Perhitungan bunga berganda menurut praktek pembentukan yangbertentangan dengan Pasal 1251 KUHPerdata; dan semestinyapenerapan azas prudential banking dalam operasional bank termasukkegiatan perkreditan senantiasa dikedepankan, hukum sematamatakualitas dengan membutuh ataupun membatasi hakhak debitur dalamhal ini Penggugat dan pembinaan mestinya yang lebih ditekankan dandilakukan oleh pihak bank guna mendorong majunya dunia usaha danlajunya sektor perekonomian masyarakat;6.

yang bersangkutan atau perjanjianlainnya yang menimbulkan utang tersebut.Menimbang, bahwa Bank dalam hal ini Bank Pembiayaan RakyatSyariah AlWashliyah dalam memberikan pembiayaan seharusnya telahmenerapkan prinsip kehatihatian sebagaimana ketentuan yang terdapat dalamPasal 35 ayat (1) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang PerbankanSyariah dan selanjutnya dalam Pasal 23 ayat (1) UndangUndang Nomor 21Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan tentang penerapan prinsipkehatihatian perbankan (prudential

banking principle) bahwa Bank Syariahdan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuancalon Nasabah Penerima.Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelumBank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah PenerimaFasilitas.

16 dari 21 Putusan Nomor 8/Pdt.G/2022/PTA.Mdntersebut dalam akad pembiayaan harus lebih besar nilainya dibanding denganyang dibiayai, oleh karena itu alasan dan dalil yang disampaikan olehTergugat/Terbanding untuk menjadikan sertifikat hak milik Nomor 1850 atasnama Sudarmi sebagai jaminan, karena jaminan dengan Sertifikat Hak MilikNomor 1959 belum cukup menjamin utang pembiayaanPenggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding tidak dapat dibenarkan,karena menyalahi prinsip kehatihatian perbankan (prudential

banking);Menimbang, bahwa dasar dari pembebanan hak tanggungan yangdilakukan oleh Tergugat adalah Surat Kuasa Membebani Hak TanggunganNomor 5, tanggal 28 Oktober 2018 untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 1959dengan luas tanah 247 M?

Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidakmemuat Secara jelas bagian dari Perbuatan Melawan Hukum mana yangdilanggar oleh Tergugat; Bahwa gugatan Penggugat Obscuur LibelBahwa dalam dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasar karenapihak Tergugat dengan dasar prinsip prudential Banking danberdasarkan kajian dan analisa pembiayaan yang berlaku sudah benarmelakukan penolakan akad pembiayaan sesuai dengan prosedur danaturan yang berlaku; Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan

Bahwadalam eksepsinya poin ke 2 (dua) Tergugat mendalilkan:dengan dasar prinsip prudential banking dan berdasarkan kajiandan analisa pembiayaan yang berlaku sudah benar melakukanpenolakan akad pembiayaan sesuai dengan prosedur dan aturanyang berlaku. Hal ini bukan merupakan ranah sebuah eksepsi,hal ini sudah masuk ke dalam pokok perkara sehingga tidak akankami tanggapi. Karena yang termasuk ke dalam ranah eksepsiadalah formulasi dan komposisi gugatan yang belum masuk kedalam pokok perkara;2.5.

Bahwarencana perubahan peruntukan yang dilakukan Penggugat tidakdapat dibenarkan dalam prinsipprinsip prudential banking karenamerupakan tindakan yang dalam praktek perbankan dikualifikasi sebagaiside streaming;10.

eksepsi pihak Tergugat yang menerangkan,gugatan Penggugat kabur karena Penggugat tidak memuat secara jelasbagian dari Perbuatan Melawan Hukum mana yang dilanggar oleh pihakTergugat, menurut pendapat Majelis Hakim, merupakan substansi pokokperkara yang sekiranya dibantah oleh pihak Tergugat, akan dibuktikan olehPenggugat di persidangan;Menimbang, bahwa begitu juga halnya, dalil eksepsi pihak Tergugatyang menerangkan, dalil gugatan Penggugat tidak berdasar, karena pihakTergugat dengan dasar prinsip prudential

banking dan berdasarkan kajianserta analisa pembiayaan yang berlaku, sudah benar melakukan penolakanakad pembiayaan, menurut pendapat Majelis Hakim, juga merupakansubstansi pokok perkara, yang sekiranya dibantah oleh pihak Tergugat, akandibuktikan oleh Penggugat di persidangan;Putusan No. 411/Pdt.G/2013/PA.Clg halaman 30 dari 43Menimbang, bahwa adapun dalil eksepsi pihak Tergugat yangmenerangkan gugatan Penggugat tidak berdasarkan Hukum, yang dalamistiah pihak Tergugat, exceptie onrechtmatig of

suratperingatan ke Ill (tiga) kepada Para Pembanding semula Penggugat danPenggugat Il, yang isinya karena Turut Terbanding semula Turut Tergugat lalaimemenuhi kewajiban dan kredit Turut Tergugat bermasalah, maka agar ParaPembanding semula Penggugat dan Penggugat II menyelesaikan seluruhtunggakan tersebut;Hal 8 Putusan perkara Nomor:561/PDT/2021/PT.DKI.Menimbang, bahwa hemat Majelis Hakim banding TindakanTerbanding semula Tergugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai melanggarprinsip kehatihatian (prudential

banking), tapi logis Terbanding semula Tergugatmenagih kepada Para Penjamin yang telah membuat akta jaminan pribadi(Personal Gurantee) terhadap utang PT.

Perhitungan bunga berganda menurut praktek pembentukan yangbertentangan dengan Pasal 1251 Kitab UndangUndang Hukum Perdatadan semestinya menerapkan azas prudential banking dalam operasionalbank termasuk kegiatan perkreditan senantiasa di kedepankan, hukumHal. 2 dari 9 hal. Put.

Bahwa dalam dalil gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak berdasarkarena pihak TERGUGAT dengan dasar prinsip prudential banking danberdasarkan kajian dan analisa kredit, dan pembinaan kredit melakukantindakan yang telah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.2.

Banking Principle) dengan tidakmengawasai kinerja dari Pegawai/Karyawannya;Bahwa Prinsip Kehatihatian Bank (Prudential Banking Principle) sangatpenting untuk diterapkan bagi suatu lembaga perbankan untuk menjalanikegiatan usaha perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana dariHalaman 27 dari 41 Hal.

Pegawai dari Termohon Kasasi yangmemalsukan tandatangan milik Pemohon Peninjauan Kembali danmenyalahgunakan aplikasi blanko aplikasi transfer, membuktikan tidakadanya sistem pengawasan yang terjadi dalam melaksanakan kegiatanperbankan, sehingga dengan mudah orangorang yang bekerja di lingkungantersebut memanfaatkan sistem pengawasan yang lemah secara leluasa;Bahwa Hal tersebut tidak dapat terjadi jika sistem yang diterapkan olehTermohon Peninjauan Kembali sesuai dengan prinsip kehatihatianBank (Prudential

Banking Principle) dalam menjalankan setiaptransaksinya, dan juga bank melakukan pengawasan dalam menjalankansistem internalnya sesuai dengan prinsip perbankan yaitu kehatihatiancermat sebagai Salah satu implementasi dari prinsip kehatihatian yaituBank harus melakukan Customer Due Diligence (CDD) berupa kegiatanidentifikasi, verifikasi, dan pemantauan untuk memastikan bahwatransaksi yang dilakukan telah sesuai dengan profil nasabah;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor3

harga pasar terhadap rumah tersebut yaitu sekitarRp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah);Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut :Primer :1.2.3.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Penggugat adalah debitur yang baik;Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan MelawanHukum dengan melakukan pemberian kredit tanopa memperhatikanprinsip unsur kehatihatian / prudential

banking princip;Menyatakan bahwa Tergugat telah salah dalam memberikan kredit;Menyatakan bahwa Penggugat harus melunasi pinjamannya sebesarRp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dalam waktu 6(enam) bulan setelah putusan ini kepada Tergugat;Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnyaditentukan kemudian;Subsidair :Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lainmohon kiranya dapat diputus yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya terkaitpemberian fasilitas kredit kepada debitur, TERGUGAT juga selaluberpedoman pada prinsip kehatihatian prudential banking) dan ketentuanhukum yang berlaku;Bahwa sebelum TERGUGAT memberikan tanggapan terhadap gugatanPENGGUGAT, terlebin dahulu TERGUGAT akan menyampaikan fakta * faktahukum sebagai berikut:a.

Nomor:218/BUN/3336/IX/2018 tertanggal 10092018 yang menjelaskan bahwa BRI telah melakukan maintenance NIK padasistem mereka sehingga tidak ada lagi kesamaan NIK antara Penggugatdan Ibu Louisa Mathilda Pongajouw ternyata nama Penggugat masihbermasalah pada data Informasi Debitur OJK;Bahwa dalam hal ini perbuatan Tergugat lalai dan mengabaikan prinsipprinsip pengelolaan bank yang mengacu pada Tata Kelola Perusahan YangBaik (Good Corporate Governance) dan Prinsip Kehatihatian Bank DalamOperasionalnya (Prudential

Banking) sehingga sangat merugikanPenggugat;Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 152/PDT/2020/PT MND23.24.25.26.27.28.29.30.Bahwa setelah Penggugat membaca dan mencermati kembali surat dariBank BRI yang menyebutkan terjadi kesalahan penginputan NIK Penggugatmenyadari bahwa isi surat tersebut mengindikasikan/terkesan bahwaPenggugat menikmati fasilitas kredit BRI sebab menerangkan kesalahanpenginputan seolah bermakna bahwa salah input tidak berarti tidakmenikmati fasilitas kredit BRI kecuali BRI

Louisa Mathilda Pongajouwadalah 7171054202620001 namun oleh Tergugat di input7171054202820001 yang adalah nomor KTP milik Penggugat sehinggamengakibatkan nama Penggugat bermasalah pada Informasi Debitur OJKyang sebelumnya di kenal dengan BI Checking;Bahwa Tergugat lalai dan mengabaikan prinsipprinsip pengelolaaan Bankyang mengacu pada Tata Kelola Perusahan Yang Baik (Good CorporateGovernance) dan Prinsip Kehatihatian Bank Dalam Operasionalnya(Prudential Banking) merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

PT.BANK LIMAN INTERNATIONAL/TERGUGAT I dengan hallhallsebagaimana azas perbankan Prudential Banking maka terkait dengantindakan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan TERGUGAT I/HENDRALIE tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, karena PARA TERGUGATtelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka yang bersangkutanTERGUGAT I/PT. BANK DINAR INDONESIA Dh. PT.

Dalammelaksanakan kegiatan usahanya terkait pemberian fasilitas kreditkepada debitur, TERGUGAT juga selalu berpedoman pada prinsipkehatihatian (prudential banking) dan ketentuan hukum yang berlaku ;4.

Dalam melaksanakan kegiatan usahaterkait pemberian fasilitas kredit kepada debitur, PENGGUGATDALAM REKONPENSI juga selalu berpedoman pada prinsipkehatihatian(prudential banking) dan ketentuan hukum yangberlakuBahwa, pemberitaan TERGUGAT DALAM REKONPENSI dalamBatak Pos Bersinar (Media Online) dan tuduhan dalam somasisomasinya kepada PENGGUGAT DALAM REKONPENSI yangpada intinya menyatakan PENGGUGAT DALAM REKONPENSItelah melakukan perbuatan Wanprestasi dan tindak pidanapenipuan dan penggelapan kepada

Tripanca Group (Debitur Tergugat I);Bahwa selain itu, Tergugat II sebagai operator lapangan yang kemudianmenyusun dan mengajukan Permohonan Sita Eksekusi tersebut untuk dan atas namaTergugat I pula telah mengabaikan prinsip kehatihatian (prudential banking principles)serta telah lalai menerapkan praktek good corporate governance pada Badan UsahaMilik Negara, karena sebelum pengajuan sama sekali tidak melakukan verifikasilapangan untuk mengetahui secara pasti agunanagunan mana yang menjadi haknyayang

Dan kegoncangan initidak hanya terdapat apabila peraturanperaturan hukum dalam suatu masyarakatdilanggar (langsung), melainkan juga apabila peraturanperaturan kesusilaan,keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung);"Tindakan Tergugat I dan Tergugat IJ dengan mengajukan Permohonan SitaEksekusi tersebut selain telah melanggar hukumhukum yang berlaku juga telahmelanggar prinsip kehatihatian (prudential banking principles) serta praktekgood corporate governance serta merupakan tindakan

Tripanca Groupsebagai Debitur Termohon Kasasi I tidak disebutkan dan juga tidak pernahdiberitahukan terlebih dahulu, oleh karenanya Permohonan Sita Eksekusitersebut tidak didahului oleh syaratsyarat adanya wanprestasi, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1238 Kitab Undangundang Hukum Perdata (videBukti P27);Para Termohon Kasasi telah lalai dalam menerapkan prinsip kehatihatian(prudential banking principle) dan good corporate governance;Bahwa sebagai institusi perbankan serta Badan Usaha Milik Negara

ROSAAGUSTINA, SH., Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003,Jakarta, halaman 39)Bahwa tindakan Para Termohon Kasasi mengajukan Permohonan SitaEksekusi atas biji kopi milik Pemohon Kasasi jelas telah melanggar normayang berlaku terkait hak milik orang lain/pihak lain, lebih lanjut tindakan itujuga telah melanggar prinsip kehatihatian (prudential banking principle) danprinsip good corporate governance sebagai Badan Usaha Milik Negaradalam pemberian kredit kepada PT.

Fakta hukum bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kapuasyang memutus perkara a quo telah sangat keliru untuk menyatakanbahwa pihak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding sebagaisuatuinstitusi perbankan telah melalaikan kewajibannya untukmenerapkan prinsip kehatihatian (prudential banking), dengan alasanhukum sebagai berikut:Bahwa memang bank memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsipkehatihatian (prudential banking) dalam menyalurkan kreditnya.Salah satu penerapan prinsip kehatihatian

atas nama pemegang hak Karya Dharma BanyumasPurwokerto, karena terdapat 2 (dua) kKepengurusan Yayasan Karya DharmaBanyumas Purwokerto yang berbeda, sehingga bank berkewajibanmenerapkan asas kehatihatian (prudential banking) karena itu Sertifikat HakGuna Bangunan yang menjadi agunan tidak diberikan kepada Penggugat/Halaman 11 dari 13 hal. Put.

Tergugat dan Tergugat II dalam menjalankan usahanyawajib berpedoman dan menerapkan Prinsip KehatiHatian Bank (PrudentialBanking Principle) dengan benar, sebagaimana telah diatur dalamketentuan:Pasal 2 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yangmenyatakan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanyaberasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian;Prudential Banking Principle sebagaimana dimaksud pada ketentuantersebut

Banking Principle)pada kedua Bank memangsangat kontra dan ironis, tapi itulah fakta yangtidak bisa dipungkiri yang benarbenar dialami Penggugat.

Bahwa sebagai akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTergugat , Tergugat II danTergugat III yang telah melanggar ketentuan Pasal44 A ayat (2) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankanyang telah Dengan Sengaja Menghilangkan Hak Penggugat untukmendapatkan informasi tentang rekening almarhum suami Penggugatdanmelanggar Prinsip KehatiHatian Bank (Prudential Banking Principle)berdasarkan ketentuan Pasal 2 UndangUndang Nomor

banking principle) dengan benar, yang menjaminhal 31 Put Nomor 776/PDT/2018/PT.DKIkeamanan hak yang dimiliki Penggugat atas rekeningrekening milikalmarhum suami Penggugat.

Bahwa tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah selain untukmenuntut hakhak Penggugat untuk mendapatkan keadilan danperlindunganhukum, juga agar Pengadilan dapat memberikan hukumanbagi Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill, yang karena prosedur standaryang diterapkan dalam menjalankan usahanya sangat lemah dan tidakditerapkannya prinsip kehatihatian bank (prudential banking principle)dengan benar, sehingga hakhak Penggugat selaku Ahli Waris dari Nasabahyang telah meninggal dunia tidak terjamin

Banking Principles) yang menjadikewajiban Tergugat II (BNI) dalam pemberian Kredit Konstruksikepada Tergugat I tersebut sebagaimana dimaksud pasal 29 (2)jo Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 UndangUndang Nomor : 10tahun 1998 tentang Perubahan atas UndangUndangPerbankan Nomor : 7 tahun 1992 tentang Perbankan yangberbunyi :Pasal 29 ayat(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatanbank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset,kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas danaspek

Banking Principles) dalammenyalurkan kreditkreditnya.Hal ini didasarkan atas risikoyang sangat tinggi dalam melakukan pemberian kredit sebagaiHalaman 25 dari 81 halaman Putusan Nomor 245/PDT/2017/PT PBRusaha utama bank.Selain itu kKegagalan di bidang kredit dapatberakibat pada terpengaruhnya kesehatan dan kelangsunganusaha bank itu sendiri.Penerapan prinsip kehatihatian (Prudential Banking Principles)dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu carauntuk menciptakan perbankan yang sehat

, yang pada gilirannyaakan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro.Selain itu, implementasi prinsip prudential banking harusditerapkan secara menyeluruh, sehingga tidak hanyamenyangkut masalah pemberian kredit, tetapi di mulai saatbank tersebut didirikan, penentuan manajemen yang memenuhiuji kKecukupan dan kelayakan (fit and proper test) yang tidakbersifat Seremonial.Bahwa dalam rangka pemberian kredit tersebut, informasimengenai calon debitur sangatlah diperlukan dan tidak cukuphanya

Banking Principles) yang menjadi kewajiban TergugatI!

Yulekson(Tergugat 1) kepada Para Penggugat dalam keadaan baik danHalaman 54 dari 81 halaman Putusan Nomor 245/PDT/2017/PT PBR35.kosong serta bebas dari penguasaan pihak ketiga lainnya tanpaadanya ganti rugi apapun terhadap biaya biaya yang telahdikeluarkan Tergugat I,sesuai pasal 16 alinea ke (2) AktaPerjanjian Kerjasama Pembangunan Perumahan tersebut di atas;Bahwa oleh karena Tergugat II (BNI) telah lalai dalam memenuhiketentuan Prinsip kehatihatian (Prudential Banking Principles)yang menjadi kewajiban

jaminan kreditpada Turut Tergugat, akan tetapi semestinya sebelum kredit dicairkan TurutTergugat harus melakukan investigasi kelapangan untuk mengetahuikebenaran dari jaminan yang dipergunakan, dan apabila Turut Tergugatmelakukan investigasi terhadap barang jamian yang dipergunakan olehTergugat sudah pasti kredit tidak bisa dicairkan kecuali terdapatkepentingan lain dalam pencairan kredit tersebut, dan secara hukum TurutTergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam perbankan yakni sifatkehatihatian (prudential

banking), sehingga sembarangan memberikankredit dengan konsekuensi muncul kredit bermasalah, yang sangatmerugikan Turut Tergugat dan merugikan orang lain, maka Penggugatmengambil langkah hukum mengajukan gugatan di Pengadilan NegeriTabanan;.

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasarkarena pihak Tergugat dengan dasar prinsip prudential banking danberdasarkan kajian dan analisa kredit, dan pembinaankreditmelakukan tindakan yang telah sesuai dengan prosedur dan aturanyang berlaku;2.

Vil/tahun 2001 tertanggal 02 Agustus 2001 tentang SKEPPENSIUN yang ditujukan untuk seluruh Pimpinan Kantor CabangBank BTPN;Surat Edaran Direksi Bank BTPN dengan No: SE.37/DKP9.0/X/2001 tertanggal 19 Oktober 2001 tentang PENEGASANKEMBALI PRINSIP KEHATIHATIAN (PRUDENSIAL) PEMBERIANKREDIT PENSIUN DAN PEGAWAI AKTIF, yang ditujukan kepadaseluruh Pimpinan Cabang/KPO Bank BTPN;Surat dari Direksi Bank BTPN dengan Nomor: 117/DKP32//2002tertanggal 29 Januari 2002 tentang pembinaan perkreditan dalamcakupan prudential

Banking, yang ditujukan kepada seluruhPimpinan Cabang dan Kepala KPO Bank BTPN;Memorandum dengan Nomor: 30/SPLBDG/DAVX/2006 yangditujukan kepada Ka.

No. 716 K/Pid.Sus/20131 (satu) lembar foto copy Surat Edaran Bank BTPN Nomor SE.26/DKP09.0/VIIV2001 tanggal 2 Agustus 2001 tentang SKEP PENSIUN PALSU; 1 (satu) lembar foto copy Surat Edaran Bank BTPN Nomor SE.20/DKP9.0/VI/2002 tanggal 18072002 tentang Skep Pensiun Palsu; 1 (satu) exemplar foto copy Surat Bank BTPN Bandung Nomor 117/DKP32//2002 tanggal 29 Januari 2002 perihal Pembinaan Perkreditan dalamCakupan Prudential Banking; 1 (satu) lembar foto copy Memorandum Nomor M.022/SPIBDG/DAV VIIV2006