Ditemukan 467 data
52 — 7
Trisakti, dapat dikwalifisir sebagai keputusan Pejabat Tatat UsahaNegara, yang dapat menjadi objek gugatan pada PERATUN Peradilan Tata Usaha Negaramenurut UU No.5 tahun 1986Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas makaMajelis berpendapat:Bahwa Surat Keputusan Nomor 02/SK/Yuniv/Pb/IV/2014 tertanggal 14 April 2014dan Nomor 03/SK/Yuniv/Pb/IV/2014 Tentang Pemberhentian Para penggugatselaku Pengurus Yayasan Universitas Darul Ulum adalah termasuk suatukeputusan yang bersifat
54 — 21
dari surat keputusan pejabat, tetapiperkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukanterlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata;Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas sudah sepatutnyaMajelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat IH Intervensi tentang kewenangan absolutePengadilan Tata Usaha Negara untuk dinyatakan diterima ; Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kewenanganabsolute Pengadilan Tatat
140 — 78
melanggar peraturan perundangundangan yang berlakudan Azasazas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terhadap ke tiga objeksengketa haruslah dinyatakan batal; Menimbang, bahwa dengan dinyatakan batal ke tiga obyek sengketa a quooleh Majelis Hakim, maka Gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan makasesuai ketentuan pasal 110 Undangundang No. 51 Tahun 2009 tentang PerubahanKedua atas Undangundang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tatat
49 — 9
Araya Bumi Megah (yang oleh Pengadilan diberi tandaSA1), yang menurut keterangannya telah dibuat oleh tim dari Dinas CiptaKarya dan Tatat Ruang Pemerintah Kota Surabata yang terdiri dari 4 (empat)orang termasuk saksi ahli NANANG FIRMANSYAH dan= saksi = ahiiISNAWAHYUDI, bahwa biaya perbaikan atas kerusakan rumah milikPenggugat adalah sebesar Rp.60.432.215,12, ditambah dengan PPN 10 %dan dibulatkan menjadi sebesar Rp.66.529.600, ;Menimbang, bahwa mengenai perhitungan yang telah dibuat dan dituntutoleh
65 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
PadahalTergugat dalam Rekonvensi merupakan seorang pejabat publik sebagainotaris dan PPAT yang sehausnya patuh dan tatat kepada kode etikdan undangundang jabatan notaris;10.
TRISNAWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
Intervensi:
H. MUHAMMAD YUSUF BERANJAK
207 — 163
Berdasarkan pasal 53 ayat 1 tersebut di atas, maka batasanOrang/Badan Hukum Perdata yang mempunyai kepentingan hukumatau kedudukan Hukum (legal standing) untuk secara sah menurutUndangundang dapat mengajukan gugatan kepengadilan Tatat UsahaNegara adalah Orang atau Badan Hukum Perdata yangkepentingannya dirugikan akibat terbitnya keputusan Tata UsahaNegara.E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN1.
Ir. MODA LATUPONO
Tergugat:
1.RUDOLF RUKKA
2.KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
121 — 56
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara " Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannyadirugikan oleh suatu keputusan Tatat Usaha Negara dapat mengajukangugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi agar keputusanTata Usaha Negara yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sahdengan atau tanpa di sertai ganti rugi dan atau rehabilitasi " hal ini dapat dilihatpada Yurisprudensi tetap MA Nomor : 620.K/Pdt/1999, sebagai berikut " Bila yang
66 — 47
Selain yang disebutkan dalam Pasal 53 ayat (2) hurufb tersebut diatas, menurut W Konijnenbelt dalambukunya Hoofdlijnen van Administratiefrecht sebagaimana dikutip oleh Indroharto juga telahmenyebutkan asasasas umum pemerintahan yang baik 2,yakni : Asasasas formal mengenai pembentukan keputusan2 Lihat Indroharto, Usaha Memahami UndangUndang tentangPeradilan Tatat Usaha Negara Buku I!
75 — 45
Bahwa posita Penggugat yang mendalilkan mempunyai hakberdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli sebagaimana positaangka 11 dan 14 halaman 4 dan 5 kiranya dapat mengajukan padapersidangan peradilan perdata, bukan mengajukan di peradilan TataUsaha Negara yang diatur pada Undangundang No.5 Tahun 1986 Jo.Undangundang No.9 Tahun 2004 Jo.Undangundang No.51 Tahun2009 Tentang Peradilan Tatat Usaha Negara, sehingga seyogyanyaatau sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima olehMajelis Hakim
WIEDYAWATI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
Intervensi:
HERLIN ASTUTININGSIH
270 — 125
fotocopy, Risalah Lelang Nomor291/47/2019 tanggal 30 April 2019;Fotocopy sesuai fotocopy, Peraturan Menteri Keuangan RINomor : 27/PMK.06/2016;Fotocopy sesuai fotocopy, Laporan Penilaian Nomor :S.007/AV/KJPPWJRSBY/RTM/K.1106/XII/18;Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan PenilaianNo.004S/sppb/417654/2019 tanggal 20 Maret 2019;Fotocopy sesuai fotocopy, Surat pernyataan panggilan No.S0049/DP tanggal 20 Maret 2019;Fotocopy sesuai asli, Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tatat
DWI YULISTIA SH
Terdakwa:
RENDI PRATAMA MULYADI Als RENDI Bin AAN KUSNADI
73 — 14
Saksi Mochammad Rafid Ghozalah Bin Tatat Mulyadi di persidangandi bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa saksi pernah memberikan dihadapan penyidik sehubungandengan perkara Terdakwa dan keterangan yang diberikan dihadapanPenyidik Semuanya benar dan tidak ada perobahan; Bahwa saksi diperhadapkan di persidangan ini karena saksi ditangkapoleh Satnarkoba Polresta Jambi pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020sekira pukul 19.00 wib bertempat di Kantor pengiriman barang JNE diJalan
Terbanding/Tergugat I : RAMDHAN PERMANA
Terbanding/Tergugat II : NENDEN SITI ROSWATI
Terbanding/Turut Tergugat I : Notaris atau PPAT. CAHYA NINGSIH TEDJAWISASTRA, SH.,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris atau PPAT. SATYA PRIAMBODO, SH.,M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat III : Bank MEGA Cabang Bandung
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat
44 — 31
No. 325/Pdt/2019/PT.BDGBahwa sebelumnya Tergugat Il telan kedatangan Ibu Tatat yangmenawarkan objek sengketa milik Tergugat ( Ramdhan Permana ) kepadaTergugat II, Sebelum dibeli oleh Tergugat Il, pada awal bulan Maret 2013Tergugat Il terlebih dahulu) mengecek keberadaan surat suratkepemilikan dan keberadaan objek yang mau dijualnya yang padawaktu itu objek sengketa dalam keadaan kosong,tidak berpenghuni.Bahwa setelah mengecek surat surat kepemilikan dan keadaan rumah tidakdalam bermasalah maka pada
68 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
terletakdi Desa Pondok Benda, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang atas namaNY.H.Mahwiyah terbit pada tanggal 4 April 1974, seluruhnya telahsesuai prosedur sebagaimana tatat cara yang diatur oleh Peraturan PerundangHal 25 dari 31 hal. Put. No. 808 K/Pdt/201326526Undangan yang berlaku yaitu Pasal 19 UndangUndang No.5 Tahun 1960 jo.
Terbanding/Penggugat : MADE BAYU ADISASTRA
Terbanding/Penggugat : MAJU JAYA
Turut Terbanding/Tergugat : WIRANTO
Turut Terbanding/Tergugat : SODIKIN alias Dikin Bin Imron
Turut Terbanding/Tergugat : WIWIN alias Mama Lin
Turut Terbanding/Tergugat : GomGom Fatmawati
Turut Terbanding/Tergugat : DIYONO bin Noto Bagio
Turut Terbanding/Tergugat : KELVIN EKA PUTRA alias Asiu
Turut Terbanding/Tergugat : SAFARUDIN alias Udin
Turut Terbanding/Tergugat : A. ARITONGAN, S.Th
Turut Terbanding/Tergugat : WALIKOTA BATAM
Turut Terbanding/Tergugat : BP. BATAM
Turut Terbanding/Tergugat : Ketua DPRD Kota Batam
Turut Terbanding/Tergugat : Tim Terpadu Pemerintah Kota Batam
Turut Terbanding/Tergugat : NAJMI
76 — 73
Batam, Pemerintah Kota Batam dan DPRDKota Batam menyepakati bahwa tidak akan ada penggusuran dan kegiataninvestor dalam bentuk apapun diwilayah Kelurahan SadaiHalaman 17 dari 33 Putusan Nomor 45/PDT/2015/PT.PBRBahwa apabila dilihat dari isinya sebagaimana tersebut diatas, baikDokumenDokumen Pengalokasian Lahan Penggugat Maupun SKB samasama merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu suatupenetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang berisi tindakan hukum Tatat
DWI YULISTIA SH
Terdakwa:
M. BIMA ARDHANA Als BIMA Bin KODIRUN
102 — 31
Latumenten (Kios AGF) No. 1619 Penjaringan Jakarta Utara; Kepada Simon sebanyak 2 (dua) paket besar ganja alamat JalanKeutamaan Dalam No. 5153 Taman Sari Jakarta Barat; Kepada Eja sebanyak 2 (dua) paket besar ganja alamat Warung Es(Depan Warteg Lingga Mas) atau Jalan Ciheulang RT 01 RW 05 KecamatanCoblong Bandung Jawa Barat Kode Pos 40134 Nomor Handphone08997739191;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan keterangansaksi;Saksi Mochammad Rafid Ghozalah Bin Tatat Mulyadi di persidangandi
75 — 30
Drs MELVA SUMIATI SIMANJUNTAK dan 2RENGGO BUDISUSILO, etelah bersumpah/janji menurut tatat cara agamanya memberikanketerangan, yang pada pokok nya sebagai berikut :Saksi 1. MELVA SUMIATI SIMANJUNTAKe Bahwa saksi kenal, tidak ada berhubungan keluarga baik sedarah maupun semendadengan penggugate Bahwa saksi mengetahui PT. Mulia Industrindo Tbk, oleh karna saksi adalah karyawantergugat;e Bahwa saksi mengetahui di perusahaan PT.
153 — 51
dijadikandasar untuk menerbitkan objek sengketa a quo tidak ada amar yangHalaman 57 dari 80 Hal Putusan Nomor: 58/G/2017/PTUN.Smgberbunyi yang menyebutkan bahwa Tergugat diperintahkan untukmenerbitkan surat kKeputusan pemberhentian dari jabatan semula yaitusebagai anggota Dewan Kabupaten Jepara sehingga, Majelis Hakimberpendapat bahwa terbitnya objek sengketa bukan merupakankualifikasi pasal 2 UndangUndang No 9 tahun 2004 pengecualianterhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat diPengadilan Tatat
124 — 49
M.Si Nip. 19720608199803 1 007 31 Desember 2013.Foto copy SK Walikota Pengangkatan menjadi Kepala Seksi PengendalianPemanfaatan Ruang Perumahan dan Pemukiman pada Bidang PemanfaatanRuang Dinas Tatat Ruang Kota Bekasi An. Drs. GATOT SUTEJO.
M.SiNomor : 820/Kep.108BKD/XI/2009 tanggal 21 Desember 2009.Halaman 17 Putusan No. 193/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg252.253.254.255.256.257.258.259.260.261.262.263.Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala SeksiPengendalian Pemanfaatan Ruang Perumahan dan Pemukiman padaBidang Pemanfaatan Ruang Dinas Tatat Ruang Kota Bekasi An. Drs.GATOT SUTEJO. M.Si.
M.Si Nip. 19720608 1998031 007 31 Desember 2013.Foto copy SK Walikota Pengangkatan menjadi Kepala Seksi PengendalianPemanfaatan Ruang Perumahan dan Pemukiman pada Bidang PemanfaatanRuang Dinas Tatat Ruang Kota Bekasi An. Drs. GATOT SUTEJO. M.Si Nomor :820/Kep.108BKD/XI/2009 tanggal 21 Desember 2009.Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala SeksiPengendalian Pemanfaatan Ruang Perumahan dan Pemukiman pada BidangPemanfaatan Ruang Dinas Tatat Ruang Kota Bekasi An. Drs.
M.Si Nip. 19720608199803 1 007 31 Desember 2013.Foto copy SK Walikota Pengangkatan menjadi Kepala Seksi PengendalianPemanfaatan Ruang Perumahan dan Pemukiman pada BidangPemanfaatan Ruang Dinas Tatat Ruang Kota Bekasi An. Drs. GATOTSUTEJO. M.Si Nomor : 820/Kep.108BKD/XIV2009 tanggal 21 Desember2009.Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala SeksiPengendalian Pemanfaatan Ruang Perumahan dan Pemukiman padaBidang Pemanfaatan Ruang Dinas Tatat Ruang Kota Bekasi An. Drs.GATOT SUTEJO.
ASMADI
Tergugat:
Bupati Rokan Hilir
Intervensi:
COKRO HANDOKO
203 — 81
Nomor: 61/DPMD/2021Tertanggal 25 Januari 2021 Tentang Pemberhentian Dan PengesahanPengangkatan Pejabat Penghulu Tanjung Leban Kecamatan KubuKabupaten Rokan Hilir;Bahwa Objek Sengketa aquo berdasarkan Pasal 53 ayat 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarayang berbunyi Seseorang atau badan hukum perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negaradapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yangberwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tatat
109 — 8
Pengadilan Negeri Bekasi.Berdasarkan uraian di atas, TERBUKTI jelas bahwa gugatan ParaPenggugat adalah mengenai pembatalan sertifikat Hak Guna bangunanNo. 155/Medan Satria atas nama Tergugatll, yang seharusnyamerupakan kewenangan dari Pengadilan Tatat Usaha Negera untukmemeriksanya, maka dengan ini TergugatI dan TergugatV mohonkepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi memutus danmenyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenangmemeriksa dan mengadili perkara a quo.B.