Ditemukan 84 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-10-2017 — Putus : 14-02-2018 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst
Tanggal 14 Februari 2018 — Pahala Tua, S.Sos., MM alias Pahala Tua Sidauruk
15468
  • Nip.1987070920100120022 Pangkat/ Golongan Pengatur Muda (III/a) danKawankawan.Bahwa Tufoksi saksi sebagai Staf Perencaaan yaitu :a. Melaksanakan Surve lokasi untuk pekerjaan Swakelola.b. Membuat RAB, Gambar dan Draf SPT untuk kegiatan Swakelola.c.
    Bahwa setelah RAB, Daftar Analisa Bahan/ Upah/ Alat, Gambarlokasi dan pekerjan, serta Draf SPT kepada Kasi Tata AirKecamatan atau Kasi Pemeliharaan berdasarkan petunjuk KasiPemeliharaan pada saat akan melakukan Surve, maka dokumentersebut saksi berikan kepada Kasi Perencaaan kemudiansetelah semua dokumen tersebut ditandatangani oleh KasiPemeliharaan dan Kasudin maka saya diminta oleh KasiPerencana untuk menghubungi Kasi yang akan melaksanakanpekerjaan tersebut mengambil dokumen ke Kasi Perencaan,
    Bahwa saksi untuk laporan kegiatan Kecamatan Sawah Besarhanya membuat Laporan harian.Bahwa dalam pembuatan SPJ dan Laporan Kegiaatan Swakelola padaSuku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2013,2014, saksi ada menerima honor atau upah yaitu untuk Triwulan ITahun 2013 saksi memperoleh sebesar Rp. 2.000.000, dari Mulyanelsalaku Kasi Perencaaan, kemudian untuk Triwulan II Tahun 2013 s/dakhir Tahun 2015 saksi memperoleh sebesar Rp. 2.000.000, s/d3.000.000,/ triwulan dari Herning Wahyuningsih
    Bahwa kemudian surat usulan dari Masyarakat saksi berikan kepadaAbu Sukri (Kasubag TU) untuk disetujui oleh Kasudin Tata Air,kemudian ditindaklanjuti ke Seksi Perencaaan agar dilakukan Surve keLapangan dan dilanjutkan untuk pembuatan Gambar dan RAB.
    Bahwa seminggu kemudian saksi dihubungi oleh Yanel atau Purwantiselaku Kasi Perencaaan yang memberitahukan saksi untuk datang keSudin, kemudian setelah saksi datang saksi diminta untukmendatangani SPT yang akan saksi terima, namun dalam SPTtersebut belum ditandatangani oleh Kasudin.= Bahwa satu atau dua hari kemudian saksi dihubungi kembali olehYanel atau Purwanti (Kasi Perencanaan) yang memberitahukan bahwaproses perencaan telah selesai dan agar saksi untuk datang ke Sudin,hal 210kemudian setelah
Register : 22-01-2019 — Putus : 17-07-2019 — Upload : 22-07-2019
Putusan PN MARTAPURA Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mtp
Tanggal 17 Juli 2019 — Penggugat:
Mawardi Abbas
Tergugat:
1.Bupati Banjar
2.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar
6219
  • pengelolaannya tercatat di pusat di KementerianKeuangan;Bahwa saksi tidak ada membaca atau melihat kalau bangunan eks PPKitu difungsikan untuk lainnya;Bahwa saksi tidak pernah menilai bangunan dan tanah eks PPK itu;Bahwa Bu Elly itu atasan dari Pak Taufan yang ada di KemeneterianKeuangan;Bahwa saksi pernah berkonfirmasi kepada Kementerian Keuanganmengenai surat balasan dari Kementerian Keuangan tersebut yaitu padabulan Februari 2018;Bahwa sampai sekarang belum ada balasan suratnya;Bahwa saksi menjabat di Perencaaan
Putus : 25-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2111 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 25 April 2016 — Ir. GAMRI GENISA
98110 Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebab Terdakwa di samping berpendapat bahwa uang itu adalahhak dari ketiga orang saksi tersebut, di samping itu Terdakwa tidak pernahmemikirkan akan timbul kejadian ini, sehingga Terdakwa menyerahkanbegitu saja dana perencaan itu kepada ketiga orang saksi tersebut.Bahwa meskipun Terdakwa tidak mempunyai dokumen penunjanguntuk itu, tapi dari dokumen atau suratsurat yang telah diterbitkan olehDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pinrang yang telah ditandatangani olehTerdakwa yang berkenaan dengan Konsultan Perencaaan
Register : 10-08-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 25-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 25 Januari 2022 — Penggugat:
PT. Sigma Research Indonesia
Tergugat:
Kuasa Pengguna Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
17396
  • Ahli dari LLNTONG JANJI NATOGU SINAMBELA Bahwa Ahli menjelaskan prinsip dasar dalam pengadaan itu adalahtransparansi, efektif, dan efisien, Untuk efektif itu tepat guna, sasaransedangkan untuk efisien itu tepat untuk biaya, waktu dan itu dilakukan agarproses pengadaan itu dapat dilaksanakan sesuai dengan perencaaan, tepatsasaran dan dilakukan oleh orang yang tepat juga untuk masalah biayaHalaman 54 dari 73 Putusan Nomor: 190/G/2021/PTUNJKT.maupun nilai dari pekerjaan tersebut sesuai dengan harga
Register : 01-06-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 52 – K / PM.III – 18 / AD / VI / 2016
Tanggal 25 Agustus 2016 — Reklin Somalay.Pratu Nrp 31100539840390.
177104
  • Dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar danmenginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannya untuk (membantu)melakukan pembunuhan.Bahwa untuk mengetahui ada perencaaan terlebih dahulu ada beberapahal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :1.
Register : 18-01-2018 — Putus : 30-05-2018 — Upload : 10-07-2018
Putusan PTUN AMBON Nomor 02/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 30 Mei 2018 — Nama : ISKANDAR LITTE; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Tani; Tempat tinggal : Jl. Raya Waci RT.07/RW.04, Dusun II, Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018 memberikan kuasa kepada: 1) MUHJIR NABIU, S.H., M.H.; 2) JUNAIDI, S.H.; Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Justice Maluku Utara, beralamat di Jl. Yos Sudarso, RT.08/RW.04 Kelurahan Kampung Pisang, Kota Ternate, Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; MELAWAN: 1. Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA TIMUR; Tempat Kedudukan : di Kompleks Pemerintahan Jl. Trans Halmahera Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa 495/29/03/2018, tanggal 9 Februari 2018 memberikan Kuasa kepada ARDIANSYAH MADJID, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Timur Pusat Kawasan Pemerintahan, Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : ISMUNANDAR HASAN; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jalan Abbas Men RT.004/RW.002, Desa Waci, Kecamatan Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II INTERVENSI;
27588
  • Perencaaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melaluicamat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitiapemilihan; dane.
Register : 31-10-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 22-01-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 21/PDT/2017/PTBGL
Tanggal 11 Januari 2018 — M ROZALI DJAFRI LAWAN BPKP PERWAKILAN PROV.BENGKULU
10037
  • Peraturan presiden nomor 71 tahun2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum yakni dalamtahap perencaaan : tidak dilakukan studi kelayakan sertapada tahapan persiapan : tidak mengusulkan kepadagubernur untuk menetapkan lokasi dimaksud sebagaitanah yang diperlukan bagi pembangunan untukkepentingan umum dan tidak pernah menyerahkandokumen perencanaan dan penetapan lokasi darigubernur Bengkulu ke Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi Bengkulu serta
Register : 27-05-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb.
Tanggal 2 September 2015 — RAHMAD WIRADI SURYA Bin Mustofan.
5021
  • Sehingga selisih antara pagu anggaranyang telah disiapbkan berdasarkan Nota Kesepakatan / MoU dibandingkandengan realisasi pembayaran 2 jasa konsultan tersebut terdapat sisaanggaran sejumlah Rp. 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa setelah kegiatan perencaaan 2 (dua) jalan tersebut selesai kemudianuntuk merealisasikan pembangunan jalan Desa Sekumbung Dan jalan DesaMekarsari lalu berdasarkan evaluasi panitia pengadaan barang dan jasatelah di tunjuk PT.
    Sehingga perbandingan antara pagu anggaran yang telahdisiapnkan berdasarkan Nota Kesepakatan / MoU dibandingkan denganrealisasi pembayaran 2 jasa konsultan tersebut terdapat sisa anggaransejumlah Rp. 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa setelah perencaaan 2 jalan tersebut selesai kemudian untukmerealisasikan pembangunan jalan Desa Sekumbung Dan jalan DesaMekarsari lalu berdasarkan evaluasi panitia barang dan jasa telah di tunjukPT.
Register : 25-11-2014 — Putus : 30-03-2015 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 127/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Bdg
Tanggal 30 Maret 2015 — Dr.H.A.ZAENAL ARIFIN, MM
147267
  • Zaenal Arifin, MMdalam hal pembangunan ruang rawat inap 5 (lima) lantai untuk RSUDIndramayu Tahun 2013 ;Bahwa saksi bekerja sebagai CPNS di Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Indramayu Tahun 1992 Tahun 2012 sampai sekarang WakilDirektur Umum dan Keuangan pada RSUD Indramayu ;Bahwa Tugas Wadil Umum dan Keuangan adalah mengkoordinasikan ,menyelenggarakan dan menetapkan kebijakan tehnis kesekretariatan,pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan barang/asset sertakegiatan pemasaran, perencaaan dan rumah
Register : 27-05-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb.
Tanggal 2 September 2015 — ERSAN Bin Majid.
6323
  • Sehingga perbandingan antara pagu anggaran yang telahdisiapkan berdasarkan Nota Kesepakatan / MoU dibandingkan denganrealisasi pembayaran 2 jasa konsultan tersebut terdapat sisa anggaransejumlah Rp. 650.000, (enam ratus lima puluh ribu rupiah);Bahwa setelah perencaaan 2 (dua) jalan tersebut selesai kKemudian untukmerealisasikan pembangunan jalan Desa Sekumbung Dan jalan DesaMekarsari lalu berdasarkan evaluasi panitia lelang telah di tunjuk PT.
    Sehingga perbandingan antarapagu anggaran yang telah disiapkan berdasarkan Nota Kesepakatan / MoUdibandingkan dengan realisasi pembayaran 2 jasa konsultan tersebutterdapat sisa anggaran sejumlah Rp. 650.000, (enam ratus lima puluh riburupiah).Bahwa setelah perencaaan 2 (dua) jalan tersebut selesai kemudian untukmerealisasikan pembangunan jalan Desa Sekumbung Dan jalan DesaMekarsari lalu berdasarkan evaluasi panitia lelang telah di tunjuk PT.
Register : 15-05-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 1 Juli 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
751579
  • Selain itu rencana pengembangan lapangan gasbelum didukung oleh perjanjian penjualan gas yang final dan fasilitasproduksi, penyimpangan dan pengangkutan terapung (Floating ProductionStorage and Ofloading) baru dalam perencaaan oleh operator. SelanjutnyaPT.
Register : 27-10-2014 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN PALU Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pal
Tanggal 13 Februari 2014 — DAMRAN, S.T
8115
  • Menurut saksi IRLAN penugasan ini berkaitan denganjabatan saksi IRLAN selaku Kepala Seksi Pengembangan Potensi Pariwisatayang berhubungan erat dengan Perencanaan Pembangunan Dermaga Wisatadan selama ini jika ada perencanaan pembangunan yang berkaitan denganpariwisata, maka itu harus dilihat dulu tempattempat atau lokasi yang dijadikanobyek wisata oleh masyarakat, sehingga Dinas Pariwisata selalu dilibatkandalam penentuan titik pada saat perencaaan, dengan demikian selama ini telahterjalin adanya
Register : 13-07-2020 — Putus : 16-11-2020 — Upload : 17-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 16 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
ADANG
17770
  • mempersiapkanbahan untuk menyusun laporan dibidang keuanganHalaman 31 dari 121 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2020/PN.BdgStruktur Desa Pasir Eurih :Kepala Desa : Adang (2013 s/d April 2019)Sekretaris Desa : Zainuddin Cece (2013 s/d 2016)Bendahara Desa /: Vivi Nurhalimah (2013/sd sekarang)Kaur KeuanganKasi Pemerintahan : Elmi Hermirini ( 2013 s/d sekarang)Kasi Kesejahteraan : Aep Saepuddin (2019 s/d sekarang)Kasi Pelayanan : Nita Kurniasih ( 2013 s/d sekarang)Kaur Penatausahaan : E Suhenjar (2013 s/d sekarang)Kaur Perencaaan
Register : 15-09-2020 — Putus : 08-02-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 8 Februari 2021 — Penuntut Umum:
1.ARDIANITA FEBRINIARTY
2.UCUP SUPRIATNA
Terdakwa:
Drs. SUNARYO
17252
  • menurutpertimbangan tim audit BPK telah memadai untuk mengambilkesimpulan, maka hasil audit dituangkan dalam bentuk Laporan HasilPemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negaraatas kasus dimaksud.Halaman 114 dari 200 hal.Putusan Perk.Nomor 49/Pid.SusTPK/2020/PN.BdgBahwa dapat dijelas penyimpangan yang terjadi dalam kegiatanPeningkatan Jalan TarisiBatudua Pada Dinas Bina Marga dan SumberDaya Air Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaiberikut:1) Penyimpangan dalam Tahap Perencaaan
    Bahwa penyimpanganpenyimpangan tersebut tidak sesuai dengan kriteriasebagai berikut:1) Penyimpangan dalan Tahap Perencaaan PengadaanPeraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimanadiubah terakhir dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang PerubahanKeempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah pada Pasal 66 ayat (4) huruf a dan ayat (7)huruf a dan j; dan Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang PetunjukTeknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 pada Lampiran terkait
Register : 20-11-2015 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 Maret 2016 — DHENY AKBAR, ST.
5714
  • Seringkalitidak diperlukan survey yang lengkap. kerena beberapa data pasti telahdimiliki dari perencaaan menggunakan saluran terbuka. Sehubungan haltersebut apa yang menjadi dasar dan pertimbangan dalam perenacanaanmenggunakan pipa penstock ?
    , tidak ada pengisian data identitas AHB.Bahwa Saksi melakukan itu karena pada sat di lokasi saksi disuruh oleh saksiZAENAL ARIFIN untuk membuat sket gambar perencanaan pada lokasi yangbaru.Bahwa menurut saksi harus dilaksanakan perencanaan ulang yang baruterhadap lokasi yang baru, dan dalam perencanaan ulang tersebut kegiatanyang dilakukan cukup disesuaikan dengan keadaan lokasi yang baru.Seringkali tidak diperlukan survey perencanaan yang lengkap, karenabeberapa data pasti telah dimiliki dari perencaaan
Register : 24-02-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 12-05-2017
Putusan DILMIL III 18 AMBON Nomor 27-K/PM III-18/AD/II/2017
Tanggal 4 Mei 2017 — Prada Philipus Albertus Kewilaa Nrp 31100255860489
14961
  • Ini berarti bahwasemua unsur berikutnya adalah diliputi/dipengaruhi unsur sengajadan dengan rencana, dengan demikian, pelaku dalam keadaansadar dan menginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannyauntuk melakukan pembunuhan.Bahwa untuk mengetahui ada perencaaan terlebih dahulu adabeberapa hal yang harus dipenuhi oleh perobuatan Terdakwa yaitusebagai berikut :a.
Register : 12-02-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 51-K/PM.II-08/AL/II/2019
Tanggal 7 Mei 2019 — Oditur:
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Suwondo Giri
9041
  • Dengan demikian,pelaku dalam keadaan sadar danmenginsafi terhadap kehendak yang direncanakannya untuk melakukan pembunuhan.Bahwa untuk mengetahui ada perencaaan terlebin dahulu ada beberapa halyang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut :a.
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 16/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - SURYANA SUPARMAN bin SUPARMAN
8893
  • dengan Bapeda Propinsi DKI yang tertuang dalamRKA (Rencana Kerja dan Anggaran).Bahwa Evaluasi yang saksi lakukan saat menjabat sebagai Kepala DinasPU Propinsi DKI Jakarta Tahun 2014 yang dilakukan mulai pada Januari2015, adalah untuk program kegiatan pada Dinas PU Propinsi DKI Jakartasaja dan penyampaiannya disampaikan kepada Bapeda Propinsi DKIJakarta sebagai bahan LPJ Gubernur DKI Jakarta namun, jika Suku DinasSuku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur penyampainnyamelalui Kantor Perencaaan
    Soewotoyaitu sejak Terdakwa dilantik pada Juli 2013 sebagai Kepala Suku DinasPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur dan saksi tidak memilikihubungan keluarga dengan Terdakwa ;Bahwa hubungan saksi dalam Pekerjaan Swakelola pada Suku Dinas PUTata Air Jakarta Timur TA. 2013 s/d TA. 2014 tidak ada, namun dalampenyusunan perencaan APBD setiap Tahun Anggaran dan Perubahanmaka saksi selaku Kepala Kantor Perencaaan Kota akan menentukananggaran dan program kegiatan Suku Dinas PU Tata Air KotaAdministrasi
    Bahwa Kepala Kantor Perencaaan Kota Administrasi Jakarta Timur,memiliki Tupoksi yaitu :1.2.3.Menyusun Perencanaan APBD.Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembanguan.Menyusun Dokumen Perencaaan :a. RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).b. RPJUMD (Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah.4. Menyusun Prioritas Wilayah Kota.
    Menyusun Prencaan APBD, yaitu :Bahwa dalam penyusunan APBD dilakukan pada tahunsebelumnya yang diloahas di Asisten Pembangunan dengandihadiri oleh Asisten Pembangunan, Sudin dan StafTeknisnya serta saksi selaku Kepala Perencaaan Kota danStaf pembangunan kemudian dalam pembahasan tersebutSudin akan menjelaskan Kebutuhan Program Kerja danAnggaran untuk setiap pekerjaan dan jika pekerjaan samamaka tidak diberi penjelasan lagi, lalu saksi dan AsistenPembangunan hanya melakukan perkalsaksin perkegiatandengan
Register : 10-01-2017 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST
Tanggal 27 April 2017 — Pidana Korupsi - WAHYUDIANTO, ST., MM., MT
7513
  • dengan Bapeda Propinsi DKI yang tertuang dalamRKA (Rencana Kerja dan Anggaran).Bahwa Evaluasi yang saksi lakukan saat menjabat sebagai Kepala DinasPU Propinsi DKI Jakarta Tahun 2014 yang dilakukan mulai pada Januari2015, adalah untuk program kegiatan pada Dinas PU Propinsi DKIJakarta saja dan penyampaiannya disampaikan kepada Bapeda PropinsiDKI Jakarta sebagai bahan LPJ Gubernur DKI Jakarta namun, jika SukuDinas Suku Dinas PU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timurpenyampainnya melalui Kantor Perencaaan
    Soewotoyaitu sejak Terdakwa dilantik pada Juli 2013 sebagai Kepala Suku DinasPU Tata Air Kota Administrasi Jakarta Timur dan saksi tidak memilikihubungan keluarga dengan Terdakwa ;Bahwa hubungan saksi dalam Pekerjaan Swakelola pada Suku DinasPU Tata Air Jakarta Timur TA. 2013 s/d TA. 2014 tidak ada, namundalam penyusunan perencaan APBD setiap Tahun Anggaran danPerubahan maka saksi selaku Kepala Kantor Perencaaan Kota akanmenentukan anggaran dan program kegiatan Suku Dinas PU Tata AirHim. 184 dari
    PUTUSAN Nomor : 15/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Musrenbang tingkat Kota,kemudian selain itu Kantor Perencanaan Kota akan mengevalusaipenyerapan anggaran pada Suku Dinas PU Tata Air Kota AdministrasiJakarta Timur dan akan melaporkan kepada Walikota Jakarta Timur;Bahwa Kepala Kantor Perencaaan Kota Administrasi Jakarta Timur,memiliki Tupoksi yaitu :1. Menyusun Perencanaan APBD.2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembanguan.3. Menyusun Dokumen Perencaaan :a.
    Menyusun Prencaan APBD, yaitu : Bahwa dalam penyusunan APBD dilakukan pada tahunsebelumnya yang diloahas di Asisten Pembangunandengan dihadiri oleh Asisten Pembangunan, Sudin dan StafTeknisnya serta saksi selaku Kepala Perencaaan Kota danStaf pembangunan kemudian dalam pembahasan tersebutSudin akan menjelaskan Kebutuhan Program Kerja danAnggaran untuk setiap pekerjaan dan jika pekerjaan samamaka tidak diberi penjelasan lagi, lalu saksi dan AsistenPembangunan hanya melakukan perkalsaksin perkegiatandengan
Register : 24-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 25-06-2020
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 57-K/PM.II-09/AL/III/2020
Tanggal 4 Juni 2020 — Oditur:
Yusdiharto, SH.
Terdakwa:
Rizky Wahyu Ramadhan
15080
  • Ini berarti bahwa semua unsurberikutnya adalah diliputi/dipengaruhi unsur sengaja dan denganrencana, dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar danmenginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannya untukmelakukan pembunuhan.Bahwa untuk mengetahui ada perencaaan terlebih dahulu adabeberapa hal yang harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa yaitusebagai berikut:a.