Unsur Psikotropika Golongan 1;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undangundang No. 5 Tahun1997 tentang Psikotropoka yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat, baik19.alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruhselektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan pembahan khas pada aktivitasmental dan perilaku.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) UndangundangNo. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, membagi psikotopika menjadi

Bahwa terhadap tidak dibayamya pekerjan pembangunan JembatanBlanak Kota Tegal tahun anggaran 2016 tersebut, TERGUGAT danTERGUGAT II pernah menyatakan bahwa paket pekerjaan pembangunanJembatan Blanak Kota Tegal akan dibayar oleh Pemerintah Kota Tegalsetelah adanya Pembahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) Pemerintah Kota Tegal Tahun Anggaran 2017.Bahwa meskipun TERGUGAT dan TERGUGAT II seringkali mengatakankepada PENGGUGAT bahwa kewajiban membayar tersebut tetap menjaditanggung jawab

SK PAC (Surat Keputusan Pimpinan Anak Cabang) Sukmajayadilakukan pembekuan karena menyalahi Anggran Dasar UndangUndangRumah Tangga pasal 18 poin ke 4, bahkan SK (Surat Keputusan) itusudah tidak sesuai dan tidak sama dengan nomor, karena di PemudaPancasila tidak tercatat anggota atas nama Trisno NKP;Bahwa Surat Keputusan tersebuttercatat atas nama Nanang Permana;Bahwa terhadap pembekuan yang dilakukan tersebut telah tilakukansomasi akan tetapi tetap tidak ada perubahan SK (surat Keputusan);Bahwa pembahan

antara Tamin Sukariana (Penggugat) dengan Tergugat Il(Hokiarto), yang intinya menyatakan modal/saham atas nama TaminSukariana (Penggugat) bukanlah miliknya tapi miiik Hokiarto (Tergugat Il).Akta ini merupakan bukti bahwa Penggugat sama sekali tidak mempunyaisaham atau modal pada Firma Hobros, Penggugat hanyalah seorangpekerja pada Tergugat Il atau setidaknya membuktikan hal yang samadengan kepemilikan obyek sengketa.Bahwa selanjutnya, dengan Akta No. 15, tentang Pemasukan danPengeluaran Pesero serta Pembahan

sebesar Rp.1,2 Milyar;Bahwa yang saksi ketahui benar dokumen tersebut merupakanrancangan PPASP untuk APBDP T.A. 2015 namun mengenai adanyaperbedaan antara usulan secara tertulis penambahan anggaran padabagian Pemerintahan sebesar Rp.1,2 Milyar menegani usulanpenambahan anggaran sebesar Rp.3,5 M itu kemungkinan usulanBagian Pemerintahan pada saat Rapat dengan Komisi 1 DPRDKabupaten Kepahiang;Bahwa diperlihatkan kepada saksi Video Rekaman Rapat Banggar danTAPD tanggal 02 September 2015 dengan agenda Pembahan

Nomor : 8/Pid.SusTPK/2021/PN.BGL Halaman 99 Bahwa benar dokumen diperlihatkan tersebut merupakan rancanganPPASP untuk APBDP T.A. 2015 namun mengenai adanya perbedaanantara usulan secara tertulis penambahan anggaran pada bagianPemerintahan sebesar Rp.1,2 Milyar menegani usulan penambahananggaran sebesar Rp.3,5 M itu. kemungkinan usulan BagianPemerintahan pada saat Rapat dengan Komisi 1 DPRD KabupatenKepahiang; Bahwa terhadap vidio Rekaman Rapat Banggar dan TAPD tanggal 02September 2015 dengan agenda Pembahan

AHMAD RIZAL agar dilakukan pembelian lahan KantorCamat tebat Karai dengan menggunakan anggaran pada bagianPemerintahan Setdakab Kepahiang;Bahwa benar video tersebut merupakan video rekaman rapat Banggardengan TAPD pembahan KUAP dan PPASP untuk APBDP T.A. 2015,dalam video tersebut sdra AHMAD RIZAL menyampaikan bahwa perludilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakanLahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalahlahan milik Pemda Provinsi Bengkulu dan benar kemudian

AHMAD RIZAL agar dilakukan pembelianlahan Kantor Camat tebat Karai dengan menggunakan anggaran padabagian Pemerintahan Setdakab Kepahiang;Putusan Nomor : 8/Pid.SusTPK/2021/PN.BGL Halaman 105 Bahwa benar video tersebut merupakan video rekaman rapat Banggardengan TAPD pembahan KUAP dan PPASP untuk APBDP T.A. 2015dalam video tersebut sdra AHMAD RIZAL menyampaikan bahwa perludilakukan pemindahan lahan Kantor Camat Tebat Karai dikarenakanLahan Kantor Camat yang lama di Desa Penanjung Panjang adalahlanhan

;d. mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jikaPelaku Usaha Jasa Keuangan menyatakan bahwahilangnyakegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen,bukan merupakan tanggung jawab Pelaku Usaha Jasa Keuangan;e. memberi halt kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan untukmengurangi kegunaan produk dan/atau layanan ataumengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyekperjanjian produk dan layanan;f. menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru,tambahan, lanjutan dan/atau pembahan

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, khususnyaDakwaan Pertama melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf a UU No.1 0 Tahun1998 tentang pembahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentangPerbankanjo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana maupun DakwaanKedua Pasal 264 ayat (2) jo.

produktersebut adalah produk Badan Tata Usaha Negara sehingga untuk menyatakansah tidaknya kedua surat tersebut adalah merupakan kewenangan PengadilanTata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 9Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004Tentang Pembahan

diajukandaiam sesi gugatan tersendiri;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 Ayat (1) UndangUndang Nomor 7tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 intinyamenyatakan, datam soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan hartabersama suami istri dapat diajukan bersamasama dengan gugatan Cerai ataupunsesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;Mengacu kepada ketentuan dan arahan Ketua Majelis Hakim tersebut, kamiPenasthat Hukum Penggugat menyampaikan pembahan

., Notaris di Jakarta, Akta tentangPernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT JakartaManajemen Estatindo berubah nama menjadi PT Jakarta UtilitasPropertindo, yang pembahan nama badan hukumnya telahmendapatkan persetujuan dan pengesahan Menteri Hukum dan HAMberdasarkan SK Menkum HAM No.

Putusan No. 25/G/2020/PTUN.JPRangka 5 s/d Posita angka 73 terkait penerbitan objek sengketa a quo.Penerbitan objek sengketa adalah sah berdasarkan ketentuanperaturan perundangundangan sepanjang belum ada Pembahan,Pencabutan oleh Pejabat yang berwenang yang mengeluarkan objeksengketa atau berdasarkan putusan pengadilan; Objek sengketa a quo hanya dapat dilakukan perubahan apabilasesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Pasal 63 ayat (1)Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan

Adapun penyebab keterlambatan adalah sebagaiberikut:1) Bahan/material yang dibutuhkan untuk PekerjaanLandscape maupun untuk Pekerjaan Interior terlambatsampai dilapangan tidak segera dilaksanakan.2) Keterlambatan pembahan jumlah tenaga kerja yangsesuai dengan kondisi pekerjaan dilapangan tidak segeradilaksanakan.3) Untuk Pekerja Interior Hotel jumlah tenaga kerja 18 orang,diharapkan 2 orang mengerjakan 1 kamar dalam satu hariditambah tenaga kerja 10 orang untuk mengerjakan Lobbydan Recepsionis, Dapur

Adapun penyebab keterlambatan adalah sebagaiberikut:1)2)3)4)))6)7)8)Bahan/material yang dibutuhkan untuk PekerjaanLandscape maupun untuk Pekerjaan Interior terlambatsampai dilapangan tidak segera dilaksanakan.Keterlambatan pembahan jumlah tenaga kerja yangsesuai dengan kondisi pekerjaan dilapangan tidak segeradilaksanakan.Untuk Pekerja Interior Hotel jumlah tenaga kerja 18 orang,diharapkan 2 orang mengerjakan 1 kamar dalam satu hariditambah tenaga kerja 10 orang untuk mengerjakan Lobbydan Recepsionis

Pembahan anggaran dasar kedua dalam rangka penyesuaiandengan UndangUndang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatasdan pembahan susunan pengurus, sesuai Akta No : 28 tanggal 23Oktober Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Notaris R. SABARPARTAKOESOEMA, SH, MH, antara lain menyatakan susunan pengurusPT. Mumi Jaya Sempuma, sebagai berikut :1. Direktur Utama : WAWAN SETIAWAN dan pemegang 35 %saham.2. Direktur : OESMAN SETIAWAN dan pemegang 5 % saham.3.

danJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan WakilGubemur Provinsi Papua Tahun 2018, Tanggal 6 Desember2017Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor15/PL.03.1/91/Kpt/PROV/I/2018 Tentang Pernbahan KeduaAtas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 Tentang Tahapan, Program danJadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan WakilGubemur Provinsi Papua Tahun 2018, Tanggal 18 Januari2018Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor26/PL.03.1/91/Kpt/PROV/II/2018 Tentang Pembahan

Bahwa pembahan Buku C. 1266 atas nama Marsiyahmenjadi Buku C.606 atas nama Rd. Ahmad Prawirosupradja tersebut tidakada dasar peralihan/ hukumnya;. Bahwa harta peninggalan almarhumah Marsiyah dengan almarhum Aliudinsekarang ini khususnya adalah bidang tanah Buku C.1266, Persil 62. D.IV,dengan luas 6.100 m?, yang telah berubah menjadi Buku C.606, Persil40/62. d.Il, Luas 5.900 m?, atas nama Rd.

P 2 Foto copy pembahan perjanjian kredit antara PT. BCA.. tok dan IrwanMarloanto no. 015/ppk/KPG/02/2012 (asli di Tergugat);3. P 3 Foto copy pemberitahuan penyelesaian kredit no. 47G/KPG/2012 (aslipada tergugat)4. P. 4 Foto copy pengumuman lelang kedua eksekusi Hak Tanggungan ( aslipada Tergugat);5. P. 5 Foto copy perjanjian kredit;6. P. 6 Foto copy total pinjaman dan biaya Debitur atas nama IrwanMarloanto;7.

terhadap harta kekayaanyang pemiliknya dinyatakan tidak hadir (boedel afwezig) berpedoman padaketentuan Pasal 464 KUH Perdata juncto Pasal 2 Tentang Permohonan IzinPelaksanaan Penjualan Harta Kekayaan Yang Pemiliknya Dinyatakan TidakHadir Dan Harta Peninggalan Yang Tidak Terurus Yang Berada DalamPengurusan Dan Pengawasan Balai Harta Peninggalan sebagaimana telahdiubah dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi ManusiaHalaman 33 Putusan Nomor 299/Pdt.G/2019/PN SBYNomor 27 tahun 2013 Tentang Pembahan

Indotruba Tengah dalamAkta ITH No. 48 tersebut sesuai dengan persyaratan perubahan Anggaran Dasardalam rangka penyesuaian dengan UndangUndang PT berdasarkan ketentuanayat (4) Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor: M01HT.0110 TAHUN 2007 tentang Tata Cara PengajuanPermohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Pembahan AnggaranDasar, Penyampaian Pemberitahuan Pembahan Anggaran Dasar dan PerubahanDataPerseroan; 3 Bahwa susunan pemegang saham PT.

Mulia Agro Persada dilakukan terlebih dahulu (pada tanggal15 September 2008), baru 2 hari kemudian (yakni 17 September 2008), YKEPmenyampaikan surat penawaran kepada Turut Tergugat 111 dan Turut Tergugat8 Bahwa yang dijadikan dasar untuk pemberitahuan kepada Kementerian (dahuluDepartemen) Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang kemudianKementerian (dahulu Departemen) Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesiamengeluarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Pembahan Data Perseroan PT.INDOTRUBA

Umar Farugq (fotokopi sesuai dengan aslinya); : Peta bidang tanah atas nama Doktorandus Haji Umar Faruq atasTanah Terletak Di Kelurahan Sukajaya Kecamatan sukarami KotaPalembang (fotokopi sesuai dengan aslinya ); T8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 23 Tahun 1988tentang Pembahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Hal 25 dari 57 hal.

PENGGUGATtanpa berdasar uraian yang jelas hanya menuntut objek tanah terlepasdari sebagian tanah yang terkena proyek jalan tol SoloKertosono.Berdasarkan uraian tersebut terbukti banwa objek tanah yang menjadiobjek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini tidak jelas/kabur,sehingga gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verkiard) ;Tidak disebutkannya letak tanah ;Bahwa dalam gugatan semula PENGGUGAT justru menyebutkan letaktanah SHM No. 397/Kemiri, namun dalam pembahan