Ditemukan 2139 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menteri meter mentari member master mentek meneer mester menzer mentar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 04-03-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 K/TUN/2015
Tanggal 4 Maret 2015 — SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI) vs SERIKAT PEGAWAI SURVEYOR INDONESIA (SPASI)
226 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal2 angka 1 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang mengatur bahwa keputusan TUN yang merupakan perbuatanhukum perdata tidak termasuk pengertian keputusan TUN menurut UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwaobyek gugatan a quo yaitu Surat Menter
    Surveyor Indonesia (Persero)maka Menteri BUMN terikat dengan ketentuan tersebut termasuk Pasal21 ayat (1) Peraturan Meneg BUMN Nomor PER01/MBU/2012 yangberbunyi Menter! mengambil keputusan ... guna menetapkan 171 (satu)Calon Terpilih untuk masingmasing jabatan Anggota Direksi.7.
    Termohon Kasasi/Tergugat bersumber darikeuangan negara atau APBN yang terikat dan berlaku ketentuanhukum publik.tidak mempertimbangkan status Menter BUMN yang dalammelakukan urusan pemerintahan mengelola BUMN cq.
Pengadilan PN TILAMUTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-02-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN TILAMUTA Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tmt
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
1.MUHAMMADONG, SH
2.SYAHRIANTO SUBUKI, SH
Terdakwa:
Firman Hidayat Pido Alias Iman
72 — 30
  • Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan PelayananKesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;2.Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Menter';3.Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukanbahwa *setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengandokumen yang sah;4.Pasal 41 UU
    Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan PelayananKesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;2.Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukanbahwa Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelahmendapat izin edar dari Menter';Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Tmt Ketua 3.Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikamenentukanbahwa "setian kegiatan peredaran Narkotika
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 02-12-2008 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 C/PK/PJK/2008
Tanggal 2 Desember 2008 — PT. MINERAL EXPORTINDO, ; KANTOR PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE A BALIKPAPAN,
35 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Administrasi Nomor: 005/MEBC/VIII/O6 tanggal 24 Agustus2006 telah diterima oleh Direktur Jenderal Bea Cukai melalui KepalaKantor Pelayanan Bea dan Cukai di Balikpapan pada tanggal 1September 2006.Surat Tagihan Pertama dari Departemen Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Bea dan Cukai No : S239/WBC.10/KP.03/2006tanggal 7 Maret 2006, telah kami lunasi tanggal 7 April 2006.Telah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Reg No. 07 P/HUM/2006yang meminta agar Menteri Keuangan mencabut Peraturan Menter
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama
Register : 27-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 09-09-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0359/Pdt.P/2020/PA.Lmg
Tanggal 9 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
11 — 3
  • Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Pengadilan PA REMBANG Perdata Agama
Register : 25-05-2018 — Putus : 22-06-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.Rbg
Tanggal 22 Juni 2018 — Pemohon melawan Termohon
23 — 2
  • Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Pengadilan PA PUTUSSIBAU Perdata Agama
Register : 11-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PA PUTUSSIBAU Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Pts
Tanggal 28 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
19 — 3
  • diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah Pemohon denganPemohon Il, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suamiistri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama
Register : 23-09-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 28-09-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0396/Pdt.P/2020/PA.Lmg
Tanggal 28 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 3
  • Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Pengadilan PA BATULICIN Perdata Agama
Register : 23-10-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 06-11-2018
Putusan PA BATULICIN Nomor 593/Pdt.P/2018/PA.Blcn
Tanggal 6 Nopember 2018 — Pemohon melawan Termohon
20 — 8
  • permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.7, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama
Register : 24-08-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 08-09-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0353/Pdt.P/2020/PA.Lmg
Tanggal 8 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
16 — 7
  • Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan QaidahUshul Figih yang berbunyi sebagai berikut :fea donall ba gic dic sil ighe abel Gb yasArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatanHal 10 dari 12 hal, Pen.
Pengadilan PA TALIWANG Perdata Agama
Register : 04-11-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 13-11-2019
Putusan PA TALIWANG Nomor 114/Pdt.P/2019/PA.Tlg
Tanggal 13 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
13 — 7
  • Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Halaman 10 dari 12 Halaman, perkara Nomor 114/ Pdt.P/2019/PA.TlgMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 01-06-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 243/Pdt.P/2015/PN Dps
Tanggal 24 Juni 2015 — I NYOMAN SUKADANA, DK.
28 — 14
  • Notaris d Denpasar,Akta tersebut telah mendapat persetujan Akta Perubanan Anggarandasar Perseroan dari Menter Kehakiman dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia tertanggal 09072010 No.
Pengadilan PA STABAT Perdata Agama
Register : 03-01-2018 — Putus : 15-01-2018 — Upload : 29-01-2018
Putusan PA STABAT Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.Stb.
Tanggal 15 Januari 2018 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
  • Pasal 8 Peraturan Menter!Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telahberalasan dan tidak melawan hukum dan juga telah sesuai dengan peraturanHalaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.
Pengadilan PA REMBANG Perdata Agama
Register : 25-06-2018 — Putus : 13-07-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 91/Pdt.P/2018/PA.Rbg
Tanggal 13 Juli 2018 — Pemohon melawan Termohon
18 — 1
  • Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois as JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Pengadilan PA BOYOLALI Perdata Agama
Register : 03-04-2017 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PA BOYOLALI Nomor 86/Pdt.P/2017/PA.Bi
Tanggal 12 April 2017 — Pemohon I Pemohon II
18 — 1
  • penetapan ;Menimbang bahwa segala peristiwa jalannya persidangan selengkapnyatelah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk lebihsingkatnya dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yangdilaksanakan berdasar Hukum lslam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (5) dan34 ayat (2) Peraturan Menter
Pengadilan PA MAMUJU Perdata Agama
Register : 02-11-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA MAMUJU Nomor 388/Pdt.G/2020/PA. Mmj
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 14
  • ., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Umum
Register : 15-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 151/Pid.B/2020/PN Pmk
Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
SULIANINGSIH, SH
Terdakwa:
FAWAID Bin MAT SULIH
78 — 8
  • mematikanseseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpeliharadan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipunseseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinanmemperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil gunadalam berpartisipasi Sesuai dengan kehidupannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana,sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menter
Pengadilan PA BANJARBARU Perdata Agama
Register : 09-10-2017 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 28-03-2018
Putusan PA BANJARBARU Nomor 433/Pdt.G/2017/PA.Bjb
Tanggal 6 Maret 2018 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 6
  • Fotokopi Kartu Penduduk NIK: tanggal 18 Juni2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!
Pengadilan PN REMBANG Perdata
Register : 07-12-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN REMBANG Nomor 78/Pdt.P/2020/PN Rbg
Tanggal 22 Desember 2020 — Pemohon:
NUR KHASANAH
136 — 27
  • (1)hanya dapat diberikan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat balik nama padatempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian puladidalam pasal 23 ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 tahun2002 tentang Perkapalan ( berdasar pasal 353 pada undangundang Nomor 17tahun 2008 dinyatakan masih berlaku), yang intinya menyatakan dalam GrosseAkta Pendaftaran Kapal hilang, dapat diterbitkan Grosse AktaPenggantiberdasarkan Penetapan Pengadilan, demikian pula di dalam Peraturan Menter
Pengadilan PA LAMONGAN Perdata Agama
Register : 14-09-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0387/Pdt.P/2020/PA.Lmg
Tanggal 21 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 4
  • Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 25-09-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN Pdg
Tanggal 8 Oktober 2015 — YUL HENDRA melawan Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi cq Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
232 — 76
  • Zain.Bahwa para PPNS yang melakukan Pemeriksaan BuktiPermulaan telah diangkat dan disumpah sebagai Penyidik olehMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan uraian sebagaiberikut: Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU65.AH.09.02 Tahun 2013 tanggal O6September 2013, atasnama SYAFRI; Keputusan Menter) Hukum dan HAM RI Nomor: AHU06.AH.09.02 Tahun 2013 tanggal 8 Februari 2013, atas namaTOMY TAUFIK ARIF;Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2015/PNPdg.
    Keputusan Menter) Hukum dan HAM RI Nomor: AHU14.AH.09.04 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011, atas namaYUL HENDRA; Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU06.AH.09.02 Tahun 2013 tanggal 8 Februari 2013, atas namaHANDI KUSTINO; Keputusan Menter) Hukum dan HAM RI Nomor: AHU65.AH.09.02 Tahun 2013 tanggal 06 September 2013, atasnama ABDILLAH TEGUH PERMANA;3) Bahwa para PPNS yang melakukan Penyidikan a quo telahdiangkat dan disumpah sebagai Penyidik oleh Menteri Hukum danHak Asasi Manusia, dengan
    uraian sebagai berikut: Keputusan Menter) Hukum dan HAM RI Nomor: AHU65.AH.09.02 Tahun 2013 tanggal O6September 2013, atasnama SYAFRI; Keputusan Menter) Hukum dan HAM RI Nomor: AHU06.AH.09.02 Tahun 2013 tanggal 8 Februari 2013, atas namaTOMY TAUFIK ARIF; Keputusan Menter) Hukum dan HAM RI Nomor: AHU14.AH.09.04 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011, atas namaYUL HENDRA; Keputusan Menter) Hukum dan HAM RI Nomor: AHU06.AH.09.02 Tahun 2013 tanggal 8 Februari 2013, atas namaHANDI KUSTINO; Keputusan Menteri