Ditemukan 488 data
141 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
sempurna dan waktu kontrak sudah berakkhir, dengandemikian yang terjadi adalah pembayaran di lakukan setelah lewatnya masakontrak;Bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, dan bukti surat, fakta hukumyang terungkap dalam persidangan membuktikan, dari 3 item pekerjaanrekanan yaitu pekerjaan Pendahuluan, Sipil, dan Pabrikasi hanya sebagiandari masingmasing pekerjaan yang dilaksanakan, dan itupun pekerjaantidak sempurna, terdapat kekurangan volume dan jenis pekerjaan yang tidakdi penuhi oleh rekanan d.h.i
128 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1609 K/Pdt/20122424"khusus" dan disebutkannyapihakpihak yang berperkara serta obyek sengketa yang berada diwilayah hukum Kabupaten Kapuas Hulu (d.h.i Pengadilan NegeriPutussibau)";Pertimbangan Majelis Hakim Banding tersebut, bertentangan denganfakta yang sebenarnya karena Surat Kuasa Para Termohon Kasasidahulu selaku Para Penggugat bertanggal 27 Mei 2010 kenyataannya sebagaiberikut:(1).
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untukmenghindari ketidakpastian pencatatan dengan mempertimbangkanefisiensi dan efektifitas operasional Bank maka kepada Pimpinan UnitKerja (Divisi/Cabang) diberikan kewenangan untuk mengakui posterbuka Rekening Suspend dan Rekening Selisin ke Laba/Rugi TakTerduga nilai nominal Kepala Cabang Utama (d.h.i KC.Tangerang)sebesar maksimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkandalam kasus ini karena nilainya lebih besar dari Ro200.000.000,00(dua ratus juta) adalah kewenangan Direksi, bukan kewenanganKepala
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, STH
247 — 170
BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja KristenProtestan (GKP) CisaruaBogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapatdikategorikan sebagai Akta Otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868KUHPerdata karena dibuat oleh Pemuka Agama (d.h.i.
Prof. Dr. rer .nat. Rosari Saleh
Tergugat:
Rektor Universitas Indonesia
488 — 347
Pemerintahan yang Baik (AUPB).Bahwa penerbitan Obyek Sengketa tersebut juga telah melanggarAUPB, khususnya asasasas formal mengenai pembentukanKeputusan, yaitu asas kecermatan formal (asas kecermatan), asasasas formal mengenai formulasi keputusan, yaitu asas pertimbangan,dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan formal, yaitukecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan, jadipada waktu mempersiapkan keputusan itu, instansi yang bersangkutan(d.h.i
Tergugat) harus sudah memperoleh gambaran yang jelasmengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yangtersangkut, termasuk kepentingan pihak ketiga (d.h.i.
Djaminta. S. Silalahi, SH
Tergugat:
Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat
100 — 61
Bahwa, daripada itu, pada pertengahan bulan Oktober 2018, merekaKeluarga Lukas inkasu d.h.i. Hendrik Johnny, Harry Soon dan Ny. WadayatiLukas terlihat oleh Penggugat adanya kegiatan membangun di lokasiPenggugat tersebut Blok BB No. 39 dan Blok BB No. 40 Duri Kepa berikuttanah rencana taman yang luas seluruhnya 500 m2.7.
282 — 122
telahberkekuatan hukum tetap.Disamping itu, terhadap fakta mengenai sikap PENGGUGAT yangtidak transparan atau secara sengaja menyembunyikan datadata maupun dokumen mengenai status badan hukum termasukpara pemegang saham, organisasi perusahaan maupun financialstandmap Perusahaan milik PENGGUGAT sebagaimana dimaksuddalil dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di atas, makabagaimana mungkin klausula dan ketentuan dalam Perjanjianserta Peraturan dimaksud dapat dilaksanakan oleh PENGGUGATdan Para TURUT TERGUGAT (d.h.i
158 — 40
kedudukan) sebagai pemegang hak gadai, maka posita gugatanpenggugat pada angka 9, Tergugat menolak dengan tegas, sebab tidak adasengketa hubungan hukum dalam jenis/macam hukum tentang gadai.Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat pada angka 10, tentang ajaranmacam perbuatan melawan hukum dalam ilmu hukum, Tergugat dapatmemahaminya, namun 4 (empat) macam ketentuan perbuatan melawan hukum(baca posita gugatan Penggugat pada angka 10) tidak dapat dijadikan dasar(posita) gugatan, karena perbuatan hukum d.h.i
PT. GOSYEN INDONESIA UTAMA
Tergugat:
1.Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Persero, Tbk Cq Bank Mandiri Cabang Pasar Pagi Mangga Dua
2.PT. Bank Mandiri Persero, Tbk Pusat
190 — 111
Oleh karena itu terlepasdari adanya penyerahan buku cek giro tersebut atau tidak, makaSiapapun yang membawa cek tersebut ke hadapan Bank tertarikselama telah dipenuhi syaratsyarat formal (d.h.i termasuktandantangan Penggugat dan cap stempel perusahaan), maka cektersebut haruslah dijalankan pencairannya.3) Bahwa oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugatmenolak atas Posita Butir 8 s.d 10 Penggugat, karena merupakandalil yang mengadangada, tidak masuk akal dan juga tidakberdasar.f.
77 — 16
Dst,dimana kata pemilik menunjukkan adanya hubungan antara SuratKuasa dan Gugatan Para Penggugat, sebab hal yang sangat mungkinterjadi adalah seorang Pengusaha (d.h.i. Komisaris) dapat mendudukijabatan Direktur Utama dalam perusahaan miliknya sendirisebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (5) huruf (a) UUK, jo.
69 — 19
dinyatakan tidak dapatditerima.Sehingga dengan demikian Penggugat II secara formal tidak memiliki /ega/standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara diPeradilan umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam dalam UUPerlindungan Konsumen.Gugatan Pengqugat Kabur (Obscuur Libel)Bahwa Turut Tergugat ditarik kedudukannya sebagai Turut Tergugat terkaitdengan perlindungan konsumen yang diatur dalam UU PerlindunganKonsumen.Bahwa sudah jelas hubungan hukum antara Penggugat selaku Konsumen(d.h.i
85 — 37
IImengandung cacat yuridis sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, Tergugat IIItetap memberikan kredit yang diajukan oleh Tergugat I, yang diawali denganpenandatanganan Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Tergugat III danselanjutnya dicairkannya uang kredit tersebut oleh Tergugat III kepada Tergugat Isebesar Rp.2.000.000.000, (dua milyar rupiah) dengan cara dimasukan langsungkedalam rekening milik Tergugat I yang ada pada Tergugat II, setelah dipotong BiayaPajak JualBeli obyek terperkara (d.h.i
ISKANDAR ZULKARNAIN, SH.MH
Terdakwa:
Ahmad Sobri alias Fery
56 — 39
AJ.402/DRJD/2006, tentang PedomanTeknik Buku Uji, Tanda Uji Berkala dan Tanda Samping;Menimbang, bahwa Kegunaannya Kartu atau Buku Uji BerkalaKendaraan (KIR) berikut Stiker Uji Berkala (KIR) dan Plat Uji Berkala (KIR)untuk menandakan bahwa kendaraan tersebut layak jalan untuk beroperasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan ketentuan hukumtersebut di atas maka Kartu atau Buku Uji Berkala Kendaraan (KIR) berikutStiker Uji Berkala (KIR) adalah diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal(d.h.i
75 — 19
INTERNA PERMAI / TERGUGAT IIselaku Penjual dengan PENGGUGAT d.h.i HENRY TANJUNG dahuluLIE KENG SOEY sebagai Pembeli, atas sebidang tanah Hak GunaBangunan dari pemisahan SHGB Induk No. 284/Kelurahan Bragaatas nama PT. INTERNA PERMAI / TERGUGAT II, yang dikenalsebagai Komp. Pemukiman Banceuy Permai dasar peralihannyaadalah Akta Jual Beli No. 324/99/JB/1988, tanggal 11 Juli 1988yang dibuat dihadapan PPAT M. ASTRADIPURA, S.H denganharga Rp 50.000.000,; (VIDE P.18).
1.HJ. DJAINABUN BINTI H. YUSIN
2.AF. WAWAN KESUMA bin ALI JAYA
3.YULI YANA binti ALI JAYA
4.MAULANA YASIN bin ALI JAYA
5.RATNA MINA binti ALI JAYA
6.NENENG SUKAESIH binti ALI JAYA
7.IPA
8.LIA SARI binti HERMAN SYUHADA
9.H. SARMAN
10.NURYAMAN bin H. SARMAN
11.SURAHMAN bin H. SARMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
136 — 79
KabupatenTangerang tersebut Para Penggugat berpendapat diajukannya Gugatansebelum lewat waktu dari 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahui, diterimadan atau diumumkannya keputusan Tata Usaha Negara yang digugattersebut, Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerangsebagai Objek Sengketa tersebut diatas merupakan pendapat tertulis yangdikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit,Individual serta telah Final dan telah menimbulkan akibat Hukum bagiseseorang (d.h.i
Sri Widiastuti, SH. MH.
Terdakwa:
1.Kasyanto
2.Suwarno
3.Aditya Ganesa
243 — 149
Terdakwa dalam keadaan sehatjasmani dan rohani dan dapat dimintaipertanggungjawaban atas perbuatannya.Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke1abarangsiapa telah terpenuhi.Unsur ke1 b : Mengambil barang sesuatu.Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatuialah mengambil barang sesuatu atau tindakan denganjalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaannyata sendiri dari penguasa nyata orang lain ataumemindahkan sesuai barang dari tempat asal/semulaketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i
Terbanding/Tergugat I : Agus Riyanto
Terbanding/Tergugat II : Firman H Simorangkir
Terbanding/Tergugat III : Ida Bagus Putu Widnyana
Terbanding/Tergugat IV : Salesius Guntur
65 — 45
Fransiscus Nanga Roka sebagai tersangka dan tidakpernah menetapkan Penggugat Principal d.h.i. PT.
79 — 27
yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwayang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana denganstatusnya tersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawabdihadapa hukum.Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barangsesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkanpenguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkansesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki olehpetindak (d.h.i
233 — 220
dinyatakan tidak dapatditerima.Sehingga dengan demikian Penggugat II secara formal tidak memiliki /ega/standing (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan dan beracara diPeradilan umum sebagaimana yang telah di amanatkan dalam dalam UUPerlindungan Konsumen.Gugatan Pengqugat Kabur (Obscuur Libel)Bahwa Turut Tergugat ditarik kedudukannya sebagai Turut Tergugat terkaitdengan perlindungan konsumen yang diatur dalam UU PerlindunganKonsumen.Bahwa sudah jelas hubungan hukum antara Penggugat selaku Konsumen(d.h.i
78 — 26
INTERNA PERMAI / TERGUGAT IIselaku Penjual dengan PENGGUGAT d.h.i HENRY TANJUNG dahuluLIE KENG SOEY sebagai Pembeli, atas sebidang tanah Hak GunaBangunan dari pemisahan SHGB Induk No. 284/Kelurahan Bragaatas nama PT. INTERNA PERMAI / TERGUGAT II, yang dikenalsebagai Komp. Pemukiman Banceuy Permai dasar peralihannyaadalah Akta Jual Beli No. 324/99/JB/1988, tanggal 11 Juli 1988yang dibuat dihadapan PPAT M. ASTRADIPURA, S.H denganharga Rp 50.000.000,; (VIDE P.18).