semula Tergugat, berdasarkan RelasPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 45/Pdt.G/2019/PN.Sgn tanggal 16Desember 2019;Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding / para Penggugat jugatelah menyerahkan Memori Bandingnya bertanggal 23 Desember 2019 yangditerima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 26 Desember2019, dan selanjutnya Memori Banding tersebut telah diterimakan kepadaKuasa Hukum Terbanding semula Tergugat sebagaimana ternyata dalamRelas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor45

pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen ;Menimbang, bahwa atas Kontra Memori Banding tersebut, kuasaTerbanding semula Tergugat telah menanggapinya dengan memyerahkankontra memori banding yang diterima diKepaniteraan Pengadilan NegeriSragen pada tanggal 14 Januari 2020, dan selanjutnya kontra memori bandingtersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada ParaPembanding semula Para Penggugat sebagaimana ternyata dalam RelasPemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding Nomor45

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor45/Pdt.G/2019/PN.SgnMengadili SendiriPrimair :1. Menerima dan mengabulkan Banding para Pembanding untuk seluruhnya.2. Menyatakan Perbuatan Terbanding adalah Perbuatan Melawan Hukum.3. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Lisan Hutang antara Pembanding dan Terbanding.4.

Tentang Pengadilan Perdilan Ulangan di Jawa dan Madura, HerzienInlandsch Reglement (HIR), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 2 Tahun 1986 tentangPeradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding semula ParaPenggugat tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen, Nomor45

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi sejumlah Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah);Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Agama Pematangsiantar, Termohon/Penggugat Rekonvensi melaluiKuasa Hukumnya pada tanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan permohonanbanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Pst tanggal 5 Mei 2021 Masehi

Pdt.G/2021/PTA.Mdntersebut sudah sepatutnya dapat diterima.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagaiPengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang, menimbang ulang danmengadili ulang atas materi perkara sebagai berikut;Dalam KonvensiMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca,mempelajari, memeriksa dan menelaah dengan seksama berkas perkara a quoyang terdiri dari surat Permohonan cerai talak, berita acara sidang, salinanresmi putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor45

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pematangsiantar Nomor45/Pdt.G/2021/PA.Pst. tanggal 5 Mei 2021 Miladiyah bertepatan dengantanggal 23 Ramadhan 1442 Hijrivah dengan perbaikan amar putusansebagai berikut :Dalam Konvensi.1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Terbanding ) untukmenjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Pematangsiantar;Dalam Rekonvensi.1.

Putusan Nomor 651/B/PK/PJK/2016bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding dan Pemohon Bandingmengenai ketentuan peraturan dan peraturan pelaksanaannya yangterkait dengan sengketa ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 240/PMK.03/2009 dan Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE39/PJ/2009 sebagaimana telah diubahdengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE133/PJ/2010;bahwa menurut Majelis, mengingat bahwa

yang menjadi pokoksengketa adalah terkait masalah Endorsement atas dokumen PPFTZ03, maka setelah mempelajari ketentuan peraturan tersebut di atas, halyang relevan untuk dibahas adalah mengenai siapa yang berkewajibanmenyampaikan dokumen PPFTZ03;bahwa butir 1 huruf k dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No, SE39/PJ./2009 tentang Tata Cara Endorsement, Perekaman,Pemberkasan dan Analisa Dokumen Pemberitahuan Pabean diKawasan Bebas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 yang

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE39/PJ/2009tentang Tata Cara Endorsement, Perekaman, Pemberkasan danAnalisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di Kawasan BebasBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009:1. Pengusaha/penerima barang menyerahkan dokumen PPTFZ03 dalam bentuk softcopy dan hardcopy rangkap 6 (enam)beserta dokumen pelengkap pabean kepada PetugasHalaman 17 dari 33 halaman.

Putusan Nomor 651/B/PK/PJK/20163.3.3. 4.terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pihak Pembeli maupunPihak Pemohon Peninjauan Kembali selaku PejabatEndorsement tidak seharusnya dibebankan kepada TermohonPeninjauan Kembali sebagai pihak Penjual yang faktanyaSUDAH melaksanakan semua kewajiban perpajakan terhadappenyerahan barang ke Kawasan Bebas Batam sebagaimanadimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 tanggal 05 Maret

Direktur JenderalPajak Nomor SE133/PJ/2010 yang berlaku sejak tanggalditetapkan yaitu tanggal 9 Desember 2010;bahwa oleh karena pokok sengketa ini adalah atas DPP PPNMasa Pajak Oktober 2010, maka aturan pelaksanaan tersebutdi atas belum berlaku;bahwa sehingga atas pokok sengketa banding ini berlakuSurat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE39/PJ/2009tentang Tata Cara Endorsement, Perekaman, Pemberkasandan Analisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di KawasanBebas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikahpada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal5 Rabiul Akhir 1433 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor45/03/IIV2012, tertanggal 1 Maret 2012, yang diterbitkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar;Hal. 1 dari 11 Put.

orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutmelalui mass media yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah.Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalamsidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor45

., &PARTNERS beralamat di Jalan Raya LabuhaBabang Desa Marabose, Kecamatan Bacan,Kabupaten Halmahera Selatan Propinsi Maluku Utara,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni2020, yang telah di daftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Labuha Kelas Il Nomor45/SK/2020/PN Lbh tanggal 16 Juni 2020, Selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;Lawan:PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Pusat di Jakarta Cq.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk KantorWilayah di Manado Cq.

Januari1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, pendidikan terakhirSLTP, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, SebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa alatalat bukti Penggugat;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor45

Membebankan biaya perkara menurut hukumyang berlaku.SUBSIDER:Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan, Penggugat ternyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidakhadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruhorang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas Nomor45/Pdt.G/2018/PA.Msb, tanggal 16 Januari 2018

pulamengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan, sekalipun telahdipanggil secara resmi dan patut;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga upayamediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berusahamenasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannyadengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45

Tahun 2006 dan telah diubah kembalidengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis telah berupayamenasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannyadengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telahmendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang,oleh karena itu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45

., sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor45/45/1/2008, tanggal O09 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh KUAKecamatan XXXX, Kabupaten Kediri;.Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumahtangga sebagai suami isteri bertempat tinggal di rumah orangtua PemohonHalaman 1 dari 11 halamanPutusan No. 2749/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kadr.selama 11 tahun 7 bulan dan telah telah hidup rukun layaknya suami istri(ba'da dukhul) telah dikaruniai seorang anak, bernama Rosita Aura Pratiwi,Perempuan

meliputi bidang perkawinan,sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antaralain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talakdan gugatan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenanganPengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon danTermohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan AgamaKecamatan XXXX, Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur pada hari Rabu,tanggal 09 Januari 2008 M. sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor45

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usahaperdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah menyarankankepada Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak berceraidengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugatyang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif guna memenuhimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45

berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti(P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ,tanggal 13 Februari 2012 yangdikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten KubuRaya serta keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, terbukti bahwa antaraPenggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;Bahwa, Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif guna memenuhimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor45

diKabupaten Ketapang, sebagai Penggugat ;MELAWANTERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikanSMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KabupatenKetapang, sebagai Tergugat ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di mukapersidangan ;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggalQO1 Februari 2012 yang telah terdaftar sebagai perkara diKepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang dengan Nomor45

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;SUBSIDERAtau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusanyang seadil adilnya;Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugatdatang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pulamenyuruh orang lain menghadap' sebagai wakil atau kuasanyayang sah meskipun menurut relaas Nomor45/Pdt.G/2012/PA.Ktp, masing masing tanggal 2 Februari 2012dan tanggal 16 Februari 2012 yang dibacakan

pekerjaan tida ada, Pendidikan Sekolah LanjutanTingkat Atas, tempat kediaman di Distrik Mimika Baru,Kabupaten Mimika sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon ;Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Februari2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor45

Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;Subsider :Mohon Putusan yang seadil adilnya (ex Aequo et bono);Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon telahdatang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak menghadapke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas Nomor45/Pdt.G/2020/PA.Mmk, tanggal 25 Februari 2020 dan tanggal 28 Februari2020 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannyadibacakan

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya Tergugat;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang inginmelakukan peceraian harus tunduk pada regulasi sebagaimana dimuat dalamPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan PerceraianPegawai Negeri Sipil knusus Pasal 3 (ayat 1 dan 2), jo Peraturan Pemerintah Nomor45

Peraturan Pemerintah Nomor45 telah terpenuhi;Menimbang, bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusahamendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agarbersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTergugat, akan tetapi tidak berhasil.

bersabardan mempertahankan keutuhan pernikahannya serta rukunkembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersamaTergugat, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasilkarena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk berceraidengan Tergugat ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokokperkara telah menyampaikan kepada Penggugat , sesuaiPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45

;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang PegawaiNegeri Sipil yang berprofesi sebagai guru pada SMP Al HilalTual telah mendapatkan surat izin perceraian dari Pejabatyang berwenang sehingga hal ini telah memenuhi ketentuanPasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagiPegawai Negeri Sipil ;Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidakberhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan

Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaanlou Rumah Tangga, tempat tinggal di Rt.008/Rw.003,Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, KotaKupang, sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 9Mei 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar diKepaniteraanPengadilanAgamaKupangdengan Nomor45

Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;SUBSIDER:Atau, jikaMajelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yangseadiladilnya(ex Aquo et bono);Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohontelah datangmenghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan pula tidakmenyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telahdipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor45/Pdt.G/2016/PA.Kp., tanggal 12 dan 19 Mei 2016, padahal tidak ternyatabahwa

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugattelah melangsungkan pernikahannya secara sah, kemudian telah dicatatoleh Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama KecamatanWanareja Kabupaten Cilacap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor45/17/11/2012;3.

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Penggugat dengan Tergugattelah melangsungkan pernikahannya secara sah, kemudian telah dicatatoleh Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama KecamatanWanareja Kabupaten Cilacap dengan Kutipan Akta Nikah Nomor45/17/11/2012;Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No 5897/Pdt.G/2020/PA.Clp3.

menghadap sebagai kuasanya yang sah,meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannyatersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itupemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun diluar hadirnyaTermohon;Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, telahmengajukan surat izin perceraiannya yang diterbitkan Kepala KantorLembaga Pemasyarakatan Kelas Il A Palopo Nomor : W23.E5.KP/07.03361, tertanggal 23 Juni 2015 untuk memenuhi ketentuan PP Nomor45

Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa untuk mendamaikan kedua belah pihakberperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Noor Ahmad Rosyidah, S.HI.sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tersebut, mediasidinyatakan tidak berhasil ;Menimbang, bahwa, Pemohon sebagai seorang Pegawai NegeriSipil, telah mengajukan surat izin perceraiannya yang diterbitkan KepalaKantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo Nomor : W23.E5.KP/07.03361, tertanggal 23 Juni 2015 untuk memenuhi ketentuan PP Nomor45

tempatkediaman di KABUPATEN MOROWALI UTARA,PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;Telah memeriksa dan mempelajari alatalat bukti di muka persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2022telah mengajukan gugatan perceraian (Cerai Gugat), yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor45

jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya(ex aequo et bono).Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan a quo, Majelis Hakimtelah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di mukapersidangan, pada harihari persidangan yang telah ditentukan, Penggugattelah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernahdatang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lainsebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Surat panggilan (relaas) Nomor45

bertempat tinggal di RT 12 /04 Kelurahan Tempino Kecamatan MestongKabupaten Muaro Jambi.MISRAL Bin NURMAN, umur 47 tahun, pekerjaanPegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal diRT 37 Desa Mendalo Darat Kecamatan JambiLuar Kota Kabupaten Muaro Jambi.Selanjutnya disebut Para Penggugat;Yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama BUDIASMARA, SH, JONI SUWANDI, SH, RAHDHIANTO, SH danTIO HARBANI, SH, kesemuanya advokat dari kantoradvokat/Penasihat Hukum Budi Asmara &Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor45

fakta peristiwadan fakta hukum serta apakah petitum gugatan telah sesuaidan saling berhubungan dengan posita gugatan;Menimbang bahwa terhadap identitas para pihak dalamsurat gugatan, dari apa yang tercantum dalam surat gugatanternyata Para Penggugat dalam mengajukan gugatannya telahmewakilkan kepada kuasa hukumnya dalam hal ini kepada BudiPutusan Nomor : 087/Pdt.G/2011/PA.Sgt. hal 10 dari 10Asmara, SH dkk dari kantor Advokat/Penasihat Hukum BudiAsmara & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor45

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen Nomor45/Kua.11.14.17/PW.01/03/2019 tanggal 05 Maret 2019, yang telahdinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);B. Bukti saksi:1.

Put.No.0590/Pdt.G/2019/PA.Srpatut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen Nomor45/Kua.11.14.17/PW.01/03/2019 tanggal 05 Maret 2019, oleh karena itu Penggugatmemiliki kepentingan hukum (/egal standing) untuk mengajukan Cerai

Putusan Nomor 1041/B/PK/PJK/2016Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terbanding tidakmempermasalahkan dan tidak memiliki bukti bahwa penyerahan tersebutbukan kepada PT Citrautama Distribusindoraya yang merupakan WajibPajak yang berdomisili usaha di Batam;Bahwa Majelis sependapat dengan Terbanding dan Pemohon Bandingmengenai ketentuan peraturan dan peraturan pelaksanaannya yangterkait dengan sengketa ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan

Majelis, mengingat bahwa yang menjadi pokok sengketaadalah terkait masalah endorsement atas dokumen PPFTZ03, makasetelah mempelajari ketentuan peraturan tersebut di atas, hal yangrelevan untuk dibahas adalah mengenai siapa yang berkewajibanmenyampaikan dokumen PPFTZ03;Bahwa butir 1 huruf k dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE39/PJU./2009 tentang Tata Cara Endorsement, Perekaman,Pemberkasan dan Anaiisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di KawasanBebas Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45

Bahwa kewajiban untuk meiakukan endorsement atasdokumen PPFTZ03 ada pada pihak pengusaha/WajibPajak di Kawasan Bebas, yaitu PT CitrautamaDistribusindoraya;Bahwa Majelis berpendapat bahwa koreksi Terbandingyang hanya didasarkan pada masalah administrasitidak dapat mengingkari fakta hukum bahwa transaksiyang dikoreksi tersebut merupakan penyerahan keKawasan Bebas yang berdasarkan PMK Nomor45/PMK.03/2009 mendapatkan fasilitas berupa PPNtidak dipungut sehingga koreksi tersebut tidak dapatdipertahankan

Putusan Nomor 1041/B/PK/PJK/20163.3.3. 4.dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 joPasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor45/PMK.03/2009 tanggal 05 Maret 2009 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor240/PMK.03/2009 tanggai 30 Desember 2009 jo butir angka 1huruf t Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NomorSE39/PJ/2009 tanggal 30 Maret 2009 sebagaimana telahdiubah dengan butir angka 2 huruf a Surat Edaran DirekturJenderal Pajak Nomor SE133/PJ/2010 tanggai

Direktur Jenderal Pajak NomorSE133/PJ/2010 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitutanggal 9 Desember 2010;Bahwa oleh karena pokok sengketa ini adalah atas DPP PPNMasa Pajak Januari 2010, maka aturan pelaksanaan tersebut diatas belum berlaku;Bahwa sehingga atas pokok sengketa banding ini berlaku SuratEdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE39/PJ/2009 tentangTata Cara Endorsement, Perekaman, Pemberkasan danAnalisa Dokumen Pemberitahuan Pabean di Kawasan BebasBerdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor45