Pengadilan Agama Salatiga sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundnag Nomor50 tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Salatiga untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa kutipan Akta Nikah adalah alat buktiotentik karena dibuat dan ditandatangani oleh perjabat yang berwenang, maka alat buktitersebut dapat ditertima

Pada halaman 16 nomor 26 yangmenyatakan Objek sengketa yang masih diagunkan di bank, harus dinyatakantidak dapat diterima Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidakdapat ditertima, maka rangkaian gugatan Penggugat lainnya dinyatakan pulatidak dapat diterima, kecuali terhadap gugatan Pengugat pada petitum nomor4 telah dicabut oleh Pengggat, maka gugatan tersebut tidak perludipertimbangkan lebih lanjut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidangperkawinan,maka berdasarkan

Kewayjibantersebut mesti dilakukan secara exofficio meskipun tergugat tidakmengajukan eksepsi tentang itu (Exceptio Declinatoir).Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka gugatan a quo HARUSDINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERTIMA ( Niet Ontvankelijk Verklaard ).. TENTANG PENGGABUNGAN DUA GUGATAN .Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalahmerupakan penggabungan dua gugatan obyektif (gugatan kumulasiobyektif ) , yakni :1.

Apabila dalam salah satu tuntutan hakim tidak berwenangmemeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka keduatuntutan itu tidak boleh diajukan bersama sama dalam satu gugatan.Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka sudah sepatutnya gugatanperkara a quo HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERTIMA ( NietOntvankelijk Verklaard ).III.

petitum ankga 4 tersebut,penggugat tidak mengemukakan secara rinci dan jelas mengenai jumlah atau besarannafkah atau biaya pemeliharaan anak yang dibebankan kepada tergugat, sehinggamajelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat mengenai pemberian nafkah ataubiaya pemeliharaan anak adalah tidak sempurna dan kabur (obscuur libel)15Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai pemberian nafkah ataubiaya pemeliharaan anak tidak sempurna dan kabur, maka gugatan penggugat harusdinyatakan tidak dapat ditertima

diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 HIR,;Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenal hubunganPernohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon danTermohon, adalah fakta yang perneh dilihat dan didengar langsung sebanyaktiga kali dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, olehkarena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materisebagaimana teiah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksitersebut memiliki kKekuatan pembuktian dan dapat ditertima

Putusan Perkara Nomor 130/G/2015/PTUNJKT rangka mencari kebenaran materiil majelis Hakim telahmembuka persidangan pada tanggal 13 Agustus 2015 danPemohon keberatan (kuasa kepala kantor pertanahan kotaadministrasi Jakarta utara) menyatakan bahwa salinan putusandari komisi informasi tersebut telah ditertima pada tanggal 4 Mei2015;Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon keberatan tersebutsejalan dengan bukti yang diajukan oleh termohon keberatandan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tandaterima

Batu Ampar Luas 150 atas namaSURATIN AB seharga Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) yang telahdibayuar lunas oleh Penggugat dan uang pembayarannya ditertima olehTOLQUug at j= nnn nnn nnn nnn nnn on nnn nn nnn none oc nnn ne nnn nen nnn non nnn con nns nen cnn anssamme Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 terbukti bahwa Penggugattelah membayar Pajak Bumi dan Bangunan tanah tersebut sampai dengantahun 2012..............14tahun 2012 dan Saksisaksi HASIMAN dan WAHYU PAMUNGKASmenerangkan, bahwa

Olehkarenanya gugatan Penggugat adalah cacat formil dan cacat error inpersona maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat ditertima ;5 Bahwa dari uraian gugatan penggugat , jelas sekali bahwa yang harusdigugat disamping Tergugat ada juga pihak lain yang harus digugatyaitu mereka yang bertindak sebagai penjual dalam aktajual tersebut .Oleh karena gugatan Penggugat adalah cacat formil , tidak lengkappihak yang seharusnya digugat dalam perkara ini maka gugatanPenggugat haruslah

amar putusan ini;Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikannafkah kepada Tergugat sebagai istrinya sebesar Rp.2.000.000, ( dua juta rupiah )setiap bulan terhitung sejak bulan Oktober 2010 sampai Tergugat kawin lagi;Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Majelismempertimbangkan bahwa tidak bahwa tidak ada menjadi dasar hukum bagiHal. 13 dari 15 hal Putusan No.464/Pdt.G/2013/PA Kdi.tuntutan tersebut, oleh karenanya sepanjang tuntutan tersebut Majelis menyatakantidak dapat ditertima

jikadilihat gugatan Para Penggugat tersebut mengenai sengketa yang didasariadanya perikatan (perjanjian) antara Para Penggugat dan Tergugat , Ildimana salah satu pihak dinyatakan tidak memenuhii kewajibannya ataudengan kata lain telan melakukan wanprestasi, sehingga gugatan ParaPenggugat seharusnya bukan didasarkan adanya perbuatan melawanhukum tetapi diadasarkan adanya wanprestasi yang dilakukan satu pihakoleh karena itu maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolakatau dinyatakan tidak dapat ditertima

diperdaya dandijebak dimaksud adalah bukan merupakan bukti otentik, akan tetapihanyalah bukti Pengakuan yang harus dibuktikan lagi sebagai buktiyang memaksa / menjebak (siapa memaksa / menjebak ParaPenggugat), dengan demikian dalil gugatan Para Penggugat dimaksudsangat tidak beralasan hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan /dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), oleh karenanya dalilgugatan Para Penggugat dimaksud haruslah ditolak dan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat ditertima

tersebutterlalu berat dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidakdapat diterima ; Menimbang bahwa pada poin 9 Penggugat Rekonpensi menuntut hartagono gini berupa sepeda Motor Honda Mega Pro untuk dibagi dua masing dari hasilpenjualan motor tersebut akan tetapi menjelaskan secara rinci identitas tahunpembelian, Nomor BPKB serta nomor kerangka motor Mega Pro tersebut,maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak jelas/kabur (Obcurlibel) oleh karenanya dinyatakan tidak dapat ditertima

Orang yang turut serta melakukan;Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Hukum Pidana yangtelah ditertima praktek hukum Pidana di Indonesia, untuk dapat mengatakanbahwa bentuk turut serta , maka harus 2 (dua) unsur yang dipenuhi, yaitu:1. Antara peserta ada kerjasama yang diinsyafi (bewuste samenwerking) dan2.

Desa/ Kelurahan Hinalang tanggal 18Maret 2013, olen Para Penggugat maka jelas gugatan Para Penggugat adalahkabur dan tidak jelas sehingga dengan demikian maka penerbitan objeksengketa a quo tidak menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat dandengan demikian jelas Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan sertatidak mempunyai alasan hukum untuk menggugat sertipikai a quog maka adalahpatut dan demi hukum gugatan Para Penggugat hartuslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan demi hukum tidak dapat ditertima

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapatditertima.II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor0350/Pdt.G/2016/PA.JT, tanggal 27 September 2016 Masehibertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1437 Hijriah, denganperbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagiannya;2.

;Dan dengan mengadili sendiri ;e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat ditertima (Niet onvantkelijk verklaard);Dalam Konvensi dan Rekonvensi:e Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untukmembayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 856.000, (delapan ratuslima puluh enam ribu rupiah) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding

sebagai amanah untuk mengurus anakanaknya memberikan pendidikan berdasarkan ahlak Islam yang mulia dengan berkewajibanmengajarkan shalat kepada anakanaknya dan memerintahkan untuk melaksanakannya, kewajibantersebut patut diduga tidak dapat berjalan sebagaimana yang diamanahkan manakala suami/ayah sudahkeluar dari agama Islam (murtad), karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon agarditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 4 (empat) orang anaknya harus di nyatakan tidakdapat ditertima

Orang yang turut serta melakukan;Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Hukum Pidana yangtelah ditertima praktek hukum Pidana di Indonesia, untuk dapat mengatakanbahwa bentuk turut serta , maka harus 2 (dua) unsur yang dipenuhi, yaitu:1. Antara peserta ada kerjasama yang diinsyafi (bewuste samenwerking)dan2.