Ditemukan 368 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-08-2019 — Putus : 13-01-2020 — Upload : 24-01-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 26/G/2019/PTUN.PLG
Tanggal 13 Januari 2020 — Penggugat:
TIARMA PASARIBU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
H. PELLY YUSUF.
18555
  • Setempat tanggal 4 November 2019) tidak masuk dalam lokasitanah yang diukur Saat itu; 00n enon nn nn nn nn nn nn noneBahwa Saksi tidak mengetahul jika di sebagian tanah Tergugat II Intervensitersebut telah terbit sertipikat lain atas nama Penggugat; Bahwa Saksi tidak mengetahui riwayat kepemilikan tanah Tergugat IIIntervensi tersebut, Saksi mengetahui dari keterangan Ketua R.T bahwa tanahyang akan diukur tersebut dulunya milik Aminullan Asaari yang dijualnyakepada Tergugat II Intervensi; 2ennonn nc nc nonen
Register : 21-06-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2016/PN Smr
Tanggal 22 Nopember 2016 — Penuntut Umum:
AGUS SUNARYO, SH. MH.
Terdakwa:
ARBAIN BIN ALM. SUMPUNG
12121
  • SALMAN;nonen= Menimbang, bahwa dalam Perkara ini, telah nyata tindak pidana yangdidakwakan dilakukan bersamasama dengan Saksi ARFIAN SALMAN, SE Bin H.SALMAN, sehingga telah terbukti merupakan delik penyertaan.
Register : 27-11-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 16 April 2019 — Penuntut Umum:
RUSLI USMAN, S,H,
Terdakwa:
H. JUNIANSYAH, SE Als JUNI Bin H. ABD. TALIB
16244
  • berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39Tahun 2007.Akan tetapi Bendahara Penerima atas persetujuan Kepala KPPN jugadapat membuka rekening (rekening khusus); Bahwa untuk pelayanan di Pelabuhan, sifatnya harus transparan yaitudengan adanya SOP terhadap pelayanan tersebut dan harus bisadiketahui oleh umum;Atas keterangan Ahli, Terdakwa menanggapi, bahwa semua prosedurpembayaran PNBP tersebut tidak ada kaitan atau hubungan dengan tugasTerdakwa selaku Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP);nonen
    bersifat alternatif sehingga jika salahsatu elemen telah terbukti, maka unsur inipun telah terpenuhi;wonea= Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalahmencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam artimateriil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturanperundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercelakarena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma norma kehidupansosialdalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;nonen
    Moeljatno, SH, pasal55 ayat (1) ke1 KUHP menyebutkan, dipidana sebagai pembuat (dader)sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukandan yang turut serta melakukan perbuatan;nonen= Menimbang, bahwa mengenai katakata mereka yang melakukan, yangmenyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersifatalternatif; Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang ada kaitannya ataurelevansinya dengan perkara ini adalah yang melakukan dan yang turut sertamelakukan;weceee
Register : 10-05-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN GARUT Nomor 12/PDT.G/2013/PN.GRT
Tanggal 17 Oktober 2013 —
470608
  • Rt01/01 Gunamekar 1628/X1/2004 2,000,000 20.4 2,244,000 4,244,000535 Noneng/Enok Cibayongbong Gunamekar 1801/XII/2004 5,000,000 20.4 5,610,000 10,610,000536 Enok/Noneng Cibayongbong Gunamekar 1801/XII/2004 6,000,000 20.4 6,732,000 12,732,000537 Enok Cibayongbong Gunamekar 028 1/11/2006 2,000,000 20.4 2,244,000 4,244,000538 Noneng Suryani Cibayongbong Gunamekar 0815/V/2005 2,000,000 20.4 2,244,000 4,244,000539 Noneng/NanaR Cibayongbong Gunamekar 0830/V/2005 5,000,000 20.4 5,610,000 10,610,000540 Nonen
Register : 07-09-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 28/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
ELVIANDRI
Tergugat:
BUPATI KERINCI
319366
  • menerbitkan objek sengketaa quo sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (5) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa junctis Pasal 41 ayat (5) huruf c dan Pasal 46Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan PelaksanaanUndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Pasal 44 ayat (3)Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 TentangPemilihan Kepala Desa;2 nonen
Putus : 23-08-2011 — Upload : 22-06-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 784/ Pid.B /2011/PN.Jr
Tanggal 23 Agustus 2011 — MATRASU al P. DEFI
9310
  • MAT DATUK,, tersebutterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : PENCURIANDALAM KEADAAN MEMEBERATKAN ; 727 22222 nonen nen en ennae Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjaraselama: 5 (lima) bulan; e Memerintahkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya darilamanya pidana yang dijatuhkantersebut; Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;e Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL ;e Membebankan biaya dalam perkara
Register : 17-12-2020 — Putus : 02-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tte
Tanggal 2 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.NOVANTORO CATUR PRABOWO, SH
2.DERI FUAD RACHMAN. SH
3.GALIH MARTINO DWI C, SH
4.AFAN BENI ARSENO, SH
Terdakwa:
SEFIYANTO TANGONO
11454
  • Halmahera Barat Nomor700.04.X1/122/IT.K/2020 tanggal 25 November 2020.nonen= Bahwa Perbuatan Terdakwa SEFIYANTO TANGONO sebagaimana diaturdan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf bUndangundang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undangundang RI No. 31 Tahun 1999.
Register : 16-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.FAJAR HIDAYAT, SH
2.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
3.SUGANDY PUTRA MOKOAGOW, SH
4.M. ASYHARI WAISALE, SH
5.JUNAEDY. SH
6.RAHMAN SANDY ELA SABTU, SH
Terdakwa:
Hi. USMAN Hi. DJAFAR
154236
  • KARABALA PRATAMAsecara melawan hukum yang mengatur dirinya selaku Pejabat Pembuat Komitmendan Kontraktor Pelaksana pada Pembangunan Gedung Kantor KementerianAgama Kota Ternate Tahap Tahun 2014 sehingga merugikan keuangan Negaraatau perekonomian Negara dalam hal ini Pemerintah / Kantor Kementerian AgamaKota Ternate sebesar Rp.324.361.296, (tiga ratus dua puluh empat juta tigaratus enam puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh enam).nonen= Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2