Ditemukan 2139 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-09-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA LAMONGAN Nomor 0387/Pdt.P/2020/PA.Lmg Tanggal 21 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 4
13 — 4
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
Register : 03-08-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PA DOMPU Nomor 183/Pdt.P/2020/PA.Dp Tanggal 12 Agustus 2020 — Pemohon melawan Termohon
8 — 5
8 — 5
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
Register : 02-11-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA MAMUJU Nomor 388/Pdt.G/2020/PA. Mmj Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 14
40 — 14
., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Mamuju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
Register : 15-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 151/Pid.B/2020/PN Pmk Tanggal 2 September 2020 — Penuntut Umum:
SULIANINGSIH, SH
Terdakwa:
FAWAID Bin MAT SULIH
78 — 8
SULIANINGSIH, SH
Terdakwa:
FAWAID Bin MAT SULIH
78 — 8
mematikanseseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpeliharadan terbina harkat martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipunseseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinanmemperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil gunadalam berpartisipasi Sesuai dengan kehidupannya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana,sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan angka 27 Lampiran Keputusan Menter
Putus : 17-06-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 383 PK/Pdt/2020 Tanggal 17 Juni 2020 — PT BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk VS DEVITA S. NADA IMAN MOELYADI
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Instruksi Menter BUMN Nomor 01MBUMN/2002 tentang PedomanKebijakan Pelapasan Aktiva BUMN;3.
Register : 30-04-2013 — Putus : 03-06-2013 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 15/Tipikor/2013/PT PBR Tanggal 3 Juni 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : Deddy Herlianto, SH
Terbanding/Terdakwa : DRS. HASORI BIN ARBAI
44 — 25
Terbanding/Terdakwa : DRS. HASORI BIN ARBAI
44 — 25
Selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!
selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!
I selaku Kepala Bagian TataUsaha Kantor Distrik Navigasi Kelas Dumai Sesuai dengan Keputusan Menter!
Putus : 09-12-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02 P/HUM/2008 Tanggal 9 Desember 2009 — WALIKOTA SURABAYA, ; MENTERI DALAM NEGERI
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adalah tidak benar,karena penerbitan keputusan Termohon/Menteri DalamNegeri yang dijadikan sebagai objek PermohonanKeberatan Hak Uji Materii a quo, merupakanpengejawantahan = dari ketentuan Pasal 80 PeraturanPemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah,dimana ketentuan tersebut menyatakan bahwa "dalam halPeraturan Daerah tentang Pajak Daerah bertentangandengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi Menteri Dalam Negeri,dengan pertimbangan Menter i Keuangan membatalkanPeraturan
Register : 11-06-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 126/PDT/2021/PT MTR Tanggal 21 Juli 2021 — Pembanding/Tergugat : PT. Sadhutama Cipta Loka Diwakili Oleh : SUHARTONO, SE.,SH
Terbanding/Penggugat I : Idajanie
Terbanding/Penggugat II : Benny Kurniawan
Terbanding/Penggugat III : Robby Kurniawan
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor ATR/Badan Pertanahan (BPN) Kota Mataram
79 — 64
Terbanding/Penggugat I : Idajanie
Terbanding/Penggugat II : Benny Kurniawan
Terbanding/Penggugat III : Robby Kurniawan
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor ATR/Badan Pertanahan (BPN) Kota Mataram
79 — 64
Sb.Kekalik Kijang, Asal Persil Penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 544,Gambar Situasi Tanggal 16 Juli 1996 No. 1097/1996 Luas 8.700 M7,Keadaan Tanah berupa sebidang tanah kosong, dengan tandatanda batasyaitu Tugutugu s/d VII memenuhi yang ditentukan dalam Peraturan Menter!
Register : 02-11-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA BANJARBARU Nomor 125/Pdt.P/2016/PA.Bjb Tanggal 14 Desember 2016 — Pemohon melawan Termohon
16 — 10
16 — 10
Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B391/Kua.17.022/PW.00.1/X/2016tanggal 28 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya kemudian diberi tanda P.5;6.
Register : 07-05-2021 — Putus : 31-05-2021 — Upload : 31-05-2021
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 22/PID.B/LH/2021/PT BBL Tanggal 31 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ADHAM ARDHYTIA.M, S.H
Terbanding/Terdakwa : ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO
103 — 42
Terbanding/Terdakwa : ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO
103 — 42
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.ATAUKEDUABahwa ia Terdakwa ANDREAN PUTRA Als HERI Bin YULIANTO padahari Sabtu tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 03.00 Wib, setidaktidaknya masih dalam bulan Desember 2020, setidaktidaknya pada waktu ditahun 2020, bertempat di daerah Baher, Kecamatan Toboali, KabupatenBangka Selatan, setidaktidaknya di Suatu tempat lain yang masih termasukdaerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, melakukan kegiatanpenambangan didalam kawasan hutan tanpa izin menter
Register : 25-09-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 3/Pid.Prap/2015/PN Pdg Tanggal 8 Oktober 2015 — YUL HENDRA melawan Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI cq Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi cq Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan, Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi
232 — 76
232 — 76
Zain.Bahwa para PPNS yang melakukan Pemeriksaan BuktiPermulaan telah diangkat dan disumpah sebagai Penyidik olehMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan uraian sebagaiberikut: Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU65.AH.09.02 Tahun 2013 tanggal O6September 2013, atasnama SYAFRI; Keputusan Menter) Hukum dan HAM RI Nomor: AHU06.AH.09.02 Tahun 2013 tanggal 8 Februari 2013, atas namaTOMY TAUFIK ARIF;Halaman 47 dari 107 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2015/PNPdg.
Keputusan Menter) Hukum dan HAM RI Nomor: AHU14.AH.09.04 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011, atas namaYUL HENDRA; Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU06.AH.09.02 Tahun 2013 tanggal 8 Februari 2013, atas namaHANDI KUSTINO; Keputusan Menter) Hukum dan HAM RI Nomor: AHU65.AH.09.02 Tahun 2013 tanggal 06 September 2013, atasnama ABDILLAH TEGUH PERMANA;3) Bahwa para PPNS yang melakukan Penyidikan a quo telahdiangkat dan disumpah sebagai Penyidik oleh Menteri Hukum danHak Asasi Manusia, dengan
uraian sebagai berikut: Keputusan Menter) Hukum dan HAM RI Nomor: AHU65.AH.09.02 Tahun 2013 tanggal O6September 2013, atasnama SYAFRI; Keputusan Menter) Hukum dan HAM RI Nomor: AHU06.AH.09.02 Tahun 2013 tanggal 8 Februari 2013, atas namaTOMY TAUFIK ARIF; Keputusan Menter) Hukum dan HAM RI Nomor: AHU14.AH.09.04 Tahun 2011 tanggal 25 Agustus 2011, atas namaYUL HENDRA; Keputusan Menter) Hukum dan HAM RI Nomor: AHU06.AH.09.02 Tahun 2013 tanggal 8 Februari 2013, atas namaHANDI KUSTINO; Keputusan Menteri
Register : 28-09-2009 — Putus : 10-02-2010 — Upload : 26-08-2011
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 149/G/2009/PTUN-JKT Tanggal 10 Februari 2010 — PT. Merioy Permata Indah;1. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, 2. PT. Kawedar Wood Industry
69 — 25
69 — 25
P.15/Menhut 11/2004 tentangPemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil WHutan Kayupada Hutan Alam melalui Penawaran DalamPelelangan, yang dalam Pasal 2 ayat (2)menentukan bahwa tujuan pelelangan adalah untukmendaptkan penawar yang profesional danberkualitas serta mempunyai komitmen yang tinggidalam pemanfaatan hutan secara lestari;Berdasarkan Peraturan Menter i Kehutanan No.P.15/Menhut 11/2004 tersebut ditentukan bahwatahapan penawaran pelelangan Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam(
Terhadap dalil Penggugat pada angka 9 s/d 13halaman 4 s/d 5 yang pada intinya menyatakanbahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1)Peraturan Menter i Kehutanan NomorP.15/Menhut 11/2004 adalah dalil yang tidakbenar, dengan alasan1) Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut11/2004, ditentukan bahwa apabila dalamjangka waktu 150 (seratus limapuluh) harikerja pemenang' lelang tidak memenuhikewajibannya dalam mendapatkan rekomendasidan
KehutananNomor P.61/Menhut I1/2007 tentangPerubahan Peraturan Menteri KehutananNomor P.20/Menhut 11/2007 tentang Tata49 dari 92 halaman Putusan No.149/G/2009/PTUNJKTCara Pemberian Izin Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam padaHutan Produksi melalui Permohonandisebutkan dengan jelas bahwa PermohonanIzin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Alam (IUPHHKHA) melaluiPelelangan IUPHHK yang telah mendapatpenetapan pemenang'ilelang, diprosesberdasarkan peraturan sebelumditetapkannya Peraturan Menter
Bukti T3 : Peraturan Menteri Kehutanan No.P.15/Menhut 11/2004 tanggal 15Oktober 2004 tentang Pemberian Ijin1044,5.6.BuktiBuktiBuktiHalamanT4T=5T6105 dariUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Alam Melalui PenawaranDalam Pelelangan (Foto copy sesuaidengan asli); Peraturan Menter i KehutananNo.P.61/Menhut 11/2007 tanggal 17Desember 2007 tentang PerubahanPeraturan Menteri Kehutanan No.P.20/Menhut I1/2007 tanggal 6 = Juni2007 tentang Tata Cara Pemberian IzinUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalamHutan
Register : 01-07-2020 — Putus : 13-07-2020 — Upload : 14-07-2020
Putusan PN POLEWALI Nomor 84/Pid.Sus/2020/PN Pol Tanggal 13 Juli 2020 — Penuntut Umum:
EKO VITIYANDONO, S.H.
Terdakwa:
M. FADLI FARISANDI Alias FADLI Bin M.REDI
19 — 15
EKO VITIYANDONO, S.H.
Terdakwa:
M. FADLI FARISANDI Alias FADLI Bin M.REDI
19 — 15
FADLI FARISANDIAlias FADLI Bin M.REDI (diberi nomor barang bukti 2707/2020/NNF);adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftardalam Narkotika Golongan Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menter!
Register : 09-08-2016 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 15-03-2019
Putusan PA BATAM Nomor 1162/Pdt.G/2016/PA.Btm Tanggal 6 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 2
11 — 2
berbunyi BarangSiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknyasesuai dengan lahirnya ucapan, Selanjutnya diambil alin sebagaipertimbangan Majlis Hakim;Menimbang bahwa alasan yang dipergunakan oleh Penggugat untukbercerai dengan Tergugat adalah pelanggaran Taklik talak oleh Tergugat,maka kepada Penggugat diwajibkan membayar uang sebagai twadlsebagaimana yang dikehendaki oleh sighat taklik tersebut yang besarnyaRp.10.000 (Sepuluh ribu rupiah), hal ini sesuai dengan Keputusan Menter
Register : 23-09-2015 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 408/PDT.G/2015/pn BDG Tanggal 17 Mei 2016 — SRI HEDY YATI LAWAN SEKRETARIS JENDRAL PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT, DKK
51 — 23
51 — 23
1 huruf 2 dari Peraturan Kepala BPN RI nomor 2 tahun2013, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah danKegiatan Pendaftaran Tanah, tanah negara atau tanah yang dikuasailangsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatuHak Atas Tanah, jadi istilan tanah negara tidak dimaksudkan sebagaitanah milik/ keounyaan negara atau kepunyaan suatu instansi pemerintahtertentu.20.Bahwa salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan hak atastanah negara, mengacu pada peraturan Menter
Register : 03-07-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 23-07-2019
Putusan PA KOTABARU Nomor 96/Pdt.P/2019/PA.Ktb Tanggal 23 Juli 2019 — Pemohon melawan Termohon
10 — 4
10 — 4
tersebut di atas,Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan dalildalilpermohonannya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakimberpendapat alasan permohonan Pemohon untuk merubah nama ibu kandungPemohon dan nama orang tua isteri Pemohon pada Duplikat Kutipan Akta NikahNomor 260/DUPKUA/PLU/2011 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru,telah memenuhi syaratsyarat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menter
Putus : 10-06-2010 — Upload : 27-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/TUN/2009 Tanggal 10 Juni 2010 — MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA;dkk VS PT. ADINDO HUTANI LESTARI
95 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Keputusan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia tanggal 10 Januari 1996No.7/HPL/BPN/96, tentang Pemberian HakPengelolaan atas nama Departemen Transmigrasidan Pemukiman Perambah Hutan atas tanah diKabupaten Bulungan seluas 14.288 Ha sejakAgustus 2006 sebagaimana telah diakui sendiridalam gugatannya halaman 5 angka 7, sedanggugatan diajukan pada tanggal 24 September2007, sehinggatelah melewati tenggang waktu untuk mengajukangugatan yaitu203.90 (sembilan puluh
Dalam surat Bupati tersebut disebutkan = antaralain surat Keputusan Menter i NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional26No.7/HPL/BPN/1996 tanggal 10 Januari 1996 (SKobyek gugatan). Selan itu) dalam butir 2 suratBupati Bulungan dimaksud juga menyebutkan konflikdi lapangan masih terjadi antara PT. AdindoHutani Lestari dengan Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bulungan ;c.
Register : 24-05-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PN SINTANG Nomor 165/Pid.B/LH/2018/PN Stg Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
BUDI SUSILO, SH, M.Hum
Terdakwa:
HARIS MASTION bin ABDULRANI alm
368 — 13
BUDI SUSILO, SH, M.Hum
Terdakwa:
HARIS MASTION bin ABDULRANI alm
368 — 13
perundangundangan.penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alambertujuan untuk menjamin legalitas dan ketertiban peredaran hasil hutan kayuserta ketersediaan data dan informasi.Ruang lingkup penatausahaan hasil hutankayu yang berasal dari hutan alam meliputi seluruh hasil hutan kayu yang berasaldarihutan alam yang dimanfaatkan dan atau ditebang oleh pengelola hutan/pemegang izin sah dan dilaksanakan secara self assessment melalui SIPUHH.Bahwa berdasarkan Bab ketentuan umum pasal 1 angka 2 peraturan Menter
terdiri dari kayu jenis Keladan sebanyak 50 (limapuluh) batang dengan ukuran berbentuk balok 9x9 cm panjang 4,05 meter dan Kayujenis Rengas sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh ) batang berbentuk papan 14 x 2cm panjang 4,05 meter;Menimbang, bahwa kayukayu olahan yang dimiliki dan dikuasai olehTerdakwa tersebut ternyata diperoleh oleh Terdakwa dengan cara membeli darisaudara UNAO (DPO) dimana sudara UNAO (DPO) sendiri tidak memiliki jinpemanfaat hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Menter
Register : 13-05-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA RENGAT Nomor 51/Pdt.P/2019/PA.Rgt Tanggal 27 Mei 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
12 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!
Register : 20-08-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 314/Pdt.P/2021/PA.Dpk Tanggal 9 September 2021 — Pemohon melawan Termohon
17 — 7
17 — 7
Pasal 8 Peraturan Menter!