Ditemukan 499 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 5056 50760 50766 50786 50476 50176 5026 5046 506 576
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 25-09-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — I. BPD PHRI DKI JAKARTA., II. PT. CENTRAL MEGA KENCANA VS GUBERNUR DKI JAKARTA;
348 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4958);UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003Nomor 39; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4279).UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 26-09-2019 — Upload : 21-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 30 P/HUM/2019
Tanggal 26 September 2019 — TM LUTHFI YAZID, S.H., LL.M., CIL., CLI., Dkk VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
276 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • A ayat (1) UndangUndangD 1945menyatakan:Mahkamah Agung berwenang mengadili pada Tingkat Kasasi,menguji peraturan perundangundangan di bawah UndangUndang terhadap undangundang dan mempunyai wewenanglainnya yang diberikan oleh UndangUndang;Bahwa kewenangan tersebut kemudian dijabarkan dan diaturkembali berdasarkan ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-12-2019 — Upload : 26-02-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 87 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — TM LUTHFI YAZID, S.H., LL.M., CIL., CLI., DKK VS PEMERINTAH RI CQ. MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI/KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL RI (d/h MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI);
259 — 654 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa kewenangan tersebut kKemudian dijabarkan dan diatur kembaliberdasarkan ketentuan Pasal 18 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut UndangUndang Nomor48/2009) yang menyatakan: Kekuasaan dan Kehakiman dilakukan olehsebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan PeradilanAgama, lingkungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 25-07-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 K/PDT/2016
Tanggal 25 Juli 2016 — KEPALA KANTOR BPN KOTA BALIKPAPAN vs YUNITA ARIANI, dk.
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1049 kK/Padt/2016putusan Judex Facti a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 5ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076) yang bunyinya, Hakim dan hakim konstitusiwajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum dan rasakeadilan yang hidup dalam masyarakat;Hal tersebut di atas telah tidak dilaksanakan dalam perkara ini,sehingga
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012
1903 — 1230
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2016 — Upload : 10-08-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 48/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 18 Juli 2016 — AGUS WIDIATMONO
117 — 37
  • ,- diterima MIEKE SULISTYORINI;8. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran 2013;9. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran 2013;10. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3379/LS/2013/RT Tanggal 31 Juli 2013 beserta lampirannya;11. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5076
    2014 sebesarRp. 472.540. 000, diterima MIEKE SULISTYORINI;1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Dinas PasarKota Semarang Tahun Anggaran 2013;1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran2013;1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 3379/LS/2013/RT Tanggal 31 Juli 2013beserta lampirannya;1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 5076
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2020
Tanggal 6 Agustus 2020 — SUPRIYONO VS KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI;
487 — 641 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keduaatas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958), menyatakanMahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundangundangan di bawah undangundang terhadap undangundang;2.4 Serta Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5076
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-10-2016 — Upload : 16-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 78/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg
Tanggal 3 Oktober 2016 — MIEKE SULISTYORINI
130 — 34
  • ,- diterima MIEKE SULISTYORINI.9. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran 2013.10. 1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran 2013.11. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3379/LS/2013/RT Tanggal 31 Juli 2013 beserta lampirannya.12. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5076
    Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Dinas Pasar Kota Semarang Tahun Anggaran2013.Hal 3 dari 133 halaman, Putusan Nomor 78/Pid.SusT PK/2016/PN Smg.9.1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pasar Kota SemarangTahun Anggaran 2013.10.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3379/LS/2013/RT Tanggal 31 Juli 2013 beserta lampirannya.11.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :5076
    Dari pengajuan tersebutHal 10 dari 133 halaman, Putusan Nomor 78/Pid.SusTPK/2016/PN Smg.pihak DPKAD Kota Semarang menindaklanjutinya dengan menerbitkanSP2D Nomor : 5076/LS/2013/RT tanggal 30 Oktober 2013.Akhirnya uang sebesar Rp. 765.735.320, (tujuh ratus enam puluh limajuta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah) tersebutsetelah dikurangi PPN sebesar Rp. 69.612.302, (enam puluh sembilanjuta enam ratus dua belas ribu tiga ratus dua rupiah) dan PPH sebesarRp. 13.922.460, (tiga
    Dari pengajuan tersebut pihak DPKAD KotaSemarang menindaklanjutinya dengan menerbitkan SP2D Nomor :5076/LS/2013/RT tanggal 30 Oktober 2013.Akhirnya uang sebesar Rp. 765.735.320, (tujuh ratus enam puluhlima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus dua puluh rupiah)tersebut setelah dikurangi PPN sebesar Rp. 69.612.302, (enam puluhsembilan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus dua rupiah) danPPH sebesar Rp. 13.922.460, (tiga belas juta sembilan ratus duapuluh dua ribu empat ratus enam puluh
    diterima MIEKE SULISTYORINI.1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Dinas Pasar Kota Semarang TahunAnggaran 2013.10.1 (satu) buku Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Dinas Pasar Kota SemarangTahun Anggaran 2013.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3379/LS/2013/RT Tanggal 31 Juli 2013 beserta lampirannya.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :5076
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-X/2012 Tahun 2012
1369 — 793
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 31-01-2019 — Putus : 25-02-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN KISARAN Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Kis
Tanggal 25 Februari 2019 — Pemohon:
Adnan
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Batu Bara
69 — 16
  • Tentunya hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidakada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturanperundangundangan,dalam hal ini peranan hakim untuk menemukanhukum memperoleh tempat yang seluas luasnya.Sebagaimana amanat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ( Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076) Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5ayat (1) yang mengamanatkan :e
Pengadilan PA MUARA SABAK Perdata Agama Perceraian
Register : 02-04-2015 — Putus : 10-06-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 94/Pdt.G/2015/PA.MS
Tanggal 10 Juni 2015 — PEMOHON TERMOHON
15 — 6
  • Nomor 9 tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), Kompilasi HukumIslam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076);Dalam Konvensi1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;MENGADILI2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (pemohon) untuk menjatuhkan talak saturaj1
Pengadilan PA MUARA SABAK Perdata Agama Perceraian
Register : 07-01-2015 — Putus : 26-05-2015 — Upload : 28-07-2015
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.MS
Tanggal 26 Mei 2015 — PEMOHON TERMOHON
14 — 9
  • Nomor 9 tahun 1975 tentangPelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), Kompilasi HukumIslam, dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5076);MENGADILIDalam Konvensi1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;2 Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak saturaj1
Pengadilan PN MAGELANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-01-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 05-05-2021
Putusan PN MAGELANG Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Mgg
Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
AMBAR SUSILOWATI, SH
Terdakwa:
INDAH WULANDARI Binti HARI SUPRIYADI
82 — 9
  • bungkus plastik klip yang masing-masing dibungkus plastik warna hitam dan diisolasi bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,35428 gram sisa labfor seberat 3,31467 gram;
  • BB - 5075/2020/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 2,46724 gram sisa labfor seberat 2,45426 gram;
  • BB - 5076
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 Tahun 2014
3023 — 2315
  • Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
  • tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentangMahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076
    Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 04-05-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2017
Tanggal 20 Juni 2017 — SUTARNO, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
261 — 526 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada tingkat kasasi,menguji peraturan perundangundangan di bawah undangundangterhadap undangundang dan mempunyai wewenang lainnya yangdiberikan oleh undangundang;Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturanperundangundangan di bawah undangundang tersebut diatur lebihlanjut dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15/7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076
    Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)(Bukti P7);. Fotokopi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung (Bukti P8);. Fotokopi UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan PerundangUndangan (UndangUndang Nomor 12/2011) (BuktiP9);10.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-06-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PID.SUS/TPK/2017/PT.DKI
Tanggal 8 Agustus 2017 — HARYADI BUDI KUNCORO
235 — 114
  • Hoist speed Empty 110m/min,135m/min 110m/min,135m/min~ Rate 50m/min,76 m/min 5076 m/minTurn Radius 8m,12 Mm 812 mAuxiliary winch Ada Speeader Ada B.Kapasitas 25 TonCabin Double dan Double/singledouble/single Panjang Boom 1618m, min, 22m (full 1622 m (full extended) extended)Gradeability Min 30 1030Auxiliary winch Ada Kemudian pada tanggal 12 September 2011 atas arahan dari terdakwaHARYADI BUDI KUNCORO, kembali dilakukan perubahan spesifikasiteknis perubahan type boom mobile crane menjadi lattice
    Hoist speed Empty 110m/min,135m/min 110m/min,135m/min~ Rate 50m/min,76 m/min 5076 m/minTurn Radius 8m,12 Mm 812 mAuxiliary winch Ada Speeader Ada B.Kapasitas 25 TonCabin Double dan double/ Double/singlesingle Panjang Boom 1618m, min, 22m (full 1622 m (full extended) extended)Gradeability Min 30 1030Auxiliary winch Ada Kemudian pada tanggal 12 September 2011 atas arahan dari terdakwaHARYADI BUDI KUNCORO, kembali dilakukan perubahan spesifikasiteknis perubahan type boom mobile crane menjadi lattice
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 16-06-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 03-07-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 20/PID.TPK/2017/PT DKI
Tanggal 8 Agustus 2017 — Pembanding/Terdakwa : HARYADI BUDI KUNCORO
Terbanding/Penuntut Umum : T.M PAKPAHAN, SH., MH.
249 — 90
  • tanggal 9 September 2011 untuk penyeragaman dataspesifikasi teknis, dengan rincian sebagai berikut : RKS Teknis Semula Menjadi A.Kapasitas 65 Ton Cabin Double = single dan Double/singledouble/single Panjang Boom Min 19 m, 22 Mm, 1924 (full extended)24m+3m (full extended) Traveling Speed High Speed 14 km/jam, 18 km/jam 14 km/jam, 18 km/jam Low Speed 5 km/jam 5 km/jamLuffing time 21 detik, 32 detik 2132 detikGradeability 1030Hoist speed Empty 110m/min,135m/min 110m/min,135m/min Rated 50m/min,76 m/min 5076
    tanggal 9 September 2011 untuk penyeragaman dataspesifikasi teknis, dengan rincian sebagai berikut : RKS Teknis Semula MenjadiA.Kapasitas 65 TonCabin Double = single dan Double/singledouble/singlePanjang Boom Min 19 m, 22 Mm, 1924 (full extended)24m+3m (full extended)Traveling Speed High Speed 14 km/jam, 18 km/jam 14 km/jam, 18 km/jam Low Speed 5 km/jam 5 km/jamLuffing time 21 detik, 32 detik 2132 detikGradeability 1030Hoist speed Empty 110m/min,135m/min 110m/min,135m/min Rated 50m/min,76 m/min 5076
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 28-05-2018 — Putus : 04-10-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 198/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 4 Oktober 2018 — PDT. DRS. K. SIBURIAN, S.TH, DKK VS TIMIUR BR SIMATUPANG DAN PDT P. SIBURIAN, BBA
51 — 23
  • Konstitusi Indonesia yaitu Undangundang Dasar 1945,sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan:Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.Bahwa selanjutnya kekuasaan kehakiman dimaksud pada point diatas telah diimplementasikan dalam Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 5076
    Konstitusi Indonesia yaitu Undangundang Dasar 1945,sebagaimana dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan:Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;Bahwa selanjutnya kekuasaan kehakiman dimaksud pada point diatas telah diimplementasikan dalam Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 5076
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1441 — 695
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  • 73Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226,selanjutnya disebut UU Mk), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5076
    Tahun1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MahkamahKonstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5076
Pengadilan PN PRABUMULIH Pidana Khusus
Register : 04-04-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 16-04-2019
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pbm
Tanggal 15 April 2019 — Pemohon:
ASPIHAN MAHA BIN M. SAID MAHA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Prabumulih
92 — 58
  • Tahun 1945, UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5226), dan UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076