Ditemukan 44769 data
RUSTINI
Tergugat:
MUASDAM
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep
40 — 22
Penggugat:
RUSTINI
Tergugat:
MUASDAM
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep
Terbanding/Penggugat : ESTHER TRISNAWATI
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
21 — 21
Pembanding/Tergugat : DARUWI
Terbanding/Penggugat : ESTHER TRISNAWATI
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
Made Wirya
Tergugat:
Ketut Deresta
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng
44 — 14
Penggugat:
Made Wirya
Tergugat:
Ketut Deresta
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten BulelengTemukus,Kec.Banjar, Kab.Singaraja dalam hal ini memberi kuasakepada Made Antara Suta, SH berdasarkan surat kuasaKhusus tertanggal 01 Maret 2018 selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT ;AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHANKABUPATEN BULELENG : Alamat Jalan Dewi Sartika No. 24Singaraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida KadeGenjing, SH., Edy Susanto, SH., Gede Sujana, SH., KetutMardiana, SH., M.Kn berdasarkan surat kuasa khusus,tertanggal 20 Februari 2018 dan tanggal 25 April 2018selanjutnya disebut
Bahwa Penggugat sudah berkalikali meminta kepada Tergugat agarberkenan mengembalikan tanah dan mengecek keaslian sertifikat yangdimilikinya di Kementerian Agraria Dan Tata Ruang Badan PertanahanHalaman 2 dari 31 Putusan Nomor 121 /Pdt.G/2018./PN.
Helmi bin Usman
Tergugat:
1.Sarkawi bin Hamzah
2.Kepala Kantor Pertanahan/Agraria Tata Ruang Kabupaten Ketapang
72 — 3
Penggugat:
Helmi bin Usman
Tergugat:
1.Sarkawi bin Hamzah
2.Kepala Kantor Pertanahan/Agraria Tata Ruang Kabupaten KetapangJalan Sisingamangaraja Nomor 26 KelurahanSampit Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai PenggugatLawanSarkawi Bin Hamzah, bertempat tinggal di Rumah Bapak Nuriman, Jalan ImamBonjol, Gang Garuda li, Rt O001/rw 011 Nomor 15.D, Kelurahan BenuaMelayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, KalimantanBarat, Kel Benua Melayu Laut, Pontianak Selatan, Kota Pontianak,Kalimantan Barat, sebagai Tergugat I;Kepala Kantor Pertanahan/agraria
MARIAM HETARIA
Tergugat:
Durahman
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
29 — 24
Penggugat:
MARIAM HETARIA
Tergugat:
Durahman
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
53 — 31
SUMANTRI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
52 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
LATIFA HANIK Dan KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG(ATR)/BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN JEPARA
2.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I
82 — 8
2.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Di Jakarta Cq Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur Cq Kantor Agraria Dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya I
SRI YANA WATI
Tergugat:
Kementerina Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten cirebon
49 — 2
Sri Yana Wati, sebagai Penggugat lawan Kementerina Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon sebagai Tergugat.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) ;
Penggugat:
SRI YANA WATI
Tergugat:
Kementerina Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten cirebon
HADIRIN
Tergugat:
RINA YULI HARTANTI
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KABUPATEN BANYUMAS
14 — 7
Penggugat:
HADIRIN
Tergugat:
RINA YULI HARTANTI
Turut Tergugat:
KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KABUPATEN BANYUMAS
PILI
Tergugat:
1.ADE SAPUTRA
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kakanwil Agraria dan, â¦.. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ketua Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung-Padang.
37 — 33
Penggugat:
PILI
Tergugat:
1.ADE SAPUTRA
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kakanwil Agraria dan, .. Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ketua Pengadaan Tanah Tol Ruas Padang - Pekanbaru Seksi Kapalo Hilalang - Sicincin - Lubuk Alung-Padang.Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman.
6.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Dalam Negeri Republik Indones
Sahat Simamora
Tergugat:
Amran
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar
3.Notaris/PPAT Dharma Serpin Purba.,S.H
4.Eddy Suarno
118 — 16
Penggugat:
Sahat Simamora
Tergugat:
Amran
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Simalungun
2.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar
3.Notaris/PPAT Dharma Serpin Purba.,S.H
4.Eddy Suarno
132 — 42
Perkebunan Nusantara VIII3.Perseroan terbatas Menara Group4.Perseroan terbatas Cigebang Tapos Smpora5.Pemerintah Agraria dan Tata Ruang RI Cq Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Jawa Barat Cq Kantor Agraria Kabupaten Cianjur6.Perseroan Terbatas Kimia Farma Tbk
108 — 12
Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Cq. Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kanwil Propinsi Sulbar Cq. Kementerian Agraria & Tata Ruang/BPN Kantor Kab. Polewali Mandar
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
91 — 27
Terbanding/Tergugat : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MUNA
Supini
Tergugat:
Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
Intervensi:
Suryani Thamrin
204 — 120
Penggugat:
Supini
Tergugat:
Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
Intervensi:
Suryani Thamrinhaltersebut PENGGUGAT menemui SURYANI THAMRIN untuk melakukanklarifikasi masalah dan didapat keterangan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor 03241/Sumampir akan diurus peralihan haknya, PENGGUGATberusaha membicarakan baikbaik tentang permasalahan tersebut tetapitidak tercapai kata kesepakatan, karena tidak ada kesepakatan dan terjadiklaim sepihak dari SURYANI THAMRIN, kemudian PENGGUGAT padatanggal 1 Maret 2017 melakukan pemblokiran pribadi Sertifikat Hak Milik(SHM) Nomor 03241/Sumampir kepada Kantor Agraria
Bahwa terhadap posita 4 dan 5, sesuai PP 24 Tahun 1997diatur dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional no. 3 Tahun 1997 pasal(1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanahbahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susunakan dijadikan obyek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikansalinan surat gugatan yang bersangkutan;(2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30(tigapuluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila
dan telah dicocokkan dengan Asli atau Fotocopynya, yangdiberi tanda dengan T 1 sampai dengan T4 , sebagai berikut : Akte PPAT Nomor : 95/2017 tanggal 26 Mei 2017 yangdibuat oleh Doktor Agus Pandoman, SH., Mkn; (Copysesual Asli)Buku Tanah HM Nomor 03241 Kelurahan Sumampir,Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas;(Copy sesuai Asli)Berita Acara Gelar Mediasi Nomor : 21/SKP/VIII/2017tanggal 1 Agustus 2017 yang dibuat oleh Tim MediasiPardjo Wiyono, SH; (Copy sesuai Asli)Peraturan Menteri Negara Agraria
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafatan Tanahmenyebutkan :"(1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalambuku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik atas Satuan RumahSusun akan dijadikan objek gugtaan di Pengadilan dengan menyampaikansalinan surat gugatan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita, khusus mengenaipermohonan Pencatatan
dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017Tentang Tata Cara Blokir dan Sita;Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agraria/Kepala BadanPertanahan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan PelaksanaanPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafataran Tanah(Permenag/KABAN No. 3 Tahun 1997), merupakan Peraturan yangmenindaklanjuti perintah ketentuan Paragraf 7 lainlain Pasal 46 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengandemikian
MARIAM HETARIA
Tergugat:
Oman
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
18 — 15
Penggugat:
MARIAM HETARIA
Tergugat:
Oman
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
98 — 90
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
Pasal 3 ayat (1)dan (8) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, maka sudahsepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menerima Gugatan yangdiajukan oleh Penggugat.Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat PermohonanPembatalan SK No. 550/2012 dan SK No. 551/2012 kepadaBapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia (Tergugat), dengan No.
Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKTtelah dicocokan dengan asli/fotokopinya sehingga dapat dijadikan buktiyang sah dalam perkara ini yang perinciannya sebagai berikut :1.2.Bukti P 1Bukti P 2Tanda Terima (Transmittal Advice) dariBapak Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan PertanahanNasional RI atas surat Penggugatdengan Ref.
Laguna AlamAbadi dengan Marsda TNI Anggoro, dkk(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2016 Tentang PenyelesaianHalaman 123 dari 183 halaman.
Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKT(Penggugat) kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia;Bahwa objek sengketa (berupa permohonan Penggugat) diajukan ketikaperkara sedang dalam tahap pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung,dan sesuai Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dan Nomor 11 Tahun2016 termasuk dalam klasifikasi perkara tanah, karena penyelesaiannyatelah masuk ranah peradilan;Bahwa sesuai
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 dan Nomor 11 Tahun2016 tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiatidak berwenang untuk menjawab permohonan pembatalan dariPemohon (dalam hal ini PT.
ESTHER TRISNAWATI
Tergugat:
DARUWI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
68 — 14
Penggugat:
ESTHER TRISNAWATI
Tergugat:
DARUWI
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
RIRIH AYUNINGSIH
Tergugat:
SUPANGAT
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire
115 — 8
Penggugat:
RIRIH AYUNINGSIH
Tergugat:
SUPANGAT
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire