telahdinikmati oleh Tergugat baik pekerjaan dalam lingkup Perjanjian/MOU yangtelah disepakati maupun pekerjaan lain diluar MOU, maka sudah barang tentusebagai tegen prestasi, Penggugat berhak menerima pembayaran ataspekerjaannya yang harus dibayar oleh Tergugat (pasal 14 bukti P4/T2);Menimbang, bahwa sesuai jawaban Tergugat, pembayaranpembangunan SPBE yang dilaksanakan oleh Penggugat sesuai MOU Nomor001

RD.Syahbudin RT. 04, Nomor 22, Kelurahan MayangMangurai, Kecamatan Kota Baru Jambi, ProvinsiJambi, berdasar Surat Kuasa Khusus Nomor001/SKKTUN/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014; LAWAN1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONALPROVINSI JAMBI, berkedudukan di Jalan R.M. Nur Atmadibrata Nomor106 Kota Jambi; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Santoso, S.H., M.H.;2. Sri Novriyana, S.SiT3. Firdaus, S.H.;4. Siska Fatmawati, S.H.;5. Trisita Marlianasari, S.H.

Fotokopi Akte Cerai atas nama Hamidah Nomor001/AC/2001/PA Mtp, tanggal 2 Januari 2001 , bertanda P.5;6. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama KecamatanBalikpapan Selatan Nomor Kk. 1 6.09.4/PW.01n1 9/201 5, tanggal1 Juli 201 5, bertanda P.6;Buktibukti surat tersebut telah bermeterai dan telah dicocokkandengan aslinya;Il. Saksisaksi1.

ltrchlang1057langfe1025langnp1057insrsid228583charrsid4000782par listtextpardplainltrpar rtlch af0O ltrchlang1057langfe1025langnp1057langfenp1025insrsid228583charrsid4000782 hichaf0dbchaf0lochf0 2.tabMenyatakan Pelawan sebagai Pelawanyang benar;rtlch afO ltrch insrsid1340270I I EI I IE rtlch afO ltrchlang1057langfe1025langnp1057insrsid228583charrsid4000782par listtextpardplainltrpar rtlch af0O ltrchlang1057langfe1025langnp1057langfenp1025insrsid228583charrsid4000782 hichaf0dbchaf0lochf0 3.tabMenyatakan obyek sengketa poin (g) Penetapan Eksekusi Nomor001

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2382/WPJ.07/2015, tanggal 14 Juli 2015,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012 Nomor001 11/406/12/055/14, tanggal 25 April 2014, atas nama PT SakaiIndonesia, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.071.082.0055.000, beralamat sesuai Keputusan di Ejip industrial Park Plot3J1, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat dan AlamatHalaman 3 dari 8 halaman.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikahpada tanggal 06 Januari 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor001/01/1/2010 tanggal 06 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo .2.

HutanMangrove Kuala Langsa bukan untuk menguasai asset milik Pemerintahmelainkan karena Penggugat mempertahankan hak sebagai pihakpengelola yang sah berdasarkan Perjanjian KerjasamaNo.110/PEKOLA/JIX/2017 dan No. 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 , tertanggal18 September 2017 yang sudah disepakati.Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : No.110/PEKOLA/IX/2017 danNo. 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 , tertanggal 18 September 2017 TentangPENGELOLAAN FASILITAS EKOWISATA HUTAN MANGGROVE KUALALANGSA KECAMATAN LANGSA BARAT, Adendum Nomor001

Bahwa oleh karenanya tepat dan benar apabila Majelis Hakim menyatakanPerjanjian Kerjasama Nomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001/PEKOLA/ADD1/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsa antaraPenggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah berakhir padatanggal 18 Juni 2020 dan tidak diperpanjang;7.

libel) dikarenakan saling bertentangan dankontradiktif antara posita dan petitum serta membingungkan,sebagaimana kami uraikan sebagai berikut :3.1 Pada materi gugatan Terbanding sebagaimana posita angka17 (tujuh belas) mendalilkan Surat Penjanjian KerjasamaNomor 110/PEKOLA/IX/2017 dan Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 TentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove KualaHalaman 35 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA3.23.3Langsa Kecamatan Langsa Barat, Adendum Nomor001

surat P.2, P.3, P.6 dan T.3, T.4, T.7 serta dikuatkan pulaoleh keterangan saksi Cut Fitriani pada halaman 42 Putusan aquo yang menyatakan pada pokoknya saksi mengetahul JikaHalaman 46 dari 59 putusan Nomor 60/PDT/2021/PT BNA3.23.3kesepakatan antara PT;PEKOLA dan PT.PKLE ada pembagiankeuntungan 13 %, tapi tidak mengetahui mekanismepembagiannya seperti apa)Bahwa perjanjian kerjasama oleh kedua belah pihak Nomor110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001

Menyatakan Perjanjian KerjasamaNomor 110/PEKOLA/IX/2017, Nomor 003.SPJ/PKLELSA/IX/2017tanggal 18 September 2017 beserta Addendum Nomor001/PEKOLA/ADDI/IX/2019 tanggal 19 September 2019 tentangPengelolaan Fasilitas Ekowisata Hutan Mangrove Kuala Langsaantara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telahberakhir tanggal 18 Juni 2020; dan tidak diperpanjang;Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan PerbuatanMelawan Hukum;3.

Sebelum mediasi selesaiTergugat Kembali ke kantor Desa, kemudian secara Melawan Hukumtelah membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor001/III/2016, yang berisi tidak bisa merekomendasikan proses konversitanah yang diajukan oleh keluarga Bapak R. Kasrah dikarenakansesuai dengan data pertanahan yang ada di Desa Bonjoroyo dalamBukum Lettter C Tanah Nomor 173 Nama R.

Kasrah sudah dicoret dansudah menjadi kepolisian;Bahwa Perbuatan dari Tergugat , memberi garis di bawah namaPenggugat pada Letter C Nomor 173 yang sebagian menutup namaPenggugat, sehingga seolaholah nama Penggugat sudah dicoret dandiganti menjadi Kepolisian, kKemudian menggunakannya sebagai dasarpertimbangan dalam mengeluarkan Surat Keterangan Nomor001/III/2016, yang berisi tidak bisa merekomedasikan proses konversitanah yang diajukan oleh keluarga Bapak R.

Yogyakarta tidak tahu menahuberkaitan dengan Surat Keterangan Kepala Desa Banjaroyo Nomor001/III/2016 yang pada pokoknya berisi : tidak bisamerekomendasikan proses konversi tanah yang di ajukan olehkeluarga R KASRAH dikarenakan sesuai dengan data pertanahanyang ada di Desa Banjaroyo dalam buku Letter C Nomor 173 namaR KASRAH sudah dicoret dan sudah menjadi Kepolisian.Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta tidak pernah dikonfirmasi danatau diberitahukan oleh Pemerintah Desa Banjaroyo.6.

Sudadi,MM, kewarganegaraan Indonesia, Advokat beralamat diJakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor001/PRTPK/III/2019, tanggal 18 Maret 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempatkedudukan di Jalan Jenderal A.