denganperkara ini; === === === 9+ ==Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan memeriksa bukti suratyang diajukan ke persidangan; 0n2 von one non noe nen noe nen neMenimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 1Halaman 1 dari 26 halamanPutusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN MadMaret 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiunregister Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Mad tanggal 1 Maret 2017, telah mengajukanpermohonan praperadilan dengan alasanalasan sebagai berikut: Sah

atau tidaknya penetapan tersangka atas nama H.

Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti; SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA H.MUHAMMAD NURDIN BIN H. MUH.

Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama 1. PARuJI Bin(Alm) SIRAN, 2. SULARTO Bin (alm) PARMAN, 3. UNTUNG Bin(Alm) SIRAN;ll. Sah atau tidaknya penangkapan terhadap 1. PARJI Bin (Alm)SIRAN, 2. SULARTO Bin (alm) PARMAN, 3. UNTUNG Bin (Alm)SIRAN, pada tanggal 7 Mei 2016;Ill. Sah atau tidaknya penahanan terhadap 1. PARJI Bin (Alm) SIRAN,2. SULARTO Bin (alm) PARMAN, 3. UNTUNG Bin (Alm) SIRAN;,berdasarkan Laporan Polisi No.

LP/B/05/V/2016/RES WI/Sek.Kismantoro, tanggal 6 Mei 2016;SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA 1.PARJI BIN (ALM) SIRAN, 2. SULARTO BIN (ALM) PARMAN, 3. UNTUNGBIN (ALM) SIRAN;1.

Administrasi Umum & Personalia(NI PUTU DHARMAWATI, SH) dan dalam proses penyelidikan punTermohon tidak pernah menanyakan materi perkara tersebut kepadaPemohon termasuk melakukan konfrontir terhadap saksisaksi yang telahmemberikan keterangan palsu atau tidak benar tersebut;Bahwa Pemohon beranggapan Termohon telah menetapkan Pemohonsebagai Tersangka dengan sewenangwenang (Abuse Of Authority/AbuseOf Power) sehingga penyidikan tersebut Cacat Hukum dan HarusDinyatakan Tidak Sah;DASAR HUKUM DAN ANALISA HUKUM SAH

ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA GEDE T.BAKTIYASA, SH 15.16.Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.: 21/PUUXII/2014, dan Ketentuan dalam Pasal 77 huruf a UndangUndangNo. 8 Tahun 1981, terang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana(KUHAP) telah diperluas sehingga kewenangan Praperadilan bukan hanyauntuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamundangundang tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian

pada tingkat penyidikan atau penuntutan; Hal 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2016/PN AmpDengan bertitik tolak pada ketentuan mengenai Pra Peradilan dalam KitabUndangundang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut, jelas bahwapengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan PraPeradilan yang diajukan Pemohon.Akan tetapi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia No. 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015, yang telah memperluasranah Pra Peradilan termasuk dalam sah

atau tidaknya Penetapan Tersangka,penggeledahan dan penyitaan, maka khusus mengenai permohonan PraPeradilan untuk menguji sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadapPemohon, kami Termohon akan menanggapi dalildalil yang dikemukakanPemohon, sedangkan terhadap permohonan Pra Peradilan selebinnya tidakakan Termohon tanggapi karena tidak masuk dalam ranah pemeriksaan PraPeradilan.Bahwa Termohon Pra Peradilan selaku Lembaga Negara yang diberikewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Bahwa kemudian berkembang objek praperadilan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014 yaitumenguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan danpenggeledahan;Bahwa sebagaimana subtansi permohonan Pemohon adalah untukmenyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan

PraPeradilan Nomor 88/Pid.Pra/2020/Pn.MdnBahwa sesuai ketentuan Pasal 77 KUHAP telah mengatur secaralimitative objek praperadilan yaitu untuk memeriksa dan memutus:a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Bahwa kemudian berkembang objek praperadilan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014 yaitumenguji sah

atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan danpenggeledahan;Bahwa sebagaimana subtansi permohonan Pemohon adalah untukmenyatakan tidak sah Surat Perintah Penyidikan Nomor: SPSidik/117/X1/2020/Ditreskrimsus tanggal 10 Nopember 2020terhadap Laporan Polisi Nomor:LP/2163/XI/2020/SUMUT/DITRESKRIMSUS tanggal 09 November2020 pelapor IPDA TONNY PURBA, SH,MH sehingga memintamenghentikan penyidikan Laporan Polisi dimaksudBahwa berdasarkan ketentuan juridis tersebut diatas maka subtansipermohonan Pemohon

Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;Halaman 41 dari 48 halamanPutusan PraPeradilan Nomor 88/Pid.Pra/2020/Pn.Mdnb. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.Bahwa kemudian berkembang objek praperadilan berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUUXII/2014 yaitumenguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan danpenggeledahan;Bahwa sebagaimana subtansi

Objecto;Bahwa sesuai ketentuan Pasal 77 KUHAP telah mengatur secara limitatif objekpraperadilan yaitu untuk memeriksa dan memutus:Halaman 22 dari 32Putusan Nomor 87/Pid.Pra/2020/PN Mdn1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentianpenyidikan atau penghentian penuntutan;2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.wonn Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUUXII/2014 yaitu menguji sah

atau tidaknya penetapan tersangka,penyitaan dan penggeledahan, dan selanjutnya berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor: 9/PUUXVII/2019 yang secara tegasmemutuskan bahwa penghentian penyelidikan bukan objek praperadilan,dengan pertimbangan bahwa pada tahap penyelidikan masih mencari danmenemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, belum ada dilakukanupaya paksa yang berimplikasi pada perampasan kemerdekaan orang danbarang/benda;nonn Bahwa subtansi permohonan PEMOHON adalah untuk menyatakan

untukmemeriksa dan memutus Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77KUHAP tidak terbatas pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian danatau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan padatingkat penyidikan atau penuntutan yang dilaksanakan dalam Praperadilan,maka dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014tanggal 28 April 2015, telah diperluas kewenangan tersebut yang berkenaandengan sah

atau tidaknya penetapan tersangka;Menimbang, bahwa berdasarkan wewenang Pra Peradilansebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim Pra Peradilan hanya akanmempertimbangkan dalildalil Permohonan Pemohon maupun JawabanTermohon sepanjang masih ada relevansinya dengan Pra Peradilan;Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonanPEMOHON dan jawaban TERMOHON serta suratsurat bukti yang diajukan kepersidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa pada pokoknya

Ganti Kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014 tanggal 28 April 2015 kemudian objek praperadilan diperluas untukmenguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, penyitaan danpenggeledahan;Menimbang, bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan dimaksudkansebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji kKeabsahanpenggunaan wewenang Penyidik maupun

Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama HENDRA SAPUTRA BinAHAD HASIBUAN;ll. Sah atau tidaknya penangkapan terhadap HENDRA SAPUTRA Bin AHADHASIBUAN berdasarkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor :SpKap/41/1X/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016;lll. Sah atau tidaknya penahanan terhadap HENDRA SAPUTRA Bin AHADHASIBUAN berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN NomorSp.Han/33/X/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016;I.

SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA HENDRASAPUTRA Bin AHAD HASIBUAN :1.

Memerintahkan agar TERMOHON dihadirkan sebagai pesakitan dalampersidangan aquo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan : Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama HENDRA SAPUTRA BinAHAD HASIBUAN; Sah atau tidaknya penangkapan terhadap HENDRA SAPUTRA Bin AHADHASIBUAN berdasarkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor :SpKap/41/1X/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016; Sah atau tidaknya penahanan terhadap HENDRA SAPUTRA Bin AHADHASIBUAN berdasarkan SURAT PERINTAH PENAHANAN Nomor :Sp.Han/33

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan PEMOHONPrinsipal atas nama HENDRA SAPUTRA Bin AHAD HASIBUAN dalampersidangan aquo untuk didengar keterangannya sehubungan dengan : Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas nama HENDRA SAPUTRA BinAHAD HASIBUAN; Sah atau tidaknya penangkapan terhadap HENDRA SAPUTRA Bin AHADHASIBUAN berdasarkan SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Nomor :SpKap/41/1X/2016/Reskrim, tanggal 16 September 2016;13 Sah atau tidaknya penahanan terhadap HENDRA SAPUTRA Bin AHADHASIBUAN

Sp.Han/140/XV/2016/ Reskrim tanggal 22 November 2016;SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMAMUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN1.

Kota Ternateberdasarkan surat kuasa khusus yang bertindak untuk dan atas namaMUHAMMAD RAFSANJANA NURMIDIN Alias RAF yang disebut sebagaiPemohon, maka dengan ini Termohon mengajukan atau menyampaikanEksepsi dan tanggapan/ Jawaban dalam pemeriksaan Praperadilan tentangTermohon adalah Sah atau tidaknya penetapan Tersangka atas namaHalaman7dari42 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2016/PNTteMUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN, sah atau tidaknya penangkapanterhadap MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN pada tanggal 22 November2016

Sehingga pengajuan Praperadilan oleh Pemohon perihal tentangtermohon adalah Sah atau tidaknya penetapan tersangka atas namaMUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN, sah atau tidaknyapenangkapan terhadap MUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN padatanggal 22 November 2016, Sah atau tidaknya penahanan terhadapMUHAMMAD RAFSANJANI NURMIDIN berdasarkan Surat perintahPenahanan No.