Nomor 679 K/Pdt.SusPHI/20196.Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TergugatRekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi melanggar ketentuanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan danmelanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU1/2003tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materil UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE13.MEN/SJHK/1/2015 tanggal 7 Januari 2005;Menyatakan

Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan TergugatRekonvensi terhnadap Penggugat Rekonvensi melanggar ketentuanUndangUndang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan danmelanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PPU1/2003tanggal 28 Oktober 2004 tentang Hak Uji Materil UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Surat Edaran MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE13.MEN/SJHK/1/2015 tanggal 7 Januari 2005;3.

Pengadilan NegeriBanjarbaru tanggal 7 Nopember 2019, Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Bjb,tentang Penunjukan Hakim;Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 7 Nopember2019, Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Bjb, tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara beserta suratsurat yangbersangkutan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05Nopember 2019 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriBanjarbaru pada tanggal 7 Nopember 2019 dengan register Nomor13

Menyatakan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor13/Pdt.G.S/2019/ PN Bjb dicabut;Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G.S/2019/PN Bjb3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp256.000,00(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini ditetapbkan pada hari Rabu, tanggal 13Nopember 2019, oleh kami WIWIEN PRATIWI SUTRISNO, S.H., M.H.

Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohonkepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Bahwa Penggugat mohon kepada yang terhormat ketua PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq Majelis HakimHal. 1 dari 7 hal.Put.Nomor 792 K/Pdt.SusPHI/2019pemeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sela denganmemerintahkan Tergugat untuk membayar upah dan hak lainnya yang biasaditerima Penggugat sesuai Pasal 93 ayat (2) Huruf f Undang Undang Nomor13

adalahsah sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 10 ayat (1) dan (2)Kepmenakertrans Nomor 100/Men/2004 tentang Ketentuan PelaksanaanPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan atas Pemutusan HubunganKerja (PHK) tersebut Penggugat tidak berhak memperoleh uangpesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hakHal. 4 dari 7 hal.Put.Nomor 792 K/Pdt.SusPHI/2019sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor13

., tanggal 12 Februari2019 yang amarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaPelawan; Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Slawi, Nomor13/Pdt.Plw/2018/PN Slw., tanggal 13 September 2018, yang dimohonkanbanding tersebut;Mengadili Sendiri:Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian; Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;Halaman 3 dari 7

Terbanding semula Para Terlawan untuk membayarseluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkatbanding ditetapbkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh riburupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Maret 2019 kemudianterhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi padatanggal 18 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kasasi/Pdt/2019/PN Slw., juncto Nomor13

POKOK PERKARA/ DUDUK PERKARA : ~2220202eceecorenseceeeneees1.Adapun duduk perkara dari gugatan Para Penggugat adalah perselisihanPemutusan Hubungan Kerja dengan keadaan dan alasan sebagai berikut :Bahwa Para Penggugat hendak menyampaikan pengertian umumsebagai mana dimaksud dalam peraturan perundangundangan danUndangUndang yang berlaku; Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 16, HubunganHal. 3 dari 37 hal. Put.

Industrial adalah suatu sistem yang terbentuk antara para pelaku dalamproses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,pekerja/buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilainilai Pancasiladan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 22 Jo UndangUndang RI Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PerselisihanHubungan Industrial Pasal 1 angka 1, bahwa Perselisihan

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 23, bahwaMogok kerja adalah tindakan pekerja/oburuh yag direncanakan dandilaksanakan secara bersamasama dan/atau oleh serikat pekerja/serikatburuh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan; .

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 24, bahwa Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolakpekerja/oburuh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan;.

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 25, bahwapemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karenasuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajibanantara pekerja/oburuh dengan pengusaha;. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang RI Nomor2 tahun 2004 tentang tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial Pasal 1 angka 4, bahwa Perselisihan Pemutusan HubunganHal. 4 dari 37 hal.

Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak Penggugat sebesar2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, yaitu membayar:a. Penggugat!

Nomor 413 K/Pdt.SusPHI/2021Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak Penggugat sebesar1 kali Ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3), dan (4) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003, yaitu membayar:Penggugat dengan rincian sebagai berikut:Uang pesangon:1x 9x Rp2.941.270,00 = Rp26.471.430,00Uang penghargaan masa kerja:4 x Rp2.941.270,00 = Rp11.765.080,00 +Total = Rp38.236.510,00:Uang penggantian perumahan & pengobatan:15% x Rp38.236.510,00 = Rp5.735.476,00;Uang pengganti cuti:12/25 x Rp2.950.000,00 = Rp1.416.000,00

dan tanggal lahir Talang Berangin, 07 Juni 1952, agamaIslam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempatkediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para Pemohon;Telah memeriksa alatalat bukti para Pemohon.DUDUK PERKARABahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhanpada tanggal 18 Februari 2021 dengan register perkara Nomor13

Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.BhnPengadilan Agama Bintuhan telah mengumumkan adanya perkara a quo padapapan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor13/Pdt.P/2021/PA.Bhn tanggal 19 Februari 2021;Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telahhadir sendiri di persidangan;Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yangisinya tetap dipertahankan, dengan perubahan pada posita angka 2 semulasaksi nikah saat itu adalah Sirno Efendi dan Yanto yang sebenarnya saksinikah

Penetapan No.13/Pdt.P/2021/PA.BhnMenimbang, bahwa sebelum dilaksanakan persidangan perkara ini,Jurusita Pengadilan Agama Bintuhan telah mengumumkan adanya perkara aquo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bintuhan, dengan Nomor13/Pdt.P/2021/PA.Bhn tanggal 19 Februari 2021, dengan demikian tata carapelaksanaan perkara pengesahan nikah/isbat nikah sebagaimana yang diaturdalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agamahalaman 156 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi

Tanjungkarang Nomor8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN Tjk jo Putusan Pengadilan Negeri TanjungkarangNomor 233/Pdt.G/2018/PN Tjk (terkait wanprestasi Terlawan II kepada Terlawan1), dibenarkan secara hukum dikarenakan Pemohon juga telah mengajukanpermohonan eksekusi terhadap perkara Nomor 106/Pdt.G/2016/PN Tjk joPutusan Nomor 31/Pdt/2017/PT Tjk jo Putusan Nomor 1675K/Pdt/2018 (terkaitharta bersama Pelawan dan Terlawan Il) yang mana telah terbit Penetapaneksekusinya yaitu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor13

Putusan Nomor 92/Pdt./2020/PTTJK.tetap tidak disangkal oleh Terlawan II sebagaimana dalam jawaban dan duplikTerlawan II dikarenakan memang ada peristiwa hukum tersebut;Menimbang, bahwa terhadap putusan harta bersama yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut dimohonkan eksekusi oleh Pelawansehingga terbit Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN Tjk tanggal 22 April 2019 (vide bukti surat P3);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Terlawan yaitu bukti suratTI.8

Menangguhkan pelaksanaan penetapan Ketua Pengadilan NegeriTanjungkarang Nomor : 8/Pdt.Eks.PTS/2020/PN.Tjk tanggal 20 Februari 2020sampai pelaksanaan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor13/Pdt.Eks.PTS/2019/PN. Tjk tanggal 22 April 2019 selesai;4. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya5.

Menyatakan Surat Pengunduran Diri Penggugat tersebut tidak sah danBatal Demi Hukum karena bertentangan dengan Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang Melakukan Pemutusan HubunganKerja kepada Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja Sepihakyang bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, sehingga Tidak Sah dan Batal Demi Hukum;4.

Menghukum Tergugat untuk membayarkan kepada Penggugat berupauang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (3) dan Uang PenggantiHak sebesar 15 % sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang RI Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan dasar perhitungan upahpokok sebesar Rp2.482.955,00 (dua juta empat ratus delapan puluh duaribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian perhitungansebagai berikut:e Uang Pesangon :

barang bukti berupa : 1 (Satu) bungkus plastik kecil yang di duga berisikan narkotika jenis Sabudengan berat bruto 0.22 gram (nol koma dua puluh dua gram) dan berat bersih0,10 gram (nol koma sepuluh gram). 1 (Satu) buah Bong yang terbuat dari botol merk beRYCH21 yang di tutupnyaterpasang 2 (dua) buah pipet plastic serta 1 (Satu) buah Spet Kaca.Dirampas untuk dimusnahkan.Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,(dua ribu rupiah).Membaca, putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor13

oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding,sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umumdalam mengajukan permintaan banding tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca,mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari BeritaHalaman 7 dari 10 Putusan Nomor 197/PID/2021/PT BNAAcara Persidangan, Salinan Resmi Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor13

perkaradalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan disebutkandalam amar putusan;Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 197/PID/2021/PT BNAMengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI= Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;= Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor13

Bahwasetelahpernikahantersebutpadatanggal 24 Januari 2004DewiFirstikaNingsihdanEriSuryantotelahmenerimakutipanAktaNikahdariKantor Urusan Agama KecamatanKlojen Kota Malang Nomor13/13//2004tanggal 24 Januari 2004;Him.1dari9 hlm. Penetapan No. 0160/Pat.P/2017/PA.Mlg3. Bahwasetelahpernikahantersebut,PemohondanEriSuryantobertempattinggal di JI.A.R.

Bahwa, nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahtersebut tidak sesuai dengan dokumen lain yang telah Pemohon miliki;Menimbang, bahwapetitumpokok yangdimohonkanolehP emohonmengubahbiodataPemohonyangtercatatdalambukuKutipanAktaNikahyang dikeluarkan KUA Kecamatan KlojenKotaMalang dengan Nomor13/13//2004tanggal 24 Januari 2004,semulanamaPemohonDewi Frestiksningsih bintiMuljonomenjadiDewiFirstikaNingsihbinti A.Moeljono;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut akandipertimbangkan dari

SIT JULEHA, bertempat tinggal di Jalan Fakin Usman, KelurahanBaru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, selanjutnyadisebut sebagai Turut Terbanding VII semula TurutTergugat V;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi TengahNomor 43/PDT/2016/PT PAL tanggal 06 Juni 2016 tentang penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor13/Pdt.G/2015/PN Tli dan semua suratsurat yang berhubungan

denganperkara ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal7 September 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Tolitoli pada tanggal 7 September 2015 dengan Register Perkara Nomor13/Pdt.G/2015/PN Tli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

Menghukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV, TurutTergugat , Il, Ill, IV dan V untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini;SUBSIDER:Atau mohon putusan seadiladilnya;Memperhatikan dan mengutip keadaankeadaan sebagaimanatercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor13/Pdt.G/2015/PN Tli tanggal 01 Pebruari 2016 yang amarnya berbunyisebagai berikut :1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;2) Menetapkan tanah dengan batasbatas: Sebelah utara tanah kintal

tanggung renteng yangsampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.114.000, (dua juta seratus empatbelas ribu rupiah);8) Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membaca, relaas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri TolitoliNomor 13/Pdt.G/2015/PN Tli tanggal 01 Pebruari 2016 kepada Tergugat ,Tergugat Il, Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, Turut Tergugat Ill, TurutTergugat IV dan Turut Tergugat V masingmasing pada tanggal 17 Maret 2016;Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor13

Menghukum Pemohon banding untuk membayar biaya perkara, yang timbuldalam perkara ini;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan,suratsurat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor13/Pdt.G/2015/PN Tli tanggal 01 Pebruari 2016 yang dimohonkan bandingtersebut, serta memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula TergugatIll dan IV maupun kontra memori banding dari Para Terbanding semula

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor13/PDT.G/2021/PN Bsk tanggal 25 Oktober 2021;3.

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor13/PDT.G/2021/PN Bsk tanggal 25 Oktober 2021 yang dimohonkanbanding tersebut;3.

oleh karena keberatan dalam memori banding tidak merupakan hal hal yangbaru dan semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh MajelisHakim Tingkat pertama, maka sudah seharusnya keberatan ParaPembanding semula Para Penggugat mengenai alasanalasan bandingselebinnya menurut Majelis Hakim Tinggi tidak relevan untukdipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor13/Pdt.G/2021/PN Bsk, tanggal 25 Oktober

pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tertera didalamamar putusan;Mengingat dan memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 Tahun2009 tentang Peradilan Umum dan Rbg. serta ketentuan PeraturanPerundangundangan lain yang berhubungan den gan perkara ini;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula ParaPenggugat;Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 231/PDT/2021/PT PDG Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor13

Putusan Nomor 782 K/Pdt.SusPHI/2016Bahwa Termohon Kasasi/dahulu Terlawan (Penggugat Asal) di NEC tanggal30 November 2012 namun gugatan perselisihan PHK yang didaftarkanTermohon Kasasi/Terlawan (Penggugat asal) Kepada PengadilanHubungan Industrial diajukan tanggal Oktober 2014, maka waktu terjadinyaPHK dengan gugatan berselang 1 tahun 11 bulan.Bahwa atas uraian di atas gugatan tersebut telah memenuhi syaratkadaluarsa sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelahmeneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Juli 2015 dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa dalam perkara ini alasan pemutusan hubungan kerja tidakmengenai alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana ditentukan Pasal 82Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 juncto Pasal 171 Undang Undang Nomor13

., mengajukanhal hal sebagai berikutBahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkanakad nikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan tanggal 08 April1998 tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor13/13/1V/1998 tanggal 08 April 1998 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Kuningan, .

SURAT :Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Kabupaten Kuningan Nomor13/13/1V/1998 Tanggal 08 April 1998 ( buktiP.I) :2.

untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) terhadap barangbergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang dimohonkan olehPenggugat;Menyatakan bahwa status pekerjaan Penggugat adalah karyawan tetap;Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat karenaefisiensi:Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhirsejak putusan dibacakan;Menghukum Tergugat untuk membayarkan hakhak normatif Penggugatsebagaimana diatur dalam Pasal (164) ayat (3) UndangUndang Nomor13

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu Nomor 34/PdtSusPHI/2019/PN Pal:Mengadili Sendiri: Menyatakan PHK terhadap Penggugat dengan kualifikasi mangkir (videPasal 168 ayat (1) dan (3) atau kualifikasi mengundurkan diri secarasukarela (vide Pasal 162 ayat (1) dan atau setidaktidaknya dengankualifikasi force majeur (vide Pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Memerintahkan Tergugat membayar hakhak Penggugat sesuaiketentuan Pasal

ParaPenggugat sesuai dengan Pasal 164 ayat 3 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang akan diuraikan sebagai berikut:Uang Pesangon = 9 x 2 x Rp2.689.362,00 = Rp48.408.516,00Uang Penghargaan masa kerja = 7 x Rp2.689.362,00= Rp18.825.534,00 += Rp67.234.050,00Uang Penggantian hak Perumahan & Pengobatan5% x Rp67.234.050, 00 = Rp10.085.107,00 +Jumlah = Rp77.319.157,00Memerintahkan agar Tergugat membayar upah selama belumdiputuskannya perkara ini, sebagaimana Pasal 155 UndangUndang Nomor13

SusPHI/2020Bahwa Tergugat telah memberikan surat keterangan kepada Penggugatyang menerangkan bahwa Penggugat adalah benar bekerja di JorongCafe & Resto sejak tanggal 2 Agustus 2000 sampai tanggal 31 Maret2019 (vide bukti P2):Bahwa Tergugat sebagai pengusaha wajib memberikan pembinaanapabila pekerja melakukan kesalahan dan jika pekerja tidak masuk tanpaketerangan maka pengusaha wajib memanggil secara patut dan tertulispada alamat Penggugat (vide Pasal 168 ayat (1) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003);

Katalia Nomor 6, Kelurahan Ubung,Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar,Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai KUASAPARA PEMOHON;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon dimuka sidang;DUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli2021 telan mengajukan Penetapan Ahli Waris, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem secara elektronik dengan Nomor13/Pdt.P

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor13/Pdt.P/2021/PA.Kras. dari Para Pemohon;2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Karangasem untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

yang diwakili olen Serikat Pekerja, sebagai Termohon Kasasidahulu Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, padapokoknya sebagai berikut:DALAM PROVISI:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor13

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dengan alasan apapun Pengusahahanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja / buruhsetelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisinanhubungan industrial;Bahwa dikarenakan ketentuan Pasal 151 Ayat (3) dan ayat (1) UU Nomor13 Tahun 2003 tersebut dalam No. 1 maka Pemutusan Hubungan Kerja dengantanpa melalui penetapan sebagaimana ketentuan Pasal 151 ayat (3) dan ayat(1) UU Nomor 13 Tahun 2003 adalah batal demi hukum;Hal. 1 dari 14

ShintaWoo Sung, akan tetapi Penggugat menolak dengan alasan bahwa PKWT yangHal. 3 dari 14 hal.Put.Nomor 399 K/Pdt.SusPHI/2013dibuat Tergugat tidak benar, dan dilakukan terus menerus tanpa melalui intervaldilakukan secara berulang ulang, atau sipat dan jenis pekerjaan yang di PKWTkan bertentangan dengan UU Nomor13 Tahun 2003 junto Kep 100/MEN/VI/2004;Bahwa sangatlah beralasan Penggugat dengan menolak PemutusanHubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat sebagai mana dimaksud padaPoin enam (6) di atas

Menyatakan Tergugat melakukan tindakan Pemutusan Hubungan kerjakarena pekerjaan waktu tertentu (PKWT) Bertentangan dengan UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 dan Kep 100/MEN/VI/2004;Menyatakan Berakhirnya Hubungan Kerja Penggugat tertanggal 27November 2011 dengan alasa PKWT adalah tidak sah dan PKWT yangdilakukan Tergugat batal demi hukum;Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah dariPKWT menjadi PKWTT;Menghukum Tergugat untuk memanggil dan mempekerjakan kembaliTergugat pada kedudukan

Akta Permintaan/Pernyataan Banding Jaksa Penuntut Umum Nomor13/Akta Pid.Sus/2021/PN Gsk, tertanggal 7 Mei 2021 yang diajukan olehJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, yang menyatakanmengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriGresik tanggal 6 Mei 2021, Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Gsk;2. Relaas Pemberitahuan Permintaan/Pernyataan Banding kepada TerdakwaNomor 13/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tertanggal 21 Mei 2021;3.

Akta Penerimaan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor13/Akta Pid.Sus/2021/PN Gsk, tertanggal 7 Mei 2021;Halaman 14 Putusan Nomor 642/PID.SUS/2021/PT SBY4. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresiktertanggal 10 Mei 2021;5. Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Gsk,kepada Terdakwa tertanggal 21 Mei 2021;6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara (inzage) kepada JaksaPenuntut Umum Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tertanggal 19 Mei 2021;7.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimembaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara,salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 6 Mei 2021 Nomor13/Pid.Sus/2021/PN Gsk, dan suratsurat lainnya yang berhubungan denganperkara ini, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat MajelisHakim Tingkat Pertama yang diuraikan didalam putusannya berdasarkan alasanyang tepat

tepat dan benar menuruthukum, maka diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan hukumsendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara iniditingkat banding;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selain menyetujuipetimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan juga menyetujui amarputusan tanggal 6 Mei 2021 Nomor 13/Pid Sus/2021/ PN Gsk, tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, makaPutusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 6 Mei 2021 Nomor13