Pasal 71 ayat (1) Undangundang RI Nomor 10 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangUndang ;Menimbang, bahwa sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut UmumKejaksaan Negeri Labuha, tanggal 31 Mei 2018 Nomor Reg.

haruslah diperbaiki sekedar kwailifikasikesalahan terdakwa dan redaksi kalimat penjatuhan pidana percobaanterhadap terdakwa ;Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam Pengadilan TingkatPertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tetapdinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah puladibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat, Pasal 188 UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1

Pasal 71 ayat (1) Undangundang RI Nomor 10 Tahun2016 tentang Perubahan Kedua atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadiUndangUndang dan pasalpasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum yangberkaitan dengan perkara ini ;MENGADILI :e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Labuha tersebut ;e Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Labuha Nomor70

Tontang, 28 Juli 1986, agamaIslam, pekerjaan Guru Honorer di SD Tanjung Tengang,Pendidikan Strata , tempat kediaman di KabupatenMelawi sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Januari 2021telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dengan nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.P/2021/PA.Ngp dari para Pemohon;2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh Untukmencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;3.

Raymundus Undur, berkedudukan di RT 018/RW 006, KelurahanKelurahan Golodukal, Kecamatan LangkeRembong, Kabupaten Manggarai dalam hal inimemberikan kuasa kepada Fridolinus Sanir, SHadvokat pada Law Office Fridolinus Sanir, SH andpartners yang beralamat di Jalan Ruteng LiangBUA, RT.032 RW.010, Kelurahan Pau, KecamatanLangke Rembong, Kabupaten Man ggaraiberdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Januari2021, yang telah didaftarkan di kepaniteraanPengadilan negeri ruteng dengan register nomor1/KS/Pdv/2021

dan Tergugat lll atau siapapun yangmendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obieksengketa dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat; Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan; Menghukum Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Illsecara tanggungrenteng untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.3.690.000,00 (tigajuta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Membaca Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat Nomor1

/Pdt.G/2021/PN Rtg Tanggal 21 Juni 2021 dan Relaas PemberitahuanPutusan Kepada fTurut Tergugat masingmasing Nomor1/Pdt.G/2021/PN Rtg tanggal 21 Juni 2021, yang menerangkan bahwaJurusita Pengadilan Negeri Ruteng telah memberitahukan kepada TurutTerbandingl/semula TergugatIV, Turut Terbandinglll/semula TurutTergugatI dan Turut TerbandingIV/semula Turut Tergugatll tentang isiputusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor: 1/Pdt.G/2021/PN Rig.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor1/Pdt.G/2021/PN.Rtg, tanggal 17 Juni 2021.Mengadili SendiriDalam EksepsiMengabulkan eksepsi Pembanding/semula Tergugat ,ll dan Il, untukseluruhnya;Dalam Pokok Perkara1. Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnyaatau. setidaktidaknya menyatakan gugatan Terbanding/semulaPenggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);2.

,Undangundang Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, joUndangundang Nomor 49 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;MENGADILI Menyatakan permohonan banding dari ParaPembanding/semulaTergugat I, Il dan Ill secara formal dapatditerima; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor1/Pdt.G/2021/PN Rtg, tanggal 17Juni 2021 yang dimohonkanbanding tersebut ; Menghukum Para Pembanding/semulaTergugat

Subang, Pekerjaan: Pekerja Pabrik,selanjutnya disebut TERGUGAT II;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN.Sng tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan HakimTunggal yang memeriksa perkara ini dan telah membaca berkas perkaraserta Semua Surat terlampir;Telah membaca surat Gugatan Sederhana yang diajukan Pengugattentang ingkar janji/wanprestasi, yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanHalaman 2 dari 5 Penetapan No.1 /Pdt.G.S/2019/PN.SngNegeri

Subang tanggal 4 April 2019 dalam register perkara Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN.Sng;Telah membaca Berita Acara Sidang Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN.Sngtanggal 30 April 2019;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan baik PihakPenggugat dan Pihak Tergugat telah mengakui bahwa Pihak Tergugat telahmelakukan pelunasan pembayaran hutang sebesar Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah) kepada Pihak Penggugat pada hari Senin tanggal 29 April2019;Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 30April

putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagianyang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang diwakilikuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, makaupaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,Hal .6 dari 11 hal.

Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak adakomunikasi dan Penggugat serta keluarga Penggugat telah berusahamencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (b) dan (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (6b) dan (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir

isinyasebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yangtermuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkandari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang diwakilikuasanya yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, makaupaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugattidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidakternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak

Put.No.1075/Pdt.G/2019/PA.Sr.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undangundang Nomor1 Tahun 1974, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Menimbang, bahwa perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untukhidup bersama sebagai Suami isteri, akan tetapi

SontongRT.00O9 RW. 010 Kelurahan = Panjunan KecamatanLemahwungkuk Kota Cirebon, sebagai Termohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksiTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Cerai Talaknyatertanggal 09 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cirebon Nomor: 0109/Pdt.G/2016/PA.CN mengemukakan halhalsebagai berikut :Halaman 1 dari 13 halamanPutusan Nomor1

diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukanfaktafakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut: Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yangsah sejak tanggal 05 Desember 2010 sampai sekarang dan belum pernahbercerai; Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon namun belumdikaruniai anak ; Bahwa sejak 12 Desember 2013 antara Pemohon dengan Termohonsering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yangdisebabkan antara lain :Halaman 9 dari 13 halamanPutusan Nomor1

oleh karena itupenyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firmanAllah SWT. dalam AlQur'an Surat Al Bagarah ayat 227 yang berbuny) :erle grow alll yls GM bl ess lsArtinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak makasesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahul Menimbang, berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dantidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undangundang Nomor1

seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon danTermohon datang menghadap di persidangan dan Pemohon denganTermohon menyatakan membenarkan identitas yang tertulis dalam suratpermohonannya dan Pemohon tetap ingin meneruskan permohonannya ;Bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian secaralangsung namun tidak berhasil, Pemohon dan Termohon tidak sanggupmengembalikan keutuhan rumah tangganya dan untuk memaksimalkanupaya perdamaian dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor1

Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi HukumIslam jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,sehingga Pemohon sebagai suami mempunyai hak untuk mengajukanpermohonan talak terhadap Termohon ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, danPERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon dan Termohon telah diupayakanperdamaian lewat mediasi oleh Hakim mediator Pengadilan AgamaSurakarta Drs. Jayin, SH.

;Menimbang, bahwa fakta tersebut menjadi fakta hukum yang tetapberdasarkan pengakuan Pemohon dan kesepakatan yang menjadi hakTermohon dan kewajiban Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 1338KUH Perdata yang harus ditepati dan akan di cantumkan dalam amarputusan sesuai dengan ketentuan pasal 41 Undang Undang Nomor1 Tahun1979 jo pasal 149 Kompilasi hukum Islam Pengadilan secara ex oficio dapatmenetapkan kewajiban suami yang akan menceraikan istri ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antaraPemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali,bahkan sejak setahun terakhir antara Pemohon dan Termohon telahberpisah dan tidak ada komunikasi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidakbisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danranmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesual ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Tergugat tidak pernah datang menghadap' danpula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanyauntuk menghadap, meskipun telah dipanggil denganresmi dan patut melalui bantuan Pengadilan AgamaBima, sebagaimana berita acara panggilan Nomor2/Pdt.G/2011/PA Wegp tanggal 10 Februari 2011, 09Maret 2011 dan tanggal O04 Mei 2011, padahal tidakternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebutdisebabkan suatu halangan yang sah.Bahwa upaya mediasi antara Penggugat danTergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Perma Nomor1

maksudPasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan PemerintahanNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a) dan (f)Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telahcukup beralasan untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa menurut' pendapat ahli fiqhiyang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz Xhalaman 164 yang majelis mengambil alih sebagaipendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;Artinya: Memutuskan perkara terhadap' Tergugatyang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang undang Nomor1

Maksudpasal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Inpres Nomor1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa perkawinanbertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tanggayang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta sejalanpula dengan maksud perkawinan sebagaimana yangtertera dalam al Quran, surat al Ruum ayat 21yang berbunyi sebagaiberikut 9 : 6iBur y34lmiGtl#ua +br& tn=yf /43s9 OliBONAa3AiayRr& %2urelr& (#pqaZa3ditFlj9 $ygels9l)M@yyur Na6uZ+0t/ ZoTuqB 2YpyJmulur 4 bi) Didy7192s0 ;MtlUy 5Qqs)Ij9 tbrad@3xytGtl CEEEArtinya

bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Pemohon danTermohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri selama proses persidangan sesuaiketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) UndangUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi juga tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaiMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terusmenerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali,Hal.9 dari 12 hal.Put.No: 0166/Pdt.G/2019/PA.Mnbahkan sejak bulan 6 (enam) bulan terakhir antara Pemohon danTermohon telah berpisah dan tidak ada komunikasi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidakbisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah denganHal.10 dari 12 hal.Put.No: 0166/Pdt.G

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan dipandang telah terpenuhi;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1)dan (4) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupaya mendamaikanPemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1

berdasarkan bukti P., yang berupa akta otentik telahmemenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan maksudPasal 285 R.Bg., yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna danmengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masihterikat dalam pernikahan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalahpihak yang berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1

telahterjadi perselisinan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telahberpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan tidak pernahbersama lagi (scheiding van tafel en bed), pihak keluarga sudah berusahamendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan keadaan rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage) dan sulit untukdirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tanggayang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Termohontelah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi Termohon ataukuasanya tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidakdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harusdinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diterima tanpahadirnya Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya tidakpernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yangdikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1

retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbuktiantara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang sudah tidakada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan selama 1 tahun antaraPemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak salingmengunjungi;Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yangdemikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudahtidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah danrahmah, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor1

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telahterbukti oleh karenanya berdasar ketentuan Pasal 125 HIR permohonanPemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasisebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 28/TUADAAG/X/2002, tanggal 22 Oktober2002 dihubungkan dengan kewajiban

No. 0369/Padt.P/2016/PA.BdwSalak RT.04 RW. 02 Desa Sumber Salak Kecamatan Curahdami KabupatenBondowoso telah memenuhi Syaratsyarat perkawinan yang ditentukan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 serta rukun dan syarat perkawinan yang ditentukanKompilasi Hukum Islam pasal 14 s/d 38.

Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelismenyatakan keabsahan pernikahan Pemohon dan Pemohon Il karena telahdilakukan menurut hukum agamanya, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan;Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mendapatkan kepastianhukum bagi pernikahan Pemohon dan Pemohon II setelah pernikahan yangdilangsungkan tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agamasetempat, sehingga Pemohon dan Pemohon Il tidak memiliki bukti adanyapernikahan

No. 0369/Pdt.P/2016/PA.BdwMenimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusanUndangundang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undangudang Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 Jo.

Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensidan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di mukasidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Maret 2019telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 128/Pdt.G/2019/MS.Tkn,tanggal 14 Maret 2019, dengan dalildalil pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 1 dari 13 putusan Nomor1

Pasal 39 ayat (1) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapitidak berhasil.

talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (Satu) bain sughra ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepadaPenggugat untuk membayarnya yang jumlahnya sebagaimana termaktub padaamar putusan ini;Mengingat dan memperhatikan dalildalil hukum Syara dan ketentuanperundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;MENGADILIHalaman 11 dari 13 putusan Nomor1

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha ara Bandung Nomor1/G/2017/PTUNBdg., tanggal 15 Mei3. Berkas perkara tersebut dan su at lainnya yang berhubunganDUDUK SENGKETAmenerima keadaankeadaan mengenaiamarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILIMenyatakan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat IlIntervensi tidak diterima ; ""DALAM POKOK PERKARA ; 2202 2022 nno nnn1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.

Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 2.235.000.00dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ; 49409 on o nneBahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Ne Bandung Nomor1/G/2017/PTUNBdg. diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada tanggal 15 Mei 2017 dengan dihadiri, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding, Kuasa Hukum Tergug banding dan Kuasa HukumTergugat Il Intervensi/Pembanding Bonen ec cece cece ccc ccctencne ce ccececenteneneeeeeeBahwa Tergugat

Tingkat Atas,tempat kediaman di Ayah Tiri (a.N Bapak Ilun Irsya) Di JalanBinong Jati No.12, Rt.002 Rw.007, Kelurahan Binong, KecamatanBatununggal, Kota Bandung, Jawa Barat sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 27 Desember2018 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor1

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor1/Pdt.G/2019/PA.Badg dari Penggugat;2. Menyatakan perkara Nomor 1/Pdt.G/2019/PA.Badg selesai karena dicabut;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 241000( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kamioleh kami Dra. Hj.

sebagai Terlawan;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yangbersangkutan;Telah mendengar keterangan Pelawan;Telah mendengar Keterangan Terlawan;Telah memeriksa dan meneliti bukti bukti Pelawan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pelawan melalui kuasanya mengajukanperlawanan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 10Mei 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Kabanjahe tanggal 10 Mei 2011, perlawanan ataspenetapan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor1

Maimuddin, Hakim Pengadilan AgamaKabanjahe akan tetapi berdasarkan pemberitahuan mediatortersebut upaya Mediasi telah gagal mencapai kesepakatandamai;Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah bahwaPelawan mohon agar istbat nikah yang telah ditetapkanoleh Pengadilan agama Kabanjahe antara yah kandungPelawan bernama Soeharto bin Soepono dengan Terlawan ibukandung Terlawan bernama Salibah Tarigan binti MulsapTarigan yang ditetapkan berdasarkan penetapan Nomor1/Pdt.P/2011/PAKbj tanggal 17 Februari 2011

pelaksanaan hukum agama, sehingga dalam acarapernikahan selalu melibatkan pihak keluarga;Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkanpengakuan dan pernyataan Terlawan yang dikaitkan denganbukti P.12.1, P.12.2, P.12.3 dan P.12.4 serta keterangantiga orang saksi Pelawan majelis berkesimpulan bahwa,meskipun tidak ada keputusan' pengadilan lain tentangkesaksian para saksi dalam perkara isbat nikah diPengadilan Agama Kabanjahe, permohonan isbat nikahsebagaimana penetapan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor1

Salibah Tarigan SalibahTarigan binti Muslap Tarigan dengan Soeharto bin ImamSoepono;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa dalilperlawanan Pelawan dinyatakan telah terbukti dankarenanya Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar dankarenanya perlawanan Pelawan dikabulkan dengan menyatakanPenetapan istbat nikah Nomor 1/Pdt. /2011/PAKbj tanggal17 Pebruari 2011 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum18mengikat ;Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Nomor1

/Pdt.P/2011/PA Kbj tanggal 17 = Pebruari 2011 telahdinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat maka Kutipan Akta Nikah No. 32/02/111/2011tanggal 14 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kabanjahe, sebagai akibat adanyaPenetapan a quo harus pula dinyatakan tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa oleh karena permohonanPemohon/Terlawan sebagaimana Penetapan Nomor1/Pdt.P/2011/PA Kbj tanggal 17 ~Pebruari 2011 ~=telahdinyatakan batal maka petitum

eneMenimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimanadimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon supayabersabar untuk damai hidup rukun lagi dengan Termohon, demikian pula pihak keluargaatau orang dekat Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1

Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraianharus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaisuamiistri ; == === nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo.

(Al Asybah wanNadhoir : 62)Menimbang, bahwa petimbanganpertimbangan tersebut di atas, pokokpermohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f ) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.