Pencatat nikah pada KUA dimana Pemohondan Termohon tersebut bertempat tinggal, untuk didaftar dan dicatat dalamsebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yangberlaku serta dalil syar'ie

mendengar keterangan keluargapemohon dan termohon sekaligus didudukan sebagai saksi yang intinya sudahmendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud pasal 22Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan makabiaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon sejalan dengan maksudpasal 89 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan pasalpasal serta dalildalil syar'ie

mendengar keterangan keluargapemohon dan termohon sekaligus didudukan sebagai saksi yang intinya sudahmendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud pasal 22Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan makabiaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon sejalan dengan maksudpasal 89 ayat 1 UU No.7 Tahun 1989;Mengingat, segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan pasalpasal serta dalildalil syar'ie

PPN MUA Kec. tempat pemohon dan termohon tinggal dankepada PPN KUA kec. tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftaryang disediakan untuk itu.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 telah diperbaharui UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'ie

SYAR'IE
Terbanding/Turut Tergugat : ACHMAD ALIANSYAH

SYAR'IE, Lahir di Barabai tanggal 25Juni 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl.Jenderal Ahmad Yani KM 6, Komplek BunyaminPermai Il, Jalan Jalur Il Ray VII No. 34, RT. 055,RW. 003, Kelurahan Pemurus Dalam,Kecamatan Banjarmasin Selatan, KotaBanjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,sebagai Terbanding/Pembanding semulaTergugat;2. ACHMAD ALIANSYAH, Lahir di Kintaptanggal 06 Juli 1975, Pekerjaan Swasta, AlamatJI.

Syar'ie yaituPembanding I/Tergugat atas dasar jual beli IUP PT. Abadi Jaya Indah danPT. Berkat Bersaudara Nusantara yang bergerak dibidang pertambanganbatubara yang berkedudukan di Kabupaten Kapuas Provinsi KalimantanTengah;Bahwa dari jawaban Pembanding /Tergugat diakui pernah mengadakantransaksi pembelian ijin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT. AbadiJaya Indah dan PT.

Syar'ie (Pembanding I/Tergugat 1!)baru. menyerahkan/membayar Rp.46.000.000.000, (empat puluh enammilyar rupiah) dan sisanya Rp.14.000.000.000, (empat belas milyar rupiah)belum dibayar oleh H. Syar'ie (Pembanding !/Tergugat I) sampai dengangugatan diajukan;Menimbang, bahwa jual beli Ijin Usaha Pertambangan dilaksanakanoleh H.

pernikahan tersebut adalah BapakAsadurrofiq dengan Wali Nikah ayah kandung mempelai wanita (PemohonIl) bernama Kasim, saksisaki adalah Marsu dan Muzamil, dengan maskawin uang sebesar Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan mempelai pria (Pemohon 1)berstatus jejaka, sedangkan mempelai wanita (Pemohon Il) berstatusperawan;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut Peraturan PerundangUndanganmaupun menurut Syar'ie

Tergugat sudah menjatuhkan talaq secara syar'ie kepada Penggugat..

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telahmendengar keterangan keluarga/saksisaksi dari kKedua belah pihak, makagugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, pasalpasal Peraturan Perundangundangan yang berlakudan dalil syar'ie

Pencatat nikah pada KUA dimana Pemohondan Termohon tersebut bertempat tinggal, untuk didaftar dan dicatat dalamsebuah daftar yang disediakan untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yangberlaku serta dalil syar'ie

nafkah anak, Penggugat telah mencabutnya, dan oleh karena itu MajelisHakim berpendapat tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbanmgkan dan harusdikesampingkan.Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, pasalpasal Peraturan Perundangundangan yang berlakudan dalil syar'ie

termasuk bidang perkawinanmaka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang perobahan kedua atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada dasamyadibebankan kepada penggugat untuk membayamya, akan tetapi Penggugat adalahsebagai seorang miskin yang kurang mampu untuk membayar biaya perkara,maka Penggugat dibebaskan dari biaya perkara.Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan daliledalil syar'ie

Nomor: 7 tahun 1989 Majelis Hakim telahmendengar keterangan keluarga/saksisaksi dari kedua belah pihak, makagugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor: 7 tahun 1989yang diubah dengan UndangUndang Nomor: 3 tahun 2006 dan diubah keduadengan UndangUndang Nomor: 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankankepada Penggugat.Mengingat, pasalpasal Peraturan Perundangundangan yang berlakudan dalil syar'ie

yang menjadi Penghulu dalam pernikahan tersebut adalah UstadzMuhder dengan Wali Nikah ayah kandung mempelai wanita (Pemohon II)bernama Maman, saksisaki adalah Fari dan Jamaludin, dengan mas kawincincin emas dibayar tunai;Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan mempelai pria (Pemohon 1)berstatus jejaka, sedangkan mempelai wanita (Pemohon Il) berstatusperawan;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut Peraturan PerundangUndanganmaupun menurut Syar'ie

Pengadilan Agama Jakarta Timur untukmengirimkan salinan Putusan (dibaca Penetapan Ikrar Talak) kepada KUAKecamatan setempat, sebagaimana amar putusan ini.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 telah diperbaharui UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilanAgama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syar'ie

satu rajie sesuai ketentuan pasal 70 angka(1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 telah diperbaharui UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama, makabiaya perkara dibebankan kepada Pemohon.Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum syar'ie

kewajiban Tergugat danPenggugat selaku ayah dan ibu kandungnya tidak gugur, karena masingmasing mempunyai kewajiban yang sama terhadap anak sebagaimanaditentukan dalam pasal 41 huruf (a) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat, semua ketentuan perundangundangan yang berlaku danpasalpasal yang berkaitan serta dalildalil Syar'ie

bernamaRimunipah binti Sairi, yang dilangsungkan di Kota Pontianak, dengan walinikah ayah kandung mempelai wanita bernama Sairi, saksisaksi bernama M.Said dan Suhadi, mas kawin uang Rp 500, (lima ratus rupiah) dibayar tunai;Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan mempelai pria (Pemohon 1)berstatus jejaka, sedangkan mempelai wanita (Pemohon Il) berstatusperawan;Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut Peraturan PerundangUndanganmaupun menurut Syar'ie

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakirn telahmendengar keterangan keluarga/saksisaksi dari kKedua belah pihak, makagugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinanmaka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahur 1989 yargdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat.Mengingat, pasalpasal Peraturan Perundangundangan yang berakudan dalil syar'ie

salinan Penetapan Ikrar Talak kepadaPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukun, KabupatenMagelang untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun2006 dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 maka biayaperkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat, segala peraturan ketentuan perundangundangan yang berlaku dandalil syar'ie

Pemohon telah memenuhi pasal 51 ayat (2)Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 107 ayat (4) KompilasiHukum Islam, maka Pemohon dipandang patut untuk ditetapkan sebagaiwali dari anak yang bernama Elyana Valentina Putri Balagtas dan olehkarena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini adalah perkara voluntair,maka biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala peraturan perundangundangan yang berlaku sertaketentuan hukum syar'ie