Ditemukan 75 data
23 — 10
Masturo (perempuan)/Pemohon VI,photo kopi KTP terlampir, (bukti P.16) ;5.2.7.
42 — 25
AMAQ CATON (T.11);5.2.7. AMAQ MUS (T.12);5.2.8. LAQ GEMAR (T.15);5.2.9. LOQ GEBUR (T.16);5.3.
61 — 19
Huruf (g),melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baikkeuangan ataupun nonkeuangan yang sesuai dengan ketentuanprogram;(2) Butir 5.2.7 dinyatakan bahwa Fasilitator Kecamatan merupakan pendampingmasyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap prosestahapan,mulai dari sosialisasi ,perencanaan ,pelaksanaan dan pelestarianserta membimbing KPMD atau pelakupelaku lainnya diDesa danKecamatan,dengan tugas dan tanggung jawab Fasilitator Kecamatan antaraa.
Huruf (g),melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuanganataupun nonkeuangan yang sesuai dengan ketentuanprogram; (2)Butir 5.2.7 dinyatakan bahwa Fasilitator Kecamatan merupakan pendampingmasyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap prosestahapan,mulai dari sosialisasi ,perencanaan ,pelaksanaan dan pelestarian sertamembimbing KPMD atau pelakupelaku lainnya diDesa dan Kecamatan,dengantugas dan tanggung jawab Fasilitator Kecamatan antaraa.
Huruf (b),bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.b.Huruf (g),melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuanganataupun nonkeuangan yang sesuai dengan ketentuanprogram); (2)Butir 5.2.7 dinyatakan bahwa Fasilitator Kecamatan merupakan pendampingmasyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap prosestahapan,mulai dari sosialisasi ,perencanaan ,pelaksanaan dan pelestarian sertamembimbing KPMD atau pelakupelaku lainnya diDesa dan Kecamatan,dengantugas dan tanggung
Huruf (b),bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir.b.Huruf (g),melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuanganataupun nonkeuangan yang sesuai dengan ketentuanprogram); (2) Butir 5.2.7 dinyatakan bahwa Fasilitator Kecamatan merupakan pendampingmasyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap prosestahapan,mulai dari sosialisasi ,perencanaan ,pelaksanaan dan pelestarian sertamembimbing KPMD atau pelakupelaku lainnya diDesa dan Kecamatan,dengantugas dan
100 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya, Penggugat juga mengalami kerugiankarena pelaksanaan kegiatan usaha Penggugat menjaditerhambat dan akibat hukum lebih lanjut adalah menimbulkankerugian materiil tidak saja bagi Penggugat, tetapi juga bagimasyarakat dan Negara Republik Indonesia yang telahberupaya keras mendorong terciptanya iklim usaha nasionalyang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan dayasaing perekonomian nasional;5.2.7.
29 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
BENDOT SUPRAYOGI;5.2.7. ENDAH SRI WAHYUNI;5.2.8. BAWUK ERNAWATI;6.
69 — 15
Sriti bin Sidin. status sebagai waris pengaganti Sidin 2/40bagian.5.2.7. Kidi alias Nawidi bin Sidin, status sebagai waris penggantiSidin 4/40 bagian.Jumlah ........... 40/40 bagian.Ahli waris sah Kidi alias Nawidi bin Sidin yang meninggal dunia padatahun 2008, berikut haknya dari harta peninggalan (tirkah) Kidi aliasNawidi bin Sidin adalah sebagai berikut :5.3.1. Kitri, status isteri sah 1/8 = 3/24 bagian:5.3.2. Sunaryadi bin Kidi, status anak kandung lakilaki 7/20 bagian.5.3.3.
10 — 1
Termohon sudah bersikap taat, baik, mendengarkan perintahPemohon, namun ternyata Termohon menyalahgunakan kepercayaanTermohon dengan menjalin hubungan asamara dengan wanita lain;5.2.7. Bahwa pada tahun 2007, Pemohon ternyata telah pindah tugas keWonosobo atas permohonan Pemohon sendiri. Pemohon memang pulangsekalisekali ke rumah kediaman bersama di Desa Sidakangen RT 09RW 05 Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga, namun hanyasebentar; 5.2.8.
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
usaha ataupekerjaannya.Bahwa PPN yang dipungut oleh PKP merupakan PajakKeluaran baginya.Bahwa selanjutnya Pajak Masukan dapat dikreditkan denganPajak Keluaran, dengan kondisi apabila Pajak Keluaran lebihbesar daripada Pajak Masukan maka selisihnya merupakanPPN yang harus disetor oleh PKP dan sebaliknya apabilaPajak Masukan yang lebih besar daripada Pajak Keluaranmaka selisinnya merupakan kelebihan pajak yang dapatdimintakan kembali atau dikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) UU PPN).5.2.7
69 — 37
Sriti binti Sidin status sebagai waris pengganti Sidin 2/40bagian;5.2.7. Kidi alias Nawidi bin Sidin; status sebagai waris penggantiSIGIN. occ cece cece cece cee eeeceeeeeeeeaeeeueeeuaeesuueegueeeaueegueeeunes 4/40bagian;PO 00 = 0 40/40bagianHal 9 dari hal 27 Put.No. 0027 /Pdt.G/2014/PTA.MTR5.3. Ahli Waris Sah Kidi alias Nawidi bin Sidin yang meninggal dunia padatahun 2008, berikut haknya dari harta peninggalan ( tirkah ) Kidi aliasNawidi bin Sidin adalah sebagai berikut :5.3.1.
23 — 11
(Bukti 27)5.2.7 Perjanjian kerjasama antara Klinik SBS Medical Centredengan Ny Cicih Sutarsih, Alamat Dusun Margasari RT 003RW 010 Desa Madura Kecamatan Wanareja KabupatenCilacap dengan pinjaman investasi senilai Rp. 60.000.000,(Enam Puluh Juta Rupiah)(Bukti 28).5.2.8 Pinjaman ke Koperasi KSU Sakti Jaya Unit Simpan PinjamTotal sebesar Rp. 96.000.000,(Sembilan Puluh Enam JutaRupiah)(Bukti 29)Berdasarkan halhal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepadaMajelis Hakim untuk dapat memutuskan :Putusan
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
usaha ataupekerjaannya.Bahwa PPN yang dipungut oleh PKP merupakan PajakKeluaran baginya.Bahwa selanjutnya Pajak Masukan dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran, dengan kondisi apabila PajakKeluaran lebih besar daripada Pajak Masukan makaselisinnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKPdan sebaliknya apabila Pajak Masukan yang lebih besardaripada Pajak Keluaran maka selisihnya merupakankelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali ataudikompensasi (Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UUPPN).5.2.7
112 — 172
Bahwa selanjutnya, Penggugat juga mengalami kerugian karenapelaksanaan kegiatan usaha Penggugat menjadi terhambat danakibat hukum lebih lanjut adalah menimbulkan kerugian materiiltidak saja bagi Penggugat, tetapi juga bagi masyarakat dan NegaraRepublik Indonesia yang telah berupaya keras mendorongterciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanamanmodal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional;5.2.7.
Penggugat dalam gugatannya halaman 16 poin 5.2.7. mendalilkanbahwa dengan diterbitkannya objek gugatan menimbulkan akibathukum tidak terciptanya kepastian hukum, kepastian berusaha,dan keamanan berusaha bagi Penggugat sehingga bertentangandengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan bUndangUndang Nomor 25 Tahun 2007;. Terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi sebagaiberikut:a.
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ill pada tanggal 15 September1989, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 257/JB/ X/1989, yangdibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah SementaraKecamatan Pedes (bukti TIV1);5.2.7. Tergugat V adalah pemilik yang sah atas sebidangtanah empang, yaitu:seluas kurang lebih 16.700 M? yang dibeli dari Tergugat IV pada28 Juni 2002, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 324.A/JB/V1/2002, berasal dari Kohir/Letter C Nomor 2533 Persil Nomor 299D.
57 — 8