Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor. 6/11/KEP.DpG/2004 tentang Perubahan nama PT Bank Umum Tugu menjadi PT Bank Mega Syariah Indonesia ;29. Akta Nomor. 141 tanggal 30 Juli 2004 Notaris FX BUDI SANTOSO ISBANDI, SH ;30. Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 1046/KMK.013/1990 tentang Pemberian Ijin Usaha PT. Bank Umum Tugu di Jakarta ;31. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor.

nama JUMITRI;Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600561 atas nama JUMITRIPorsi haji Nomor. 1100281792 atas nama JANI;Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600372 atas nama JANI;Dikembalikan Pada IMAM MUKITI BIN DARMOWASITO (Alm).Surat Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 109 tanggal 30 Juni2010 Notaris FX BUDISANTOSOISBANDI,SH;Akta Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 02 tanggal 01 Juni2010 Notaris FX BUDISANTOSOISBANDI,SH;Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor.6/11/KEP.DpG

atas nama ISRIATUN ;Porsi BPIH Nomor. 1100287047 atas nama JUMITRI ;Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600561 atas nama JUMITRIPorsi haji Nomor. 1100281792 atas namaJANI;Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600372 atas nama JANI;Surat Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 109 tanggal 30 Juni2010 Notaris FX BUDISANTOSOISBANDI,SH;Akta Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 02 tanggal 01 Juni2010 Notaris FX BUDISANTOSOISBANDI,SH;Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor.6/11/KEP.DpG

Nomor. 112600561 atas nama JUMITRIPorsi haji Nomor. 1100281792 atas nama JANI;Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600372 atasnama JANI;Dikembalikan Pada IMAM MUKITI BIN DARMOWASITO (Alm).Surat Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 109 tanggal 30 Juni2010 Notaris FX BUDISANTOSOISBANDI,SH;7027,28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39,40.Akta Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 02 tanggal 01 Juni2010 Notaris FX BUDISANTOSOISBANDI,SH;Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor.6/11/KEP.DpG

112600561 atas namaJUMITRIPorsi haji Nomor. 1100281792 atas nama JANI ;7525.Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor. 112600372 atas namaJANI;Dikembalikan Pada IMAM MUKTI BIN DARMOWASITO(Alm).26.27s28.29.30.31.32.33.34.35.36.of.38.32.40.Surat Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 109tanggal 30 Juni 2010 Notaris FX BUDI SANTOSOISBANDL SH;Akta Keputusan Rapat Bank Mega Syariah Nomor. 02tanggal 01 Juni 2010 Notaris FX BUDI SANTOSOISBANDL SH;Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank IndonesiaNomor. 6/11/KEP.DpG

Para Penggugat) merupakan tindak lanjut dari Surat KeputusanGubernur Bank Indonesia No. 01/14/KEP.DpG/1999 tentangPenyerahan PT Bank Bali, Tok Kepada Badan Penyehatan PerbankanNasionaltanggal 23 Juli 1999, yang pada intinya menjelaskan bahwaBank Indonesia menyerahkan PT Bank Bali Tbk kepada BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk penyelesaian yangkonsisten dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapbkan oleh BPPNuntuk penyehatan, penyelesaian asset bank dan upaya pengembalianuang Negara.2.

Bahwa selanjutnya, Bank Indonesia menyerahkan PT Bank Bali Tbkkepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 01/14/KEP.DpG/1999tanggal 23 Juli 1999, dan selanjutnya berdasarkan keputusan Ketua BPPNNo.

BPR Sumedang Cabang Darmaraja dalam menjalankanusahanya berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur BI Nomor 11/10/Kep.DpG/2009tentang pemberian ijin peleburan usaha (konsolidasi) PD BPR Cikreuh, PD BPRTanjungsari, PD BPR Rancakalong, PD BPR Cimalaka, PD BPR Darmaraja, PD BPRWado, PD BPR Tomo dan PD BPR Buahdua menjadi PD BPR Sumedang. Adapunbidang usaha PD. BPR Sumedang Cabang Darmaraja, antara lain :1.

BPR Sumedang Cabang Darmaraja dalam menjalankanusahanya berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur BI Nomor 11/10/Kep.DpG/2009tentang pemberian ijin peleburan usaha (konsolidasi) PD BPR Cikreuh, PD BPRTanjungsari, PD BPR Rancakalong, PD BPR Cimalaka, PD BPR Darmaraja, PD BPRWado, PD BPR Tomo dan PD BPR Buahdua menjadi PD BPR Sumedang ;e Bahwa bidang usaha PD. BPR Sumedang Cabang Darmaraja, antara lain :1.Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupatabungan dan deposito berjangka ;.

BPR Sumedangditambah dengan penghimpunan dana dari masyarakat;Bahwa dasar hukum PD BPR Sumedang termasuk Cabang BPRnyadalam menjalankan usahanya berdasarkan Keputusan DeputiGubernur Bank Indonesia Nomor : 1/10/KEP.DpG/2009 tanggal 3September 2009 tentang Pemberian izin peleburan usaha (konsolidasi)PD. BPR Cikeruh, PD. BPR Tanjungsari, PD. BPR Rancakalong, PD.BPR Cimalaka, PD. BPR Darmaraja, PD. BPR Wado, PD. BPR Tomodan PD. BPR Buahdua menjadi PD.

Kemudianberdasarkan Keputusan Deputi Gubernur BI Nomor 11/10/Kep.DpG/2009 tentang pemberian ijin peleburan usaha (konsolidasi) PDBPR Cikreuh, PD BPR Tanjungsari, PD BPR Rancakalong, PD BPRCimalaka, PD BPR Darmaraja, PD BPR Wado, PD BPR Tomo dan PDBPR Buahdua menjadi PD BPR Sumedang ;Bahwa hingga saat ini jumlah penyertaan modal dari PemerintahKabupaten Sumedang sebesar Rp. 15.375.434.646,65, (lima belasmilyar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh empat ribuenam ratus empat puluh

BPR Sumedang berasal dari peleburan usaha (konsolidasi)dari PD BPR Cikreuh, PD BPR Tanjungsari, PD BPR Rancakalong, PD BPRHalaman 103 dari 133 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2015/PN.Bag.Cimalaka, PD BPR Darmaraja, PD BPR Wado, PD BPR Tomo dan PD BPR Buahduamenjadi PD BPR Sumedang dan berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur BI Nomor11/10/Kep.DpG/2009 bergerak dalam usaha :1. Menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuksimpanan berupa tabungandan deposito berjangka ;2. Memberikan kredit ;3.

Pasal 12 A ayat (1) UndangUndang No. 10 tahun 1998, tentangperbankan haruslah dinyatakan batal demi hukum dan menurut hukum harusdikembalikan ke keadaan semula sebagai suatu bagian yang tidakterpisahkan dari Perjanjian Pokoknya yaitu portofolio kredit atas nama TurutTergugat (PT Timur Jaya Raya Utama);TINDAKAN HUKUM TERGUGAT Il, Ill, IV DAN V MENGUASAI ASSETPENGGUGAT SELAKU PIHAK PENJAMIN DENGAN CARA YANGBERTENTANGAN DENGAN HUKUMBahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor :1/14/Kep.DpG

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/14/Kep.DPG/1999 tanggal 23 Juli 1999, TERGUGAT telah diserahkankepada BPPN (TERGUGAT II) dan merubah status TERGUGAT (d/h.PT. Bank Bali) menjadi Bank Take Over, sehingga seluruh kewenangan,tanggung jawab dan pengurusan hak dan kewajiban TERGUGAT diambil alih TERGUGAT II termasuk yang terkait dengan obyek jaminan.Hal mana diakui juga oleh PENGGUGAT dalam point 17 halaman 10Sampai dengan halaman 11 Gugatan;e.

YANG MAHA ESA.Bahwa dengan demikian, lelang tersebut telah sah menurut ketentuanhukum yang berlaku dan pengalihan hak kepemilikan atas objek sengketadari pemilik lama (in casu Penggugat) ke pemenang lelang (in casuTergugat 1) telah sah dan mengikat secara hukum, karena dilakukanmenurut tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku dalam suatueksekusi jaminan utang yang telah dihipotikkan sesuai dengan aturanhukum yang berlaku.Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Gubernur Bank IndonesiaNomor 1/14/Kep.DpG

Bank Bali yangmana berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank IndonesiaNomor: 1/14/Kep.DpG/1999 tanggal 23 Juli 1999, PT Bank Bali(Tergugat I) telah diserahkan kepada BPPN (Tergugat III) danmerubah status Tergugat menjadi Bank Take Over sehinggaseluruh kewenangan, tanggung jawab dan pengurusan hakdan kewajiban Tergugat diambil alih oleh Tergugat II termasukdi dalamnya portofolio kredit Turut Tergugat I.Bahwa Tergugat II melelang aset milik Penggugat atastanah berdasarkan Risalah Lelang No. 507/199899

Menyatakan barang bukti berupa :5.1. 1(satu) bendel fotokopi Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 7/16/Kep.DpG/2005 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usah (merger) PD BPR BKK Karang Tengah, PD BPR BKK Karangawen, PD BPR BKK Wedung, PD BPR BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mijen.

(satu) bendel fotokopi Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :7/16/Kep.DpG/2005 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (merger) PD BPRBKK Karang Tengah, PD BPR BKK Karangawen, PD BPR BKK Wedung, PD BPRBKK Wonosalam, PD BPR BKK Mijen.

Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor : 7/16/KEP.DpG/2005 tanggal 24Nopember 2005 tentang Pemberian ijin penggabungan usaha (merger) PD BPRBKK Karangtengah, PD BPR BKK Karangawen, PD BPR BKK Wedung, PDBPR BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mijen, PD BPR Mranggen, PD BPR BKKGajah, PD BPR BKK Sayung kedalam PD BPR BKK Demak Kota ;a.

Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 7/16/KEP.DpG/2005tanggal 24 Nopember 2005 tentang Pemberian ijin penggabungan usaha(merger) PD BPR BKK Karangtengah, PD BPR BKK Karangawen, PDBPR BKK Wedung, PD BPR BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mijen, PDBPR Mranggen, PD BPR BKK Gajah, PD BPR BKK Sayung kedalam PDBPR BKK Demak Kota ;b.

Surat Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 7/16/KEP.DpG/2005tanggal 24 Nopember 2005 tentang Pemberian ijin penggabungan usaha (merger) PDBPR BKK Karangtengah, PD BPR BKK Karangawen, PD BPR BKK Wedung, PDBPR BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mijen, PD BPR Mranggen, PD BPR BKK Geajah,PD BPR BKK Sayung kedalam PD BPR BKK Demak Kota ;c.

Menyatakan barang bukti berupa :5.1. 1(satu) bendel fotokopi Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :7/16/Kep.DpG/2005 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usah(merger) PD BPR BKK Karang Tengah, PD BPR BKK Karangawen, PDBPR BKK Wedung, PD BPR BKK Wonosalam, PD BPR BKK Mijen.

Para Penggugat) merupakan tindak lanjut dari SuratKeputusan Gubernur Bank Indonesia No. 01/14/KEP.DpG/1999tentang Penyerahan PT. Bank Bali, Tok kepada Badan PenyehatanPerbankan Nasional tanggal 23 Juli 1999, yang pada initinyamenjelaskan bahwa Bank Indonesia menyerahkan PT.

Darwinto, namun Debitur Sdr.Darwinto tetap tidak mengindahkan surat teguran/somasi dengantidak melunasi kewajibannya;Bahwa selanjutnya, Bank Indonesia menyerahkan PT Bank Bali,Tok kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.01/14/KEP.DpG/1999 tanggal 23 Juli 1999, dan selanjutnyaberdasarkan keputusan Ketua BPPN No.

Surat Keputusan Bupati Pati Nomor581/1237/2005 tanggal 3 Agustus 2005,selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan DeputiGubernur Bank Indonesia Nomor 8/2/KEP.DpG/2006tanggal 27 Januari 2006 BPR BKK sekabupaten Patidigabung (merger) menjadi satu dengan nama PDBPR BKK Pati Kota dan atas penggabungan tersebutterdakwa berdasarkan Surat Keputusan DirekturUtama PD BPR BKK Pati Kota Nomor601507001/029/KEP.DIR/X1I/2006 tanggal 16Nopember 2006 terdakwa diangkat sebagai PimpinanCabang BPR BKK Pati Kota Cabang

Surat KeputusanBupati Nomor : 581 / 700 / 2005 tanggal 31Desember 2004 Jo.Surat Keputusan Bupati PatiNomor 581/1237/2005 tanggal 3 Agustus 2005,selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan DeputiGubernur Bank Indonesia Nomor8/2/KEP.DpG/2006 tanggal 27 Januari 2006 BPR BKKsekabupaten Pati digabung (merger) menjadi satudengan nama PD BPR BKK Pati Kota dan ataspenggabungan tersebut terdakwa berdasarkan SuratKeputusan Direktur Utama PD BPR BKK Pati KotaNomor 601507001/029/KEP.DIR/XI/2006 tanggal 16Nopember

Surat Keputusan BupatiNomor : 581 / 700 / 2005 tanggal 31Desember 2004 Jo.Surat Keputusan BupatiPati Nomor : 581/1237/2005 tanggal 3Agustus 2005, selanjutnya berdasarkan SuratKeputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia186Nomor : 8/2/KEP.DpG/2006 tanggal 27 Januari2006 BPR BKK sekabupaten Pati digabung(merger) menjadi satu dengan nama PD BPRBKK Pati Kota dan atas penggabungantersebut terdakwa berdasarkan suratKeputusan Direktur Utama PD BPR BKK PatiKota Nomor : 601507001/029/KEP.DIR/XI/2006tanggal 16

Surat KeputusanBupati Pati Nomor : 581/1237/2005 tanggal 3Agustus 2005, selanjutnya berdasarkan SuratKeputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor :8/2/KEP.DpG/2006 tanggal 27 Januari 2006 BPR BKKsekabupaten Pati digabung (merger) menjadi satudengan nama PD BPR BKK Pati Kota dan ataspenggabungan tersebut terdakwa berdasarkan SuratKeputusan Direktur Utama PD BPR BKK Pati KotaNomor : 601507001/029/KEP.DIR/XI/2006 tanggal 16Nopember 2006 terdakwa diangkat sebagai PimpinanCabang BPR BKK Pati Kota Cabang

BPR LKPLopok, terdakwa kembali dimutasi dari jabatan sebagai Kabag Kredit menduduki jabatanbaru sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI) pada PD BPR LKP Lopok sampai dengan bulanDesember 2009, dimana saat itu terjadi peleburan usaha (konsolidasi) terhadap PD BPRLKP yang ada di Kabupaten Sumbawa menjadi PD BPR NTB Sumbawa berdasarkanKeputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 06Nopember 2009, dimana dalam Keputusan tersebut diantaranya terdapat PD BPR LKPLopok berubah nama

BPR LKPLopok, terdakwa kembali dimutasi dari jabatan sebagai Kabag Kredit menduduki jabatanbaru sebagai Satuan Pengawas Intern (SPI) pada PD BPR LKP Lopok sampai dengan bulanDesember 2009, dimana saat itu terjadi peleburan usaha (konsolidasi) terhadap PD BPRLKP yang ada di Kabupaten Sumbawa menjadi PD BPR NTB Sumbawa berdasarkanKeputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor: 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 06Nopember 2009, dimana dalam Keputusan tersebut diantaranya terdapat PD BPR LKPLopok berubah nama

BPRLKP yang ada di Kabupaten Sumbawa menjadi PD BPR NTB Sumbawaberdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 06 Nopember 2009, dimana dalam Keputusantersebut diantaranya terdapat PD. BPR LKP Lopok berubah nama menjadiPD.

BPR LKP yang ada di KabupatenSumbawa menjadi PD BPR NTB Sumbawa berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur BankIndonesia Nomor : 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 06 Nopember 2009, dimana dalamKeputusan tersebut diantaranya terdapat PD.

BPR NTB Sumbawa berdasarkan Keputusan Deputi GubernurBank Indonesia Nomor: 11/14/KEP.DpG/2009 tanggal 06 November 2009,dimana dalam Keputusan tersebut diantaranya terdapat PD. BPR LKPLopok berubah nama menjadi PD. BPR NTB Sumbawa Kantor CabangLopok;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: DIR.02/DIR/SK/2005tanggal 15 Januari 2005 tentang Mutasi dan Penempatan Pegawai dilingkungan PD.

Bank Bali,Tbk sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 4/159/KEP.DpG/2002 tanggal 30 September 2002 dan kemudian terjadi perubahan namaPT. Bank Bali, Tbk menjadi PT. Bank Permata, Tbk sesuai dengan KeputusanDeputi Gubernur Bank Indonesia No. 4/162/KEP.DpG/2002 tanggal 18 Oktober2002) oleh karena itu PT. Bank Permata, Tbk adalah selaku pihak/partij dalamperkara aquo haruslah bertanggung jawab secara hukum.12.

BPRS Bumi Rinjani Batu Berkedudukan di Batu Kota Batu tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 10 tanggal 8 Desember 2014 yang dileges.d) Foto kopi 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor : 4/164/KEP.DpG/2002, tanggal 31 Oktober 2002 tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR Syariah Bumi Rinjani Batu yang dileges.e) Foto kopy 1 (satu) lembar Surat dari Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia Nomor : 4/697/BPS tanggal 1 Nopember 2002 kepada Direksi PT.

BPRSBumi Rinjani Batu Berkedudukan di Batu Kota Batu tentangPerubahan Anggaran Dasar Nomor : 10 tanggal 8 Desember 2014yang dileges.Foto kopi 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Deputi Gubernur BankIndonesia Nomor : 4/164/KEP.DpG/2002, tanggal 31 Oktober 2002tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR Syariah Bumi Rinjani Batu yangdileges.Foto kopy 1 (satu) lembar Surat dari Biro Perbankan Syariah BankIndonesia Nomor : 4/697/BPS tanggal 1 Nopember 2002 kepadaDireksi PT.

/PN Mig.Perubahan Anggaran Dasar Nomor : 10 tanggal 8 Desember 2014yang dileges.Foto kopi 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Deputi Gubernur BankIndonesia Nomor : 4/164/KEP.DpG/2002, tanggal 31 Oktober 2002tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR Syariah Bumi Rinjani Batu yangdileges.Foto kopy 1 (satu) lembar Surat dari Biro Perbankan Syariah BankIndonesia Nomor : 4/697/BPS tanggal 1 Nopember 2002 kepadaDireksi PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Batu perihal Izin Usaha PT.

BPRSBumi Rinjani Batu Berkedudukan di Batu Kota Batu tentangPerubahan Anggaran Dasar Nomor : 10 tanggal 8 Desember 2014yang dileges.d) Foto kopi 3 (tiga) lembar Salinan Keputusan Deputi Gubernur BankIndonesia Nomor : 4/164/KEP.DpG/2002, tanggal 31 Oktober 2002tentang Pemberian Izin Usaha PT BPR Syariah Bumi Rinjani Batu yangdileges.e) Foto kopy 1 (satu) lembar Surat dari Biro Perbankan Syariah BankIndonesia Nomor : 4/697/BPS tanggal 1 Nopember 2002 kepadaDireksi PT.

Bank Bali, Tok sesuai dengan Keputusan Deputi GubernurBank Indonesia No. 4/59/KEP.DpG/2002 tanggal 30 September 2002 dankemudian terjadi perubahan nama PT. Bank Bali, Tbjk menjadi PT. BankPermata, Tok sesuai dengan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.4/162/KEP.DpG/2002 tanggal 18 Oktober 2002) oleh karena itu PT.

Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.1/14/KEP.DpG/1999 tanggal 23 Juli 1999 tentang Penyerahan PT.BankBali, Tok. Kepada Penyehatan Perbankan Nasional. Bahwa terhitung sejak tanggal 31 Maret 1999 fasilitas kredit atau hutangatas nama PT.Surya Deli telah beralin dari PT.

Bahwa Tergugat I menolak dalil gugatan Para Penggugatangka 9 dan 10 serta 14,karena dalil dimaksud tidak benar, berdasarkanalasan 00 ~~ er er eee ee ee er eee ee eee eee PT Bank Bukopin masuk program penyehatan BPPNbukan pada bulan Desember1998 seperti didalilkan oleh ParaPenggugat, akan tetapi masuk programpenyehatan BPPN terhitung sejak tanggal28 Mei 1999 berdasarkan padaKeputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.1/3/KEP.Dpg/1999 tanggal 28Mei 1999 dan Surat Keputusan Ketua BPPN No.

Foto copy Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor1/3/KEP.DpG/1999 tertanggal 28 Mei 1999 tentangPenyerahan PT Bank Bukopin kepada Badan PenyehatanPerbankan Nasional ( bukti P.6 ) ;. Foto copy Perjanjian Pengalihan Aset tertanggal 28 Mei1999 antara PT Bank Bukopin dan Badan PenyehatanPerbankan Nasional ( bukti P.7 ) ; ~ . Foto copy Berita Acara Serah Terima Dokumen JaminanKredit PT Bank Bukopin Cabang Solo tertanggal 22Agustus 2000 ( bukti P.8 ) ;.

Surat keputusanBupati nomor 581/1237/2005 tanggal 3 Agustus 2005, selanjutnya berdasarkan suratkeputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 8/2/KEP.DpG/2006 tanggal 27 Januari2006 BPR BKK sekabupaten Pati digabung (merger) menjadi satu dengan nama PD BPRBKK Pati Kota dan atas penggabungan tersebut terdakwa berdasarkan surat KeputusanDirektur Utama PD BPR BKK Pati Kota Nomor 601507001/029/KEP.DIR/XV2006 tanggal16 Nopember 2006 terdakwa diangkat sebagai Pimpinan Cabang BPR BKK Pati KotaCabang Winong

BPR BKK Winong yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan Bupati Pati nomor 581/659/2000 tanggal 13 September2000 Jo Surat keputusan Bupati nomor 581/700/2004 tertanggal 31 Desember 2004 Jo.Surat keputusan Bupati nomor 581/1237/2005 tanggal 3 Agustus 2005, selanjutnyaberdasarkan surat keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia nomor 8/2/KEP.DpG/2006tanggal 27 Januari 2006 BPR BKK sekabupaten Pati digabung (merger) menjadi satudengan nama PD BPR BKK Pati Kota dan atas penggabungan tersebut terdakwaberdasarkan

Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung)didirikan berdasarkan : Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor.11/15/KEP.DPG/2009 Tanggal 15 Desember 2009 Tentang PemberianIzin Peleburan Usaha (Konsolidasi) PD BPR Banjaran, PD BPRBatujajar, PD BPR Cicadas, PD BPR Cicalengka, PD BPR CikalongWetan, PD BPR Ciparay, PD BPR Cipeundeuy, PD BPR Ciwidey, PDBPR Majalengka, PD BPR Padalarang, PD BPR Pameumpeuk, PDBPR Paseh, PD BPR Pangalengan, PD BPR Sindangkerta dan PD BPRSoreang Menjadi PD Bank Perkreditan

Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung) didirikanberdasarkan :e Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor. 11/15/KEP.DPG/2009 Tanggal 15 Desember 2009 Tentang Pemberian Izin PeleburanUsaha (Konsolidasi) PD BPR Banjaran, PD BPR Batujajar, PD BPR Cicadas,PD BPR Cicalengka, PD BPR Cikalong Wetan, PD BPR Ciparay, PD BPRCipeundeuy, PD BPR Ciwidey, PD BPR Majalengka, PD BPR Padalarang, PDBPR Pameumpeuk, PD BPR Paseh, PD BPR Pangalengan, PD BPRSindangkerta dan PD BPR Soreang Menjadi PD Bank

Bandung No. 584. 3/Kep. 577Perek/2013Tentang Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkeriditan RakyatKabupaten BdidkingP Periode 20092013 dan Pengangkatan kembali sebagaiDireksi Perusallaan Daerah Bank Perkereditan Rakyat Kabupaten Bandung20132017 ;Foto Copy Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor. 23Tahun 1996 Tentang Perusahaan Daerah Bak Perkereditan Rakyat (LembaranDaerah Nomor 2 Tahun 1997 Seri D) ;Foto Copy Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 11/15/Kep.DpG

Dua bendel dokumen berisi :Satu bendel dokumen asli berupa : Tembusan PetikanKeputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No.4/24/Kep.Dpg/Intern/2002 tanggal 22 Juli 2002 besertalampiran keputusan, Tembusan Petikan Keputusan DeputiGubernur Bank Indonesia No. 9/6/Kep.Dpg/Intern/2007tanggal 22 Maret 2007 beserta lampiran keputusan ataspengangkatan pegawai pada Bank Indonesia nama OeyHoey Tiong, SH.LLM.

;Satu bendel dokumen asli berupa : Tembusan PetikanKeputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 4/24/Kep.Dpg/Intern/2002 tanggal 22 Juli 2002 beserta lampirankeputusan, Tembusan Petikan Keputusan Deputi GubernurBank Indonesia No. 6/22/Kep.Dpg/Intern/2004 tanggal 2 Juli2004 beserta lampiran keputusan, Memorandum tanggal 17Maret 2005, Tembusan Petikan Keputusan Gubernur BI No.7/6/Kep.GBl/Intern/2005 tanggal 3 Maret 2005 besertalampiran keputusan, Memorandum 3 April 2006, TembusanPetikan Keputusan Gubernur

;Satu bendel dokumen asli berupa : Tembusan PetikanKeputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 4/24/Kep.Dpg/Intern/2002 tanggal 22 Juli 2002 beserta lampirankeputusan, Tembusan Petikan Keputusan Deputi GubernurBank Indonesia No. 6/22/Kep.Dpg/Intern/2004 tanggal 2 Juli2004 beserta lampiran keputusan, Memorandum tanggal 17Maret 2005, Tembusan Petikan Keputusan Gubernur BlNo. 7/6/Kep.GBIl/Intern/2005 tanggal 3 Maret 2005 besertalampiran keputusan, Memorandum 3 April 2006, TembusanPetikan Keputusan

/Intern/2002 tanggal 22 Juli 2002 besertalampiran keputusan, Tembusan Petikan Keputusan DeputiGubernur Bank Indonesia No. 9/6/Kep.Dpg/Intern/2007tanggal 22 Maret 2007 beserta lampiran keputusan ataspengangkatan pegawai pada Bank Indonesia nama OeyHoey Tiong, SH.LLM. ; Satu bendel dokumen asli berupa : Tembusan PetikanKeputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia No. 4/24/Kep.Dpg/Intern/2002 tanggal 22 Juli 2002 besertalampiran keputusan, Tembusan Petikan Keputusan DeputiGubernur Bank Indonesia No. 6/22

Bahwa Penggugat (PD Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung)didirikan berdasarkan:Surat Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia Nomor11/15/KEP.DPG/2009, tanggal 15 Desember 2009 tentang PemberianIzin Peleburan Usaha (Konsolidasi) PD BPR Banjaran, PD BPR Batujajar,PD BPR Cicadas, PD BPR Cicalengka, PD BPR Cikalong Wetan, PDBPR Ciparay, PD BPR Cipeundeuy, PD BPR Ciwidey, PD BPRMajalengka, PD BPR Padalarang, PD BPR Pameumpeuk, PD BPRPaseh, PD BPR Pangalengan, PD BPR Sindangkerta dan PD BPRSoreang